@midhangste@Stakof@KPK_RI@islah_bahrawi Yg jd masalah dan perlu penjelasan, knp Jokowi menyuruh GY ke LN menggantikan Menhan saat itu yg bukan tupoksinya? Apa urgensinya?
@Alepu6 @Opowaelahkeno77 Yg ada di video itu adalah KH. Azaim Ibrahim Situbondo, dhurriyah dr Almaghfurlah KHR As’ad Syamsul Arifin salah satu pendiri NU. Hati2 jika upload video klo tdk tahu (BUKAN dr Banin Yaman)
Kalau kemarin, Engkau Sahabat, bisa berbuat apa saja menurut nafsu serakahmu maka sekarang engkau akan melemah sampai waktunya tak bisa berkutik.
Kalau sekarang, Engkau Kawan, mendapat kesempatan untuk berkuasa maka kelak engkau juga harus lepaskan kekuasaanmu.
Pilihannya, apakah Engkau mau turun dengan manis atau turun dgn pahit. Itu tergantung caramu mengedalikan hawa nafsumu.
Di kampus-kampus sdh ber-tahun2 saya mengajarkan teori "4 Dis" ttg runtuhnya suatu pemerintahan negara sesuai rangkuman literatur. Ini👇🏼
1. DISORIENTASI: menyimpang dan sesat dari tujuan dan tugas pemerintahan spt. melanggar konstitusi, korupsi, se-wenang2.
2- DISTRUST: Penyelewenangan dan kesesatan pemerintahan menyebabkan ketidakpercayaan publik kpd Pemerintah.
3- DISOBEDIENCE: Pembangkangan rakyat terhadap pemerintah yang disusul terjadinya aksi-aksi masif.
4. DISINTEGRASI: perpecahan elemen-elemen bangsa yg bs. menghancurkan negara.
Coba analisis, sampai pada Dis keberapa Indonesia sekarang?
Ingat, ada tagar Garuda Biru "Darurat Konstitusi", ada aksi menggumpal.
SEGERALAH KEMBALI KE ORIENTASI YANG KONSTITUSIONAL. JANGAN LELAH MERAWAT DAN MENCINTAI INDONESIA.
Yth. Pimpinan Parpol dan para anggota DPR.
Putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat UU. Berpolitik dan bersiasat utk mendapat bagian dalam kekuasaan itu boleh dan itu memang bagian dari tujuan kita membangun negara merdeka.
Tetapi ada prinsip demokrasi dan konstitusi yang mengatur permainan politik. Adalah sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia jika melalui demokrasi prosedural (konspirasi dgn menang-menangan jumlah kekuatan hanya dengan koalisi taktis) siapa pun
merebut kue-kue kekuasaan dengan melanggar konstitusi.
Silahkan ambil dan bagi-bagi kue kekuasaan. Sesuai konstitusi Anda berhak melakukan dan mendapat itu. Tetapi tetaplah dalam koridor konstitusi agar Indonesia selamat. Berbuatlah tapi "Jangan pernah lelah mencintai Indonesia".
PDI Perjuangan Taati Keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, setiap keputusan yang diambil MK bersifat final dan mengikat.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memastikan akan melayangkan nota penolakan terhadap keputusan Badan Legislasi (Baleg) mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada. Pasalnya, Baleg tak menaati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membahas UU tersebut.
#PDIPerjuangan
#MenangkanRakyat
#SatyamEvaJayate
#KebenaranPastiMenang
#SolidBergerak
#KawalPutusanMK
@chicohakim Semoga diberikan tempat yg terbaik di sisi-Nya. Aamiin 🤲🏻
Untuk keluarga tabah dan sabar, terutama kedua putranya semoga menjadi anak yg membanggakan ortunya.