haiii ak mw giveaway 2 welkin via codashop karena vesna c2r1 pulang <3
how to entry:
- like + rt
- komen apapun
- non moots boleh ikut (kalo mau moots jg boleh, baca carrd di bio dulu yah)
- KHUSUS WNI
- no akun GA hunter
end: 5 Oktober jam 19.00, good luck! <3
Di IGD rumah sakit, saya lihat seorang ibu menjerit histeris. Bayinya yang baru 9 bulan tak sadarkan diri, lalu dokter memanggil anak itu telah meninggal.
Suaminya datang, memeluk istrinya yang pingsan. Tangannya gemetar menelepon satu per satu, mencari pinjaman. Katanya, "Saya pinjam dulu, untuk tahlilan nanti malam."
Saya bilang, "Tidak usah tahlilan juga tidak apa-apa, Pak. Masih kecil, itu bukan kewajiban."
Jawabnya pelan: "Tak bisa, Mbak. Nanti saya dikucilkan masyarakat. Apa yang mau disuguhkan ke orang-orang yang melayat?"
Anaknya baru meninggal, istrinya baru pingsan tapi ia masih harus mikirin satu hal lagi standar sosial.
Tahlilan boleh, silakan. Tapi jangan diubah jadi kewajiban. Jangan sampai orang tidak mampu harus berutang hanya agar tidak digunjing.
Kalau tetangga datang bawa makanan, itu kepedulian. Kalau datang bawa tekanan, itu sudah kehilangan ruh bertetangga.
Jangan sampai orang yang baru kehilangan anak, masih harus membayar harga agar diterima lingkungannya.
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini โ digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
WARGA BLOK M, BAR RESTO JEPANG DIMANAPUN BERADA TOLONG PRINT OUT TEMPEL DIKASIR KALIAN..INI PEDOFIL ASLI ASAL JEPANG..YG MEMFILMKAN ANAK2 INDONESIA YANG DIA ABUSE DAN DIREKAM..SEBARKAN!!!!!!!!!
mohon bantuannya untuk di Share...๐
Berkaitan dengan adanya Bibit Siklon Tropis yakni:
1. Invest Siklon 91S di barat Lampung (dalam 24 jam mendatang berpotensi menguat) dan;
2. Invest Siklon 93S di selatan NTB.
kami mengharapkan masyarakat baik di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi Kebencanaan Hidrometeorologi; Banjir, Longsor, Angin Kencang, Gelombang Tinggi dan Petir untuk wilayah yang telah kami sebutkan diatas.
Penguatan Mitigasi Potensi Bencana diharapkan diterapkan oleh masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha.
Kondisi gangguan cuaca ini kami prakirakan terjadi setidaknya sampai akhir bulan Desember 2025.