Tolong kami 🚨🚨🚨
Tidak ada dalam amar putusan hakim kemarin yang menetapkan agar Ibam segera ditahan di dalam rumah tahanan negara.
Namun JPU Roy Riady pagi ini menyatakan akan segera eksekusi penahanan Ibam ke rutan.
Ini zalim sezalim-zalimnya. Tolong, kenapa begini negara ini. 😭
Jujur saya sudah mulai jenuh, muak, dan jijik dengan FENOMENA PERADILAN SESAT (miscarriages of justice) yang berulang kali terjadi dalam penegakan kasus tindak pidana korupsi.
Sudah berkali-kali saya menulis dan berteriak untuk kasus Tom Lembong hingga kasus hari ini yaitu kriminalisasi Ibrahim Arief (Ibam).
Kejanggalan dalam penegakan tindak pidana korupsi ini pun sudah menjadi semacam konsensus di antara pakar hukum pidana.
Bahkan, dalam konteks kasus Ibam, pakar hukum pidana dari UI, UGM, hingga PTIK pun sepakat betapa janggalnya proses peradilan yang menimpa Ibam. (Baca di sini: https://t.co/hRu0xBdb2W)
Bukannya fokus pada pembuktian di peradilan seperti pembuktian pemenuhan unsur-unsur (bestaandel) dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang didakwakan pada Ibam (yang nyata-nyatanya belum terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan), malah yang dilakukan oleh Jaksapedia dan gerombolannya adalah mendemonisasi Ibam.
Demonisasi terdakwa kasus korupsi yang berulang-ulang kali terjadi dan menimpa Ibam ini (viral-based prosecution) mengingatkan saya pada literatur klasik dari Albert Camus, yakni L’Etranger (Orang Asing), sebuah buku yang bercerita tentang kisah Mearsault yang dihukum mati karena melakukan pembelaan diri dari serangan benda tajam.
Ada banyak perbedaan antara kasus Ibam dan kisah Mearsault, namun setidak-tidaknya ada satu kemiripan yakni, dalam kisah Mearsault, Jaksa yang menuntut Mearsault tidak berfokus membuktikan kejahatan yang ia lakukan maupun mens rea (niat jahat), tapi mereka berfokus mendemonisasi sifat maupun perilaku Mearsault yang tidak ada hubungannya dengan perkaranya demi mendapatkan justifikasi moral untuk menjatuhi hukuman seberat-beratnya.
Ini persis dengan yang Ibam alami setahun terakhir. Karena JPU belum bisa membuktikan tuduhan dalam ruang persidangan secara sah dan meyakinkan, belakangan malah saya lihat demonisasi dimulai dengan Ibam dicap sombong, defensif, dan sebagainya.
Padahal dalam kultur yang menjunjung tinggi kesetaraan, respon-respon mas Ibam selama ini sudah kelewat sopan.
Ditambah lagi, apa relevansinya sifat seseorang terhadap penjatuhan sanksi pidana korupsi?
Apakah suatu hari saya dan anda semua juga akan dipidana bukan karena kejahatan yang saya lakukan, tapi karena sifat saya yang dicap arogan?
Apakah ini arah penegakan hukum pidana yang kita kehendaki di masa depan?
Kurang terang apalagi bukti bahwa setidak-tidaknya ada 3 masukan Ibam yang ditolak:
1) Rekomendasi untuk gabungan antara chromebook dan windows. Yang akhirnya pejabat pengadaan pilih 100% Chromebook;
2) Rekomendasi mas Ibam untuk lakukan RFI/RFQ yang dilewatkan begitu saja oleh pejabat pengadaan;
3) Spesifikasi chromebook yang diambil pejabat pengadaan tidak sama dengan yang Ibam rekomendasikan.
Saya gak mengerti di bagian mana mas Ibam ini sangat powerful? Powerful kok gak didengerin?
Kita semua bisa sepakat kalau sistem ekonomi kita hari-hari ini belum menyejahterakan banyak kelompok, dan belum bisa menyelesaikan persoalan ketimpangan.
Tapi kenapa kesalahan sistemik ini dilemparkan pada seorang konsultan yang tidak bisa menentukan arah masa depan negara?
