🚨 AKSI #DEMO 27 AUGUST 🚨
Astaghfirullahaladzim ini dosa loh ngawur banget fitnahnya Katanya ada yg bawa sajam, softgun, dll. Ada yang ketangkep juga ktanya. Padahal pihak kalian yg jelas jelas mengatur strategi
Sebanyak 36 helikopter dari delapan negara terlibat dalam operasi pemadaman kahutla.
Makasih ya...
Australia, Rusia, Amerika, Ukraina, New Zealand, Laos, Vietnam, dan Kanada.
1 GEDUNG SEKOLAH TK DI SDIOARJO DIBONGKAR UNTUK KOPDES, MURID TERPAKSA BELAJAR DI BALAI DESA🚨🚨🚨
📍Wonoayu, Sidoarjo, Jatim
- Nama Sekolah: TK Dharma Wanita
- Murid" mulai dipindahkan utk belajar di balai desa memanfaatkan ruangan kosong sejak Desember 2025.
- Namun kondisi ruangan tidak ideal shg mengganggu proses belajar mengajar
- Sempat diijanjikan gedung pengganti dg anggaran 200 juta, tapi tidak pernah ada progres.
- Dikbud Sidoarjo akajln menindaklanjuti persoalan ini
Kok bisa sekolah dongkar demi kopdes. Kok bisaaaa
Aksi dugaan perampasan kendaraan bermotor oleh tiga pria tak dikenal yang mengaku sebagai penagih utang (debt collector) menimpa seorang pemuda di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, saat korban tengah melintas di jalan. Korban yang tak kuasa menahan tangis mengaku sepeda motor miliknya sudah berstatus lunas.
Simak berita selengkapnya di https://t.co/12KzHzegth, BeritaSatu TV, YouTube BeritaSatu dan unduh aplikasi BeritaSatu di iOS dan Apps Store!
#BeritaSatu #SaatnyaMajuBersama #CipinangMuara #JakartaTimur #DebtCollector #Kriminal #Korban #Palsu #Viral #InfoJakarta
Peter F. Gontha
Negara Ini Sedang Ambruk
Negara kita memang sedang ambruk. Dan yang paling menakutkan, ambruknya bukan lagi sedikit demi sedikit—tetapi sudah terasa seperti ambruk total.
Bayangkan: makanan yang seharusnya menjadi hak rakyat bisa dikorupsi besar-besaran. Pendidikan yang seharusnya mencerdaskan bangsa pun tidak luput dari korupsi. Hukum, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, juga dipermainkan oleh kepentingan dan kekuasaan.
Lalu saya harus bertanya: apa lagi yang belum dikorupsi?
Kalau makanan dikorupsi, rakyat kecil yang menjadi korban.
Kalau pendidikan dikorupsi, masa depan anak-anak kita yang dihancurkan.
Kalau hukum dikorupsi, maka keadilan tinggal menjadi kata-kata kosong.
Sebuah negara tidak akan runtuh hanya karena ekonominya lemah. Negara runtuh ketika moral para pengelolanya ikut runtuh.
Kita tidak boleh menganggap semua ini sebagai sesuatu yang normal. Korupsi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Korupsi berarti ada anak yang kehilangan kesempatan belajar, ada keluarga yang kehilangan haknya, ada rakyat yang tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya, dan ada masa depan bangsa yang dicuri.
Kalau keadaan seperti ini terus dibiarkan, pertanyaannya bukan lagi apakah negara ini akan rusak?
Pertanyaannya adalah: berapa lama lagi kita mampu bertahan sebelum semuanya benar-benar hancur?
Saya tidak mengatakan ini karena membenci negara ini. Justru sebaliknya.
Saya marah karena saya mencintai negeri ini.
Dan karena itu, kita harus berani mengatakan yang sebenarnya: negara ini tidak boleh diserahkan kepada orang-orang yang menjadikan kekuasaan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri.
Kalau kita terus diam, jangan salahkan siapa-siapa ketika suatu hari rakyat kehilangan kepercayaan sepenuhnya kepada negara.
Indonesia bukan milik mereka yang berkuasa. Indonesia adalah milik rakyat. Dan rakyat berhak mendapatkan negara yang bersih, adil, dan bermartabat.
