Please banget nih ye, kalau WA personal dipakai kerjaan, jangan pakai nama kaya “Mamah Arsya”, “Ummi Fatimah”, “Abi Arkan”, “Ayah Salim”, dab plis….
Gue doing work with you, not your kids 😭😭😭
Alias I need your name 😭😭😭😭
1 rangkaian KRL CRRC 12SF yang dibutuhkan rakyat sebesar Rp261 miliar.
Kontrak 105rb armada Koperasi Desa Merah Putih yang TIDAK dibutuhkan rakyat sebesar Rp24,66 Triliun.
Artinya, kita bisa dapat 94 trainset KRL CRRC dengan 12 kereta jikalau PEMERINTAH peka terhadap rakyatnya.
Lo bisa diem gak nyed? Gue masih inget ya isu kalo lo itu salah satu KOLEKTOR benda bersejarah, salah satunya FOSIL GADING BERUSIA JUTAAN TAHUN.
For ur information aja nih, seorang Arkeolog, yang bernama Lembang Purnomo ditemukan TEWAS saat hendak membongkar pencurian dan pemalsuan koleksi Museum Radya Pustaka Solo, atau tepatnya setelah pulang dari kediaman Hashim.
Kelen tau pencurian dan pemalsuan yang dimaksud? Yaitu soal arca batu era Budha yang ternyata palsu, dan yang asli dijual oleh Kreijger ke Hashim Djojohadikusumo.
Yes, kelen gak salah baca: HASHIM DJOJOHADIKUSUMO. Menurut klarifikasinya, si Hashim ini gak tau kalo arca yang dia beli itu hasil curian. Tapi, who knows kan ya?
Nah apa yang aneh dari tewasnya Pak Purnomo? Beliau melakukan penjemputan arca batu itu di kediaman Hashim, lalu setelah pulang dari rumah itu, Pak Purnomo ngungumin bahwa beliau menemukan fosil gading berusia jutaan tahun dan arca2 lainnya yang tidak memiliki dokumen.
YUP! TIDAK TERDAPAT DOKUMEN ATAS KEPEMILIKAN FOSIL GADING DAN ARCA-ARCA OLEH HASHIM!!!!
Sebetulnya soal bayar influencer sampai miliaran itu, yang justru wajib dikoreksi adalah pemerintah.
Kok bisa punya budget begitu besar untuk influencer, sementara expert yang diundang pemerintah untuk sharing ilmu honornya dibatasi standar biaya pemerintah yang cuman ratusan ribu sampai satu jutaan?
Padahal expert yang diundang bukan cuma lulusan S3. Banyak yang punya pengalaman puluhan tahun dan expertise yang sangat spesifik.
Saya paham influencer dan expert dibayar untuk fungsi yang berbeda. Influencer dibayar untuk reach dan distribusi. Expert dibayar untuk knowledge.
Tapi justru di situlah pertanyaannya:
Kenapa kita begitu mahal menghargai attention, tapi begitu murah menghargai expertise?
At the end yang perlu dikoreksi bukan cuma siapa influencer yang dipilih. Tapi bagaimana negara memberi value pada pengetahuan.
Sudah banyak yang membahas kasus ini dari sisi konflik kepentingan, proses tender, tata kelola, sampai hubungan politiknya. Tapi gue justru mau mengangkat hal yang lebih sederhana dan memang lebih gue pahami, yaitu performa campaign secara murni.
Dari semua klarifikasi yang disampaikan, poin ketiga ini yang bikin gue berhenti dan membacanya berulang kali. Sampai akhirnya cuma bisa mikir, “Hah? Serius lu?”
Kalau gue diminta menilai campaign ini berdasarkan angka yang dijadikan pembenaran, yaitu Rp14,7 miliar, 150+ output, dan 52,6 juta total views, jujur, angka 52,6 juta views justru bikin gue terpana karena menurut gue kecil untuk budget sebesar itu.
Coba hitung:
Cost per Output: Rp14,7 miliar dibagi 150 output = sekitar Rp98 juta per output.