Konsultan mana yang memiliki wewenang untuk menentukan arah masa depan negara?
Tulisan ini memang bukan dibuat untuk membahas problematika pasal karet UU Tipikor maupun teori penegakan hukum seperti apa yang saya dan rekan saya Dr. Giovanni Christy (@gvnchrsty) tulis di The Jakarta Post minggu lalu berjudul “How obscure interpretation of state losses fuels capital flight”.
Di tulisan ini, saya hanya ingin mengajak kita semua untuk terus menjaga akal sehat, karena betapa menjijikkan dan rusaknya tatanan hukum kita hari-hari ini akibat segerombolan orang yang secara ugal-ugalan menjadikan hukum pidana senjata untuk menjatuhkan orang yang tidak disukai.
Semoga esok hari akal sehat masih terjaga di PN Jakarta Pusat saat pembacaan putusan mas Ibam.
Semoga mas Ibam, mba Ririe, dan keluarga tidak menjadi korban dari betapa busuknya sistem hukum kita yg sudah busuk dan terus membusuk.
Meta just showed every CEO in America exactly how to replace their workforce.
They laid off 700 people this week. Plan 15,000 more ASAP. Now, leaked internal documents reveal what comes next.
Meta now requires 65% of its engineers to write 75% or more of their code using AI by mid-2026. Their Scalable Machine Learning org has a target of 50-80% AI-assisted code. Across Messenger, WhatsApp, and Facebook, 55% of all code changes must be “Agent-Assisted.” 80% of mid-to-senior engineers must adopt AI tools like DevMate and Google Gemini.
Starting this year, every Meta employee is graded on “AI-driven impact” in their performance reviews. It is now a core expectation. If you don’t use AI, you don’t advance. Meta is the first major tech company to formally tie promotions to AI adoption.
They built an internal game called “Level Up” that rewards employees with badges for hitting AI milestones. They rolled out an “AI Performance Assistant” to help write reviews. They are rebranding engineers as “AI Builders” and reorganizing teams into small “AI-native pods.” Zuckerberg said projects that once required large teams can now be handled by one “very talented” person.
Read that again. One person replacing a team.
Here’s why this matters beyond Meta.
Every CEO in tech watches what Meta does. When Meta cut 11,000 in 2022, the rest of tech followed within months. When Meta tied performance reviews to AI, KPMG did the same thing within weeks. Accenture just told senior staff that AI tool usage will determine who gets promoted to leadership. The playbook is spreading.
The pattern is clear. Step one: mandate AI adoption internally. Step two: measure how much output AI handles. Step three: when AI handles 75% of the work, you need 75% fewer people to do it. Step four: cut.
Block already did this. Jack Dorsey cut 40% of the company and told shareholders “intelligence tools have changed what it means to build and run a company.” The stock surged 24%.
Wall Street doesn’t reward hiring. It rewards headcount reduction. Every earnings call where a CEO says “AI is making us more productive” is a preview of the next layoff announcement.
Meta is spending $135 billion on AI this year. They are simultaneously cutting thousands of workers. Those two facts are not in tension. They are the same strategy.
Ini Ibam, bicara sendiri agar Ririe terlindungi.
Betul, ketika belum jadi tersangka, saya dapat ancaman: buat pernyataan "mengarah ke atas" kalau tidak kasusnya "akan diperluas".
Saya tolak, ngga mau bohong & zalim.
Tiga minggu kemudian, saya jadi tersangka.
Saya tolak bukan untuk lindungi Nadiem, tapi karena memang ngga pernah ada arahan dari Nadiem ke saya agar pengadaannya jadi Chromebook semua.
Seperti yang terungkap dari 22x sidang, tidak ada sama sekali arahan dari atas seperti itu. Saya hanya diminta memberi masukan netral dan objektif sebagai konsultan.
Artinya, ketika menerima ancaman tersebut saya dihadapkan ke dua pilihan:
Berbohong mengarang cerita menuduh orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri.
Atau, berpegang kepada integritas, kejujuran, dan kebenaran yang saya yakini, dan menolak untuk berbohong.
Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan risikonya, saya memilih jalan yang kedua: kejujuran.
Insya Allah selalu berpegang pada kejujuran akan berujung pada kebaikan untuk saya, Ririe, dan keluarga kecil kami. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak.
Lalu jawabannya apa ketika saya menolak untuk berbohong? "Oke, kami perluas.”
Saya tidak berdaya. Ya Allah, apa lagi yang bisa kami lakukan ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu? Pegangan kami hanya prinsip integritas dan kejujuran.
Ketika konsekuensinya beberapa minggu kemudian saya dinyatakan tersangka, kami hanya bisa memperbanyak istighfar dan ikhtiar.
Kami jalani dan hormati proses hukum yang ada dengan tabah, kami berniat jelaskan di persidangan fakta-fakta yang membuat terang, kami masih percaya dengan hukum Indonesia.
Mungkin ngga banyak yang tahu, tapi Ririe istri saya adalah seorang sarjana dan magister hukum. Di Belanda dulu kami banting tulang nabung dan berhemat banyak, supaya bisa bayar uang kuliah S2 Ririe.
Dari Ririe, saya belajar banyak tentang hukum Indonesia, apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana hukum kita tetap memungkinkan pembelaan yang efektif.
Baik, mari berjuang di persidangan, luruskan seluruh tuduhan. Satu persatu fakta di persidangan muncul dengan terang benderang, satu persatu tuduhan bisa kami bantah.
Sampai akhir rangkaian sidang, 57 orang saksi dihadirkan, tidak ada bukti saya menerima keuntungan dari perkara ini, tidak ada bukti masukan saya karena konflik kepentingan, tidak ada bukti saya mengarahkan.
Yang terungkap malah saya sebagai konsultan sudah menyarankan Chromebook diuji dulu, pejabat menolak pengujian dan memutus Chromebook, nama saya dicatut di SK, masukan saya dipelintir.
Kami merasa pembelaan hukum kami sudah maksimal, kebenaran sudah terungkap, tinggal menumpu harapan pada keadilan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mulia, yang kami merasa sudah sangat objektif dan penuh kearifan sepanjang persidangan.
Namun, ketika JPU menyebutkan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara tambahan...
Ini titik kezaliman yang sangat terang benderang, tekanan kepentingan yang sangat kentara, saya memutuskan pembelaan saya tidak lagi bisa hanya di persidangan.
Besok saya akan sidang pembelaan (pleidoi) dan kami bersurat kepada Presiden @prabowo Subianto serta @KomisiIII DPR, untuk memohon perlindungan hukum dari kriminalisasi, ketidakadilan, intimidasi, serta pengkambinghitaman yang sudah sekentara ini.
Kami takut untuk bicara? Takut ada intimidasi lain? Itu risiko yang jelas, tapi kami tidak gentar. Tuntutan 22,5 tahun dan belasan miliar yang tidak mampu kami bayar mungkin dianggap akan membuat kami terdiam, tapi kami malah semakin berani untuk melawan kriminalisasi ini.
Mohon bantuan, dukungan, dan perlindungannya dari masyarakat Indonesia, dari pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan, serta dari semua yang ingin bantu negara atau takut dizalimi negara.
Kami berjuang bukan untuk kami sendiri, tapi agar tidak ada lagi kriminalisasi dan ketakutan bagi mereka yang tulus mau bantu Indonesia. Kami masih percaya Indonesia bisa menjaga dan menghadirkan keadilan dalam kasus kami.
Gila yah orang-orang malah fokus ke keputusan Ibam buat stay di Indonesia, apakah demi negara ato bukan. Gaes, mau dia niatnya tulus ato enggak, gak ngubah fakta kalo dia jadi scapegoat.
Orang nih nilai kalo orang baik tuh harus sempurna. Sampe dikira-kira niatnya tulus apa ga.
Sebagai engineer Indo yang belajar banyak dari Ibam, baca ini sakit hati rasanya.
Satu-satunya saran buat teman-teman tech di titik ini: usahakan cari jalan untuk berkarier di luar negeri. Kalaupun stay, jauh-jauh dari public sector atau pemerintahan, tetap di private sector.
