@NadiohMavyoh Gak juga sih, yg plenger emng lebih gmpng keliatan. Tapi jaman gw kecil series islami apalagi yg ceritain kisah" nabi kualitasnya pada bagus kok. Syamil Dodo juga salah satu yg harusnya dijadiin panutan karna ramah anak tapi gak ngebodohin penonton
Sedikit advice untuk tim kabinet dan pejabat:
Tolong jika lain kali ketika ada video kritik yg viral, jangan buru2 direspons.
Bedah per menit, respons dengan data.
Hindari bahasan personal.
Menggeser kritikan ke arah personal, itu menghilangkan inti dari video balasan.
Setelah denger penjelasan dari Bang Feri Amsari, jadi curiga ..
Jangan² pendukung wowo yg suka teriak² 'didanai soros', malah mereka yg sebenernya didanai soros 😆🤣
Pengumuman:
Situs web Proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia, akan diblokir oleh Kemkomdigi dalam waktu 7 hari kerja jika tidak mendaftar sebagai PSE lingkup privat di Indonesia.
Sebelumnya kami sudah membuat pos mengenai PSE yang dapat dilihat di bawah pos ini.
Berikut video analisa sy re ledakan konflik Timur Tengah, dimana sy juga jelaskan mengapa ide agar Pres Prabowo terbang ke Teheran utk jadi mediator konflik AS-Israel-Iran adalah gagasan yg TIDAK realistis. Sy juga himbau agar Pemerintah 🇮🇩 menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian kita ke Gaza. Silahkan dibahas, komentari, bantu sebarkan & boleh dikutip media.
Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yg dibuat2 membuat gw semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain.
Saya sudah berusaha memajukan industri game Indonesia selama 17 tahun, tapi sepertinya harapan saya sudah pupus. I’ve tried my best.
If someone wants to claim “Muhammad ﷺ was worse than Epstein,” the only way that works is if moral excellence is suddenly a crime.
So here’s the list & brace yourself, of how the Prophet Muhammad ﷺ was “far worse”:
1. He abolished exploitation instead of building an island for it
Epstein trafficked the vulnerable for pleasure.
Muhammad ﷺ ended female infanticide, protected orphans, and made caring for the vulnerable an act of worship.
Truly monstrous behavior.
2. He married to protect, not to prey
Epstein targeted minors in secret, using power and money.
Muhammad ﷺ married widows, divorcees, and older women in a society where that lowered status, often to provide protection and dignity, not indulgence.
How dare he use marriage for responsibility instead of abuse.
3. He preached accountability instead of immunity
Epstein relied on wealth, influence, and silence to escape justice.
Muhammad ﷺ said:
“If my own daughter Fatimah were to steal, I would apply the law to her.”
Equal justice under the law…absolutely terrifying.
4. He empowered women instead of exploiting them
Epstein treated women as disposable objects.
Muhammad ﷺ gave women inheritance rights, consent in marriage, the right to education, and legal personhood…over 1,400 years ago.
Clearly a danger to predators everywhere.
5. He lived simply instead of indulging endlessly
Epstein lived in obscene luxury funded by corruption.
Muhammad ﷺ slept on a straw mat, mended his own clothes, and often went hungry by choice; despite having followers who would’ve given him anything.
What kind of man rejects excess when he could have it?
6. He taught mercy, even to enemies
Epstein destroyed lives and felt no remorse.
Muhammad ﷺ forgave people who tortured him, exiled him, and killed his companions,saying, “Go, you are free.”
Disgusting levels of compassion.
7. He transformed society instead of poisoning it
Epstein left behind trauma, victims, and scandal.
Muhammad ﷺ left behind a civilization, a moral framework, and over a billion people who still try, imperfectly, to live by principles of justice, charity, humility, and God-consciousness.
Yeah… absolutely “worse.”
The uncomfortable truth for critics:
You don’t compare Epstein to Muhammad ﷺ because they’re similar.
You do it because the contrast is unbearable.
One represents unchecked desire and moral rot.
The other represents restraint, responsibility, and submission to God.
I beg to differ.
China’s rise come from 50 yrs of state led industrial policy, not extreme working hours. Since the late 70s, the state drove massive investment into manufacturing, infrastructure, energy, ports, logistics, backed by state bank credit, export focused strategy, technology transfer, etc etc. Growth came from higher productivity, scale n capital intensity.
China also repeatedly intervened to prevent elite capture aka oligarchs (remember jack ma?). Thru anti corruption campaigns n crackdowns on overly powerful billionaires, the state reassert control over capital when it threatened social stability or country long term goals.
