Rabu, 10 Juni 2026. Satu hari. Dua pernyataan dari gubernur yang sama.
Pertamax baru naik hampir Rp4.000 per liter.
Pramono Anung keluar dengan solusi:
"Dengan kenaikan BBM ini, peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar."
Di hari yang sama, Pramono juga mengonfirmasi tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan segera disesuaikan ,dari Rp3.500 ke kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.
Tiga sampai empat kali lipat.
Jadi jalan keluarnya dari BBM mahal adalah naik Transjakarta. Dan Transjakartanya sendiri sedang akan naik tiga kali lipat.
Pertamax naik → pindah ke Transjakarta. Transjakarta naik → pindah ke mana?
Ini bukan soal salah satu kebijakan.
Ini soal pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Rupiah melemah → biaya impor naik → BBM naik → biaya hidup naik → subsidi tertekan → tarif transportasi umum naik.
Setiap domino jatuh ke rakyat.
Tarif Rp3.500 itu bertahan lebih dari 20 tahun , bukan karena pemerintah lupa menaikkan, tapi karena itu satu-satunya hal yang masih bisa dijangkau jutaan orang yang tiap hari menggantungkan mobilitas hidupnya pada angkutan umum.
Alasan pemerintah menaikkannya sekarang: subsidinya terlalu besar.
Pertanyaannya bukan apakah subsidi perlu diefisiensikan.
Pertanyaannya adalah: di negara yang APBN-nya 3.800 triliun, yang program prioritasnya saja terbukti bocor di mana-mana, kenapa yang pertama dipangkas selalu yang dipakai rakyat , bukan yang dinikmati kekuasaan?
Nanik S Deyang : Kepala BGN baru
Rekam jejaknya:
2018: Orang yang menyebarkan foto hoaks Ratna Sarumpaet di Facebook, menyebarkan kronologi "penganiayaan" fiktif via broadcast WhatsApp, dan membawa langsung Ratna menemui Prabowo untuk melaporkan kebohongan itu. Diperiksa polisi dua kali. Bersaksi di persidangan.
2019: Wakil Ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi.
September 2025: Nangis di depan kamera minta maaf soal ribuan anak keracunan MBG. Di saat yang sama, aktif menyerang balik pengkritik program di media sosial.
Juni 2026: Diangkat jadi Kepala BGN , lembaga yang ngurus makan puluhan juta anak Indonesia setiap hari.
Latar belakang gizi? Nol.
Keamanan pangan? Nol.
Yang ada: loyalitas politik sejak 2018.
Ini bukan soal kompetensi vs loyalitas lagi.
Ini soal siapa yang dipercaya ngurus makanan anak-anak lo , dan jawaban pemerintah adalah: orang yang ikut sebar hoaks 2018.
Pernah liat di thread. Berita internasional, kunjungan presiden RI yg maraton, multi negara.
Ada org luar komen dlm english. Intinya krg lbh dia blg:
"Percuma gencar promosiin investasi di negerimu. itu bos gojek yg konsepnya revolusioner, buka jutaan lap kerja, idenya ditiru bnyk negara, malah masuk pengadilan krn tuduhan berbau kriminalisasi,
pdhl dia asli bangsamu sndri.
Mana ada investor mau percaya naruh duit di negerimu dg kondisi hukum yg tdk pasti. Mending ke SG, MY, atau vietnam"
cc:alrogritm
RIP SUKOHARJO.
Dia minta yg jualan Mie Babi untuk jualan yg halal aja, Lah dia siapa atur2 bisnis orang? Pemilik warung uda dpt izin resmi dr pemerintah, artinya negata menjamin bsnis tersebut, ini gimana critanya, jangan sampai negara kalah sama Ormas.
RIP SUKOHARJO.
Dia minta yg jualan Mie Babi untuk jualan yg halal aja, Lah dia siapa atur2 bisnis orang? Pemilik warung uda dpt izin resmi dr pemerintah, artinya negata menjamin bsnis tersebut, ini gimana critanya, jangan sampai negara kalah sama Ormas.
Sok asik lu ampe mati w gak akan pernah ikhlas hasil kerja gue dan apapun itu dipajakin ya selama gak ada transparansi pajak dipake buat apa dan malah ni negara makin downgrade bener bener tukang palak doang
sok asik lu.
coretax nih ribet
mau lapor SPT tahunan aja susahnya setengah mampus. lu yang nerima duitnya.. lu juga yang nyuruh kita lapor.
tunkin paling gede, tapi kerja memble.
harusnya cukup unggah berkas sekali beres. ini ribet banget.
Kalo ngeliat bagaimana ZAKAT MAAL dibandingin PAJAK, makin menyadarkan betapa luar biasanya Islam.
Pajak mengambil uang rakyatnya dari penghasilan di atas batas tertentu (PTKP), nggak peduli seberapa banyak kebutuhan orang tersebut.
Zakat Maal mengambil uang rakyatnya dari harta (liquid) yang sudah mengendap SETAHUN (haul), dan harus melewati batas tertentu (nishab)! Dari perspektif sendiri, ini sistem yang luar biasa adil. Kenapa?
Secara logika, jika kekayaan sudah melewati batas tertentu, berarti orang tersebut sudah cukup aman seandainya sebagiannya harus diberikan ke orang lain. Ditambah lagi kekayaan tersebut sudah mengendap lewat dari setahun, artinya memang itu uang dingin yang tidak terpakai.
Bandingkan dengan pajak. Bisa saja ada orang dengan penghasilan sedikit di atas PTKP, tapi sebenernya dia butuh SEMUA uang tersebut utk hidup (apapun kebutuhannya). Pantaskah orang seperti ini diwajibkan membayar pajak?
Akhirul kata, hanya ingin berbagi hadits saja.
“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]