- Anak ini kehilangan bapaknya yg SEDANG BEKERJA BUKAN yg sedang maling ayam
- Anak ini tidak teriak2 “Bapak.. Bapak..” pada saat pemakaman karena TIDAK ADA KAMERA yg merekam
- Anak ini menangis mengeluarkan air mata pada saat dikunjungi BUKAN senyum2 ke kamera
- Anak ini baru mendapatkan 1 kali bantuan, TIDAK MENDAPATKAN BANTUAN yg katanya dapat donasi 1/2M, Ayam 100 Kg, sepatu baru, baju baru, IPAD Baru, HP baru, Baju Baru, Makanan 1 Dus & Se-Truck, biaya sekolah dari SD hingga selesai Sarjana
Jaksa minta tentara ngamanin rumah.
Soalnya rumahnya mau digeledah polisi.
Polisi mau geledah karena jaksanya diduga cuci duit.
Cuci duit lewat kafe yang dia punya.
Buat bersihin duit hasil korupsi batu bara.
Korupsi batu bara bikin PLN susah dapet supply.
Akhirnya pemadaman bergilir senegara.
Kalau jaksa ketangkep, polisi harus nyerahin kasusnya ke kejaksaan.
Siapa yang bakal nuntut Jaksa kalau Jaksanya yang ngelakuin korupsi?
Ini udah kaya plot film action drama gak sih guys?
Indonesian President Prabowo Subianto’s $15bn free meals initiative, meant to feed millions of children nationwide, is instead becoming one of Indonesia's largest corruption scandals, with funds allegedly misdirected to affluent regions
🔗: https://t.co/9HA57Ee8z0
🇮🇩 Pajak buku di Indonesia : 12%
🇲🇾 Pajak buku di Malaysia : 0%
🇬🇧 Pajak buku di Inggris : 0%
🇮🇳 Pajak buku di India : 0%
Di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipalak 🙏🏻
Breaking Newss wow wow wo
DPR baru saja Sahkan Revisi UU Polri,
Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil
sekali lagi polisi bisa menduduki jabatan sipil
artinya kedepan polisi bisa menduduki:
- komisaris BUMN
- direksi BUMN
- Dirjen pajak bisa
- deputi
- pokoknya seluruh jabatan sipil
TNI dan polisi udah bisa dapat jabatan sipi
sementara sipil ??
Tidak banyak yg tahu fakta ini... Berapa lama Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menjabat sebagai Menteri Pendidikan (saat itu Menteri Pengadjaran)?
Semalam saya analisis ada kemungkinan Dadan MBG bukan dipecat tapi “diamankan”.
List potensi fraud BGN:
1. Infrastruktur TIK 5.000 SPPG: Rp 665 M -> penunjukan langsung
2. Sistem Informasi Gizi Nasional: Rp 600 M -> penunjukan langsung
3. Motor listrik 21.801 unit: Rp 1,2 T -> e-katalog, supplier tunggal
4. Tablet & perangkat IT: Rp 830 M -> e-katalog
5. Pakaian & kaos kaki: Rp 622 M -> swakelola Unhan
6. Sertifikasi halal: Rp 141 M -> diduga pemecahan paket, dilaporkan ICW ke KPK
7. Jasa akomodasi sosialisasi: Rp 18,2 M -> penunjukan langsung
8. Rekomendasi kebijakan gizi: Rp 10 M -> penunjukan langsung
9. Jasa EO (31 paket): tidak dirinci -> tanpa tender kompetitif
10.Pengelolaan opini publik: Rp 800 juta -> e-purchasing
Total teridentifikasi: >Rp 4 triliun.
🚨 BREAKING: Al Jazeera confirms Israel bombed a Lebanese hospital for the THIRD time. The ICU is completely destroyed.
A mother desperately rushed to find her premature baby alive amidst the rubble. Washington is fully complicit in these war crimes!
Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths https://t.co/8cvnt563TJ
Photo: Getty Images
Israel did it in 1948
Israel did it in 1956
Israel did it in 1967
Israel did it in 1982
Israel did it in 2002
Israel did it in 2008
Israel did it in 2014, 2021, 2023,2024
Israel is currently doing it in 2026
78 years of genocide.
Israel has wiped out 39 villages in South Lebanon and destroyed 40,000 homes.
