Our president, leader of the Republic of Indonesia, watches the poor eat their meal.
He does the watching from a lavish setting, his own plate stacked with expensive food.
Poverty as an evening's entertainment.
John Herdman. Dia pernah berkarir sebagai guru sekolah dasar di Inggris. Pengalaman sebagai guru mengajarkan dia satu hal, empati akan bermuara pada terbangunnya kepercayaan.
Aktivitas awal John saat pertama kali tiba di Indonesia, dimulai dengan komunikasi. Waktu itu, belum satu bulan jadi pelatih timnas, dia sudah menghubungi lebih dari 60 pemain, termasuk kapten timnas, Jay Idzes.
Inilah John. Latar belakang dia sebagai guru menghasilkan pendekatan komunikasi yang setara. Prinsip pendidikan di Inggris mayoritas tentang diskusi dua arah.
Menonton video pendek ini, saya yakin dia sudah berhasil merebut hati suporter Timnas Indonesia. Kami percaya padamu, John. Pimpin tim ini terbang setinggi mungkin😍❤️💞
@djoniecash2 itu anggapan lu sebagai direktur utama
padahal menurut investor sebagai CEO lu sudah:
ugal ugalan
keluarin uang perusahaan
perusahaan ngak di urus, di tinggal tamasya 50x dalam 1 tahun
angkat 100 direktur & wakil direktur
tapi yang diangkat mayoritas ngak bisa kerja
Menyebut investor yang keluar sebagai penjahat itu unik.
Waktu mereka masuk bawa modal disebut penyelamat ekonomi.
Waktu mereka keluar karena khawatir risiko dari kebijakan, disebut penjahat.
Kalau begitu, tombol "Sell" di bursa sekalian saja diganti jadi:
"Daftar Tersangka."
🤡🍿
Komunikasi Pemerintah amat buruk & cenderung absurd‼️
Ga percaya❔
Contoh 1
Qodari bilang kunjungan sdh dirancang lama, Teddy ngomong segala kelebihan biaya ditanggung Prabowo
Jika dirancang sejak lama..
Kenapa kelebihannya begitu banyak hingga perlu ditanggung Prabowo❓
_
foto PAK DADAN di mana-mana, terlihat menyedihkan. tapi ironinya, sebetulnya dia gak senaas itu.
sejak dulu sering bilang, hukuman terberat untuk koruptor itu hanya pada saat ditangkap dan jadi berita.
jadi samsak hujatan seindonesia raya, tapi bentar doang.
setelah vonis pengadilan, apapun hukumannya, hidupnya akan kembali enak.
masih bisa menjalani hidup nyaman di lapas, keluarganya tetap bergelimang harta, tau-tau sudah keluar penjara menikmati hasil jarahan yang "telah diamankan" 😄
kelak status residivis koruptor gak akan membuatnya dikucilkan, tetap dihormati lingkungannya karena masih dianggap golongan elit, punya pengaruh, banyak uang, dan banyak teman sesama elit.
masyarakat pun bisa mudah lupa.
bahkan, gak sedikit mantan koruptor bisa kembali menjadi pejabat publik. contohnya ada yang menang pileg dan sekarang jadi wakil ketua komisi VI DPR, ada pula yang dapat jabatan jadi ketua tim pakar danantara.
realitanya memang gak pernah ada sanksi hukum yang tegas dan bisa bikin jera, membuat negara kita selalu jadi surganya para koruptor.
sudah jadi rumus alam, sebuah tempat bisa jamuran karena lingkungan memberi ruang dan segala hal yang dibutuhkannya untuk hidup. :)
@agngw_ Sebelum arsenal juara epl, menurut gw fans paling ngeselin sedunia itu fans barca dan mu. Ternyata paling ngeselin fans arsenal, selama ini belum keliatan pd ngumpet di goa karena ga pernah juara.
Perwira-perwira yang tersinggung, mereka minta transparansi soal sumber dana sebuah film dokumenter.
Beberapa waktu lalu, ada wartawan yang bertanya mengenai sumber anggaran “Pasar Murah untuk Rakyat” pada 28 Maret 2026, seseorang yang katanya memiliki jabatan Letnan Kolonel, menjawab, “pokoknya ada 💅”.
Gak malu atau gak tau malu? Rekannya sendiri dong ditegur, gimana sih.
Guys, ada putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang sudah diabaikan selama satu tahun penuh oleh pemerintah dan hampir tidak ada yang membicarakannya.
27 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi memutuskan: negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di sekolah negeri MAUPUN swasta.
Hari ini sudah 27 Mei 2026.
Tepat satu tahun.
Dan putusan itu belum dijalankan.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa.
Ini adalah tindakan inkonstitusional yang disengaja.
"Jika seorang Presiden bisa mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi di negara ini tanpa konsekuensi apapun maka kita tidak sedang dipimpin oleh hukum.
Melainkan sedang tunduk pada kekuasaan absolut yang menggunakan hukum sekadar sebagai instrumen stempel kekuasaan."
Ini bukan kalimat aktivis jalanan.
