#Putrajaya PM Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail hadir Majlis Ilmu MADANI di Kompleks Seri Perdana yang menampilkan pendakwah terkenal dari Indonesia Ustaz Abdul Somad Batubara sebagai tetamu.
📹 videoBernama
#BernamaNews
Russian authorities are responding to an incident in which a suspected dangerous infection was released as a result of a laboratory accident in Siberia and a researcher died. https://t.co/ajwuglFrIZ
🇵🇸🌎🇺🇳 Palestine takes its seat at the 79th session of the UN General Assembly.
🇺🇳🤝🇵🇸 Palestine marks a historic milestone by taking its seat as a State in the UN General Assembly, despite Israel and the US refusing to recognize its sovereignty.
PRABOWO & KDM KALAH SAMA UAS
PIDATO INSPEKTUR UPACARA TERBAIK TAHUN INI JATUH KEPADA USTADZ ABDUL SOMAD.
PESANNYA
- JELAS
- LUGAS
- TEGAS
TIDAK PANDAI BER-TELE-TELE LANGSUNG KEINTINYA
KALO ANAK BUTUH MAKAN MAKA ***
Pak @Amran_Sulaiman1, Menteri Pertanian RI, @kementan@Aceh
Anda datang ke ruang publik dengan nada menuduh, seolah-olah Pemerintah Aceh “menahan” dana pemulihan pertanian Rp2,5 triliun. Video itu viral.
Rakyat Aceh yang masih berjuang bangkit dari bencana langsung menelan narasi seolah uangnya sudah di tangan daerah tapi tidak disalurkan. Padahal faktanya sangat berbeda.
Dana itu *bukan transfer tunai ke kas Pemerintah Aceh maupun kas kabupaten/kota*.
Mayoritas dikelola langsung oleh satker pusat dan balai Kementerian Pertanian Anda sendiri melalui KPPN.
Hanya sekitar Rp515 miliar yang berada di satker daerah melalui skema Tugas Pembantuan (di mana Provinsi Aceh mengelola hanya sekitar Rp9,7 miliar, sisanya di kabupaten/kota).
Sisanya ±Rp2 triliun dipakai untuk pengadaan alsintan, bibit padi, jagung, dan program perkebunan yang dikendalikan dari pusat. Pemerintah Aceh adalah penerima manfaat, bukan pengelola kas.
Ketika Anda menanyakan di depan Gubernur seolah uangnya “ditahan”, Anda menciptakan persepsi yang keliru di tengah masyarakat yang sedang sulit. Itu bukan transparansi. Itu menciptakan gaduh.
Seorang menteri yang paham mekanisme keuangan negara seharusnya lebih dulu menjelaskan anatomi anggaran kepada publik, bukan melempar tuduhan yang kemudian harus diluruskan oleh pihak daerah.
Aceh bukan daerah biasa. Sejarah konflik masih hidup di memori kolektif, termasuk di kalangan mantan kombatan GAM.
Jangan sampai kesalahpahaman yang dibuat pejabat pusat menjadi bahan bakar baru bagi rasa ketidakpercayaan dan frustasi.
Rakyat yang sedang butuh bibit, alat, dan lahan yang pulih tidak butuh drama birokrasi yang membuat mereka merasa dikhianati lagi.
Kalau Anda serius ingin mempercepat pemulihan:
1. Buka data secara rinci dan transparan: berapa yang sudah terserap di satker pusat, berapa realisasi fisik alsintan dan bibit yang benar-benar sampai ke petani, berapa yang masih mengendap.
2. Jangan lagi bicara seolah-olah daerah yang menahan uang, padahal kendali terbesar ada di tangan kementerian Anda.
3. Fokus pada hasil di lapangan, bukan pada pencitraan seolah pusat sudah “memberi” sementara daerah “lambat”.
Masyarakat Aceh butuh pekerjaan yang selesai, bukan narasi yang membuat mereka marah.
Anda menteri. Tugas Anda menyelesaikan masalah, bukan menambah api di daerah yang sudah pernah terbakar.
Luruskan sendiri informasi yang Anda sebarkan. Jangan biarkan rakyat yang sudah capek harus kembali mempertanyakan niat baik negara.
Negara mengambil 100 dari kantong rakyat, mengembalikan 10, lalu menuntut rakyat berterimakasih.
Padahal yang 90 dipakai bancakan kroni2 penguasa.
Sadarilah.
Media W Askar : Salah satu diskusi terbaik yg pernah saya lakukan, berulang kali tarik nafas panjang setelah diskusi ini selesai.