996 appeared much later in private tech firms, popularize by Jack Ma of Alibaba n Richard Liu of JDcom. It was never a growth engine. In fact, China govt eventually stepped in via Supreme Court, declared excessive overtime illegal n forced firms to roll it back. That alone shows 996 was seen as a problem to be corrected, NOT a development strategy.
Source:
1/ China 40 year of econ transformation https://t.co/HzLyiS6Cpa
2/ 996 ruled Illegal in China https://t.co/3q64DXZZgt
3/ Chinese workers created a movement called https://t.co/hAfxNXWNIb to fight the toxic culture: https://t.co/PNsxNEh7a2
Prabowo: "Orang-orang pintar yang bisa bicara bicara bicara, ngejek-ngejek, mencari kesalahan terus mencari kesalahan.
Tidak bisa membuat jembatan,
tidak bisa menciptakan lapangan kerja,
tidak bisa menjamin beras ada,
tidak bisa menjamin Elpiji ada,
tidak bisa menjamin BBM ada,
tidak bisa menjamin apa-apa."
Donasi Menteri: Kedermawanan atau Penyimpangan Tata Kelola Negara?
Penggalangan dana Rp75,85 miliar dalam satu jam oleh Menteri Pertanian mungkin terlihat sebagai aksi kemanusiaan yang spektakuler/heroik. Tetapi ketika donasi publik dihimpun melalui rekening “Kementan Peduli” dan dipimpin langsung seorang pejabat aktif, kita harus berhenti bertepuk tangan dan mulai bertanya: sejak kapan kementerian diberi mandat menggalang dana publik? Undang-Undang 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Permensos 8/2021 dengan jelas mensyaratkan izin resmi, mekanisme pelaporan, serta penyelenggara yang berbadan hukum seperti ormas atau lembaga kemanusiaan. Kementerian bukan salah satunya. Tidak adanya informasi bahwa Kementan mengantongi izin PUB atau menggunakan skema resmi seperti Pooling Fund Bencana membuat aksi ini rawan dianggap berjalan di luar koridor hukum yang dibuat negara sendiri.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Transparansi yang seharusnya menjadi fondasi setiap pengelolaan dana publik justru absen: hingga kini daftar donatur dan rinciannya belum dipublikasikan, sehingga publik tidak dapat memverifikasi siapa yang menyumbang dan berapa besarannya. Rekening yang digunakan berada di bawah kementerian, bukan rekening lembaga sosial independen atau yayasan kemanusiaan yang lazim diaudit secara rutin. Ketertutupan ini bukan sekadar “kurang ideal”, tapi menciptakan ruang spekulasi, karena tanpa data, publik mustahil dapat memastikan bahwa penggalangan dana tersebut bebas dari potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan. Jika penggalangan dana dilakukan secara sah, transparansi semacam ini seharusnya menjadi kewajiban dasar, bukan aspek yang diabaikan.
Ironinya semakin mencolok jika kita melihat APBN 2025. Pemerintah memangkas anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 43%, sekaligus mengurangi alokasi pendidikan dan program strategis non-MBG. Negara sengaja melemahkan garda depan penanggulangan bencana, lalu pejabatnya tampil sebagai penyelamat dengan mengumpulkan donasi swasta. Ini bukan solidaritas; ini akibat dari prioritas fiskal yang keliru. Rakyat dipaksa menanggung dua beban: membayar pajak untuk negara yang lalai membiayai fungsi dasarnya, lalu menyumbang lagi untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh kebijakan itu sendiri.
Karena itu, aksi donasi seorang menteri bukan hanya persoalan etika pribadi, namun ini adalah gejala penyakit sistemik dalam tata kelola negara. Kita tidak sedang melihat negara yang kuat dan responsif, tetapi negara yang makin nyaman melanggar aturan buatannya sendiri ketika merasa terdesak. Bantuan yang sampai ke korban pantas dihargai, tetapi caranya tidak boleh dibiarkan menjadi preseden. Jika pejabat publik bisa menggalang dana puluhan miliar tanpa izin PUB, tanpa audit independen, dan tanpa koridor transparansi, maka batas antara kekuasaan dan uang menjadi kabur. Dan ketika batas itu kabur, negara sedang membuka pintu bagi masalah yang jauh lebih besar daripada banjir yang sedang ditangani.
ACEH
Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.
Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.
Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.
Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.
Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.
Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.
Saya yg bodoh tidak berpendidikan jadi dong dan mengerti setelah dapat share dr kawan : hitungan Alumni ITB jur matematik menganalisa kenapa terjadi banjir di Sumatra..👇