39 centuries-old historic villages entirely erased from the map. In just 60 days.
This is ethnic cleansing.
This is terrorism.
And not a peep from the complicit “international community”, of course.
Gw mau ngomel agak panjang. Monggo dibaca.
Dalam supply-demand, ketika supply naik, harga jadi turun.
Hal yang sama terjadi pada IPK tinggi dan cum laude.
Kalau semua orang cum laude, maka cum laude berhenti jadi istimewa.
Ketika terlalu banyak lulusan berpredikat cum laude, nilai IPK sebagai sinyal kualitas jadi turun "marwah"-nya.
Gw pernah liat wisuda suatu kampus, rektornya dengan bangga mengumumkan rata-rata IPK adalah 3,65.
Peserta sidang wisuda tepuk tangan.
Gw bingung karena implikasinya jadi ada beberapa kemungkinan:
1. >50% mahasiswanya pintar sekali
2. Kurikulumnya super mudah
3. Dosen2nya mengamalkan hadits "Barangsiapa memudahkan urusan orang lain yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat" di dunia perkuliahan alias Dosen Bonus
Fenomena ini ga langka, malah cukup aman disebut "jamak", yaitu: Fenomena "false signalling"
Semua orang tampak unggul di transkrip, tapi memble saat uji kompetensi di dunia nyata.
Sama halnya di level wajib belajar 12 Tahun. Mulai jarang gw dengar cerita anak tidak naik kelas. Tapi justru makin sering terdengar berita anak SMA tidak bisa perkalian dasar.
Balik lagi ke soal IPK.
Kalau terlalu banyak orang cum laude, predikat itu berhenti jadi istimewa. Nilai IPK sebagai sebuah indikator sinyal : disiplin, kualitas kognitif, dan pencapaian akademik, jadi turun nilainya.
Market akhirnya mencari sinyal lain yang relevan: portofolio, sertifikasi, prestasi, pengalaman, atau balik lagi dari mana kampus asalnya.
Gw gatau bagaimana cara mengakhiri omelan ini, masih panjang sebenernya. Dan gw pun enggak tau solusinya mulai dari mana. Tapi gw cuma mau bilang:
"Ketika sistem pendidikan berhenti menjadi juri yang jujur, Market menghukum dengan berhenti percaya"
[Omelan ini terinspirasi setelah baca tulisan Guru Besar UGM Eduardus Tandelilin di bawah ini]
Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.
Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.
Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.
Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.
Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.
Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.
Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.
Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.
Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.
Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.
Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.
Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.
Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.
Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.
Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.
Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.
Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.
Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.
Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?
Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.
ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.
Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.
Guys, Mahfud MD baru keluarkan kritik yang menurut gue salah satu yang paling tajam dan paling berbobot sejak pemerintahan Prabowo berjalan.
Bukan karena Mahfud asal ngomong.
Tapi karena dia menggunakan buku Prabowo sendiri sebagai standar penilaiannya.
Senjata yang dipakai Mahfud: buku Paradoks Indonesia:
Sebelum menjabat Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia yang bahkan dibagikan ke setiap anggota kabinet.
Di dalamnya Prabowo menekankan tiga hal: strategi yang benar, manajemen pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih.
Mahfud menggunakan standar yang Prabowo buat sendiri itu untuk menilai implementasinya sekarang.
"Itu standar yang beliau buat sendiri. Namun sekarang, demokrasi kita melemah. DPR hampir tidak pernah lagi mempersoalkan kebijakan Presiden secara kritis."
Tiga poin kritik utama Mahfud:
Satu melemahnya checks and balances.
DPR yang seharusnya jadi penyeimbang kekuasaan hampir tidak pernah mengkritisi kebijakan presiden secara substantif. Koalisi yang terlalu besar membuat fungsi pengawasan parlemen praktis tidak berjalan.
Dua autocratic legalism.
Mahfud menyoroti fenomena di mana hukum dibentuk hanya untuk melegitimasi kehendak penguasa tanpa partisipasi publik yang bermakna. Hukum dipakai sebagai alat bukan sebagai pagar.
Tiga penegakan hukum yang tebang pilih.
Ini bukan tuduhan baru tapi Mahfud menegaskannya dengan konteks yang lebih besar soal arah demokrasi Indonesia.