Views per Output: 52,6 juta views dibagi 150 output = cuma sekitar 351 ribu views per output.
Cost per View: Rp14,7 miliar dibagi 52,6 juta views = sekitar Rp279 per view.
Kalau dihitung berdasarkan CPM atau biaya per 1.000 views, hasilnya sekitar Rp279 ribu.
Sekarang kita kasih sedikit perspektif. Benchmark Meta Indonesia saat ini ada di kisaran Rp29 ribuan per 1.000 impressions. Artinya, kalau hanya ingin mendapatkan 52,6 juta exposure lewat paid media, biaya wajarnya sekitar Rp1,5 miliar.
Di influencer marketing juga ada benchmark di Indonesia. Biasanya, entertainment creator yang dianggap worth it berada di kisaran Rp16–32 ribu per 1.000 average views.
Bahkan, berdasarkan studi campaign KOL lokal yang biasa gue jadikan acuan, Rp57–67 per view atau Rp57–67 ribu untuk CPM sudah termasuk batas atas yang masih wajar untuk paid placement KOL. Apalagi ini menggunakan uang pajak untuk program pemerintah.
Jadi, kalau kita melakukan pengecekan kewajaran angka, budget campaign untuk menghasilkan 52,6 juta views biasanya berada di kisaran Rp1–3,5 miliar. Bukan Rp14,7 miliar.
Sekarang coba lihat konteks RANS. Mereka bukan creator kecil yang baru mulai membangun audiens.
Di website mereka sendiri, RANS menyebut punya lebih dari 150 juta combined followers. Bahkan, mereka mengklaim sebagai digital network yang mampu "dominate the algorithm".
Nah, kalau punya ekosistem sebesar itu, dengan 150+ output dan budget Rp14,7 miliar, masa tolok ukur keberhasilannya cuma rata-rata 351 ribu views per output? Serius, jomplang banget nggak sih?
Coba kita pakai target sederhana. Kalau 150 output masing-masing bisa mendapatkan rata-rata 1 juta views, totalnya menjadi 150 juta views. Kalau rata-ratanya 2 juta, totalnya bisa mencapai 300 juta views.
Menurut gue, angka tersebut seharusnya cukup mungkin untuk akun sebesar RANS. Dengan ekosistem sebesar itu, total views ratusan juta justru lebih masuk akal untuk mulai disebut sebagai skala besar. Bukan sekadar 52,6 juta views.
Dan sekali lagi, views saja belum bisa disebut impact.
Angka 52,6 juta cumulative views belum menjawab beberapa pertanyaan:
Berapa banyak audiens unik yang benar-benar terjangkau?
Berapa banyak yang masih mengingat pesannya?
Berapa banyak yang memahami program pemerintah tersebut?
Seberapa besar perubahan awareness atau perilaku sebelum dan sesudah campaign?
Apa kontribusi campaign tersebut terhadap dampak ekonomi di wilayah yang menjadi sasaran?
Jadi, masalah terbesar buat gue bukan sekadar RANS mahal. Gue juga nggak terlalu tertarik memperdebatkan rate card mereka. Dari awal, yang gue persoalkan adalah harga yang wajar dan apakah tarif tersebut benar-benar sepadan dengan hasilnya.
Yang gue pertanyakan adalah kenapa kementerian tersebut mengalokasikan Rp14,7 miliar, tetapi bukti performa yang ditonjolkan justru angka yang menurut gue belum bisa dibilang mengesankan.
Apalagi, sekali lagi, ini menggunakan uang pajak rakyat. Jadi, wajar kalau pengeluarannya harus masuk akal. Mau menggunakan tarif selebritas sekalipun, hasilnya tetap harus sepadan. Uang pajak nggak seharusnya dihamburkan untuk output yang di bawah standar.
Kalau sebagian besar anggarannya memang digunakan untuk produksi, perjalanan, acara, talent, logistik, dan berbagai aktivitas lainnya, nggak masalah. Tapi tunjukkan dampak dari semua pengeluaran itu.