Salam Perjuangan 🇮🇩💪🤟🫰🔥
🚨 AKSI #DEMO 27 AGUSTUS 🚨
banyak intel yang nyamar jadi ojol dan sempat ada yang melakukan provokasi antara para aksi pendemo dengan satpol pp dan polisi supaya dibuat rusuh dan kesan nya anarkis
Yg ngga ikut demo yuk stay di medsos kawal perjuangan kawan kawan kita
Dana Usaha Diblokir oleh Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama, Bekasi Nasabah Terpaksa Menjadi Pengemudi Ojek Online
Saya akan menyebutnya sebagai Bapak W. Setahun lalu, uang pesangon Bapak W sebesar Rp151 juta masuk ke rekening Bank Mandiri. Dana tersebut seharusnya digunakan sebagai modal untuk memulai usaha setelah beliau mengambil pensiun dini. Namun, dana tersebut tiba-tiba tidak dapat digunakan.
Setelah dikonfirmasi kepada pihak bank, diketahui bahwa rekening tersebut diblokir oleh Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama karena adanya kredit mikro dengan sisa pokok sekitar Rp149 juta. Padahal, selama ini Bapak W tidak pernah menunggak pembayaran cicilan, dan kredit tersebut masih memiliki sisa tenor sekitar tiga tahun. Kami kemudian menyampaikan surat dan meminta agar pemblokiran setidaknya dibatasi untuk pembayaran angsuran selama enam bulan. Permintaan tersebut ditolak.
Dalam suratnya, Bank Mandiri mendasarkan tindakan tersebut pada klausula yang menyatakan bahwa debitur yang berhenti bekerja atau memasuki masa pensiun wajib melunasi kredit serta memberikan kuasa kepada bank untuk memblokir rekening. Hal yang baru saya ketahui setelah lebih dari satu tahun berjalan justru lebih mengejutkan. Dana sebesar Rp151 juta tersebut ternyata tidak digunakan untuk melunasi kredit Bapak W.
Dana tersebut tetap diblokir, tetapi kemudian digunakan oleh Bank Mandiri untuk membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal kredit. Dengan demikian, setelah lebih dari satu tahun, kredit tersebut ternyata belum lunas. Padahal, ketika rekening diblokir, sisa pokok kredit sekitar Rp149 juta, sedangkan dana yang ditahan sekitar Rp151 juta. Jika dana sebesar itu memang dimaksudkan untuk melunasi kredit, mengapa pelunasan tidak dilakukan?
Mengapa dana tersebut justru ditahan sementara kredit tetap berjalan sesuai tenor? Yang lebih memprihatinkan, dengan mekanisme seperti ini, ketika dana Rp151 juta tersebut habis sebelum tenor kredit berakhir, Bapak W berpotensi kembali memiliki kewajiban pembayaran. Dengan kata lain, dana telah ditahan, tetapi utang belum diselesaikan. Situasi ini seolah-olah menempatkan nasabah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada bank, bukan sebaliknya. Namun, bunga tetap dibebankan kepada nasabah.
Dampaknya sangat nyata. Bapak W kehilangan pekerjaan. Rencana usahanya gagal karena dana pesangon yang seharusnya menjadi modal tidak dapat digunakan, sementara berbagai kebutuhan dan peralatan usaha sudah terlanjur dipesan. Saat ini, beliau bahkan bekerja sebagai pengemudi ojek online untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembayaran SPP anaknya telah menunggak sekitar enam bulan. Anak beliau merupakan seorang hafidz Al-Qur'an dan berprestasi, sehingga pihak sekolah masih memberikan toleransi.
Bahkan, menurut penuturan klien saya, terkadang anaknya berangkat ke sekolah tanpa membawa bekal. Tempat tinggal mereka juga beberapa kali terancam karena keterlambatan pembayaran kontrakan. Sebagai kuasa hukum, tentu saya tidak akan tinggal diam. Sentimen negatif terhadap Bank Mandiri yang saat ini berkembang tidak akan saya manfaatkan sekadar untuk ikut mencela. Momentum ini akan saya gunakan untuk memperjuangkan hak klien saya melalui jalur hukum.