Teknologi di Indonesia sudah selesai. Investasi terbaik saat ini yang bisa kita berikan buat generasi berikutnya: berkarya sebaik-baiknya di luar negeri dan membangun network seluas-luasnya.
Selamat tinggal keadilan, selamat jalan teknologi Indonesia. Unicorn era was a nice ride.
Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara?
Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu.
Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun.
Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.
Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai.
Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain.
Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi.
Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook.
Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa:
1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN.
2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal.
3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu.
4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan.
5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian.
Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam.
Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka.
Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam.
Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan.
Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.
Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja.
Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam.
Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek.
Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan.
JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun.
Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara.
Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan.
Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga.
Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum.
Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi.
Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun...
Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit.
Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus.
Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini?
Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara?
Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian.
Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi.
Jakarta, 16 April 2026
Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)
How will AI change software engineering and what skills we value for software engineers? Thuan Pham (Uber’s first CTO, now CTO at Faire):
#1 - It’s not the first time software engineer skills have been abstracted
“These changes are the most fascinating I've ever seen, including the internet.
I remember when we first learned how to do programming we had to know a lot about machine architecture. We have to know about virtual memory and then we have to learn how to write syntax and coding. All of that stuff has been abstracted away now.
So with AI, you say, I want X, Y, and Z, and it should be this way and the whole thing gets constructed”
#2 - AI is another abstraction that elevates the playing field for devs
“It elevated the level of the playing field where people who don't even know how to program can now create decent code that looks good on the surface. So it is game changing, right? It elevated the playing field. Now then in that level of abstraction, how do you tell the great engineer from the good engineer?”
#3 - Great engineers continue to be “great,” now as well
“From what we see so far, the great engineers are still finding ways to leverage this and accelerate the output even more.
They're more inquisitive, they're at the bleeding edge more, they're more innovative. And then there are people who like, okay, well here's the tool that you give me. I'm going to be 2x more productive because I'm using this tool. It's great. But the great engineer continues to break new boundaries.
Curiosity. Fearlessness. Willing to innovate, willing to stretch, willing to try new things and break new ground. All of those traits still exist.”
Indonesia has a stupid, treacherous and despicable leadership for agreeing to partake in the Gaza Holocaust for a phonecall from Eric Trump. Disgusting
This documentary is essential viewing for anyone that wants to understand Netanyahu, the situation in Israel before Oct 7th and why Bibi had to start endless war to save his own corrupt skin.
It’s a masterpiece. Awesome of Tucker to help distribute it as it had been pulled by Amazon.
Keputusan & kajian Chromebook dibuat pejabat2 kementerian, yang kemudian "cuci tangan" bilang "dari konsultan"
Inilah FAKTA yang terungkap dalam persidangan
Ada 100+ jam fakta2 rekaman sidang yang perlu aku analisa, padahal sebulan lagi putusan
Saatnya fight bikin AI lagi 👇🏼
Seminggu terakhir ngga ada sidang karena pengadilan libur lebaran. Tapi bukan berarti aku bisa libur juga. Tinggal 35 hari lagi menuju sidang putusan, perkiraannya di 30 April 2026. ✍️
Dari menjalani sidang sebagai terdakwa, aku belajar bahwa fakta yang punya kekuatan hukum hanyalah yang diucapkan di bawah sumpah. Banyak pernyataan di BAP yang tidak bernilai kecuali diulang di bawah sumpah sidang.
Ini kenapa dalam sidang terbuka seperti perkaraku, advokat biasa rekam seluruh dialog persidangan. Supaya pas susun pledoi, bisa cek ulang apa yang saksi sebenarnya katakan. 🧐
Total rekaman sidangku sudah lebih dari 100 jam. 🤯 Masalahnya, banyak fakta penting terpendam di dalamnya, dan selama ini kita hanya bisa bergantung pada ingatan dan catatan sendiri untuk menebak di rekaman mana fakta tersebut terungkap.