Ini adalah analisis konstitusional yang sangat serius bahwa membiarkan putusan MK mangkrak selama satu tahun adalah pelanggaran sumpah jabatan presiden secara nyata dan terukur.
Dan ini tentang anggaran yang paling mengejutkan:
Pemerintah selalu berdalih tidak ada ruang fiskal untuk membiayai sekolah swasta gratis.
Tapi di saat yang sama hampir 30% dari fungsi anggaran pendidikan 20% tersedot ke program MBG.
Bukan untuk membangun sekolah.
Bukan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
Bukan untuk menggaji guru honorer dengan layak.
Tapi untuk membiayai dapur SPPG dan logistik makanan.
JPPI menyebutnya dengan sangat tepat:
kanibalisme anggaran.
Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan dimakan oleh program lain yang kemudian diklaim sebagai anggaran pendidikan agar memenuhi kewajiban 20% konstitusional.
Dan Ubaid menyebutnya lebih keras lagi:
kebohongan statistik.
Pemerintah bangga mengklaim sudah memenuhi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 soal 20% anggaran pendidikan.
Tapi secara substansi uang itu dipakai untuk hal yang bukan pendidikan inti.
Dan ini yang paling menyakitkan yang langsung dirasakan rakyat sekarang:
SPMB 2026 sedang berjalan.
Ribuan anak tidak lolos masuk sekolah negeri karena kuota terbatas.
Dan orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.
Padahal putusan MK sudah sangat jelas:
kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri pemerintah daerah wajib secara aktif menyalurkan dan membiayai anak itu di sekolah swasta.
Bukan orang tua yang harus pusing.
Bukan orang tua yang harus cari pinjaman.
Negara yang wajib.
Tapi yang terjadi:
pemerintah daerah membiarkan orang tua berjuang sendiri.
Dan tidak ada konsekuensi apapun untuk itu.
JPPI menyebutnya pemerasan struktural oleh negara. Rakyat dipaksa cari jalan keluar sendiri padahal konstitusi memerintahkan negara yang harus memfasilitasi.
Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi:
Pemerintah bisa dengan cepat membiayai infrastruktur dapur SPPG MBG di seluruh Indonesia.
Bisa dengan cepat mensejahterakan karyawan SPPG.
Bisa dengan cepat mengumumkan Kopdes Merah Putih Rp240 triliun.
Bisa dengan cepat membeli sapi kurban Rp100 miliar dari APBN.
Tapi untuk mengeluarkan Perpres atau PP yang mengimplementasikan putusan MK soal pendidikan gratis butuh lebih dari satu tahun dan sampai sekarang belum ada.
Sementara itu Prabowo dari Paris mengumumkan Bahasa Prancis wajib diajarkan di semua sekolah. Tanpa roadmap.
Tanpa anggaran guru.
Tanpa kajian kesiapan implementasi.
Sekolah yang rusak tetap rusak.
Guru honorer tetap dapat Rp250.000.
Putusan MK tetap diabaikan.
Dan instruksi bahasa baru terus bertambah dari setiap kunjungan diplomatik.
Indonesia punya Mahkamah Konstitusi.
Punya putusan yang sudah mengikat.
Punya konstitusi yang menjamin pendidikan dasar gratis.
Punya presiden yang bersumpah menjaga dan menjalankan konstitusi.
Tapi satu tahun setelah putusan paling fundamental tentang hak pendidikan anak Indonesia tidak ada Perpres.
Tidak ada PP.
Tidak ada implementasi.
Tidak ada konsekuensi untuk yang mengabaikannya.
Putusan MK diabaikan selama satu tahun oleh presiden yang bersumpah menjaga konstitusi dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
Kalau putusan lembaga peradilan tertinggi bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi lalu apa gunanya seluruh sistem hukum yang kita punya?
Terlepas dari kasus ini, bisnis jurnal palsu dan ilegal kayak gini tuh perputaran duitnya gede banget, sekitar $10 juta+ dolar atau Rp163 miliar (itu baru yang ketahuan)
> skema gini namanya "paper mill"
Cara kerjanya?
> ada "perusahaan" yg jual jasa bikin riset palsu
> kamu bayar $197–$5.472 per paper
> nama kamu masuk sebagai penulis
> harga rata-rata untuk jadi penulis pertama satu paper: sekitar $800 (~Rp13 juta)
> gak ada kegiatan, gak ada data
Cara mereka bikin riset?
> sekarang udh pake AI
> ngambil data dr database publik
> jalanin proses analitik yg standar-standar aja
> intinya semua digenerate pake AI (panjang kalo ditulis semua)
Fun factnya...
> mereka punya "partner" jaringan peer review palsu juga
> satu pekerja paper mill bisa selesaikan lebih dari 30 paper per minggu
> referensi palsu juga disuntikkan ke paper untuk terlihat kredibel
> jadi seolah-olah banyak yg make tulisannya
> paper mill paling banyak beroperasi di China, Rusia, India, dan Iran
> biasanya buka jasa lewat Telegram