Adhamaski Pangeran

[FADLI ZON @fadlizon]

Pasar komoditas global tidak pernah kompetitif sempurna, ia oligopolistik. Pembeli besar dari China, India, dan Eropa bernegosiasi dengan kekuatan kolektif yang jauh melampaui eksportir Indonesia yang terfragmentasi.

Norwegia paham ini sejak 1969 ketika menemukan minyak di Laut Utara, mereka tidak menyerahkannya ke pasar bebas. Mereka dirikan Equinor dengan kepemilikan negara 67%, dan hasilnya adalah Government Pension Fund senilai lebih dari 1,7 triliun dolar dana pensiun rakyat terbesar di dunia.

Kanada melakukan hal serupa lewat Canadian Wheat Board dan 62% petaninya memilih mempertahankan sistem single desk itu lewat referendum. Saudi Aramco dan Qatar Energy tidak sekadar mengekspor, mereka menentukan harga dunia. Kalau ada kepanikan hari ini soal kebijakan ini, itu harga yang wajar untuk dibayar demi memastikan buah dari pohon yang lebat ini jatuh di dalam pagar kita sendiri.

#KedaulatanSDA #Equinor #IndonesiaBerdaulat

[🇮🇩 🇵🇸 #𝕋𝕨𝕖𝕖𝕥𝔸𝕚𝕟𝕜 @ARisnawan82]

Ketika Mantan Koruptor Bicara Tentang Etika.

[Fabrizio Romano @FabrizioRomano]

🚨💛❤️ AS Roma confirm Tony d’Amico as new director until June 2028 plus option for further year.

Top priorities: new deals for Mancini and Dybala.

[Fabrizio Romano @FabrizioRomano]

🚨💛❤️ AS Roma have received today Paulo Dybala’s counter proposal to get new contract done.

The agreement is getting closer and Roma have now the ball in their court to get it sealed.

📲🇮🇹 https://t.co/PNQFZ430rc

[Fabrizio Romano @FabrizioRomano]

🚨🔴🔵 Genoa are closing in on deal to sign Tommaso Baldanzi from AS Roma for €9.5m fee.

Deal set to be sealed as @Fil_Biafora reported. Daniele De Rossi strongly wanted Baldanzi to stay.

[#AyoMoveOn2024 @Fahrihamzah]

ORKESTRA PRABOWONOMICS.

Oleh: Fahri Hamzah.

Dalam perdebatan publik Indonesia, ada kecenderungan untuk membaca kebijakan pemerintah secara terpisah-pisah. Setiap program dibedah dalam ruangnya sendiri, diperdebatkan anggarannya, dipersoalkan targetnya, lalu dinilai berhasil atau gagal tanpa pernah benar-benar ditempatkan dalam konteks yang lebih besar.

Akibatnya, kita sering gagal melihat arsitektur yang sedang dibangun.

Hal itu tampaknya juga terjadi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Makan Bergizi Gratis dibahas sebagai program gizi. Sekolah Rakyat dibahas sebagai program pendidikan. Koperasi Desa Merah Putih dianggap sekadar kebijakan koperasi. Program Tiga Juta Rumah dipandang sebagai proyek konstruksi. Kampung Nelayan Merah Putih diperlakukan sebagai program sektoral untuk masyarakat pesisir.

Padahal jika diperhatikan secara lebih cermat, berbagai program tersebut tampak memiliki benang merah yang kuat. Mereka bukan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah rancangan yang saling terhubung.

Mungkin karena itulah istilah yang paling tepat untuk menggambarkannya bukanlah kumpulan program, melainkan sebuah orkestra.

Dalam sebuah orkestra, setiap instrumen memainkan peran yang berbeda. Tidak semua menghasilkan bunyi yang sama. Bahkan jika didengar secara terpisah, sebagian nada mungkin terdengar tidak berhubungan satu sama lain. Namun ketika seluruh instrumen dimainkan secara bersamaan, muncul sebuah komposisi yang utuh.

Cara membaca seperti itu tampaknya lebih membantu untuk memahami apa yang sedang terjadi hari ini.