Awalnya aku coba unggah rekaman2 itu ke aplikasi seperti NotebookLM, tapi volumenya terlalu besar, beberapa unggahan bahkan ditolak. Yang lebih mengkuatirkan, hasilnya sering halusinasi dan AI-nya tertukar siapa yang bicara apa. Hal seperti ini bisa fatal untuk pembelaan. 😔
Situasi ini mirip dengan beberapa bulan lalu, ketika aku terima dokumen 4.500+ halaman persiapan sidang. Mustahil bisa baca dan ingat semuanya dalam waktu memadai.
Ketika aku diskusi AI yang aku bangun dengan Pak Bambang Harymurti, mantan pemred Tempo, beliau cerita bahwa information overload seperti ini sangat dirasakan juga oleh hakim. ⚠️
Beliau cerita kalau majelis hakim sampai tingkat Mahkamah Agung bisa menghadapi ribuan kasus per tahun, setiap sidang bisa berlangsung dari pagi sampai malam, dan tidak semua dialog dalam sidang bisa dicatat rapi oleh panitera.
Di sini AI bisa bantu. Bukan hanya untuk advokat dan terdakwa, tapi juga berguna untuk meringankan beban majelis hakim dan penuntut umum sekalipun.
Agar berguna dan dapat digunakan semua pihak dalam persidangan, AI-nya butuh tiga kemampuan berikut:
1. Bikin transkrip yang cukup akurat dari rekaman Bahasa Indonesia, sampai ke level menit dan detik untuk setiap kata. ⏱️
2. Deteksi ketika pembicara berganti, misalnya dari perubahan nada suara. 💬
3. Identifikasi siapa yang sedang bicara, misalnya apakah yang sedang bertanya kepada para saksi adalah hakim atau advokat, dan saksi siapa yang menjawab. 🗣️
Kalau ketiga tahap itu terpenuhi, datanya tinggal diintegrasikan dengan AI yang pakai jaringan pengetahuan perkara yang sudah aku buat. Jadinya kita bisa langsung tanya apa yang terjadi di setiap persidangan, dan bahkan minta dibandingkan dengan isi BAP seluruh saksi.
Tapi permasalahan ini ngga mudah dan ngga murah. Salah satu tim advokatku bahkan sampai keluar Rp7 juta untuk alat rekam dan transkrip otomatis 😱 Namun sayangnya, banyak alat seperti itu yang akurasinya kurang bagus untuk Bahasa Indonesia.
Jadinya aku mulai eksplorasi, pertama-tama lewat instruksi ke AI coding assistant untuk riset berbagai model dari berbagai provider, pakai sampel rekaman persidanganku sendiri.
Tapi setelah aku tinggal mereka untuk riset semalaman, di pagi hari laporannya mengecewakan: Tidak ada satupun model AI yang bisa memenuhi ketiga kebutuhan di atas untuk Bahasa Indonesia.
Di titik ini rasanya ingin mengeluh, kenapa Indonesia banyak hambatan dibanding negara lain. Tapi mengeluh ngga bakal bantu pembelaanku 😅 Karena taruhannya meluruskan tuduhan dan mengembalikan kebebasanku, mau ngga mau solusinya harus dicari.
Akhirnya solusiku adalah: AI-nya dipecah jadi tiga tahap dengan tiga model berbeda.
Salah satu keuntungan bangun AI sendiri, kita bebas pilih model terbaik untuk setiap kebutuhan, dan AI yang aku bangun bisa jadi koordinator agar model2 tersebut saling gotong royong bangun hasil terbaik.
Sekarang alurnya jauh lebih enak 👇🏼 Tinggal daftarkan sidangnya, pilih nama2 saksi yang sudah terdeteksi dari BAP, dan unggah semua rekaman persidangan. Transkrip otomatis dibuat, lengkap dengan penanda waktu dan sudah dikelompokkan per pembicara.
@iqbal_farabi Betul mas, lagi-lagi track record konsistensi orangnya gimana. Sayangnya, Yaqut ini bukan tipikal yg punya integritas. Agama aja dijual ke zionis, apalagi yg lain.
Guys kencengin ikat pinggang. Gw sama suami bener2 memutuskan di rumah aja pas liburan nanti. Meskipun ada rejeki lebih baik disimpan or dibagi ke orang tua dan adik2.