Karena kalau pembelaan performanya tetap berkutat pada, “Kami membuat 150+ output dan mendapatkan 52,6 juta views,” berarti kita kembali ke masalah yang sama.
Itu namanya delivery, bukan impact.
Untuk penggunaan uang pajak rakyat, pertanyaannya sebenarnya sederhana: apakah pengeluaran Rp14,7 miliar untuk placement ini sudah dikaji dengan benar dan benar-benar menjadi cara paling optimal untuk menghasilkan dampak yang sebanding?
Dengan anggaran sebesar itu, gue yakin ada banyak cara lain untuk membangun lebih banyak creator, memperluas komunitas, menjangkau audiens yang lebih luas, menggunakan pengukuran yang lebih tepat, dan kemungkinan besar mendapatkan reach jauh lebih besar daripada 52,6 juta cumulative views.
Gue sudah sekitar 15 tahun menjadi praktisi sekaligus pengguna performance marketing. Kalau gue punya budget sebesar itu dan secara sadar mengeluarkan uang untuk placement tersebut, lalu laporan performa yang didapat cuma seperti ini, bukan cuma marah, gue juga bakal malu dan mempertanyakan kredibilitas diri sendiri.
Karena marketing bukan soal siapa yang punya rate card paling mahal atau siapa yang bisa menghasilkan paling banyak output. Tapi soal siapa yang mampu menghasilkan dampak paling besar dari setiap rupiah yang dikeluarkan.
UGM mulai bersuara dan mendesak agar mahasiswa yang ditahan segera dibebaskan. jangan berhenti bersuara. Terus kawal sampai tema² kita mendapat keadilan!🔥
Revolusi dimulai dari Jogja✊️
Coba kita buka lagi kasus pengadaan Chromebook yang membuat Nadiem Makarim divonis 9 tahun penjara di tingkat banding.
Salah satu persoalan utamanya adalah spesifikasi pengadaan yang dianggap mengunci penggunaan Chrome OS, padahal ada alternatif lain yang lebih murah.
Sekarang kita gunakan logika yang sama untuk kasus RANS.
Dalam klarifikasinya, RANS mengklaim nilai kontrak Rp14,69 miliar mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk klien mereka.
Pertanyaannya:
Apakah rate card RANS otomatis merupakan harga yang wajar untuk jasa influencer di Indonesia?
Dalam logika pengadaan, kewajaran harga nggak bisa hanya mengacu pada tarif yang ditetapkan penyedia sendiri.
Harus ada pembanding pasar yang independen, dengan spesifikasi dan ruang lingkup pekerjaan yang setara.
Apakah kementerian pernah membandingkan tarif RANS dengan influencer lain yang memiliki jangkauan dan karakteristik audiens serupa?
Atau sejak awal spesifikasi pengadaannya sudah mengunci akun Raffi Ahmad dan RANS Entertainment sehingga penyedia lain tidak punya kesempatan bersaing?
Kalau benar, berarti ada kemiripan pola dengan kasus Chromebook, yakni spesifikasi pengadaan yang mengunci penyedia tertentu dan membatasi persaingan.
Kalau penguncian spesifikasi dalam kasus Chromebook bisa menjadi bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi, seharusnya dugaan praktik serupa dalam pengadaan RANS ini layak diperiksa dengan standar yang sama.
Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi dan kerugian negara, pihak-pihak yang bertanggung jawab juga harus diproses secara hukum.
🚨 UPDATE DEMO JOGJA 🚨
UGM disisir sampe dalem-dalem. Para mahasiswa saling remind ke temen-temen yg laen buat pulang 💀
Beberapa gas air mata dan lainnyaa juga ditemukan.
Yokk balik ges, sambil nebak besok siapa yg bakal nongol jadi 'pahlawan' 🫨
Jogja tidak tidur 🤯 Chaos!!! ⚠️⚠️⚠️⚠️
Tak hanya kantongi Rp14,7 miliar APBN, bisnis Raffi Ahmad juga terhubung ke Mingdong Zhu, bos smelter nikel di Morosi.
