Nah ini salah satu kebijakan KDM yg sangat keliru, menurut aturannya juga seharusnya yg bisa dihapuskan hanya denda pajak bukan pokok pajak, insentif pajak itu harusnya bagi yang taat
Akibat kebijakan tersebut, banyak yg taat akhirnya menunda pembayaran PKB tahun ini
@tanyarlfes 1. tidak meng adress issue dari tuntutan demonstran
2. tidak ada permintaan maaf
3. menuduh kalo ada pihak yg bkin chaos negara
tone deaf final boss
Catatan penting wawancara Prabowo:
1) banyak orang baru di Pemerintahan, sehingga komunikasi kurang baik dan banyak salah mengucap (konteks kepala babi Hasan Nasbi HAHA).
2) demo boleh, ASALKAN damai. Hinting bahwa demo ada yg menggerakkan. Argue ada kekuatan asing.
Di Indonesia, orang taat bayar PBB dibalas pakai sertifikat tanah ganda. Orang beli pertamax biar subsidi bisa tepat sasaran dibalas pakai BBM oplosan. Orang taat bayar pajak dibalas pakai pejabat publik yang gak kompeten.
Gak ketolong ini negara.
Usulan Strategi "Gagalkan Paripurna"
1. Jangan fokus konsentrasi massa di gerbang utama Jl. Gatot Subroto
2. Bagi massa memblokade jalan di tiga titik. (Angka 1, 2, 3)
3. Blokade 2 akses masuk dari belakang gedung DPR, di depan gedung Perbakin dan halte Palmerah. (Angka 2 & 3).
Buat yang mau ikut ngurus negara dibanding ngurus selangkangan selebgram, ini ringkasan isunya:
1) PKS awalnya mau calonin Anies-Sohibul Iman, Jakarta "Aman". Elektabilitasnya paling tinggi. Problemnya: perlu threshold 20% biar bisa calonin gubernur. Jadi perlu cari partai koalisi biar cukup menuhinnya.
2) Partai koalisi awalnya rencananya sama kaya Pilpres Kemarin: PKB, PKS, dan Nasdem.
3) Koalisi Indonesia Maju (KIM) ngajakin PKB, PKS, dan Nasdem ke koalisi mereka. Kata berita:
a) NasDem dikasih ancaman kasus,
b) Cak Iminnya PKB diancam lengser via konflik PKB-PBNU,
c) PKS ditawari posisi, yang udah jelas adalah wakil gubernur.
4) PKS ngumumin calon mereka ganti jadi Ridwan Kamil - Suswono, dengan koalisi raksasa total 12 partai.
***
Berhenti dulu. Ada keributan lain
5) Di luar keributan partai, ada calon independen: Dharma Pongrekun - Kun Wardana. Mereka juga problematik:
a) Ngumpulin KTP-nya pakai data curian, bahkan sampai ada anaknya Anies diklaim dukung mereka,
b) Warga prottes, pencurian data-nya udah dilaporkan ke Polisi,
c) Polisi menghentikan kasus pencurian datanya, katanya ini wewenang Bawaslu karena urusan Pilkada,
d) Padahal pencurian data itu tindak pidana umum, mestinya Polisi dan Bawaslu dua-duanya bisa jalan.
6) KPU tetap menetapkan calon independen problematik ini.
***
Kembali ke lanjutan nomor 4:
7) Presiden reshuffle kabinet: Menkumham Yasonna (PDIP) dicopot. Ingat: PDI-P belum ngumumin calon mereka.
Mereka juga terganjal threshold 20%.
8) Mahkamah Konstitusi, membuat keputusan penting:
a) Membatalkan Perubahan Batas Usia calon kepala daerah yang kemarin ramai dari Mahkamah Agung.
b) Mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora: Threshold dari 20% jadi 7.5%
9) Implikasinya:
a) Beberapa partai lain (misal PDI-P dan PSI) bisa calonin sendiri tanpa perlu cari teman,
b) Kaesang gak bisa nyalon di Pilkada.
10) Presiden langsung panggil Menkumham baru, ingat dia udah bukan orang PDI-P, tapi orang baru. Entah mau ngapain.
***
Yang krusial:
11) Hari ini DPR bakal rapat RUU Pilkada. Agendanya bikin pembahasan, kalau bisa sampai keputusan, hari ini juga.
a) Diduga untuk menganulir putusan MK dengan bikin UU,
b) Deadline pendaftaran calon kepala daerah tinggal 9 hari kalender/7 hari kerja lagi, udah mepet.
***
Ada keributan separah dan sekompleks ini dan kalian malah ngurusin selangkangan orang.
Meski awal Ramadhan berbeda tapi Idul Fitrinya sama🤩
"Jadi tak perlu sidang isbat, hemat anggaran." - Sekum PP Muhammadiyah Prof @Abe_Mukti
Setuju Retweet 🔄
jangan dibiasain masuk kamar kalo ada keluarga datang ke rumah, hari lebaran lho, sambung silaturahim, bangun ukhuwah
cuma karena gamau ditanya2 pertanyaan yg kamu ga suka lantas gamau ketemu? masa tega sih ngecewain keluarga yg jauh2 datang hanya untuk menyindir kegagalanmu