@scctttxh ga sebatas itu aja bang, dekom ini punya kewenangan untuk menyetujui beberapa tindakan direksi yang emang nilai transaksinya udah masuk ke treshold dekom
work! Selama ngelamar kerja, blm prnh dpt email penolakan sehangat ini :(, bacany nangis bukan krn ditolak tpi krn kata2 hangat di akhir bikin diri sendiri g insecure, merasa disemangati, & dihargain.
Thnk u ya pak 🫰🏻
manifest omongan adalah doa:
- pulang teng go
- kerja di tempat yang tepat
- gaji 15jt ++
- karir jelas
- kerja sesuai job/role
- lingkungan positif ga toxic
- perusahaan gak pelit/dzolim
- hak karyawan dipenuhi
- senin-jumat
- tanggal merah libur
- bisa beli apapun tanpa liat harga atau diskon
- bisa wfh/remote
cc:threadvaneshaaurelya
patut diakui, editor Bloomberg KEREN banget ngett ngett !!!!!
visualisasi perbandingan GDP beberapa negara di S.E.A tahun 2025 pake motif kain batik gini
ada juga visualisasi Pelemahan Nilai Rupiah juga pake pewayangan gini; ini kreatif banget.
Bloomberg tahu bagaimana bercerita tapi pendengar/audiensnya adalah masyarakat Global dengan identitas Universal.
Bahkan ketika berbicara tentang PILIHAN TAK SEHAT, dia menganalogikan ini semua dengan GORENGAN yang terlihat nikmat namun sesungguhnya unhealthy.
🙂
Once seen as the darling of Southeast Asia, government policies under President Prabowo Subianto appear to be slowing Indonesia’s economic rise https://t.co/QDqdy9ovll
Poin hukumnya sudah tepat.
Izin tambahkan:
Ada 3 masalah berlapis kalau benar "biaya kenegaraan ditanggung pribadi":
1/ PELANGGARAN PRINSIP APBN
Pasal 3 (5) UU 17/2003 + Pasal 3 (4) UU 1/2004 → semua pengeluaran kenegaraan WAJIB masuk APBN. Tidak ada pengecualian untuk "niat baik".
2/ TIDAK BISA DIAUDIT
BPK hanya mengaudit keuangan negara. Kalau dibayar uang pribadi, transaksi itu tidak masuk lingkup audit. Ini justru membuka lubang akuntabilitas, bukan menutupnya.
3/ POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN
Dari mana uang pribadi itu? Siapa yang tahu nilainya? Ini bisa masuk kategori yang perlu diperiksa KPK jika ada pihak ketiga yang terlibat.
Seskab harus jawab dengan mekanisme hukum bukan pernyataan di depan kamera.