Soal desakan mundur yang mulai bermunculan:
Mahfud juga merespons soal sejumlah tokoh yang menyuarakan desakan agar Prabowo mundur.
Posisinya jelas: itu bukan makar. Itu bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
"Kritik yang muncul bukanlah upaya menggulingkan pemerintah. Ini adalah bagian dari demokrasi."
Dan ini penting karena ada kecenderungan untuk melabeli kritik keras sebagai destabilisasi atau makar. Mahfud secara eksplisit membantah framing itu.
Yang membuat kritik Mahfud berbeda:
Mahfud bukan oposisi ideologis yang dari awal menentang Prabowo. Dia mantan Menko Polhukam yang punya akses langsung ke dalam sistem.
Dan dia tidak menyerang dari luar dia menggunakan dokumen yang Prabowo buat sendiri, yang bahkan disebarkan ke seluruh kabinet, sebagai tolok ukurnya.
Ini bukan serangan personal. Ini audit berbasis janji tertulis.
"Objektivitas seorang pemimpin bisa dinilai dengan membandingkan janji tulis dan implementasi di lapangan."
Guys, ada dokumen rahasia Amerika yang bocor dan isinya bikin gue geleng-geleng.
Amerika sedang mengupayakan akses penerbangan militer permanen melewati wilayah udara Indonesia.
Dan Prabowo disebut sudah menyetujuinya.
Kronologinya:
Februari 2026 Prabowo ke Washington untuk hadir di Board of Peace.
Dalam pertemuan bilateral dengan Trump menurut dokumen rahasia AS yang bocor ini Prabowo menyetujui proposal pemberian akses overflight blanket untuk pesawat militer Amerika melewati ruang udara Indonesia.
26 Februari Departemen Pertahanan AS mengirimkan dokumen resmi berjudul "Operationalizing U.S. Overflight" ke Kementerian Pertahanan Indonesia.
13 April hari ini Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan ke Washington untuk menandatangani perjanjian ini dengan Menhan AS Pete Hegseth.
Isi perjanjiannya:
Bukan sistem izin kasus per kasus.
Tapi sistem notifikasi sekali diaktifkan, pesawat militer Amerika bisa langsung melintas hanya dengan pemberitahuan.
Tidak perlu izin setiap kali.
Ada hotline langsung antara US Pacific Air Forces dan pusat operasi udara Indonesia.
Intinya:
Amerika bisa gerakkan pesawat militernya melewati Indonesia kapanpun dibutuhkan untuk operasi darurat, respons krisis, atau latihan militer bersama.
Kenapa ini masalah besar:
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara non-blok.
Bebas aktif.
Tidak berpihak pada kekuatan militer manapun.
Perjanjian seperti ini kalau benar secara de facto menempatkan Indonesia dalam orbit militer Amerika. Bukan sebagai sekutu resmi.
Tapi dengan konsekuensi yang hampir sama.
Ruang udara Indonesia itu strategis luar biasa. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Jalur laut dan udara paling penting di kawasan. Kalau Amerika punya akses permanen di sana mereka bisa proyeksikan kekuatan militer ke seluruh Indo-Pasifik dengan jauh lebih mudah.
Dan China tahu itu.
Dan China pasti tidak akan diam.
Yang paling ironis:
Prabowo selama ini dikenal sebagai sosok yang paling keras soal kedaulatan.
Yang paling sering bicara soal tidak mau didikte asing. Yang menulis buku tentang betapa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri.
Kalau dokumen ini benar maka perjanjian ini adalah kontradiksi paling telanjang dari semua narasi itu.
Bukan hanya membuka pintu untuk asing. Tapi membuka pintu lebar-lebar.
Dengan sistem yang sekali diaktifkan Amerika bisa masuk kapanpun tanpa izin tambahan.
Sampai berita ini ditulis tidak ada konfirmasi resmi dari Washington maupun Jakarta.
The Sunday Guardian sudah menghubungi semua pihak terkait tapi belum dapat respons.
Kalau ini benar Indonesia baru saja membuat keputusan geopolitik terbesar dalam beberapa dekade.
Tanpa debat publik.
Tanpa persetujuan DPR.
Tanpa transparansi apapun.
Dan yang menandatanganinya adalah orang yang selama ini paling keras berteriak soal kedaulatan.
Antek antek asing