Jadi, Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace) sedang berdialog dengan Alimudin (Relawan Prabowo Gibran) mengenai asas desa.
Iqbal : Apa coba mas Alimudin asas utama dari UU desa?
Alimudin : silakan😅
Iqbal : apa coba?
Alimudin :yaudah silakan😅
ekspresi jurnalis I News yang duduk disebelah Alimudin juga tampak terkejut setelah respon tersebut.
Tak hanya sekali, saat ditanya mengenai program Mife dia juga kembali menjawab tidak tahu.
Iqbal juga berpesan pada Alim, sah sah saja jika ingin membela pemerintah, tapi juga sertakan data yang valid dan statetment yang bisa diuji.
layaknya di Sepakbola, masyarakat juga bakal bilang bagus jika timnas bermain bagus, pun sebaliknya. Menurut keyakinan saya ini juga berlaku pada pemerintahan, sebab masyarakat adalah elemen paling jujur untuk menilai.
A Scotland 🏴 fan at the World Cup sees an 🇮🇱 flag & shouts for a Free Palestine 🇵🇸:
‘I was a nurse in Gaza 🇵🇸’
‘I volunteered’
‘I saw it for myself’
‘It is a genocide’
Refusing to be silenced 👏
A Flower of Scotland 🏴 🇵🇸
"Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke TNI, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG," kata Iman Zanatul Haeri, seorang guru, di hadapan Mahkamah Konstitusi.
Halah.. giliran udah begini aja baru teriak2 demokrasi dan ngajak diskusi. Dulu waktu program ngawur itu mau dibuat mana diskusinya?
Ngga narsumnya, ga hostnya emang udah sekolam kentut.. emang layak diusir. Bau! Terima kasih UGM! 🔥 https://t.co/BpptarSWDi
BBC News Indonesia nerbitin investigasi panjang soal Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta, perempuan adat Marind-Anim dari Merauke yang selama 2 tahun vokal nolak PSN.
Tiba-tiba pergi dari kampungnya 23 Mei, muncul di Jakarta, terus LAPORIN koalisi masyarakat sipil yang selama ini nemenin dia ke Polda Metro Jaya.
Mama Yasinta pergi di hari yang SAMA pas Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dateng ke Kampung Wanam. Keluarganya juga ragu dia punya duit buat terbang ke Jakarta, selama ini cuma jualan sayur di pasar.
Di Jakarta, Yasinta ketemu 3 advokat + 1 perempuan Papua asal Mimika bernama Eka Kora. Dua dari empat orang ini punya jejak digital yang nyambung ke BIN. Salah satu advokat kerja di firma hukum milik pengurus DPP Gerindra.
Soal Eka Kora: dia pegawai Kemenag Mimika yang pada 2022 jadi orang nomor satu di Papua Muda Inspiratif, komunitas yang dibentuk & dibina BIN. Pembina utamanya pejabat BIN.
Di video klarifikasi, Eka bilang "kebetulan ketemu" Yasinta di Jakarta dan "diminta temani". Tapi dia juga tiba-tiba deny pernah ada di Papua Muda Inspiratif, padahal jejak digitalnya ada.
Salah satu pengacara Yasinta, Tongku Daulay, kliennya adalah Ahmad Dedi, pejabat Bea Cukai yang lagi diperiksa KPK soal kasus suap impor, sekaligus bendahara di organisasi sayap Gerindra. Tempo bahkan nulis dugaan Dedi juga staf ahli BIN & Kemenko Polkam.
Pengacara kedua, Feri Kurniawan, teridentifikasi bekerja di firma Ahmad Fatoni & Partners, milik Wakil Sekjen Bidang Advokasi DPP Gerindra, yang juga pernah jadi kuasa hukum Prabowo di sengketa Pilpres 2024.
Semua pihak kompak bantah, tidak ada konspirasi, tidak ada pembiayaan, tidak ada keterlibatan militer.
Tapi pola koneksinya terlalu rapi,
BIN → Gerindra → advokat → perempuan Papua yang selama ini lawan PSN, tiba-tiba balik arah dan laporin pendampingnya sendiri.
Yang perlu dijawab publik:
siapa yang beli tiket pesawatnya?
kenapa advokat berlatar Gerindra yang turun tangan?
kenapa Eka Kora deny afiliasi BIN-nya padahal rekam jejaknya ada?
Baca investigasi lengkap BBC News Indonesia 👇🏼
Our president, leader of the Republic of Indonesia, watches the poor eat their meal.
He does the watching from a lavish setting, his own plate stacked with expensive food.
Poverty as an evening's entertainment.
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?
Standar kemiskinan direduksi sedemikian rendah, sehingga mereka bisa bikin klaim “kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan”.
Realitas negara yang dikelola para penipu. 👍🏼