@atr_bpn mohon di info mengenai retribusi yg di bebankan kpd warga yg terkena pembebasan tanah utk japek II selatan, yg berada di wil desa bojong kulur.terima kasih
@OmJ_J3Nggott Sesekali klen cek kantor2 dishub, cek jalan2 di depan kantornya. Kemudian klen foto2, klen upload ke x, dan klen mention semua instansi terkait.
Heran betul ya, kenapa gak ada satupun Termulnyet yg komentar, padahal Jakarta banjir kayak gini.
Bukannya dulu jaman ARB Gubernur kelakuannya kayak Monyet Trauma Air, genang semata kaki aja pake sewa pemulung untuk demo di kantor Gubernur DKI.
Apa Monyetnya udah jadi Gajah ?
AKSI PAK OGAH TUTUP EXIT TOL RAWA BUAYA VIRAL, SOPIR TRUK RESAH👀‼
Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan aksi tiga pak ogah menutup akses Exit Tol Rawa Buaya, kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, menggunakan rantai besi. Aksi tersebut diduga dilakukan untuk memungut uang secara ilegal dari para pengendara.
Peristiwa itu terekam saat tim https://t.co/QUx1HX5oGH melintas di Jalan Ring Road Cengkareng. Ketiga pak ogah terlihat menutup Exit Tol Lingkar Luar Barat arah TL Daan Mogot dengan cara mengikat rantai pada barrier berwarna merah.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, rantai tersebut akan dibuka apabila pengendara memberikan sejumlah uang. Besaran pungutan yang diminta bervariasi, mulai dari Rp5 ribu hingga Rp10 ribu, bahkan bisa lebih.
Sasaran utama aksi pungli ini adalah kendaraan besar seperti truk barang, trailer, mobil pikap, hingga truk wing boks yang hendak keluar melalui Tol Lingkar Luar Barat di kawasan Rawa Buaya.
Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa aksi serupa sudah kerap terjadi. Menurutnya, ketiga pak ogah tersebut sering menutup akses keluar tol dan memanfaatkan kondisi lalu lintas yang padat.
“Sering pak ogah nongkrong di situ. Targetnya memang mobil besar seperti truk, pikap, atau wing boks. Ada yang minta Rp10 ribu sampai Rp20 ribu, macam-macam,” ujar warga tersebut, Selasa (13/01/2026).
Warga menilai keberadaan pak ogah tersebut sangat meresahkan, khususnya bagi sopir truk. Mereka bahkan disebut semakin aktif saat kondisi Exit Tol Rawa Buaya menuju Daan Mogot mengalami kemacetan, karena peluang mendapatkan uang dinilai lebih besar.
Hingga kini, warga berharap aparat terkait segera turun tangan untuk menertibkan praktik pungli tersebut demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di kawasan Jakarta Barat.
@DivHumas_Polri
#elshintaviral
𝗗𝗶 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗗𝗶 𝗕𝗲𝗻𝗮𝗵𝗶 ?
Tiga jam ibu itu terpaku di kursi tunggu berbahan logam dingin apotek RS Kramat Jati. Di sekelilingnya banyak sesama pasien atau keluarganya yg senasib, dengan tubuh-tubuh lelah termangu menatap loket kaca yg separuh tertutup.
Sementara di tempat lain yg mungkin berjarak hanya beberapa kilometer dari tempat mereka, ada pelayanan kesehatan swasta yg lantainya mengkilap dan udaranya beraroma lavender, di mana nasib pasien tidak ditentukan oleh selembar kertas rujukan yang kusut dan dilayani dalam hitungan menit.
Ketika ia protes dan mengeluhkan letih lelahnya pada petugas disana, ia harus rela menerima pandangan sinis dan sorot mata kemarahan yg seolah menghardik dirinya, "Sabar ya, namanya juga pakai BPJS, pasiennya banyak.”
Begitu kalimat yg sering terdengar untuk rakyat kecil, seakan waktu milik orang kecil tidak berharga. Seolah-olah biaya pengobatan rakyat kecil ditanggung negara (padahal pajak dan iuran dipungut juga dari mereka).
Ibu itu menolak untuk memaklumi karena mungkin rasa lelah di pinggangnya berteriak bahwa itu tidak adil. Keterlambatan ini bukanlah takdir, melainkan kegagalan manajemen.
Mari kita bicara jujur. Apoteker di balik loket kaca buram ini dan apoteker di rumah sakit mewah sana, bukankah mereka dididik dengan ilmu yg sama ? Bukankah mereka mengucap sumpah profesi yg sama ? Tangan-tangan yg meracik obat itu memiliki keahlian yg setara. Komputer yg mereka gunakan pun dibuat oleh pabrik yg sama.
Jadi, di mana letak perbedaannya ?
Perbedaannya ada pada sistem dan kemauan.
Pelayanan yg cepat bukanlah sihir yg hanya bisa dibeli dengan uang. Kecepatan adalah hasil dari sistem alur kerja yg efisien, rasio tenaga kerja yg memadai, dan digitalisasi yg terintegrasi.
Ketika antrian mengular hingga berjam-jam, itu bukan salah pasien yg sakitnya "terlalu banyak". Itu adalah tanda bahwa sistem di rumah sakit pemerintah tidak didesain untuk menghormati waktu pasiennya.
Sumber Daya Manusia (SDM) di sini mungkin lelah, terbebani, dan kurang jumlah, tapi itu bukan alasan untuk menormalisasi pelayanan yg buruk. Itu adalah alasan untuk @KemenkesRI berbenah.
Jika swasta bisa membangun sistem “supply chain” obat yg cepat, kenapa pemerintah tidak ?
Bukankah negara seharusnya menjadi pelayan terbaik bagi rakyatnya ?
Menunggu obat selama tiga jam bukanlah sekadar "ujian kesabaran". Itu adalah pencurian waktu produktif rakyat kecil. Itu adalah bentuk ketidakadilan struktural yg terjadi di ruang terang benderang.
Ibu itu tidak minta sofa empuk atau ruangan beraroma lavender. Ia hanya menuntut haknya untuk diperlakukan yg efisien, sistem yg manusiawi, dan kesadaran bahwa nyawa dan waktu orang miskin sama mahalnya dengan mereka yg kaya.
Pada gilirannya, ibu itu memang membawa obat yg diberikan petugas apotek disana, tapi ia juga sekaligus membawa tanya yg tak kunjung sembuh, “Sampai kapan kami harus memaklumi ketidakadilan ini ?.”