Di tengah penanganan darurat bencana di Bener Meriah, Aceh, sebuah momen haru terjadi ketika Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., hendak meninggalkan Bandara Rembele. Langkahnya terhenti saat melihat sepasang lansia yang lemah, sang bapak di kursi roda, sang istri dengan alat bantu jalan memohon dibawa ke Medan untuk mendapat perawatan.
Tanpa berpikir panjang, Kepala BNPB langsung memerintahkan evakuasi udara menggunakan pesawat Cessna Caravan. Ia memastikan keduanya dipantau selama penerbangan. Sesampainya di Kualanamu, dokter pendamping menggendong sang bapak berlari menuju Balai Kekarantinaan Kesehatan. Hasil pemeriksaan: sang bapak mengalami dehidrasi akibat diare akut, sementara istrinya mengalami nyeri sendi hebat.
Pada hari yang sama, dua pasien lain juga diterbangkan ke Banda Aceh untuk menangani kondisi medis serius; satu dengan riwayat tumor, satu lagi membutuhkan cuci darah rutin.
Inilah wujud nyata empati dan ketanggapan BNPB. Dengan armada udara yang selalu siaga, BNPB memastikan warga terdampak bencana tetap mendapatkan layanan medis lintas wilayah dengan cepat, aman, dan manusiawi. Karena setiap nyawa penting untuk diselamatkan.
Mereka berempat ini bodoh, semua orang bisa melihat fakta itu kecuali mereka sendiri. Mengapa mereka bisa menjadi anggota DPR? Tentu saja yang bodoh di DPR bukan hanya mereka. Ada banyak lagi. Dan orang-orang bodoh adalah kaum yang mengerikan.
Pertama, orang bodoh bisa menyakiti orang lain tanpa menyadari efek dari perbuatannya. Kedua, ketika berbuat salah, ia tidak tahu di mana kesalahannya dan tidak mampu memperbaiki diri sendiri karena kebodohannya. Ketiga, jika diberi saran yang baik, ia membantah. Keempat, ia mudah dikendalikan orang lain untuk membuat kerusakan.
Tentu saja orang-orang bodoh lebih mengerikan lagi efeknya ketika menjadi anggota DPR.
1. Anggota DPR yang bodoh bisa melukai rakyat lewat ucapan atau kebijakan tanpa merasa bersalah, dan tidak tahu bahwa yang ia lakukan salah.
2. Mereka tidak punya kapasitas untuk memperbaiki diri sendiri. Saat aturan yang dibuatnya gagal atau merugikan, mereka tidak mampu melihat di mana letak kelirunya. Dan karena tidak mampu mengoreksi diri sendiri, mereka terus mengulang kesalahan, seperti menaikkan tunjangan saat ekonomi rakyat terpuruk.
3. Mereka menolak nasihat yang baik. Kritik dari publik dianggap angin lalu atau malah dituding sebagai hasutan asing. Saran dari akademisi, aktivis, atau rakyat sendiri dipatahkan dengan pernyataan bodoh, karena mereka tidak sanggup mencerna suara rakyat.
4. Mereka mudah diperalat. Ini sangat berbahaya. Mereka hanya menjadi boneka kepentingan partai atau pengusaha. Tapi karena posisi mereka strategis, kebodohan mereka dipakai untuk meloloskan kebijakan yang merusak.
Jadi, kenapa orang-orang seperti ini bisa menjadi anggota DPR?
Itu jelas malapetaka. Mereka ada di sana bukan karena kebetulan. Bukan sekadar mereka beruntung menjadi anggota DPR, meskipun mereka bodoh. Yang terjadi adalah kebodohan yang dipelihara oleh sistem politik, dijadikan alat, dan kerusakannya ditanggung oleh rakyat.[]
*AS Laksana
https://t.co/MQrLhi4RqS
@asdp191@bluefulry Ini mana yg benar siy? Dirlantas Polda Banten bilang kalau sdh koordinasi dgn pihak pelabuhan melalui Ferizy yg otomatis menyaring ganjil genap. Ganjil genap tidak hanya di tol.
Amir Mansor rela terbang jauh-jauh dari Malaysia untuk menyaksikan Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta. Di sana, dia terkena razia narkoba, ditahan di kantor polisi selama hampir dua malam, dan mengaku diperas ratusan juta rupiah agar bisa bebas. https://t.co/Es5sL9Z2HZ
Polisi diduga peras WN Malaysia: Korban 45 orang, Barbuk Rp. 2,5 M
Divisi Propam Polri mengungkapkan ada 45 WNA asal Malaysia yang menjadi korban dugaan pemerasan oleh sejumlah polisi saat menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Para oknum tersebut mengeruk hasil dugaan pemerasan senilai Rp 2,5 M.
"Korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi secara scientific kami temukan sebanyak 45 orang," ujar Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim dalam keterangan persnya, (24/12/2024) malam.
"Ini perlu saya luruskan juga. Barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya 2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar," tambahnya.
Karim menjelaskan, angka tersebut diketahui dari pemeriksaan dan bukti digital transfer yang didapat. Menurutnya, jumlah korban dan uang hasil pemerasan masih bisa bertambah dengan berjalannya penyelidikan.
Polri, kata Karim, juga membuka posko pengaduan di Malaysia agar pihak korban yang merupakan WNA asal Malaysia mudah membuat laporan dan menyampaikan barang bukti kepada Polri.
"Kami juga membuka posko pengaduan di Malaysia," ujarnya.
Polri pada kasus ini sudah mengamankan 18 anggota polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Jaksel dan Polsek Kemayoran. Namun, Karim tidak menjelaskan identitas 18 polisi tersebut termasuk peran mereka masing- masing.
Dugaan pemerasan warga negara Malaysia oleh sejumlah anggota polisi sebelumnya mengemuka di media sosial.
Sejumlah warga negara Malaysia mengaku menjadi korban penangkapan oleh polisi selamaย DWPย 2024. ๐ธRap
#BeritaElshinta
Banjir pemimpin dan tentara yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan agamanya
Mereka Memilih Melawan daripada Menjilat
Mereka Memilih Bertempur Sampai Mati dari Pada Harus Tunduk Pada Penjajah
Video:
Pesanยฒ dari Pemimpin Yang Syahid
....๐คโค๏ธ
Selamat Berbahagia Syuhada