Betapa dermawannya pemerintah pusat kita! Menyedot 82% fiskal nasional dan memangkas ratusan triliun hak daerah, lalu bertingkah bak pahlawan dengan memberi "bantuan" 20 triliun. Ibarat merampok seisi rumah, lalu pamer kebaikan bersedekah sepotong roti sisa ke korbannya.
Prestasinya pun tak kalah epik. Elite Jakarta yang rajin korupsi kelas kakap (Bansos, BLBI) dan hobi mewariskan utang proyek ambisius seperti Whoosh, tapi masyarakat di Maluku hingga Papua yang disuruh ikut menanggung dosanya. Giliran daerah setor ratusan triliun dari kekayaan alamnya, mereka cuma dikasih kembalian receh bernama Dana Bagi Hasil.
Hebatnya lagi, para kepala daerah kita sangat "pemberani". Saat anggarannya disunat habis-habisan, mereka serentak bungkam. Entah karena takut dosa masa lalunya dibongkar pusat, sibuk sungkem ke pimpinan partai, atau sekadar jadi pengecut asalkan kursi jabatannya aman. Mengapa harus repot membela konstituen di daerah kalau tunduk pada Istana lebih menjamin karier?
Selamat datang di era Kolonialisme Rasa Baru (Colonial Developmentalism). Otonomi daerah dan Reformasi 1998 kini tinggal dongeng pengantar tidur. Semua nasib dan pembangunan didikte langsung dari Jakarta, karena tampaknya daerah memang hanya ditakdirkan sebagai sapi perah penurut.🤧
Ngga usah repot repot ganti Mentri Keuangan, pak.
Kalo bapak umumkan program MBG dan Kopdes dihentikan, mau mentrinya monyet juga itu IHSG pasti ijo pak 🙂
“Kamu dari TVRI harusnya enggak boleh bertanya seperti itu,” kata Teddy. “Siapa yang nyuruh kamu?”
Bagaimana Seskab Teddy mengatur arus informasi Istana dan mengancam wartawan plus petinggi media. Artikel lanjutan dari serial 'Dead Press Society", baca: https://t.co/arK81yQJNS
Indonesia resmi melampaui angka 21.000 "alumni" keracunan massal berkat program makan gratis.
Siapa sangka, mencetak rekor medis ternyata jauh lebih cepat daripada mencetak generasi cerdas.
Menutup ramadhan dengan mengulang kutipan Ali bin Abi Thalib yang dibacakan oleh Prof @zainalamochtar :
>Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal,
>Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan
>Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan
Guys Feri Amsari baru saja bilang sesuatu yang perlu lebih banyak orang Indonesia dengar soal Board of Peace.
Dan ini bukan soal perasaan pro Palestina atau pro Amerika.
Ini soal hukum yang sangat konkret.
Indonesia join Board of Peace tanpa persetujuan DPR.
Pasal 11 Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas. Presiden mau buat perjanjian soal perang, perdamaian, atau perjanjian internasional apapun harus minta persetujuan DPR dulu sebelum pergi.
Dan setelah pulang — harus diratifikasi DPR dalam bentuk undang-undang.
Dua-duanya tidak dilakukan.
DPR mengaku masih reses.
Sementara Presiden sudah tanda tangan.
Sudah komitmen kirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Dan belum ada penjelasan yang jelas soal apa manfaatnya bagi Indonesia.
Feri bilang ini bukan pertama kali.
Hari pertama kabinet dilantik saja Seskab Teddy dilantik tanpa berhenti dari TNI aktif.
Padahal undang-undang TNI tidak mencantumkan sekretaris kabinet sebagai jabatan sipil yang boleh diisi TNI aktif.
Hari pertama sudah langgar undang-undang.
Jadi ini bukan anomali.
Ini pola.
Dan soal 8.000 prajurit yang mau dikirim ini yang paling gw catat dari Feri.
Palestina sendiri sudah bilang jangan kirim pasukan. Tapi Indonesia tetap jalan. Untuk apa? Feri khawatir prajurit kita dijadikan pasukan darat tameng kepentingan Amerika dan Israel sementara perangnya sendiri sudah pakai drone dan teknologi. Yang kena duluan justru manusia di lapangan.
Dan biayanya pakai uang siapa? Nyawanya milik siapa?
Soal argumen ekonomi yang sering dipakai untuk membela keputusan join BOP bahwa kita bisa dapat tarif 0 persen dari Amerika Feri kasih konteks yang menarik.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah putuskan bahwa Trump tidak boleh tentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya tarif yang dijanjikan itu fondasinya sudah digugurkan pengadilan tertinggi Amerika. Dan Trump tetap jalan seenaknya.
Jadi kita berikan konstitusi kita untuk perjanjian dengan orang yang pengadilannya sendiri bilang dia tidak berwenang buat perjanjian itu.
Feri simpulkan dengan satu kalimat yang gw rasa paling jujur.
Ini adalah hari yang gelap untuk konstitusi bangsa ini.
Bukan karena Indonesia tidak boleh punya kepentingan ekonomi. Bukan karena bergaul dengan Amerika itu salah. Tapi karena ketika Presiden sendiri tidak patuh pada konstitusinya dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan cuma prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini yang menyangkut nyawa prajurit dan posisi Indonesia di dunia diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.
#Indonesia: Deeply concerned by horrific acid attack on Andrie Yunus, the Deputy External Affairs Coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (@KontraS). Those responsible for this cowardly act of violence must be held to account. HRDs must be protected in their vital work & able to raise without fear issues of public concern. - @volker_turk
seringkali, yang bikin saya bersabar setiap melihat kenyataan bahwa penguasa berbuat seenaknya dan kita gak berdaya atas ulah mereka, adalah keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan semua akan dapat ganjaran sesuai perbuatan.
@kompascom Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan gugatan perkara ini apapun hasilnya
Mohon dukungan & doa dari semuanya, demi Pendidikan kita. Panjang umur Pekerja Pendidikan 🙏
Seorang guru honorer bernama Reza Sudrajat menggugat Undang-undang APBN tahun 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK) gara-gara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya berimbas dipangkasnya anggaran pendidikan.
Baca selengkapnya: https://t.co/FMYBX2HPse.
~SN #MBG #GuruHonorer #MK #AnggaranDipangkas
“Mohan kan temenmu, kenapa sampe kau gas habis?”
Ini prtanyaan temen2 mohan.
Aku sudah sempat menekan berkali2 via telepon ke mohan untuk segera berbicara jujur.
Mengakui dan tanggung jawab.
Tapi di saat bersamaan, ada temen2 mohan lain yg membujuk dia untuk menyangkal.
-1-