zhal

cuma ngumpulin potongan realita geopolitik, minus drama. Sedikit sinis, cukup jujur.

[zhal @afrizhallubis]

@dimarsasongko98 kayak lg nonton film trailer tanpa akses ke filmnya

Bisa klaim endingnya tanpa liat adegan-adegannya lol

[zhal @afrizhallubis]

@dimarsasongko98 tinggal bikin aturan sederhana:

"Lulusan IPDN otomatis jadi kepala daerah."

Selesai.

Tidak perlu Pilkada.

Tidak perlu kampanye.

Tidak perlu debat.

Dan tentu saja tidak perlu baliho yang jumlahnya lebih banyak daripada pohon.

😅

[zhal @afrizhallubis]

@kompascom Agak lucu juga kalo dipikir-pikir

Ribuan orang harus cari jalan alternatif untuk satu rombongan supaya bisa lewat tanpa hambatan

[zhal @afrizhallubis]

43 juta murid disebut ingin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilanjutkan.

Angka itu disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu'ti: dari sekitar 53 juta murid, 43 juta sudah menerima MBG dan menyatakan program tersebut perlu diteruskan karena dampaknya dianggap positif terhadap kehadiran, motivasi belajar, hingga prestasi akademik.

Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting:

Sejak kapan kebijakan publik ditentukan oleh survei kepuasan penerima manfaat?

Kalau logikanya seperti itu, maka hampir semua program yang memberi sesuatu secara gratis akan mendapat dukungan besar.

Siapa yang akan menolak makan gratis?

Anak sekolah tentu tidak.

Orang tua yang pengeluarannya berkurang juga tidak.

Masalahnya bukan pada apakah murid menyukai MBG.

Karena dalam sejarah kebijakan publik, popularitas dan efektivitas adalah dua hal yang sangat berbeda.

Banyak program populer yang akhirnya menjadi beban fiskal.

Banyak program yang disukai publik tetapi gagal menyelesaikan akar persoalan.

Dan sebaliknya, banyak kebijakan yang awalnya tidak populer justru menghasilkan dampak jangka panjang yang besar.

Yang menarik, argumen pemerintah sekarang bergeser.

Awalnya MBG dijual sebagai solusi gizi.

Lalu menjadi solusi pendidikan.

Sekarang ditambah lagi sebagai pendorong motivasi belajar dan prestasi akademik.

Semakin banyak manfaat yang diklaim, semakin besar pula beban pembuktiannya.

Karena korelasi bukan otomatis kausalitas.

Kalau nilai murid naik, apakah karena MBG?

Kalau absensi membaik, apakah karena MBG?

Kalau motivasi belajar meningkat, berapa persen kontribusinya dibanding kualitas guru, lingkungan keluarga, kurikulum, atau kondisi ekonomi rumah tangga?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan mengatakan "43 juta murid senang."

Tentu saja mereka senang.

Siapa yang tidak senang mendapat makanan gratis setiap hari?

[zhal @afrizhallubis]

Kurs rupiah goyang.

IHSG melemah.

Pasar mulai bertanya-tanya.

Siapa Menkeu berikutnya?

Dua nama muncul.

Chatib Basri.

Timothy Ronald.

Satu dikenal karena pengalaman panjang dan rekam jejaknya.

Satu lagi dikenal karena gagasan besar tentang ekonomi generasi muda.

Dua karakter berbeda.

Dua pendekatan berbeda.

Tapi ada satu pertanyaan yang lebih penting.

Apakah Indonesia sedang mencari Menteri Keuangan?

Atau sedang mencari orang yang tidak banyak membantah?

Karena jabatan Menkeu bukan sekadar mengurus angka.

Tugasnya menjaga negara dari keputusan yang terlalu mahal.

Kadang tugasnya bukan mengatakan "siap, Pak."

Kadang tugasnya justru mengatakan:

"Pak, kalau diteruskan, risikonya besar."

Dan kalimat seperti itu tidak selalu disukai.

Setiap kali rupiah melemah, nama-nama teknokrat kembali dibicarakan.

Setiap kali pasar gelisah, publik kembali mencari sosok yang dipercaya.

Tapi sejarah menunjukkan satu hal.

Nama yang paling sering disebut.

