Kecewa banget sama Pandemic Talks, awalnya platform berbagi informasi masyarakat soal Covid-19 saat pemerintah abai, sekarang malah jadi corong lainnya 🥲
Tiga pertanyaan untuk Mendikti soal LPDP digembleng TNI:
1. Sejak kapan warga sipil yang lolos IELTS, esai, dan wawancara LPDP dianggap kurang disiplin?
Mereka bahkan menghitung sendiri pajaknya tiap tahun di SPT, sesuatu yang (mungkin) prajurit tidak diwajibkan lakukan dengan kerumitan yang sama.
2. Sejak kapan warga yang pajaknya dikorupsi bertahun-tahun tapi tetap bayar PPN setiap belanja dianggap kurang berkebangsaan?
3. Kalau tujuannya supaya awardee balik ke Indonesia, kenapa solusinya pelatihan baris-berbaris dan bukan perbaikan ekosistem riset, gaji dosen, dan kepastian karier akademik di dalam negeri?
Yang bikin doktor enggan pulang itu bukan kurang nasionalisme. Tapi karena kurang lab, kurang dana riset, dan kurang penghargaan.
Kalau pemerintah serius ingin awardee pulang dan berkontribusi, cobah perbaiki ekosistem akademik dalam negeri.
Itu jauh lebih sulit, dan jauh lebih dibutuhkan.
Menurut saya, mengirim calon master dan doktor ke barak untuk diajari “kebangsaan” itu membalik logika.
Yang lazim di banyak negara: kadet militer yang dikirim ke kampus, bukan sebaliknya.
Jangan remehkan warga sipil yang duitnya bocor terus tapi masih setia bayar pajak.
Lagian, tokoh-tokoh kebangsaan terbesar republik ini sebagian besar sipil. Hatta, Sjahrir, Sukarno muda, Kartini, Tan Malaka, Agus Salim.
Tidak satu pun dari mereka yang nasionalismenya dibentuk di barak.
Mereka jadi nasionalis karena membaca, berdebat, hidup di pengasingan, dan berhadapan dengan ketidakadilan kolonial.
Bukan karena baris-berbaris.
😬
Saya sih nggak terlalu kaget soal isu sensitif istana yang lagi beredar. Yang justru bikin saya kaget adalah fakta bahwa ternyata Komdigi bisa secanggih itu.
Bisa gerak cepat. Bisa responsif. Bisa menekan platform besar. Bisa bikin akses media sekelas YouTube/Google ikut kena tindakan (walaupun masih bisa diakses lewat VPN h3h3). Bisa bikin pernyataan resmi (padahal target subyek pembahasan di video bukan Komdigi, tapi Komdigi rela nyebokin).
Bahkan bisa sigap ambil langkah hukum dan bisa bypass aturan MK soal pedoman UU ITE yang nggak bisa digugat oleh badan/instansi.
Berarti kemampuan teknisnya ada.
Dan kalau kemampuan itu memang ada, harusnya ruang digital kita bisa jauh lebih bersih dari sekarang.
Harusnya iklan penipuan nggak semudah itu lewat. Harusnya nomor pribadi masyarakat nggak seenaknya dipakai SMS promosi.
Harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman, j*dol, investasi bodong, sampai lowongan kerja palsu. Harusnya platform-platform digital yang merugikan masyarakat juga bisa ditindak dengan kecepatan yang sama.
Karena ternyata masalahnya bukan karena negara ini nggak punya alat. Alatnya ada. Jalurnya ada. Kapasitasnya ada.
Cuma selama ini kita terlalu sering melihat teknologi negara bekerja cepat ketika yang terganggu adalah kekuasaan, bukan ketika yang dirugikan adalah masyarakat.
Karena ternyata tombolnya memang ada.
Cuma rakyat sering kebagian tulisan:
“mohon menunggu”.
Tapi yaa kita sama-sama paham lah ya, kenapa isu-isu krusial yang lain terkesan sulit diberantas.