Makan Bergizi Gratis, misalnya, sering diperdebatkan semata-mata dari sisi biaya dan pelaksanaannya. Padahal program ini sesungguhnya berada pada persimpangan antara kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi. Di satu sisi ia bertujuan memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Di sisi lain ia menciptakan permintaan pangan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan porsi makanan yang harus disediakan setiap hari secara otomatis membentuk pasar baru bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan di berbagai daerah.

Di titik inilah program tersebut mulai terhubung dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Selama bertahun-tahun, persoalan utama ekonomi rakyat bukan semata-mata rendahnya produksi, melainkan lemahnya organisasi produksi. Petani memproduksi sendiri-sendiri. Nelayan menjual hasil tangkapan sendiri-sendiri. Skala usaha yang kecil membuat posisi tawar mereka lemah dalam rantai distribusi. Koperasi Desa Merah Putih tampaknya dirancang untuk menjawab persoalan tersebut dengan mengonsolidasikan kekuatan ekonomi rakyat pada tingkat desa.

Jika Makan Bergizi Gratis menciptakan permintaan, maka koperasi menyediakan mekanisme agar permintaan itu dapat dijawab oleh produksi rakyat sendiri.

Hubungan yang sama terlihat pada Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini tidak hanya menyangkut pembangunan rumah atau penataan kawasan pesisir. Di dalamnya terdapat gagasan yang lebih luas tentang bagaimana wilayah pesisir diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan nasional. Nelayan tidak lagi diposisikan sebagai kelompok penerima bantuan, melainkan sebagai bagian penting dari rantai pasok pangan nasional.

Perspektif yang sama juga dapat digunakan untuk membaca Program Tiga Juta Rumah.

Banyak kritik muncul karena program ini dianggap terlalu besar dan terlalu mahal. Namun sejarah pembangunan menunjukkan bahwa sektor perumahan hampir selalu menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang paling kuat. Perumahan tidak hanya menghasilkan rumah. Ia menggerakkan industri semen, baja, kaca, keramik, kayu, furnitur, jasa konstruksi, logistik, hingga sektor pembiayaan.

Lebih penting lagi, rumah merupakan aset ekonomi pertama yang dimiliki sebagian besar keluarga. Karena itu pembangunan perumahan sesungguhnya bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, melainkan juga membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

info aja nih prabowo ada pidato hari ini
lengkap dengan starter pack podium dan baju ala ala
berikut list yapping prabowo di lampung:
- saudara saudara sekalian
- kata sambutan manggil nama nama 5 menit
- berhitung 10 + 6 = 17
- angka 8 sangat melekat pada saya
- kita di jajah asing sampai hari ini
- kita bangsa yang besarr
- sumber daya alam kita besar di dunia
- jadi presiden itu capek banget loh
- kita sudah swasembada pangan
- kita akan industrilasisi indonesia segara
- uang kita di bawa lari ke luar negeri
- saya di keluar negeri di omongin padahal saya lobby lobby sana sini
- yang kuat angkat yang lemah
- para pengusaha kunci negara maju
- pemerintah harus ada baut keadaan baik buat pengusaha
- akui pindad itu ada anggaran bocor
- demi nasionalisme saya pake mobil pindad
- merdeka merdeka merdeka

[#AyoMoveOn2024 @Fahrihamzah]

MEMPERBAIKI MBG BERSAMA PROF. SUMITRO.

Oleh: Fahri Hamzah.
Alumni FE UI Angkatan 1992.

Kasus dugaan korupsi yang mulai menyeret pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan hukum. Tentu saja aparat penegak hukum harus bekerja dan setiap penyimpangan harus ditindak. Namun jika kita berhenti pada urusan penangkapan pelaku dan perhitungan kerugian negara, kita berisiko kehilangan kesempatan untuk memahami masalah yang lebih mendasar. Sebab pengalaman panjang pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua program besar yang mengelola anggaran dalam jumlah sangat besar pada akhirnya menghadapi persoalan yang sama: ketika desain kelembagaannya lemah, program yang lahir dari niat baik perlahan berubah menjadi arena perebutan rente.

