Sebagai orang awam di Indonesia, melihat semua ini sering kali membuat kita hanya bisa mengelus dada. Kita marah, geram, sedih, dan merasa tidak berdaya.
Kutukan demi kutukan dari berbagai negara seolah hanya menjadi angin lalu tanpa bisa menghentikan aksi brutal Zionist Israel.
Sebagai warga sipil yg awam, wajar jika masyarakat banyak yg bertanya-tanya, apa yg bisa mereka lakukan ?
Sebenarnya emosi tersebut bisa di ubah menjadi energi untuk melakukan tindakan yg terukur dan berdampak. Karena walaupun tidak bisa mengangkat senjata atau pergi ke garis depan, tapi masyarakat punya kekuatan kolektif yg besar jika disatukan.
Misalnya,
• Berdonasi lewat jalur yg dipercaya jujur & mampu menyalurkan bantuan bagi penduduk Palestina.
• Boikot cerdas dan terarah terhadap produk atau perusahaan yg secara terang-terangan mendanai atau mendukung agresi militer terbukti memberikan tekanan ekonomi. Jangan kendor kampanyekan aksi boikot.
Ikuti panduan gerakan Kampanye BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) yg diakui secara global agar boikot yg dilakukan efektif dan tepat sasaran, bukan sekadar ikut-ikutan.
• Jadilah "Jurnalis Dadakan" di medsos. Jangan biarkan algoritma menenggelamkan isu ini. Terus bagikan berita dari sumber yg valid, edukasi orang-orang di sekitar dan suarakan kebenaran.
Tekanan publik global di media sosial sangat ditakuti karena dapat menghancurkan narasi palsu.
• Doa berjamaah menggalang kekuatan langit. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Di tengah segala keterbatasan kemampuan fisik, doa adalah dukungan spiritual yg menyatukan hati dengan penderitaan mereka.
Hal terakhir yg jangan pernah kita lengah dan letih adalah melakukan segala upaya apapun untuk mendorong pemerintah Indonesia melakukan hal-hal berikut,
• Alih-alih bergabung dalam BoP Trump, pemerintah Indonesia harus mendesak PBB dan komunitas internasional agar jangan cuma “Omon-Omon” menetapkan “Resolusi Damai” yg berkali-kali diabaikan Zionist Israel, tetapi mendorong sanksi nyata seperti embargo senjata dan sanksi ekonomi terhadap Israel.
• Mendesak pemerintah untuk terus mendukung dan memperkuat gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) utk menuntut para pejabat dan komandan militer yg bertanggung jawab atas kejahatan perang dan genosida. Ini bagian dari hukum internasional harus ditegakkan.
• Pemerintah harus didesak utk menggalang "Koalisi Negara Selatan". Sebagai negara besar Indonesia harus memimpin dan menggalang kekuatan negara-negara berkembang (Global South) dan negara mayoritas Muslim untuk bersatu.
Jika negara-negara ini memutus hubungan dagang tertentu atau melakukan blokade diplomatik secara serentak, dampaknya akan sangat terasa.
• Meminta pemerintah melakukan aksi Kemanusiaan Internasional sekaligus nendorong pemerintah untuk terus mengirimkan bantuan logistik skala besar, seperti mengirimkan Kapal Rumah Sakit TNI ke perbatasan, atau mengupayakan jalur khusus (airdrop atau jalur darat via Yordania/Mesir) secara berkelanjutan.
Perjalanan untuk mencapai keadilan mungkin masih panjang. Namun, masyarakat dunia harus ingat bahwa diamnya orang baik adalah senjata paling mematikan bagi pihak penindas. Ini bukan konflik agama, ini adalah genosida, kejahatan kemanusiaan yg terlalu dahsyat kejamnya.