Sekelas warung remang-remang saja mesti "koordinasi" dulu biar bisnisnya tetap jalan.
Paham kan ya..
cc:cakraadinegara
Bayangkan saja, uang segitu habis dlm 12 hari untuk MBG--mungkin termasuk dipakai beli motor dan kaos kaki untuk SPPG. Dan kalau semua uangnya dipakai impor mobil koperasi merah putih uang segitu jg hanya bisa beli separuhnya. Entah dari mana uang itu disita, tapi yang juga lebih penting, bagaimana menggunakan uang itu? Apalagi sebagian anggaran negara ditopang utang yang mesti dibayar anak-cucu, selain dari pajak kita-kita juga.
After a certain age, your parents slowly become your children. They ask simple questions, repeat stories, and depend on your patience the way you once depended on theirs. Very few understand this role reversal.What looks like innocence or inconvenience is really time coming full circle. Don't correct them harshly. Don't rush them. Care for them the way they once protected you. This is not a burden. It is repayment.
Ingat ya MBG dalam satuan Mbappe itu kurang lebih 2 hari. MBG 1,7T sehari, harga pasar Mbappe €180juta (Rp 3,12 T).
Dalam 2 hari MBG, kita bisa membeli 1 Mbappe. Masih ada kembalian 280M.
Kalau dihitung sampai 5 April ada 416 hari efektif. Berarti Indonesia udah punya 226 Mbappe. Kembali 660M.
kalian sadar ga sih!??
Indonesia ini negara "religius" tapi cuma tau ibadah ke Tuhan doang. dosa ke sesama manusia? ga kepikiran.
ada yang sholatnya ga pernah telat, tapi urusan ngomongin orang dia yang paling rajin.
ada yang keliatan alim, tapi urusan cari duit paling dzolim.
ada yang ceramah soal dosa tiap hari, tapi bikin orang nangis juga tiap hari.
ibadahnya buat Tuhan, tapi kelakuannya bikin sesama manusia kapok.
BREAKING: Seorang siswa SMK di Kudus bernama Muhammad Rafif Arsya Maulidi menulis surat terbuka kepada Presiden Prabowo, menolak jatah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dirinya dan meminta anggaran tersebut (sekitar Rp6,75 juta untuk 1,5 tahun) dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru-guru yang kesejahteraannya masih memprihatinkan.
Ia berargumen bahwa guru jauh lebih berperan membentuk generasi muda daripada program makan gratis, dan suratnya yang diunggah di Instagram menjadi viral.
Japanese actor Hiroyuki Sanada spoke about the contradictions of human nature:
“Some people dream of having a swimming pool at home, while those who have one hardly ever use it. Those who have lost a loved one feel a profound sense of loss, while others often complain about their living relatives. Those without a partner long for one, while those who have one often don't appreciate it. The hungry would give anything for a meal, while the satiated complain about the taste of their food. Those without a car dream of owning one, while those who have a car are always looking for a better one.”
The key to happiness is gratitude: truly seeing and appreciating what we already have, and understanding that somewhere, someone would give anything for what we take for granted.
Kurang tepat. Di @DKIJakarta ada 446 lapangan padel. Ini jg indikasi bhw Jakarta tdk pernah kekurangan lahan utk membangun hunian. Hny skill issues aja yg bikin jd kek skrg.
Jika 1 lapangan padel membutuhkan sekitar 600 m2 (dgn fasilitas), maka setara dgn 40 unit flat 40-60m2.
Orang Indo kalau kehilangan motor itu akan langsung sedih dan terpukul, karena kita tau kalau lapor polisi pun percuma. Motornya ga bakal dicariin
Di sini semua serba sendiri. Cr uang sendiri dan cr maling sendiri. Negara tinggal nagih pajak, itupun kita jg yg hrs laporan.
Dear HR,
kalo dapet lamaran dari Milenial kelahiran 1981-1996 untuk entry level itu tolong dihargain itu apply bukan lagi untuk ngejer passion atau pengalaman tapi bertahan hidup :((