Dapur SPPG MBG yang ditutup tetap dikasi insentif 6 juta perhari. Padahal dapur itu ditutup krn ada pelanggaran. Melanggar kok malah dikasi duit. Ini sama saja Pemerintah membayar pelanggaran. GEBLEK‼️
Ada masalah apa Pak Prabowo dgn Yaman? Ini negara Sahabat loh Pak. Gak pernah ada masalah dgn kita.
Ada ribuan pelajar Indonesia di Yaman saat ini. Jangan merendahkan.
Apa Pak Prabowo tidak ingat pernah "kabur" ke Yordania pasca-98? Yaman dan Yordania sama-sama negara Arab.
Karena buzzer Kepala BGN digerakkan utk membenarkan bhw pembelian motor tersebut bisa dikontrak 2025 dan baru diserahkan bulan Maret/April 2026, maka saya jelaskan mekanisme pengelolaan dana APBN sbb :
1) Seluruh pemasukan dan pengeluaran APBN tahun berjalan (2025) harus ditutup 31 Desember 2025 jam 24.00
2) Program yg boleh dibayar adalah program yg pekerjaannya sdh selesai dan diserahkan ke pemerintah - utk pemeliharaan diberikan garansi.
3) jika ada program yg belum selesai tapi mau diadakan atau dilanjutkan pada tahun berikutnya maka dimasukkan ke APBN tahun berikut (2026) - dikenal dg proyek tahun jamak.
Dengan uraian tsb dan sesuai dengan penjelasan Kepala BGN bhw pembelian motor untuk SPPG adalah anggaran tahun 2025 tapi baru diserahkan bln Maret/April 2026, maka terjadi pelanggaran berupa :
1) mengeluarkan uang utk membayar padahal barangnya blm diserahkan.
2) jika ada perjanjian penyerahan lewat tgl 31 Desember maka harusnya masuk tahun anggaran 2026
3) jika motor tsb dibayar pake anggaran 2025 tapi diserahkan Maret/April 2026 artinya uang pembelian motor tsb sudah dikeluarkan dari APBN yg mungkin “dititipkan” di rekening lain atau langsung ke rekening supplier - ini jelas salah pelanggaran.
3) Jika sesuai dg penjelasan Menkeu bhw pembelian motor tsb pernah ditolak tapi tetap jalan - artinya ada permainan antara staf Kemenkeu dg BGN.
BPK dan BPKP haru lakukan audit.
Semoga publik dan para buzzer BGN jadi yg paham
SKANDAL PIRING & SENDOK MBG RP4 TRILIUN
Tidak usah dengarkan pejabat "Pokoknya Ada" itu. Tidak ada inflasi pengamat, yang ada surplus pejabat. Setiap warga negara berhak mengamati penyelenggara negara. Mau apa kek ijazahnya! Situ saja yang keahliannya merayap di tanah seperti laba-laba dan mengukur suhu kolam renang bisa masuk kabinet.
Setelah pengadaan motor listrik Emmo Rp2,4 triliun, kita lanjut menguliti "kegilaan" di Badan Gizi Nasional (BGN).
Tahun 2025, laman SiRUP LKPP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mencatat alokasi terbesar: Rp4,19 triliun untuk pengadaan alat makan bagi SPPG di Provinsi DI Yogyakarta. Total anggaran MBG/BGN 2025 adalah Rp71 triliun. Berarti, 6% habis hanya untuk alat makan di Yogyakarta (di luar paket pengadaan 17 juta sendok bebek senilai Rp102 miliar yang dilakukan terpisah).
Rincian paket: volume 15 SPPG. Produk Dalam Negeri (PDN). Usaha Kecil. Metode E-Purchasing. Pengumuman paket 10 April 2025. Pemilihan vendor Mei 2025. Pelaksanaan kontrak Mei–Juni 2025—duit Rp4 triliun lebih hanya untuk dua bulan!
Coba dipikir: pengadaan alat makan di 15 dapur bisa setara membangun stadion JIS atau tiga jembatan besar di Papua.
Rp4,19 triliun untuk 15 dapur artinya alat makan satu dapur Rp279 miliar, padahal biaya bangun satu dapur saja taruhlah cuma Rp1 miliar–Rp3 miliar. Masak piring, sendok, dkk., 100 kali lebih mahal dari biaya bangun?
Jika satu set alat makan premium harganya Rp100 ribu, maka Yogyakarta akan mempunyai 41,9 juta set, sementara populasi Yogyakarta 3,7 juta jiwa. Artinya, setiap satu orang Yogyakarta punya 11 set alat makan premium baru.