Belum tentu nama yang akhirnya dilantik.

Karena kompetensi sering dicari.

Tapi keberanian untuk berbeda pendapat sering kali lebih mahal.

[zhal @afrizhallubis]

Donald Trump kembali mengancam puluhan negara dengan tarif impor tambahan.

Indonesia masuk daftar.

Beberapa waktu lalu kita disuguhi foto-foto kunjungan luar negeri.

Bertemu pemimpin negara.
Bertemu investor.
Bertemu pejabat tinggi.

Rakyat diberi narasi bahwa Indonesia makin dihormati dunia.

Tapi ketika Amerika mulai menaikkan tarif untuk puluhan negara, termasuk Indonesia, pertanyaan yang muncul sederhana:

Apa hasil konkret dari semua hasil kunjungan luar negeri itu?

Kalau hubungan sedang baik,
kenapa ekspor Indonesia tetap terancam tarif tambahan?

Kalau lobi berjalan efektif,
kenapa pelaku usaha masih harus menghadapi ketidakpastian baru?

Trump tidak melihat foto bersama.

Trump tidak melihat seremoni.

Trump melihat kepentingan Amerika.

Dan ketika kepentingan Amerika dianggap terganggu, tarif tetap naik.

Yang dihitung bukan berapa kali pejabat kita terbang ke luar negeri.

Yang dihitung adalah seberapa kuat posisi tawar Indonesia di meja negosiasi.

Karena pada akhirnya, ukuran diplomasi bukan jumlah kunjungan.

Ukurannya adalah hasil.

Bukan berapa banyak tepuk tangan yang didapat.

Tapi berapa banyak kepentingan nasional yang berhasil diamankan.

[zhal @afrizhallubis]

IHSG menjadi salah satu indeks dengan performa terburuk di antara puluhan indeks utama dunia tahun ini.

IHSG kemarin anjlok 4,11%.

Hari ini lanjut merah.

Sempat menyentuh level 5.656.

Rupiah tembus Rp18.000 per dolar.

Itu bukan suara netizen.

Itu angka.

Itu pasar.

Itu uang yang benar-benar keluar.

Respons resminya?

"Saya yakin IHSG akan naik lagi karena fondasi ekonomi bagus."

Masalahnya, pasar tidak bergerak karena keyakinan.

Pasar bergerak karena kepercayaan.

Dan kepercayaan tidak dibangun dengan mengulang bahwa semuanya baik-baik saja ketika layar perdagangan sedang merah menyala.

[zhal @afrizhallubis]

Program MBG menelan anggaran ratusan triliun rupiah.

Pertanyaannya sederhana.

Kalau MBG dihentikan hari ini, uangnya mau ke mana?

Ke sekolah yang atapnya masih bocor?

Ke ruang kelas yang siswanya kepanasan karena tidak punya fasilitas layak?

Ke puskesmas yang kekurangan tenaga dan alat kesehatan?

Ke irigasi yang rusak sehingga petani gagal panen?

Ke jalan daerah yang puluhan tahun tidak diperbaiki?

Ke beasiswa untuk anak-anak yang nyaris putus sekolah?

Pilihan itu ada.

Karena setiap rupiah yang dipakai negara selalu punya biaya pengorbanan.

Saat ratusan triliun dipakai untuk satu program, ratusan triliun itu tidak bisa dipakai untuk program lain.

Pendukung MBG bilang ini investasi masa depan.

Kritiknya juga sah.

Apakah masa depan bangsa lebih terbantu oleh makan gratis setiap hari, atau oleh sekolah yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih kuat, dan lapangan kerja yang lebih banyak?

Itu pertanyaan yang belum pernah dijawab dengan tuntas.

Yang jelas, uang negara bukan uang ajaib.

Kalau dipakai di satu tempat, berarti tidak dipakai di tempat lain.

Dan rakyat berhak bertanya:

Dari semua kebutuhan Indonesia yang masih menumpuk, apakah MBG memang prioritas paling mendesak?

[zhal @afrizhallubis]

Dolar tembus Rp18.000.

Angka yang dulu dianggap alarm bahaya.

Sekarang jadi headline biasa.

Katanya ekonomi baik-baik saja.

Katanya fundamental kuat.