Tough time ahead. Tapi semoga semua ini bisa kita lewati sama-sama.
Jangan lupa momen2 ini guys pas pemilu 2029 nanti. Beneran deh, gw pun mengingatkan ke diri gw sendiri. Selalu edukasi diri.
Polesan kamera itu menyakitkan. Uda stop justifikasi2 orang baik, politik itu harus damai, pilih pemimpin yg punya pengalaman. STOP.
Next time, gw cuma mau milih yg mendorong perubahan sistem. Ga ada lagi ngomong2in program kerja. Capek. Banyak banget program kerja, tapi ujung2nya mental juga kondisi ekonomi kita.
Kalo institusi bener2 jalan, at least kita ga ngerasa clueless kaya gini. Kita ga harus saling blaming each other. Kita ga harus dipaksa mikir setiap saat untuk issue yg seharusnya tugas yg menjalankan pemerintah.
Kuat2 semua. Apalagi sandwich generation, I feel you. 🫶🏼
Since last year, I've arguably been wrongfully accused in a state corruption case.
To defend my innocence, I spent past 6 weeks building an agentic AI swarm that:
Analyzed 4700+ pages court docs
Mapped 8900+ testimonies
Found dozens of contradictions
This is how I fight 👇🏼
First off, some context may be necessary.
Even though I'm accused in a state corruption case, I'm not a government official. I'm a software engineer. I spent over 15 years building large-scale tech systems across Europe and Indonesia. I've led engineering teams of up to 600 people and helped grow a small tech startup into a unicorn.
In 2016, I moved back from Europe to Indonesia, because I believe technology at scale could make a real difference to the millions of people in the nation.
Six years ago, working as a tech consultant under a nonprofit foundation, I started advising Indonesia's Ministry of Education on building large-scale technology platforms.
Public sector work pays significantly less than private sector, and I took close to a 50% pay cut to make the switch. I was fine with that. Using what I knew to help underserved communities in Indonesia felt like the right trade.
Our mission was to build a user-centric superapp for public education, specifically for teachers and public schools, the kind of work the private sector ignores because there's no money in it.
At some point, officials at the ministry asked for my input on one of their procurement plans. I helped them work through the technical details, shared what I knew, laid out the pros and cons, and recommended a set of tests they should run to determine which options were the most suitable.
By the time they made their final decision and executed the procurement, I had already resigned from the consulting work, so I didn't think much of it.
Fast forward to May 2025. My house was raided as part of a newly opened corruption investigation tied to that procurement. Two months later, I was named a suspect and placed under city detention due to my health.
The trial started in January 2026. We've been through more than a dozen sessions so far, and not a single piece of evidence or testimony has been presented showing I received a single cent from the procurement.
What came to light was the opposite: evidence and testimony that my recommendations were neutral and likely were ultimately ignored by the ministry's own team, who went ahead and made the call on their own.
So why am I the one on trial? Because the ministry officials who did take money from the procurement vendors needed someone to blame for the decisions they made. Blaming an outside consultant is the easy way out.
Witness testimonies in court has shown that the officials actively directed the procurement while claiming it was done on my instructions and even misled their own team within the ministry by saying I held a position of authority.
We needed evidence to dispute those accusations, questions to cross-examine the witnesses, and we needed them fast.
This is where my AI comes in.
A few days before the trial began, we received a 4400-page printed document containing all the witness statements collected during the investigation, plus several hundred pages of other related documents.
The information asymmetry is staggering. Those with deep enough pockets to hire large law firms can throw dozens of paralegals and associates at a document like that and mount a proper defense on short notice.
I didn't have that kind of money. By then, I had been out of work for more than six months. The AI startup I founded had to shut down. Our investors asked us to return their funding. I had to lay off the entire team.
Most of my lawyers are friends of my wife from her college days, who stepped up and waived most of their fees because they could see I was being railroaded.
The whole situation felt hopeless. But somewhere in the middle of the despair, a spark lit up.
Combing through and analyzing thousands of pages of documents is exactly the kind of problem AI was built for.
I've built AI systems before, so I know the key to applying AI to a real-world problem is understanding the strengths and limitations of the available models, and figuring out how to make things not just work, but work efficiently enough to put into production.