Mari ubah rasa sedih, geram dan marah kita menjadi aksi nyata. Sekecil apa pun langkah kita, baik itu membagikan satu berita, menyumbang sedikit rezeki, atau menyuarakan tuntutan kepada pemerintah, itu adalah bagian dari sejarah yg sedang kita perjuangkan demi kemanusiaan.
Sri Sultan HB X Pemimpin yang Sesungguhnya
Di tengah bencana banjir dan lumpur Sumatera yang menelan korban 1.453 jiwa meninggal, jutaan terdampak, kerugian Rp 68 triliun —sebuah suara tenang dari Yogyakarta menyelinap seperti angin sejuk: Sri Sultan Hamengku Buwono X. Beliau tak banyak bicara di televisi nasional, tak perlu pidato bombastis, tapi langsung perintahkan semua perguruan tinggi di DIY untuk mendata mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang keluarganya terdampak bencana banjir bandang. Agar mendapatkan keringanan UKT, bantuan biaya hidup, bahkan pembebasan SPP sampai lulus bagi yang orang tuanya meninggal atau kehilangan segalanya. UGM, UNY, UII, UMY, UPN— semua bergerak cepat. Pemda DIY salurkan Rp. 3 Miliar tunai plus logistik medis. Ini bukan pencitraan. Ini tradisi keraton yang hidup sejak gempa Aceh 2004, tsunami Yogyakarta 2006, hingga longsor Padang 2009.
Ini yang namanya kepemimpinan sejati. Bukan menunggu status bencana nasional yang sampai hari ini (25 Desember 2025) masih belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bukan menunggu rapat terbatas di Hambalang atau sidang kabinet yang hasilnya cuma“tor monitor monitor ketua..monitor terus”. Bukan menunggu tongkat nabi Musa yang hasilnya omon-omon. Berempati pada bencana diluar negeri, di rumah sendiri nir empati. Sultan tak butuh label nasional dan tak butuh pengakuan internasional untuk bertindak. Beliau langsung melihat akar masalah: anak-anak korban bencana bisa putus kuliah karena orang tua tak mampu lagi bayar kos dan makan. Maka beliau memotong birokrasi, potong omong kosong, dan langsung bantu. Gak banyak bacot!
Sementara itu, di Jakarta, Mensos dan Menko PMK masih terus berkelit: “Penanganan sudah bertaraf nasional.” Prabowo bilang “situasi terkendali”. Terkendali apanya? Yang ±160 ton bantuan numpuk di Halim? Yang jalan provinsi masih putus di 300 titik? Yang warga Nagari Palembayan masih rebutan nasi bungkus? Warga Aceh berjalan naik turun gunung puluhan kilometer mencari bantuan beras, Yang Gubernur Sumut (si Bobby) menantu dinasti Solo justru memotong dana darurat 88% demi efisiensi?
Sultan tak perlu gelar pemimpin untuk bertindak sebagaimana seorang pemimpin. Beliau tak perlu koalisi raksasa untuk peduli rakyat kecil. Beliau tak perlu utang budi pemilu untuk bergerak cepat. Yang beliau lakukan adalah memimpin dengan hati nurani, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral— sesuatu yang seharusnya jadi standar minimal bagi setiap pemimpin negeri ini.
Inilah bedanya pemimpin sejati dengan pemimpin yang terjebak drama istana, reshuffle, dan bayang-bayang geng Solo, serta utang budi pemilu. Sultan tak perlu status bencana nasional untuk menganggap penderitaan rakyat Sumatera sebagai bencana bangsanya sendiri. Beliau langsung tanggap itu bencana kemanusiaan yang harus ditangani secepatnya, tanpa menunggu stempel birokrasi.
Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah Raja Jawa sejati. Bukan karena mahkota atau tahta, tapi karena beliau masih ingat arti kata “memimpin”, yang berarti melindungi, mengayomi, meringankan beban, dan memberi harapan— tanpa banyak kata, tanpa banyak syarat, dan tanpa banyak gimmick, drama pencitraan. ✍️