Katanya situasi terkendali.

Tapi coba lihat dari sisi yang berbeda.

Indonesia masih mengimpor banyak bahan baku.

Masih mengimpor mesin.

Masih mengimpor komponen industri.

Masih mengimpor pangan tertentu.

Kalau dolar naik, biaya impor ikut naik.

Kalau biaya impor naik, biaya produksi naik.

Kalau biaya produksi naik, harga barang ikut terdorong naik.

Sesederhana itu.

Pertanyaannya:

Kalau dolar sudah Rp18.000, siapa yang menanggung selisihnya?

Pemerintah?

Tidak.

Importir?

Tidak sepenuhnya.

Industri?

Tidak selamanya.

Pada akhirnya biaya itu mengalir ke satu tempat.

Kantong masyarakat.

Lewat harga barang.

Lewat tarif.

Lewat biaya hidup.

Lalu muncul pertanyaan lain.

Kalau dolar Rp18.000, kenapa tidak ada krisis moneter seperti 1998?

Karena kurs tinggi dan krisis moneter bukan hal yang sama.

Tahun 1998 bukan sekadar soal dolar mahal.

Bank-bank runtuh.

Utang valas meledak.

Cadangan devisa tertekan.

Kepercayaan pasar hilang.

Sistem keuangan terguncang.

Hari ini kondisinya berbeda.

Tapi berbeda bukan berarti tanpa masalah.

Tidak ada krisis bukan berarti tidak ada beban.

Tidak ada kepanikan bukan berarti tidak ada harga yang naik.

Dan rakyat tidak membayar tagihan ekonomi dengan istilah teknis.

Rakyat membayarnya di pasar.

Di warung.

Di tagihan listrik.

Di ongkos hidup yang terus bertambah.

[zhal @afrizhallubis]

Program Makan Bergizi Gratis dibuat untuk satu tujuan:

Anak Indonesia makan lebih baik.

Bukan beli televisi 75 inci.

Bukan beli puluhan ribu tablet.

Bukan beli puluhan ribu sepatu.

Apalagi beli 21.801 motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun.

Tapi itulah yang sekarang sedang diusut Kejaksaan Agung.

Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dua mantan wakil kepala, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Hari ini, Nanik Sudaryati Deyang menjabat sebagai Kepala BGN.

Sebelumnya beliau adalah Wakil Kepala BGN.

Sampai saat ini, berdasarkan informasi publik yang tersedia, beliau belum diumumkan sebagai tersangka.

Hmmm

[zhal @afrizhallubis]

Pagi-pagi, gedung negara digeruduk aparat. Orang-orang di dalam malah nggak bisa masuk kantor sendiri.

Di sisi lain, baru semalam kursi puncak diubah total, hari ini sudah ada penggeledahan. Urutannya terlalu rapat buat disebut kebetulan biasa.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia masuk ke kantor Badan Gizi Nasional, dan publik disuguhi satu pola lama: bongkar-bongkar selalu datang setelah bongkar jabatan.

Prabowo Subianto mengganti pucuk pimpinan, tapi pertanyaan yang lebih keras justru muncul: ini bersih-bersih, atau perang posisi di dalam mesin yang sama?

Di bawahnya ada pegawai yang cuma bisa berdiri di luar pagar, nunggu nasib urusan yang mereka bahkan tidak ikut mainkan.

[zhal @afrizhallubis]

Nanik S. Deyang kini menjadi Kepala BGN. Sebelumnya, ia dikenal sebagai bagian dari tim sukses Prabowo pada Pilpres 2019. Nama Nanik juga tercatat sebagai orang yang pertama kali menyampaikan informasi yang kemudian diketahui sebagai hoaks Ratna Sarumpaet kepada Prabowo.

Jika ketiga titik ini disambungkan, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah posisi strategis negara semakin ditentukan oleh kompetensi birokratis, atau oleh kedekatan politik dan loyalitas dalam perjuangan elektoral?

Cerita Ratna Sarumpaet menjadi bagian penting dalam konteks ini. Saat itu, informasi yang belum terverifikasi bergerak sangat cepat dari lingkaran pendukung menuju panggung politik nasional. Dampaknya bukan sekadar kesalahan komunikasi, tetapi juga kerusakan kredibilitas yang cukup besar bagi kubu yang mempercayainya.