Padahal MBG lahir dari salah satu gagasan paling mulia yang pernah dimiliki negara. Tidak ada bangsa yang dapat menjadi besar jika anak-anaknya tumbuh dalam keadaan kekurangan gizi. Tidak ada strategi pembangunan sumber daya manusia yang lebih mendasar daripada memastikan setiap anak memperoleh asupan yang cukup untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan mengembangkan seluruh potensinya. Karena itu, saya termasuk orang yang percaya bahwa tujuan besar MBG harus dijaga dan dipertahankan.

Justru karena saya percaya pada tujuan itulah saya merasa program ini perlu dievaluasi secara serius. Sebab ancaman terbesar bagi MBG bukanlah kritik dari luar, melainkan ketika program ini perlahan kehilangan ruh yang melahirkannya. Ketika perhatian kita hanya tertuju pada jumlah porsi yang dibagikan, besarnya anggaran yang terserap, atau banyaknya dapur yang dibangun, kita bisa lupa pada pertanyaan yang lebih penting: ekonomi siapa yang sebenarnya sedang dibangun melalui program ini?

Pertanyaan itu mengingatkan saya pada pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Dalam banyak tulisan dan kebijakannya, Sumitro selalu melihat pembangunan dari sudut yang berbeda. Ia tidak memulai dari negara, melainkan dari rakyat. Ia tidak memulai dari belanja pemerintah, melainkan dari kemampuan masyarakat untuk berproduksi. Bahkan ketika menulis disertasi terkenalnya tentang kredit rakyat pada masa depresi ekonomi, perhatian utamanya bukanlah bagaimana negara membagikan bantuan, melainkan bagaimana rakyat tetap dapat bekerja, menghasilkan, dan bertahan di tengah kesulitan.

Cara berpikir seperti itulah yang menurut saya perlu dibawa ke dalam evaluasi MBG. Sebab jika dilihat lebih dalam, MBG sebenarnya bukan sekadar program pemberian makanan. MBG adalah pasar. Bahkan mungkin salah satu pasar terbesar yang pernah diciptakan negara Indonesia. Setiap hari jutaan porsi makanan harus tersedia. Setiap hari harus ada beras, telur, ikan, ayam, sayuran, buah-buahan, susu, dan berbagai komponen gizi lainnya. Di balik setiap porsi makanan terdapat rantai produksi yang sangat panjang dan melibatkan jutaan orang.

Masalahnya adalah kita belum cukup serius bertanya kepada siapa pasar raksasa itu diberikan. Ketika negara menciptakan permintaan pangan dalam skala yang begitu besar, sesungguhnya negara sedang menentukan siapa yang akan memperoleh manfaat ekonomi dari perputaran uang tersebut. Jika yang menikmati peluang itu adalah petani lokal, nelayan kecil, peternak rakyat, koperasi desa, dan UMKM pangan di berbagai daerah, maka MBG akan menjadi instrumen transformasi ekonomi yang luar biasa. Tetapi jika sebagian besar manfaatnya justru terkonsentrasi pada rantai pasok yang panjang, kelompok pemasok besar, atau perantara yang semakin jauh dari rakyat, maka kita sedang menyia-nyiakan kesempatan bersejarah.

[Kementerian Kegelapan @kemgelapan]

Diego Forlan Golazo Uruguay v Netherlands 2010 World Cup

[Sepak Pojok @SepakPojok_ID]

Wonderkid ⚽️✨

[inilahcom @inilahdotcom]

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut menanggapi berbagai polemik terkait kebijakan sektor pertanian saat mengisi kuliah umum di Universitas Halu Oleo pada 6 Juni 2026.

Dalam forum tersebut, Amran menyinggung penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) untuk pembangunan kawasan persawahan serta bantuan traktor dari Kementerian Pertanian yang ditujukan untuk mendukung pengembangan sektor pangan.

Namun perhatian publik justru tertuju pada momen perdebatan antara seorang mahasiswa asal Papua dengan Mentan Amran. Dalam video yang beredar, mahasiswa tersebut menolak menyebut istilah "Merah Putih” dan “Indonesia”, yang kemudian memicu diskusi dan adu argumen di hadapan peserta kuliah umum.

Peristiwa itu pun ramai dibahas di media sosial. Banyak warganet menyoroti substansi perdebatan yang terjadi, sementara lainnya menyoroti isu kebangsaan dan pembangunan yang menjadi latar belakang diskusi tersebut.