Kami akan menguji apakah tindakan Bank Mandiri tersebut benar-benar sesuai dengan hukum, perjanjian, prinsip kepatutan, serta ketentuan perlindungan nasabah. Apabila terdapat perbuatan melawan hukum, tentu akan kami lawan melalui jalur hukum. Karena bagi saya, hukum bukan semata-mata mengenai angka dan klausula perjanjian. Di balik setiap perkara, terdapat manusia dan keluarga yang kehidupannya turut terdampak. Sungguh memprihatinkan.
Bank harus tetap menjalankan kegiatan usahanya, tetapi jangan sampai aspek kemanusiaan diabaikan.
Siapa Sih Ahmad Dhani?
Miris! Anggota DPR Ahmad Dhani Posting Vidio Al Botok di Akun Resminya, Isinya Aksi 27 Agustus Besok Dibatalkan
Dhani Prasetyo (Ahmad Dani) menjadi sorotan setelah mengunggah video berbasis Al melalui akun resminya yg telah terverifikasi centang biru.
Video tersebut menampilkan sosok yang dibuat menyerupai koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, seolah-olah menyampaikan bahwa aksi yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026 dibatalkan.
Saat penegak hukum ikut "bermain" dalam kasus, di situlah keadilan mati.
Fungsi APH tumpang tindih, konflik kepentingan di mana-mana. Parahnya, kursi pimpinan seperti anti-regenerasi. Mau sampai kapan penyegaran institusi ditunda? Ikan yang busuk mulai dari kepala.
Sejumlah masyarakat Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati bertemu pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/8/2026). Dalam pertemuan itu, masyarakat Pati meminta agar dilakukan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. "Bentuk sebuah keresahan, sekali lagi keresahan. Saya tidak akan panjang lebar yang pertama poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Sampai sejauh mana bapak-bapak, ibu-ibu, wakil ketua DPR RI walaupun sebenarnya ada di Komisi III biar kami tahu sampai sejauh aman pembahasannya," ujar perwakilan masyarakat pati.
SC Kompas
> ada area kesulitan internet di Kepulauan Mentawai
> Yogi beli Starlink utk bantu area blank spot
> aksesnya dijual eceran ke warga sekitar
> 2gb dgn harga 10rb
> krn tidak punya "izin usaha", Yogi mau dipidana
> bisa dipidana paling lama 10 tahun dan denda 1.5M
Edan nggak ...
Bayangkan
Sudah 3 kali , Jokowi ajukan RUU PERAMPASAN ASET ke DPR
selana 2 periode kepemimpinan nya.
Ketua DPR ini ,
LAGI PROSES RESPON RAKYAT
27 Agust 2026
Rakyat Pati MERESPON
Camkan PUAN
JANGAN NGUMPET seperti
DEMO RUSUH Agustus LALU.
RAKYAT MUAK
📸‼️Amarah sang Camat meledak, dan ia pun membongkar bobroknya pendataan pusat...
Ketegangan memuncak saat Camat Lamba Leda Utara (Manggarai Timur), Agustinus Supratman dgn tegas dan keras menolak untuk menandatangani dokumen berita acara penyerahan bantuan.
la menemukan manipulasi data yang fatal: klaim bantuan di atas kertas dicatat melimpah, padahal barang fisik yang ada di lapangan sangat minim, hanya sekitar 300 paket sembako untuk menopang 21.171 jiwa di 11 desa terdampak.
Kepentingan Rakyat Dikalahkan Oleh Acara Pesta Kawin Sespri Prabowo.
Rezim Prabowo itu sejak awal sudah banyak bencana dan bikin susah rakyat..
Gak cuma bencana alam, bencana bikin susah rakyat juga.
Jadi, di tempat acara itu (JCC) hall B ada pameran 500 pelaku UMKM langsung sepi karena ada pembatasan tempat yang harus disteril, ini otomatis langsung mematikan pendapatan para pelaku UMKM yang sedang berjualan di acara tersebut dan jam acara tiba-tiba dipercepat yang harusnya jam 22.00 WIB dipangkas mendadak jadi jam 17.00 WIB.
Padahal ini adalah acara puncak dan hari terakhir, dimana menjadi momen penting bagi UMKM daerah untuk menutup biaya operasional dan mendapat keuntungan yang sudah lama mereka harapkan.
Rezim Prabowo sudah “melumpuhkan” pameran skala nasional hanya untuk memprioritaskan hajatan kawin Sespri Prabowo 👏👏