Begal, maling, dan copet itu patut mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Bayangkan ada seorang wanita yang baru saja mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia kemudian menabung dengan menyisihkan penghasilannya untuk membeli handphone baru karena kebutuhan, yang harus ia atur agar ia tetap bisa makan, dan juga memberi sebagian kepada keluarganya sebab ia adalah anak pertama.
Kemudian datanglah copet yang tidak pernah mau berusaha untuk bekerja, dan handphone itu pun hilang. Alih-alih mengatakan “tidak boleh ditembak mati”, mengapa tidak menegur buruknya penanganan oleh aparat, si paling paham HAM?
tbh gue ga nyangka akun yg tiap hari share berita palsu bisa ngasih jawaban panjang lebar seperti ini
well gue jawab ya
1. Mas, justru yang bikin strawman itu balasan mas sendiri. Saya tidak bilang semua orang yang pilih GoRide Hemat adalah “musuh” atau tidak peduli driver. Saya soroti hipokrisinya segmen orang yang suka posting “kasihan driver Gojek, harus sejahtera”, tapi setiap hari pilih opsi termurah + promo gila-gilaan, lalu gak pernah kasih tips. Itu fakta perilaku yang observable, bukan musuh fiktif.
2. Ya, Gojek (dan Grab) memang ambil komisi besar dulu (sekitar 20%), dan mereka desain promo + tarif hemat supaya volume naik & dominasi pasar. Itu benar. Tapi konsumen bukan korban pasif. Konsumen yang terus pilih yang termurah memberi sinyal pasar bahwa tarif rendah itu oke. Dengan kata lain ya pada dasarnya customer suka dengan praktik eksploitasi ini.
3. Mas bilang solusinya bukan tips atau pilih yang mahal, tapi “ganti status mitra jadi pekerja + jaminan sosial”. Itu klasik kiri-utopis
Kalau driver jadi karyawan tetap, Gojek harus bayar UMR, BPJS full, cuti, dll. Biayanya naik drastis, tarif ke penumpang harus naik (atau perusahaan rugi & kurangi armada).
Siapa yang bayar? Tetap penumpang.
4. Mau driver sejahtera = harus ada yang bayar lebih. Entah lewat tarif naik, tips, atau pilih opsi premium. Menyalahkan “korporasi saja” sambil tetap pilih opsi hemat tiap hari itu tidak rasional.
5. Kalau mas betul-betul peduli kesejahteraan driver, dukung tarif yang lebih masuk akal + komisi rendah + insentif transparan. Bukan narasi “semua salah platform, penumpang cuma korban”.
Itu juga simplifikasi berlebihan. Market bukan charity
@multabolot Lu kayanya emang bolot ya. Sejak kapan hinaan harus akurat 😂 yang harus akurat itu deskripsi lo tentang apa konsekuensi kasus nadiem. Bullshit besar. Fanboy fanboy.
Kepada para guru yang berkampanye membela Nadiem Makarim, saya ingatkan:
Nadiem menghapus pasal Tunjangan Profesi guru dalam draf RUU Sisdiknas 2022. RUU ini didukung oleh influencer papan atas. Cek aja.
Untung dilawan oleh berbagai pihak dan organisasi guru. Akhirnya gagal. Itu alasan saya aktif di x, 2022.
So, kalau anda sekarang adalah guru, menikmati sertifikasi guru, tapi ikut berkampanye untuk kasus Korupsi Nadiem Makarim. Minimal anda malu.
Gausah bacot lu anjing. Dari dulu orang pinter pada ga jadi apa-apa karena ga bisa kuliah dan miskin. Lama2 muak bgt ajg dgn seluruh jilat menjilat ini. Tolol tolol. Telat lu kalo mah peduli, dan salah orang pula
Kasus nadiem efek dominonya besar banget loh. Akhirnya orang yg bener-bener punya kapasitas intelektual takut dan ogah buat terlibat dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Dampaknya pejabat kita ke depannya diisi sama orang-orang yg ga kompeten.