[Harian Kompas @hariankompas]

Pembangunan kota baru lebih dari sekadar proyek pengembangan kawasan. Kebijakan ini mencerminkan cara pandang negara terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks itulah, rencana pemerintah membangun sepuluh kota baru patut diapresiasi. Apalagi, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh, kota-kota baru tersebut dirancang dengan konsep terintegrasi dan terkoneksi dengan kawasan industri.

Gagasan membangun kota baru sesungguhnya bukan barang baru dalam sejarah pembangunan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah menjadikan pembangunan kawasan perkotaan sebagai instrumen pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sejarah mencatat pembangunan Kebayoran Baru sebagai bagian dari inisiatif negara dalam membangun wajah urban Indonesia pascakolonial.

Model pembangunan yang dipimpin negara (government-led development) berlanjut pada dekade 1970-an melalui pembangunan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan strategis. Negara ketika itu hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai motor industrialisasi dan pembentukan pusat pertumbuhan baru.

Negara, Pasar, dan Ambisi Sepuluh Kota Baru
Baca di sini https://t.co/X2B3GAZtdn
Opini 8 Juni 2026
Ditulis oleh Adhamaski Pangeran
Peneliti GREAT Institute; Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta 2022-2025

#Opini #AdadiKompas

[Kr @karirfess]

Begini Loh Kalau Belain Suami, Elegan Sekali😌😌~

Baru-baru ini ramai perbincangan soal Pak Dino Patijalal yang disenggol oleh pihak si ono...🫣

Tak lama kemudian, sang istri mengunggah sebuah video yang menceritakan perjalanan hidup dan karir suaminya.

Bukan dengan emosi berlebihan atau saling sindir, tapi dengan cara yang sangat elegan. Video tersebut menampilkan perjalanan Pak Dino dari awal hingga sekarang, penuh perjuangan, dedikasi, dan prestasi. Narasinya tenang, sopan, nan elegan.

Video ini langsung menuai banyak pujian karena:
- Ini jadi sweet gesture dari sang istri
- Sebenarnya ini video CV Pak Dino yang biasa diputar sebelum memulai acara seminar. Karena kalau CV nya dibacakan, peserta akan ngantuk.
- Menunjukkan kekuatan seorang istri yang berdiri di belakang suaminya dengan penuh kelas.
- Membuktikan bahwa bela-membela bisa dilakukan dengan cara yang bermartabat.
- Memberi perspektif yang lebih lengkap tentang sosok Pak Dino, yang selama ini mungkin hanya dilihat dari satu sisi.

[archeerl @archeerl]

Gaboleh ada yg disamping pak prabowo ??
Semangat bgt jogetnya tuh

[Transfer News Live @DeadlineDayLive]

🚨 Brahim Díaz has become a key transfer target for both Juventus and AS Roma this summer after slipping down the pecking order at Real Madrid under José Mourinho.

The Moroccan midfielder has just 1 year remaining on his current contract, and negotiations over a new deal have hit a standstill.

Real Madrid are said to value the 26-year-old at between €45M and €50M. Juventus are considering a loan approach, while Arsenal continue to keep tabs on the situation, with a potential €40M offer under discussion.

(Source: @NicoSchira)

[kumparan @kumparan]

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan RUU Polri membuka peluang bagi kalangan sipil untuk menduduki jabatan strategis non-operasional di lingkungan Polri. Menurut Pigai, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari agenda reformasi kepolisian sekaligus memperkuat prinsip supremasi sipil, profesionalisme, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Ia menilai perubahan regulasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas keterlibatan tenaga profesional dari luar institusi kepolisian pada posisi-posisi yang tidak berkaitan langsung dengan tugas operasional penegakan hukum.

“Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di Kepolisian yang dapat diisi oleh kalangan sipil. Tentunya jabatan yang bisa diisi sipil seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia yang tidak terkait langsung dengan tugas utama kepolisian,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Pigai menjelaskan, jabatan yang dimaksud bukanlah posisi yang berkaitan dengan fungsi utama kepolisian seperti pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, maupun kegiatan operasional lainnya. Sebaliknya, peluang tersebut ditujukan untuk jabatan-jabatan pendukung yang berkaitan dengan manajemen organisasi dan tata kelola kelembagaan.

