Kamu tahu betapa korup dan rakusnya negara ini dalam mengeruk uang rakyatnya?
- Indonesia itu satu-satunya negara yang mewajibkan registrasi ulang plat nomor kendaraan tiap 5 tahun.
- Kalau kamu memperpanjang beberapa sim sekaligus, kamu tetap harus bayar biaya test psikologi secara double. Memperpanjang 2 SIM? bayar 2x. 3 Sim? bayar 3x.
Bersyukur lah para pejabat, aparat, dan penguasa, rakyat Indonesia terlalu baik dan pemaaf....
Dollar tembus 18 ribu. MBG dikorupsi 1 miliar setiap harinya. Administrasi kenegaraan serampangan. Anggota DPR jadi pelindung rezim.
Kalian yg dianggap Ulama, terlebih yg telah menikmati uang rezim, berhentilah menipu dan me-ninabobokan umat dgn kata-kata tawakal, sabar, dsb.
https://t.co/7IvJpe6kF3
Berarti anggota DPR ini gak kerja serius. Media memberitakan scr luas kog kejanggalan pengadaan2 di BGN. Bacaannya apa sih? Komik? Pernah bertanya gak soal pengadaan? Kog nunggu dilapori?
gue mute dadan, bgn dst udah jelas pengalihan isu,
masalahnya MBG itu sistemik kok, dari awal aja bikin alokasi APBN gak pakai UU, gak ada koridor hukum, gak ada riset konsultasi, gak ada SOP/benchmark
asal jadi aja
mau ganti pemain 1000x pun hasilnya bakal sama
BANCAKAN
Belum Rp 20 ribu. Bagian dari perjalanan sejarah yg perlu kita hadapi. Bangsa kita adalah bangsa besaaaarrrr. Fundamental ekonomi kita kuat. Buktinya BBM tersedia, harga terjaga, sementara negara2 lain kesulitan. Kita malah ekspor beras dan pupuk membantu negara lain😉
Respons ICW atas Pencopotan dan Penahanan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Rekan-rekan jurnalis berikut respons ICW:
1. Pencopotan dan penahanan kepala BGN merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen.
2. Aparat penegak hukum harus menelusuri dugaan penyimpangan lain dalam proyek MBG. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dugaan tindak pidana yang saat ini sedang diusut, tetapi juga potensi penyimpangan lain termasuk konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dan pengadaan barang dan jasa.
3. Aparat penegak hukum harus menelusuri para pihak yang patut diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran proyek MBG, tidak boleh hanya berhenti pada Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN.
4. Pemerintah harus membuka seluruh dokumen, kontrak, dan informasi terkait pelaksanaan proyek MBG kepada publik. Dokumen tersebut penting untuk dibuka untuk pengawasan publik dan memastikan tidak ada penyimpangan lainnya.
5. Pemerintah dan seluruh pihak harus menjamin tidak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
6. Pencopotan Kepala BGN tidak menyelesaikan persoalan. Masalah MBG tidak hanya mengenai tata kelola, melainkan kebijakan yang dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Mencopot Kepala BGN, terlebih lagi menggantinya dengan orang yang merupakan pendukung Prabowo dalam pilpres tidak akan menyelesaikan masalah MBG. Keputusan itu justru semakin mencerminkan langkah mengamankan kepentingan politik melalui kebijakan MBG.
7. MBG perlu dihentikan. Pemerintah harus menghentikan program MBG dibarengi dengan pembubaran BGN. Setelah itu, anggaran MBG harus segera dialokasikan ke kebijakan lain yang lebih bermanfaat bagi publik.
Demikian disampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Indonesia Corruption Watch (ICW)
3 Juni 2025
#KorupsiBGN
Ditangkapnya Kepala BGN beserta wakilnya, tidak serta merta membuat Program MBG sah & boleh menggerus anggaran pendidikan.
Justru ini seperti narasi sesat yang ingin dibuat oleh pemerintah, seolah MBG ini sah & tidak apa apa menggerus kesejahteraan guru guru kami lewat dana pendidikan yang dibajak.
MBG tetap harus dikeluarkan dari anggaran pendidikan, dan kami akan terus melanjutkan gugatan ini di MK. Terlepas apapun hasilnya
Kenapa dapur MBG pakai skema yayasan?
Karena biar BEBAS PAJAK
Udah dapat insentif segudang, ditambah korupsi miliaran per hari, masih bebas pajak pula.
Ini namanya perampokan berjamaah dan terstruktur.
MBG = Maling Berkedok Gizi
Selama ada Perpres 46/2025 yang berikan kewenangan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa utk program prioritas Presiden, moral hazard penyelewengan gede banget. Plus suka memaksakan launching program scr masif tanpa tata kelola proper dan PIC yg kompeten. Bakal berulang
BREAKING!
Akhirnya Rifaldy muncul!
Bikin video permohonan maaf kepada UMB!
Karena pencatutan afiliasi UMB di abstrak/riset yang dia ajukan dengan nama Ibunya.
Tapi, ini hanya permohonan maaf kepada UMB saja. Karena sejauh ini HANYA UMB yang bersikap TEGAS terkait dugaan fraud ini!
Respek UMB!
Semoga kasus ini dapat segera diselesaikan dengan baik agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari! Semua demi kemajuan dan nama baik peneliti dan ilmuwan Indonesia terutama di kancah internasional.
Sumber:
Instagram tirtoid