Tidak mudah berbicara di depan seseorang yg saya kagumi pendidikan, keilmuan & perjalanan hidupnya membangun demokrasi & keadilan hukum di Indonesia.
“Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di inggris. Tidak ada satu pun negara di dunia yg program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan. Dari semua program perlindungan sosial di seluruh dunia, MBG adalah program terbesar dari segi anggaran, inefisiensi dan potensi korupsinya, di seluruh dunia.”
Video ini adalah paparan paling clear soal kekacauan tata kelola embege. Kalo ada yg nanya “emang apa salahnya sih embege?”, cukup suruh nonton video ini.
beredar surat tentang kegilaan cara kerja kopdes :
- Barang datang , dikordinasikan Babinsa, bukan pengurus Kopdes
- Barang dijual, oleh pegawai Agrinas yang ditempatkan di gerai
- Uang hasil jual, diambil PIC Agrinas setiap 2 hari, bukan ke pengurus
- UMKM lokal jualan, tapi bayarannya nunggu Agrinas, kapan tidak jelas dan tidak di kasih sampe hari ini
- Pengurus Kopdes, tidak dilibatkan sama sekali dalam rantai manapun
- Yang punya kontrol, Agrinas + Babinsa/Kodim
- Kopdes bukan milik desa nama desa dipinjam,
- tapi kendali penuh ada di Agrinas & militer.
- Pengurus hanya jadi pajangan
CLOSING STATEMENT DARI FATIMAH AZZAHRA
Menurut generasi kami, pemerintah seharusnya bukan sibuk untuk menuduh seseorang antek-antek asing, bukan sibuk klarifikasi atas isu-isu yang seharusnya bisa mereka cegah sehingga tidak menimbulkan kericuhan.
Hai semuanya, aku kerja di sektor energi & iklim udah ~10 tahunan.
Mari kujelaskan mengenai pemadaman ini, tapi nggak bisa pendek ya hehe :)
1️⃣ Perjalanan listrik ke rumah kita = panjang
Ini ilustrasi sederhana ya, ada 4 titik penting:
📌 Pembangkitan ➡️ apapun sumber energinya, PLTU = batu bara, PLTD = solar, PLTS = listrik dst
📌 Transmisi ➡️ jalur logistik utama dan jarak jauh (jalan tol)
📌 Distribusi ➡️ jalur cabang mendekati konsumsi, ibaratnya jalan raya dan jalan gang
📌 Konsumsi ➡️ pelanggan, dari rumah sampai pabrik besar
Faktanya:
• Pendapatan PLN thn 2025 Rp582 triliun (naik 6,84%).
• Laba bersih anjlok jadi cuma Rp7 triliun (turun ~66%).
• Tarif listrik resmi nggak naik sejak 2022 sampai sekarang (Triwulan II 2026 tetap sama, pemerintah “jaga daya beli rakyat”). Tapi tagihan banyak yang melonjak 2-3x lipat gara-gara “konsumsi naik” katanya.
• Stok batu bara PLTU Jawa-Bali sering di bawah 10-15 hari (padahal standar aman minimal 25 hari).
• Pemerintah potong kuota batu bara domestik + regulasi ribet, akhirnya PLTU kekurangan pasokan.
Intinya: Tarif nggak naik di kertas, tapi rakyat tetap merasakan “kenaikan” lewat pemadaman bergilir + tagihan membengkak.
PLN nerima duit full, tapi pas butuh beli batu bara tiba-tiba “masalah teknis operasional” + “pasokan menipis”.
Ini bukan manajemen energi, ini manajemen alasan level dewa.
Rakyat bayar listrik mahal buat subsidi silang + bayarin proyek2 gede, tapi pas listrik mati tiap minggu, jawabannya cuma “maaf ya”.
Kalian sudah didatangi oleh petugas BPS sensus ekonomi 2026?
Aku udah kemarin siang.
Adapun yg ditanyakan sebagai berikut:
1. Apa pekerjaan suaminya Bu?
2. Berapa gajinya sebulan?
3. Pakai AC ya Bu?
4. Berapa token sebulan?
5. Pakai gas apa?
6. Berapa banyak kendaraan yg dipunya Bu?
7. Ada mobil?
8. Rumah ini milik pribadi?
9. Berapa kira kira uang belanja sehari hari?
10. Ada bisnis atau usahanya Bu?
Terakhir izin foto dalam rumahnya ya Bu
Gak dikasih tau apa tujuannya mensensus .
sumber:mamarachel