@jhonsitorus_19 Lah, nggak masuk daftar sadapan kok langsung dikaitkan dengan dugaan keterlibatan? Kalau memang ada indikasi keterkaitan, tunjukkan buktinya. Jangan sampai spekulasi dibungkus seolah-olah hasil investigasi.
@komisarisnetzen Prediksi kok disusun dari asumsi semua? Isu sebesar ini jangan cuma dirangkai jadi skenario politik. Kalau ada bukti, buka. Jangan bikin publik menelan spekulasi seolah-olah sudah jadi fakta.
@ansal1979@indepenSumatera Lah, justru sekarang waktunya masyarakat kritis. Masa diminta sabar terus? Pemerintahan baru harus punya ruang evaluasi, dan mahasiswa punya hak menyampaikan aspirasi.
@djt_toocool@indepenSumatera Nah, kalau memang yang dimaksud kelompok tertentu, sebutkan secara jelas dan bawa buktinya. Jangan asal lempar label PKI. Kritik politik harus tetap punya dasar.
@sholihinx@indepenSumatera Setuju soal berantas oligarki, tapi jangan berhenti di slogan. Siapa pun yang menguasai SDA dan merugikan negara harus dibongkar. Jangan ada yang kebal hukum.
@indepenSumatera Jangan bikin narasi kudeta cuma bermodal kecurigaan. Kalau ada indikasi provokasi, kawal dengan bukti dan antisipasi secara profesional. Aspirasi boleh disampaikan, tapi jangan sampai ditunggangi untuk bikin chaos.
@sniperruben45@suaradotcom Lah, kok malah sibuk tebak-tebakan siapa pelakunya? Mau dari lingkaran mana pun, kalau ada bukti ya ungkap. Jangan tuduh orang cuma bermodal asumsi.
@suaradotcom Jangan sampai isu yang belum terkonfirmasi malah jadi bola liar. Kalau memang ada pemeriksaan, buka ke publik apa duduk perkaranya. Teddy juga berhak mendapat kejelasan, apalagi ini menyangkut lingkaran Presiden.
@SINDOnews Lah, justru ini harus jadi evaluasi. Dulu dukung penuh, bukan berarti sekarang harus tutup mata. Kalau terbukti ada penyadapan ilegal, siapa pun pelakunya wajib dimintai pertanggungjawaban.
@PocongGaib Jangan buru-buru bikin narasi mafia dari kabar duka. Info yang beredar menyebut sopir tersebut meninggal karena sakit jantung. Kalau ada dugaan lain, buktikan. Jangan jadikan kematian seseorang bahan gorengan politik
@LambeSahamjja Kalau kepercayaan publik sudah dipersoalkan, jangan cuma berlindung di balik prosedur. Pejabat publik juga harus siap mempertanggungjawabkan mandatnya. Aspirasi masyarakat jangan dianggap angin lalu.
@kumparan Kalau memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum harus berjalan transparan dan tanpa tebang pilih. Justru ini momentum membuktikan bahwa jabatan dan pangkat bukan tameng di hadapan hukum.
@indepenSumatera Kalau memang ada alat dan jaringan seperti itu, bongkar sampai tuntas. Tapi jangan lempar tuduhan tanpa bukti. Keamanan Presiden dan privasi warga sama-sama harus dilindungi. Ungkap fakta, proses pelakunya!
@Beritasatu Empat tersangka sudah ditetapkan. Sekarang jangan berhenti di pelaksana, bongkar juga rantai komando dan siapa yang memberi perintah. Presiden pun harus mendapat perlindungan hukum yang sama.
@LambeSahamjja Yang harus ditagih itu kejelasan dan bukti, bukan ekspresi kekecewaan seseorang. Jangan sampai sikap yang dianggap kurang tegas malah dijadikan dasar membangun dugaan keterlibatan.usut kasusnya, ungkap aktornya.
@komisarisnetzen Aturan memang harus berlaku untuk semua, tapi jangan ubah dugaan menjadi kesimpulan. Kalau ada bukti, proses hukum harus berjalan. Jangan sampai hukum dijadikan alat untuk membenarkan narasi politik.
@binofficialri@indepenSumatera Setuju, setiap kasus harus dibuktikan. Tapi jangan sampai prinsip ini cuma dipakai untuk membantah tuduhan, sementara ketika ada indikasi keterlibatan aktor dan jejaring kekuasaan, justru enggan ditelusuri. Standar pembuktian harus berlaku untuk semua.
@ArsyCrown@indepenSumatera Narasi soal ketenangan boleh saja, tapi jangan sampai pencitraan menutupi rekam jejak dan pertanggungjawaban. Publik berhak menilai dari fakta, bukan sekadar gestur.
@kumparan Kalau penyadapan dilakukan tanpa prosedur dan bukan untuk penegakan hukum, ini bukan pelanggaran biasa. Harus diusut sampai jelas siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Jangan berhenti di pelaksana lapangan.