Karena itu, pengangkatan Nanik sebagai Kepala BGN hampir pasti akan mengundang sorotan. Bukan hanya soal siapa yang ditunjuk, melainkan soal rekam jejak pengambilan keputusan dan kualitas penilaian informasi yang pernah terjadi di masa lalu.

Di sinilah konfliknya: pendukung pemerintah bisa melihat pengangkatan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap loyalitas dan kontribusi politik. Sementara para pengkritik akan memandangnya sebagai simbol bahwa kedekatan dengan kekuasaan masih lebih bernilai daripada akuntabilitas atas kesalahan yang pernah terjadi.

Pada akhirnya, perdebatan ini bukan tentang Nanik saja. Ini tentang standar apa yang sebenarnya digunakan negara dalam memilih orang untuk mengelola lembaga publik yang strategis.

[zhal @afrizhallubis]

Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo. Data yang dia pakai jelas: sejak dilantik, sekitar satu dari setiap enam hari masa jabatan dihabiskan di luar negeri.

Dia juga tidak sekadar mengkritik. Ada usulan konkret: manfaatkan video conference untuk pertemuan yang tidak harus tatap muka, gabungkan agenda dalam forum multilateral, dan delegasikan misi teknis ke Menlu agar biaya lebih efisien.

Respons yang datang dari DPR menarik.

Bukan membantah data Dino.

Bukan menunjukkan bahwa biaya perjalanan sebenarnya lebih rendah.

Bukan menjelaskan hasil konkret yang diperoleh dari frekuensi kunjungan tersebut.

Yang dipersoalkan justru hak Dino untuk mengkritik karena statusnya sebagai mantan pejabat.

Padahal kalau ada orang yang memahami bagaimana diplomasi dijalankan, berapa biaya kunjungan kenegaraan, dan kapan sebuah pertemuan benar-benar memerlukan kehadiran presiden, orang itu justru mantan diplomat dan mantan Wamenlu seperti Dino.

Ironisnya, pengalaman yang seharusnya menjadi sumber kredibilitas malah diperlakukan sebagai alasan untuk membatasi kritik.

Argumen bahwa mantan pejabat sebaiknya tidak mengkritik penerusnya juga terasa aneh.

Kalau kebijakan yang sekarang memang lebih efektif, perbandingan dengan masa lalu justru akan menguntungkan pemerintah yang sedang berkuasa.

Perbandingan hanya terasa mengganggu jika ada kekhawatiran hasilnya tidak sesuai harapan.

Pada akhirnya, yang dipertanyakan Dino bukan jumlah stempel paspor atau berapa kali presiden naik pesawat.

Yang dipertanyakan adalah efisiensi, biaya, dan hasil yang dibawa pulang.

Dan sampai sekarang, yang ramai diperdebatkan justru siapa yang boleh mengkritik.

Bukan substansi kritiknya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue mau rangkum semua yang sudah terjadi soal isu ini karena sudah berkembang jadi beberapa babak dan banyak yang belum tahu kronologi lengkapnya.

Babak satu kritik Dino Patti Djalal:

Dino Patti Djalal mantan Wakil Menteri Luar Negeri, mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat, Ketua Dewan Pembina Foreign Policy Community of Indonesia — secara terbuka mengkritik intensitas kunjungan luar negeri Prabowo.

Datanya spesifik:
sejak dilantik Prabowo menghabiskan sekitar satu dari setiap enam hari masa jabatannya di luar negeri.

Biaya setiap kunjungan presiden bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah mencakup tim pendahulu, penerbangan kepresidenan, pengamanan, akomodasi, dan logistik.

Saran Dino juga konkret:
gunakan video conference untuk pertemuan bilateral yang bisa dilakukan jarak jauh, manfaatkan forum multilateral untuk banyak pertemuan sekaligus, dan percayakan misi teknis kepada Menlu Sugiono yang biaya perjalanannya jauh lebih kecil karena rombongannya kecil.

Babak dua respons Habiburokhman dari DPR:

Ketua Komisi III DPR dari Gerindra langsung merespons. Dan responnya bukan membantah data.
Tapi menyerang hak Dino untuk mengkritik.