Kadang gue ga paham sama orang yg was wes wos bilang perusahaan ridehailing itu eksploitatif sama drivernya, tapi….
kalau naik Gojek selalu pilih yg Goride Hemat dan ga pernah kasih tip 😰
pokoknya layanan harus semurah-murahnya tapi driver harus sejahtera
Gua berharap hal lebih buruk dari penjara buat nadiem. Kasus ini akan jadi preseden buruk? Iya jadilah. Hukum kita udah blangsak dari dulu, kalo lu miskin dan marjinal lu pasti tau. Hanya karena sekrang korbannya dr elite terus pada bacot, telat lu ajg kalo mau menyayangkan hukum
Tekbro ini apa ga tahu??
Nadiem pernah melakukan kesalahan fatal terhadap para dosen.
Tahu ga soal apa? TUKIN
GAGAL DIBAYAR OLEH Mendikbudristek era Nadiem (2019-2024) karena KELALAIAN.
Ini bukan tuduhan, ini kaTa Ombudsman.
Menurut Ombudsman, Kemendikbudristek terbukti:
1. Gagal mengusulkan kelas jabatan ASN, termasuk dosen ASN, kepada Menpan-RB.
Akibatnya fatal: Tukin DOSEN belum punya dasar hukumnya
2. Tidak mengajukan Rancangan Perpres tentang Tukin Dosen dan tidak mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan.
Akibatnya, Tukin TIDAK TERBAYARKAN.
3. Kemendikbudristek menyimpangi prosedur dengan menerbitkan Keputusan Mendikbudristek No. 447/P/2024 tetapi TANPA melalui persetujuan Kementerian Keuangan terkait alokasi anggaran.
Simpelnya, NADIEM GAGAL melakukan kewajiban administratif untuk membayar tukin para dosen.
Ya jangan heran dosen dan tendik marah-marah dan jadi personal ke Nadiem..
Source Gambar: https://t.co/EfY1HUtMDV
@NotFromZX@BudiBukanIntel Pantes org mikir ga jahat, mereka mengira ini soal kebijakan, padahal yg bikin jahat ya struktur wealth transfer dan perubahan distribusi power yg dibikin tuh aplikasi.
Sahabat-sahabatku, ini keliru ya.
Di Indonesia, kelas menengah justru menikmati banyak subsidi yang nilainya besar, meski seringkali tidak mereka anggap sebagai "bantuan sosial".
Ambil contoh, subsidi BBM, subsidi LPG, subsidi listrik, dll.
https://t.co/GCtwyh5x7G
People have learned a few psychological buzzwords on social media,like "gaslighting," "narcissist," "boundaries," and "toxic", and now they use them to run away from normal human conflict. Sometimes your partner isn't a "toxic narcissist violating your boundaries"; sometimes they are just annoyed, having a bad day, and you are actually the one who was wrong. We have weaponized therapy language to ensure we never have to apologize or compromise.
dengan apa yang terjadi di FH UI.
perlu diakui kita sudah terlambat puluhan tahun mencegah yang ‘sudah-sudah’ terjadi, yang demikian telah bercokol dalam birokrasi firma dan lembaga sampai saraf-saraf otak pria FH di Ibukota bahkan di Indonesia.
kita terlambat bertanya kenapa Lawyer tersohor hobi pamer perempuan bak trophy
kita terlambat bertanya kenapa Lawyer papan gilas hobi pamer batu cincin dan PDH berbintang
kita terlambat bertanya…
tapi tidak terlambat berbenah.
Kritik rekam jejak tokoh sejarah itu keniscayaan; kesalehan kita mestilah pada nilai. Namun, mencabut Sukarno dari kondisi materialnya & mereduksi sejarah revolusi demi punchline maskulinitas hanyalah kemalasan analitis—ketidakadilan sejak dalam pikiran.