Beberapa bidang yang menurutnya dapat diisi kalangan sipil antara lain perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan internal, transformasi digital, pengelolaan keuangan, personalia, hingga tata kelola organisasi. Jabatan-jabatan tersebut disebut setara dengan posisi pimpinan tinggi madya atau eselon I.

📸: Dok. Antara.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | oneliner | R176 | E164
#bicarafaktalewatberita #kumparan

[Jeni_Ly again @Jelli_cent]

Pantesan..
Petugas imigrasi banyak yg kaya..

Bayangkan..
100jt/ Minggu
Jeleknya operator ya minimal 10jt/ Minggu lah ya 😏

96 rekening bank..dgn 35 pegawai Kementerian Imipas pd periode 2019-2025.
Dg dana sekitar 366.7M 🤔

Pemasyarakatan Silmy Karim (SK) dkk bermula dari aliran dana mencurigakan. Dalam laporan PPATK, dana itu ditaksir mencapai Rp366,7 miliar.

Bener2 pemerasan Kelas Kakap 😓

[Dimar @dimarsasongko98]

Eddy Hiariej diduga terima suap Rp8 miliar dari bos perusahaan tambang nikel ,saat masih jadi Wamenkumham.

KPK tetapkan tersangka Nov 2023.

Menang praperadilan Jan 2024 , bukan karena tidak bersalah, tapi karena KPK dinilai kurang alat bukti secara prosedur. Pokok perkaranya? Tidak pernah diadili.

Sprindik baru dijanjikan KPK April 2024. Sampai hari ini: tidak terbit.

Oktober 2024 , Prabowo angkat dia lagi jadi Wamenkum.

Kini dia yang merancang KUHAP ,undang-undang yang mengatur bagaimana negara boleh menangkap, menahan, dan mengadili rakyat.

Praperadilan hanya menggugurkan cacat prosedur, bukan membuktikan innocence.

Tapi cukup untuk dapat jabatan, dan cukup untuk nulis hukumnya rakyat.

Kalau rakyat biasa kena dugaan korupsi Rp8 miliar , tanya diri sendiri: apa yang akan terjadi?

Hukum ini adil untuk semua.

Tapi rupanya, tidak sama untuk semua.

Sumber :
https://t.co/QIsshlkIxb

https://t.co/F0J74TZAeK

https://t.co/32zJU1jSwP

https://t.co/2I6gK1sknF

https://t.co/UUsHZx22cY

https://t.co/r7HFIZXnjJ

[Catatan Dosen Hukum @dosenhukumnotes]

ada tokoh hukum di negara kita, yang masa jabatannya sangat singkat, tapi namanya harum senantiasa:

Baharuddin Lopa (27 hari)

beliau menjabat Jaksa Agung dari 6 Juni 2001-3 Juli 2001. Tapi, di masa sesingkat itu, beliau langsung membuka kembali kasus-kasus besar seperti BLBI, HTI, dan Bulog (perkara-perkara yang sebelumnya cenderung mandek).

beliau bahkan menegaskan, “Saya tidak boleh memilih-milih. Kasus yang belum selesai, diselesaikan.”

gebrakan itu tidak berjalan lama, karena beliau wafat bahkan belum genap sebulan menjabat. Namun dalam waktu singkat itu, arah penegakan hukum langsung terasa berubah.

selain itu, sisi personal beliau juga kuat. ia dikenal sangat ketat menjaga integritas sehari‑hari. Dalam beberapa kisah tentang dirinya:

beliau melarang istrinya pakai mobil dinas ke pasar, dan pernah menyuruh sedot kembali bensin mobil pribadinya yang diisikan orang lain karena takut gratifikasi.

beliau meninggal mewariskan keteladanan luar biasa, melebihi mereka yang lama menjabat, atau tiba-tiba menjabat. ✨

[#AyoMoveOn2024 @Fahrihamzah]

MBG DAN CITA-CITA PRABOWONOMICS.

