@listyantidewi Cuti adalah Hak pegawai yang sudah memenuhi syarat. Tapi sayangnya di lingkungan pendidikan, terutama daerah saya, mengajukan cuti dianggap tabu dan dicibir sesama rekan kerja. Yuk lah gen Milenial & Z mulai normalisasi guru ajukan cuti.
Guru "berhak mendapatkan cuti tahunan." Dipertegas Peraturan BKN 7/2021.
Nah, yang terjadi di beberapa daerah sekarang, guru wajib masuk saat libur sekolah (kompensasi zaman dulu dicabut) DAN cuti tahunan dipersulit (hak baru sesuai PP terbaru banyak yang tidak diberikan).
Diambil haknya, dua-duanya.
Itu poin saya.
Bukan "guru minta istimewa". Justru minta diperlakukan setara. Kalau jam kerjanya disamakan dengan struktural, ya haknya juga harus sama. 🙂
"Kenapa guru harus libur ketika murid libur?" Karena selama puluhan tahun, secara hukum libur sekolah ITU cuti-nya guru (PP 15/1953 Psl 17, PP 11/2017 Psl 315: libur sekolah disamakan dengan penggunaan cuti tahunan). Perkara ini bukan privilese, tapi sempat menjadi trade-off resmi.
Guru tidak dapat 12 hari cuti seperti ASN lain, sebagai gantinya ikut kaldik.
Lha, sekarang banyak yg kehilangan keduanya. Cuti tahunan gak dikasih, libur sekolah tetap masuk.
Soal analogi penyuluh pertanian, tidak ada yang bilang guru gabut saat murid libur. Poin saya bukan "guru mau libur terus", tapi "berikan hak cuti yang sudah dijamin PP." Beda ya, hak dan kemalasan itu.
Halo (beberapa) Dinas Pendidikan.
Kalau memang Anda tidak mau memberikan cuti tahunan bagi guru, ya biarkan guru libur ketika anak sekolah libur.
Minimal banget, jangan dikasih kerjaan di luar jam kerja. Orang tua jangan diperbolehkan menghubungi guru di malam hari untuk konsultasi tugas anak-anaknya.
Bukannya guru itu profesi fungsional?
Ada kalender pendidikan yang mengatur agenda tahunan di sekolah.
Kenapa dipaksa di sistem yang sama dengan struktural?
Berikan hak cutinya, itu sudah hak.
Heran.
❌Tanpa fisioterapis
❌Tanpa masseur
❌Tanpa latihan dan aklimatisasi krn kedatangan mepet
❌Hanya didampingi satu pelatih
❌Keberangkatan sampai akhir Juni tdk jelas.
❌TIDAK DISUPPORT PEMERINTAH
Lalu dgn banyak keterbatasan bisa mendapatkan emas di World Climbing Series itu menunjukkan kualitas seorang Desak Made Rita.
Seorang yg terkenal di lingkungan Pelatnas sangat berkomitmen, fokus, pekerja keras, punya mental tahan banting.
Rita adl pahlawan bangsa.
Tp ironisnya ia bertarung dgn birokrasi yang ruwet, bertarung dgn ketidakjelasan prioritas anggaran, bertarung dgn politikus2 yg memanfaatkan namanya hanya ketika dia menang.
@satriohendri Pernah diomelin seorang pejabat pemerintahan, gara2 nanya gak pake "Izin blabla" dan kata "Yth. Nama lengkap n glr" baiknya badan bahasa kasih tau dulu Yth pejabat2. Klo gak ya percuma
Kamu tahu betapa korup dan rakusnya negara ini dalam mengeruk uang rakyatnya?
- Indonesia itu satu-satunya negara yang mewajibkan registrasi ulang plat nomor kendaraan tiap 5 tahun.
- Kalau kamu memperpanjang beberapa sim sekaligus, kamu tetap harus bayar biaya test psikologi secara double. Memperpanjang 2 SIM? bayar 2x. 3 Sim? bayar 3x.
Bersyukur lah para pejabat, aparat, dan penguasa, rakyat Indonesia terlalu baik dan pemaaf....
BREAKING NEWS !!!!
ATURAN 10 TAHUN, BARU BOLEH MUTASI.
DIGUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI.
cc: @pns_ababil @pns_2018
🌱 Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terkait perkara nomor 174/PUU-XXIV/2026 resmi digelar oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Kamis, 4 Juni 2026.
🌱 Perkara ini diajukan oleh Forum Solidaritas Mobilitas Karier bersama sejumlah PNS perseorangan selaku pihak Pemohon yang menguji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
🌱 Fokus utama dalam persidangan perdana ini adalah meninjau kembali regulasi yang dianggap membatasi ruang gerak dan perkembangan profesionalitas aparatur sipil negara di Indonesia.
🌱 Gugatan ini dilayangkan akibat adanya kebijakan "Penguncian NIP" yang mewajibkan PNS mengabdi minimal 10 tahun di instansi awal sebelum diizinkan mengajukan mutasi pindah instansi.
🌱 Para pemohon menilai aturan tersebut tidak hanya menghambat pengembangan karier dan kompetensi pegawai, tetapi juga memicu persoalan personal yang serius seperti keretakan rumah tangga akibat terpisah jarak geografis yang berkepanjangan.
🌱 Melalui jalur konstitusional di MK, mereka berharap pasal pembatasan tersebut dapat dibatalkan atau direvisi agar hak mobilitas karier para PNS tidak lagi digantung dalam ketidakpastian hukum.