I was placed under city detention due to health issues with my heart, compounded by a tumor that has been growing rapidly over the past few months. But it also means I still have access to my dev PC.
So I started with small experiments. My lawyers found a printing service that could scan the thousands of pages in a couple of days. At first, I tried simply uploading the scanned PDF into existing chatbots like ChatGPT, but the file was far too large for anything they could handle.
Even when I managed to get it working through external cloud storage, the results were atrocious. Half of the strategies and "facts" the models surfaced were hallucinations. That wouldn't just be useless in court, it's actively dangerous and can jeopardize my defense.
My experience building complex AI systems told me that the key to reducing those hallucinations is better data preprocessing.
So I spent the first couple of weeks focusing on parsing the uploaded PDFs, running various kinds of text extraction, and eventually settled on building an agentic AI swarm that performs multiple layers of preprocessing and analysis.
This multi-step analysis by several AI agents that swarm the PDF and extract different aspects of the case produces a dense knowledge graph where we can even trace the flow of money involved.
My lawyers can now easily browse, filter, and search through nearly 9000 witness statements. We even discovered several witnesses with duplicate testimony, raising suspicion of coordinated efforts or tampering among them.
But I didn't stop there. The processing chain includes several higher-level intelligence layers that draw from all the signals in the extracted knowledge graph. These layers add semantic understanding that powers a Chat AI feature, where we can ask specific questions about the case and get grounded answers.
I even built a self-reflective sub-agent that automatically challenges and inspects the results to make sure there are zero hallucinations.
Overall, the AI has helped me and my legal team uncover the big picture of what actually happened, and build questions that span hundreds of separate testimony sessions, giving us an unprecedented ability to cross-examine witnesses in court and significantly improved our defenses.
But I have grander vision than just helping my own legal team. Indonesia's legal system is severely overburdened, with a huge number of cases flowing through the courts every year. This kind of AI could be a useful tool not just for lawyers, but also for judges and prosecutors trying to make sense of their caseloads.
With the cross-examinations we've conducted and the weight of evidence that has come to light, we are aiming for an acquittal.
Should that be the case, my pledge is to keep building this AI platform into something that can meaningfully improve the quality of justice in our legal system: by helping investigators analyze cases more thoroughly and shine a light on any potential crimes, by raising the standard of what prosecutors bring before a judge, and by giving lawyers the ability to uncover the truth in their clients' cases faster than ever before.
Because in the end, I want what I've built to help more than just myself. I believe it can ease the burden on our judges and raise the quality of justice across the system in Indonesia.
Maksudnya gini. Allah yang akan jadi hakim atas masalah syiah dan sunni, mana yang benar dan salah.
TAPI masalahnya kan ini bukan tentang syiah vs sunni. Masalahnya Amerika dan Israel bisa ngacak2 negara lain dan ga dapet konsekuensi sama sekali. Sekarang Iran, besok bisa kita
Oman’s foreign minister says Iran agreed to “zero enriched uranium stockpiling.”
Within hours, Israel and the USA attacked them.
It was never about peace or uranium but about acting out Netanyahu's biggest bloodthirsty fantasy.
Ini. Politik Iran itu biar orang-orang Iran sendiri yg urus. Mereka itu negara berdaulat. Sama kaya politik Palestina juga biar orang-orang Palestina yg urus, mau Hamas, Fatah, atau ada ormas baru yg naik, itu urusan mereka. Urusan kita itu MENOLAK berdiri bersama oppresor
America killed Bin Laden, what did it offer the people of Afghanistan afterward?
America killed Saddam Hussein, what did it offer the people of Iraq afterward?
America killed Yasser Arafat, what did it offer the people of Palestine afterward?
America killed Muammar Gaddafi, what did it offer the people of Libya afterward?
America killed Ali Abdullah Saleh, what did it offer the people of Yemen afterward?
America overthrew Bashar al-Assad, what did it offer the people of Syria afterward?
America arrested Nicolás Maduro, what did it offer the people of Venezuela?
America cannot be trusted; it is merely a colonial power exploiting peoples and resources.