"Sebagai mantan Wamenlu juga kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo."

Argumen Habiburokhman: di negara-negara maju mantan pejabat membatasi diri mengkritik penerusnya. Dan kritik Dino dinilai tidak akurat serta terkesan serangan politik.

Tapi tidak satu pun data Dino yang dibantah dengan data tandingan.

Dan ini yang paling menarik soal kualifikasi Dino yang justru diabaikan:

Habiburokhman bilang kritik Dino
"tidak berbasis informasi yang akurat."

Tapi Dino adalah orang yang hidupnya dihabiskan untuk menjalankan diplomasi Indonesia.

Kalau dia tidak punya kualifikasi untuk menilai kebijakan luar negeri siapa yang punya?

Dan justru karena dia mantan Wamenlu dia tahu persis berapa biaya satu kunjungan presiden, bagaimana mekanisme pertemuan bilateral bisa dilakukan tanpa harus terbang, dan seberapa besar perbedaan biaya antara kunjungan presiden penuh dengan kunjungan menlu saja.

Pengalamannya bukan kelemahan dari kritiknya. Pengalamannya adalah sumber kredibilitas kritiknya.

Dan ini tentang argumen Trump yang paling tidak tepat:
Habiburokhman menggunakan Trump yang mengunjungi China sebagai pembenaran bahwa kepala negara harus proaktif keluar negeri.

Tapi Trump pergi ke China dengan satu agenda spesifik negosiasi perdagangan senilai ratusan miliar dolar dengan hasil terukur.

Bukan untuk tiga kunjungan ke satu negara dalam setahun yang pulangnya membawa instruksi bahasa baru tanpa roadmap.

Frekuensi bukan masalahnya.
Apa yang dibawa pulang itulah yang dipertanyakan.

Dan ini kalimat paling jujur yang mungkin tidak disadari Habiburokhman:

"Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membanding kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat."

Kalau kinerja yang sekarang lebih baik perbandingan itu justru menguntungkan pemerintah yang berjalan. Perbandingan hanya jadi masalah kalau hasilnya tidak menguntungkan pihak yang sedang berkuasa.

Jadi secara tidak langsung Habiburokhman sedang mengakui bahwa dia tidak mau ada perbandingan dilakukan.

Dino mengkritik dengan data dan saran konkret.
DPR merespons dengan mempersoalkan hak Dino untuk mengkritik bukan dengan membantah datanya.

Di demokrasi yang sehat kritik dari orang berkualifikasi tinggi disambut sebagai masukan berharga.
Bukan dibungkam dengan label "kurang etis."

Dan yang paling ironis:
orang yang paling tepat untuk menilai apakah kebijakan luar negeri presiden efisien atau tidak justru adalah mantan pejabat luar negeri.

Bukan anggota DPR Komisi III yang bidangnya adalah hukum dan keamanan.

Kalau cara merespons kritik adalah mempersoalkan siapa yang boleh bicara bukan apa yang dibicarakan maka yang sedang terjadi bukan debat kebijakan.

Itu adalah upaya menutup percakapan sebelum jawabannya harus diberikan.

[zhal @afrizhallubis]

Dino Patti Djalal sedang mengkritik diplomasi Indonesia.

Bukan soal perang.
Bukan soal konflik internasional.

Soal sesuatu yang terdengar sepele: surat kepercayaan duta besar.

Tapi dampaknya bisa lebih besar dari yang terlihat.

Seorang duta besar asing tidak bisa menjalankan mandat diplomatiknya secara penuh sebelum menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden RI.

Itulah aturan diplomasi.

Masalahnya, menurut berbagai laporan dan komentar diplomat senior, ada sekitar 17 duta besar negara sahabat yang sudah tiba di Jakarta tetapi masih menunggu giliran menyerahkan surat kepercayaan.

Sebagian disebut sudah menunggu 6–8 bulan.

Bayangkan.

Negara sahabat sudah memilih wakilnya.
Sudah mengirimnya ke Indonesia.
Sudah menyiapkan agenda kerja sama.

Tetapi status resminya masih tertahan karena proses protokoler belum selesai.

Dino Patti Djalal mempertanyakan situasi ini.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa menimbulkan kesan kurang baik bagi negara-negara yang telah mengirim perwakilan diplomatiknya ke Jakarta.