Oleh: Fahri Hamzah
(Mantan Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2014-2019)

Dalam paham ekonomi liberal, memberi makan rakyat bukan urusan negara. Itu urusan pasar. Itu urusan individu. Tapi kita, yang lahir dan besar di Timur, mewarisi keyakinan yang berbeda, dan keyakinan itu sudah ada jauh sebelum kata “kebijakan publik” dikenal: bahwa sebuah bangsa sejatinya diukur bukan dari indeks yang dikutip di forum internasional, melainkan dari meja makan, dari apakah setiap anak, di setiap sudut kepulauan ini, duduk dengan perut yang tidak kosong dan masa depan yang tidak lapar.

Menariknya, tradisi ekonomi liberal pun, yang selama ini sering dikontraskan dengan keberpihakan negara, telah lama membuktikan bahwa investasi gizi anak adalah investasi ekonomi paling rasional yang bisa dilakukan sebuah negara. Tapi kita tidak perlu menunggu pembuktian ilmiah untuk mengetahui itu. Keyakinan itu sudah ada jauh sebelumnya, bahkan menjadi syarat dasar legitimasi kepemimpinan: dari Konfusius hingga Kautilya di India kuno, dari tradisi Islam hingga kearifan Nusantara, semuanya mengajarkan hal yang sama, bahwa pemimpin yang membiarkan rakyatnya lapar telah kehilangan haknya untuk berkuasa.

Inilah, saya percaya, yang ada dalam benak Prabowo Subianto ketika ia bermimpi tentang Makan Bergizi Gratis (MBG). Belakangan, kita membaca begitu banyak teori yang membenarkan keputusan ini: teori modal manusia (human capital), eksternalitas positif, poverty trap theory, teori keadilan distributif, dan seterusnya. Tetapi jauh sebelum teori-teori itu dikutip para akademisi, keyakinan itu sudah hidup dalam diri seorang prajurit yang tidak bisa tidur nyenyak membayangkan anak-anak bangsanya yang lapar.

Saya mengenal pikiran Prabowo ini bukan dari jarak jauh. Selain mendengar langsung, saya membacanya dalam Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa, dua buku yang ditulisnya jauh sebelum ia menjadi presiden, ketika banyak orang masih meragukan apakah ia sungguh-sungguh memikirkan masa depan generasi atau sekadar mengejar kekuasaan. Di halaman-halaman itu, saya menemukan seorang pemikir yang resah, yang tidak bisa berdamai dengan satu kenyataan: Indonesia adalah negeri yang kaya raya, namun jutaan warganya masih hidup dalam kemiskinan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Paradoks itulah yang menggerakkannya. Dan paradoks itu jugalah yang mendorong saya, sejak lama mengikuti perjalanan pemikiran Prabowo, untuk berdiri bersamanya, bukan karena kalkulasi politik semata, tetapi karena saya percaya cita-citanya adalah cita-cita yang benar.

Keputusan Presiden mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional pada 2 Juni 2026 perlu dibaca dengan hati yang jernih, bukan sebagai drama politik, bukan sebagai penghinaan atas kerja keras yang telah dilakukan, tetapi sebagai sesuatu yang jauh lebih bermakna: seorang pemimpin yang menolak membiarkan jarak antara cita-cita dan kenyataan terus melebar tanpa koreksi. Itu adalah tanda bahwa visi masih hidup, bahwa mimpi belum menyerah pada rutinitas birokrasi.

Prabowo adalah figur yang kompleks, seorang prajurit yang membaca sejarah ekonomi bangsanya dengan rasa sakit yang personal. Ia tumbuh di lingkungan intelektual dan bangsawan yang memikirkan bagaimana Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kita sering mendengar, dalam banyak kesempatan formal maupun tidak formal, apa yang paling ia sesali dari perjalanan panjang Indonesia sebagai bangsa merdeka. Jawabannya selalu singkat dan berat: “Kita sudah merdeka delapan puluh tahun lebih, tapi masih ada anak-anak kita yang tidur dengan lapar.” Dari rasa sakit itulah lahir apa yang kita kenal sebagai Prabowonomics, sebuah keyakinan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar teks konstitusi, melainkan janji moral bangsa kepada dirinya sendiri: bahwa kekayaan bumi ini harus mengalir kepada seluruh rakyat, bukan menggenang di tangan segelintir orang.