Dosen Hukum Lingkungan UGM Agung Wardana menilai, pembebasan lahan tambang di Wadas bermasalah karena memakai skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Padahal, pertambangan bukan proyek yang bisa memakai skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
https://t.co/2CFPOLYT1T
Terpantau saat ini LBH & LHKP Muhammadiyah masih berada di Polres Purworejo untuk advokasi warga Wadas di Purworejo yang ditangkap aparat
#WadasMelawan
Isnur juga menyebut penjelasan Mahfud bahwa tidak ada kekerasan terhadap warga Desa Wadas kemarin tak sesuai fakta-fakta di lapangan.
https://t.co/9cPAKfSLdx.
Pengamat Kepolisian ISESS, Bambang Rukminto menilai tindakan represif polisi di Desa Wadas serupa seperti di rezim Orba. Menurutnya, pengerahan aparat ini juga tak terlepas dari perintah Jokowi ke Kapolri untuk mengawal investasi. https://t.co/9E4yfPSpcW #Analisis#CNNIndonesia
Kisah cinta Aki Affandi dan Nini Maryati bermula ketika Affandi pernah bekerja sebagai guru membaca dan menulis latin di HIS (Hollandsch Inlandsche School) met de Qur’an Muhammadiyah, jl. Kaji Jakarta, dan kala itu Maryati menjadi muridnya.
Busyro Muqqodas menyayangkan tindakan represif yang dilakukan pihak kepolisian bagi warga Wadas seperti menangkapi, mengkriminalisasi, menutup dan membatasi akses informasi publik.
https://t.co/l6wmToutWt
#Muhammadiyah#TvMuhammadiyah#Wadas#Penambangan#Advokasi#Represif
*UPDATE TERKINI*
Beberapa orang yg ditahan terkonfirmasi diperiksa dalam hal menghalang-halangi pegawai negeri melakukan tugas sebagaimana diatur Pasal 212 KUHP dengan alasan membunyikan kentongan dan berkumpul saat ada polisi atau petugas BPN yang datang.
#SaveWadas
#FaktaWadas sebenarnya
Pada hari Selasa, 8 Februari 2022, ribuan aparat kepolisian bersenjata dikerahkan untuk mengawal pengukuran tanah di desa wadas. Pengawalan dengan metode itu beralasan demi mengantisipasi konflik sesama warga.
Sejauh ingatan kami, tak pernah ada
⬇️
Inilah #FaktaWadas sesungguhnya. Ruang produksi warga -- hampir seluruhnya petani -- hendak dijadikan lokasi tambang untuk proyek Bendungan Bener.
Bendungan Bener ini adalah proyek strategis nasional (PSN). Iya, strategis bagi (pelayan) oligark, tidak bagi rakyat.
Kampus dan para dosen sudah selayaknya menolak revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mereka perlu menyadari bahwa revisi tersebut merupakan bagian dari skenario mengegolkan lagi UU Cipta Kerja yang diprotes banyak kalangan. #Editorial#KoranTempo
Saddened to hear that my undergraduate teacher, Professor Yahya A. Muhaimin, has passed away. He was Indonesian Minister of Education and an expert in civil-military relations @HIUGM. A dedicated scholar who trained generations of Indonesian IR scholars. Vale, Pak Yahya...