Karena dalam dunia diplomasi, simbol dan protokol bukan hal kecil.

Mereka adalah pesan.

Yang menarik, Indonesia biasanya berharap duta besar RI di luar negeri dapat segera diterima kepala negara setempat setelah tiba.

Namun di dalam negeri, sejumlah duta besar asing justru harus menunggu berbulan-bulan sebelum dapat menjalankan tugas resminya secara penuh.

Kontras inilah yang menjadi sorotan.

Sebagai perbandingan, pada 6 Mei 2025 Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar negara sahabat di Istana Merdeka.

Proses itu menandai dimulainya penugasan resmi mereka di Indonesia.

Pertanyaannya:

Jika penyerahan surat kepercayaan adalah gerbang resmi diplomasi, mengapa ada duta besar yang harus menunggu hingga berbulan-bulan untuk melewatinya?

Apakah ini sekadar urusan jadwal kenegaraan?

Atau ada masalah tata kelola diplomasi yang perlu dibenahi?

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi.

Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke 🇮🇩, apalagi Dubes 🇮🇩 di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita.

[zhal @afrizhallubis]

BRIN baru saja meminta maaf.

Bukan karena riset gagal.
Bukan karena inovasi mandek.

Tapi karena salah menggambar Garuda Pancasila.

Dalam poster resmi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, jumlah bulu Garuda tidak sesuai pakem negara.

Padahal jumlah bulu Garuda bukan hiasan.

17 bulu di tiap sayap.
8 bulu di ekor.
19 bulu di bawah perisai.
45 bulu di leher.

17-8-1945.

Tanggal kemerdekaan Indonesia.

Itu diajarkan sejak sekolah dasar.

Yang salah bukan akun anonim.
Bukan desain fanbase.
Bukan tugas anak magang sekolah.

Ini poster resmi lembaga negara.

Lembaga yang namanya ada kata "Riset" dan "Inovasi".

Lembaga yang diisi peneliti, akademisi, dan tenaga ahli.

Tapi simbol negara yang paling dasar justru lolos tanpa pemeriksaan.

Setelah ramai dikritik publik, BRIN meminta maaf.

Pertanyaannya sederhana.

Kalau detail sesederhana jumlah bulu Garuda saja bisa lolos,

seberapa ketat proses pemeriksaan untuk hal-hal yang lebih penting?

[zhal @afrizhallubis]

PSG akhirnya juara Liga Champions.

Yang kalah: halte bus, kaca toko, dan ketenangan warga Paris.

Ada kota yang merayakan kemenangan dengan kembang api.

Paris memilih mode DLC: chaos premium.

[zhal @afrizhallubis]

aneh aja sih.

kalau rakyat patungan beli sapi buat kurban:
ibadah.

kalau pejabat beli pake APBD:
tradisi.

kalau presiden bagi-bagi:
langsung harus dianggap mulia dan gak boleh dikritik?

orang tuh bukan marah sama sapinya.
kadang cuma capek lihat uang publik dipoles jadi pencitraan tahunan sambil harga kebutuhan naik pelan-pelan kayak setan nyicil.

[zhal @afrizhallubis]

@kumparan yang bikin capek di indonesia tuh kadang bukan kalahnya.

tapi alasan kalahnya selalu terasa kayak:
“iya sih masuk akal…”
tapi juga:
“hah? seriusan cuma gitu?”

[zhal @afrizhallubis]

@keluhkesahkonoh kasian banget tumbuh dengan pemahaman:

“kerja keras penting kok :)”

syarat dan ketentuan berlaku kalau lawanmu bukan titipan.

[zhal @afrizhallubis]

Negara akhirnya mulai nyolek pemain sawit gede.

Timeline:

- rakyat: “harga minyak naik lagi bang?”
- perusahaan: “itu dinamika pasar global.”
- negara: “kok devisanya ilang?”
- perusahaan: “lah kok dicek beneran”

Plot twist terbaik 2026 sejauh ini:
yang biasanya cuma marahin UMKM telat laporan,
sekarang mulai masuk lobby gedung yang karpetnya empuk banget.

Indonesia arc:
boss fight lawan final boss pajak.