Proyek ini mengakibatkan 5.000+ warga terkena ISPA akibat polusi.
Simak liputan kami merekam industri nikel Indonesia timur di https://t.co/v2RgZRhp8u
Sebagai orang komunikasi, saya bertanya-tanya kenapa Kemendikbudristek pake Raffi Ahmad untuk komunikasi publik?
Milih influencer itu sendiri kan basisnya relevansi ya. Kalo Raffi Ahmad and the gang, relevansinya apa?
I mean, Raffi memang punya audience luar biasa besar. Itu fakta. Tapi track record dan kontribusi him and the gang terhadap dunia pendidikan apa ya?
Mending kalau selama ini kontennya banyak menginspirasi anak muda untuk belajar, meningkatkan skill, membaca, berpikir kritis, atau memperluas akses pendidikan. Lha wong yang saya lihat mostly ya kehidupan mewah keluarga dan teman-temannya. 😅
Saya paham reach/jangkauan emang penting. Tapi reach doang ga cukup tanpa relevansi.
Kenapa mereka yang dipilih? Apa relevansinya dengan program? Impact apa yang mau dicapai ?
Di atas itu semua: URGENCY APA?
Saat ini guru hidupnya kembang kempis bahkan terjerat pinjol. Anak sekolah kognitif-nya pada menurun dihajar penggunaan AI tanpa literacy yang baik.
Kita lagi punya banyak banget daftar masalah pendidikan yang genuinely urgent. Dengan spending ini, problem pendidikan apa yang ingin diselesaikan?
Selamat hari pahlawan.
Aku dedikasikan hari ini khususnya untuk pejuang rupiah halal.
Semoga kalian dikaruniai kesehatan agar tetap terus bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk menghidupi diri kalian sendiri, keluarga dan mewujudkan mimpi kalian.
Aku ucapkan terimakasih untuk anak muda yg lahir dalam generasi sandwich, yg harus jadi tulang punggung untuk keluarganya.
Semoga lelahmu menjadi amalan terbaik untukmu dan keluargamu.
❤️
Btw diluar nilai nya, hal yg perlu dipertanyakan :
- Inikan pengadaan, artinya min ada 2 vendor yg daftar. Perusahaannya apa aja?
- Knapa Rans yg menang? Apa dasar teknisnya
- Buka hasil penilaian tender nya seperti apa. Parameters penilaian apa
- Tujuan tendernya apa?
- Apakah ada vendor lain yg sebenarnya lebih cocok?
Note : sumber data dari release ICW
Negara mengontrak perusahaan Raffi Ahmad senilai Rp14,7 miliar untuk jasa influencer, sementara reaksi kita cuma boikot RANS?
Inilah kenapa kita selalu jalan di tempat tanpa melihat substansi masalahnya.
Harusnya kita juga tuntut pertanggungjawaban pejabat penyelenggaranya.
Sekarang lihat laporan ICW.
Kontrak itu berasal dari Kemendikbudristek era Nadiem Makarim (Rp3,9 miliar) dan KKP di bawah Sakti Wahyu Trenggono (Rp10,8 miliar).
Kemudian kita lihat siapa PPK yang menetapkan spesifikasi dan HPS?
Siapa yang menyetujui kontraknya?
Apalagi ada indikasi pengadaan yang diarahkan kepada figur tertentu dan potensi konflik kepentingan, bahkan bisa masuk ranah UU Tipikor jika unsur pidananya terbukti.
Boikot RANS boleh saja, tapi kalau pejabat yang terlibat tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, akan selalu ada Raffi Ahmad berikutnya.
Uang pajak yang kita bayarkan ke negara akan terus mengalir ke pihak-pihak yang diuntungkan, sementara kita sibuk bergantian memboikot penerimanya.
@sdenta Dok menghadapi anak yg moody-an kalo makan gimana ya? Udah 13 bulan, dalam 3x makan sehari kadang pagi cimit, siang normal trs malam ga mau. Terus sekalinya udh mau makan banyak, eh datanglah sakit flu batuk dll yg bikin nafsu makan dan BB drop lagi 😭