Kalau dikasih ke 15 SPPG, maka setiap SPPG dapat 2,7 juta set alat makan premium. Mau ditaruh di mana piring-sendok sebanyak itu? Hambalang?
Untuk mendistribusikan 41,9 juta set piring dalam 2 bulan, dibutuhkan setidaknya 1.400 perjalanan truk kontainer 40 kaki. Masuk akal tidak?
Pengadaan Rp4,19 triliun untuk usaha kecil? Itu melanggar Perpres Pengadaan yang mensyaratkan di atas Rp15 miliar harus non-usaha kecil.
Coba mau bilang apa pimpinan BGN—yang pada 2025 anggaran sarana pendukungnya Rp30 miliar dan kegiatan expose serta publish agenda kegiatannya Rp28,5 miliar itu—tentang "kegilaan" proyek alat makan Yogyakarta ini?
Sudahlah. BGN ini bubarkan saja. Kubur bersama motor listrik, piring, sendok, garpu... yang kelak juga bakal berakhir sebagai barang rongsokan.
20 tahun puasa dari pemerintahan memang pedih, tapi ya, jangan sekasar ini jugalah mainnya....
Salam,
AEK
https://t.co/eDycaisHai
Pak Dadan, semoga anda mendapatkan adzab yg sangat pedih di dunia dan di akhirat.
Dan semoga saya masih dikasih umur untuk menyaksikan anda mendapat adzab di dunia
Aamiin
MBG adalah bisnis Renyah memabukkan.
Hitungannya sbb :
1) 1 (satu) dapur SPPG rata-rata dapat jatah 2.500 porsi per hari
2) uang diterima per hari dari BGN 2.500 x Rp 15.000 = Rp 37.500.000, dengan pembagian sbb :
a) sewa dapur Rp 3.000 x 2.500 = Rp 7.500.000
b) operasional Rp 2.000 x 2.500 = Rp 5.000.000
c) biaya makanan Rp 10.000 x 2.500 = Rp 25.000.000
Jika tiap bulan 24 hari, maka yang masuk ke kantong mitra BGN adalah : 24 x Rp 12.500.000 = Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) per bulan.
Betapa nikmatnya yg punya dapur SPPG 10, 100, dan 1.000
Jika “Polri” punya lebih 1.000 dapur SPPG maka tiap bulan setiap 1.000 dapur menerima minimal Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar).
Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan selamat ke Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Hal tersebut disampaikan Megawati Soekarnoputri saat menerima kunjungan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediamannya di Menteng, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
"Ini adalah surat kedua, saya merasa gembira bahwa karena Iran sekarang sudah punya pemimpin kembali," kata Megawati Soekarnoputri.
Selain menyampaikan surat, Megawati Soekarnoputri juga menyerahkan foto saat dirinya melakukan kunjungan resmi ke Teheran dan bertemu dengan Ayatollah Ali Khamenei pada 2004 lalu.
"Ini bukti saya punya hubungan persahabatan dengan almarhum Ayatollah Ali Khamenei," ujar Megawati ke Dubes Boroujerdi.
#MegawatiSoekarnoputri
#PDIPerjuangan
#MenangkanRakyat
#SatyamEvaJayate
#KebenaranPastiMenang
#SolidBerderap
Tidak habis pikir. Petunjuk teknis terbaru menunjukkan YAYASAN pengelola MBG dapat insentif 6 JUTA PER HARI selama 313 hari, libur pun masih dapat. Insentif itu tanpa kena pajak.
6 juta x 313 hari=1,87 miliar per SPPG
Bayangin POLRI kelola 1.179 SPPG PER HARI DAPAT INSENTIF Rp 7,07 M dan 1 tahun jadi Rp 2,21 Triliun.
Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI.
Udahlah bubar aja negara ini.
Dijelaskan bahwa insentif ini bukan berdasarkan output based (berlaku 2025) yaitu jumlah porsi yang diberikan, tapi malahan availability based yaitu asal sudah ada dapur meski belum beroperasi. Jelas-jelas enak donk yang penyaluran porsinya sedikit bahkan belum kerja sudah dapat 6 JUTA PER HARI. Cukup duduk manis dukung rejim.
Memang MBG INI DIBIKIN BUAT MENGGERERUK DUIT NEGARA.
Kepada elite mereka royal dan disebutkan sebagai insentif, sementara bantuan ke rakyat disebut subsidi dan dianggap beban.
“MBG diberikan ke murid, tapi gurunya hidup merana. Ini paradoks,” kata Bhima Yudhistira, Direktur & Founder CELIOS.
Menurutnya, masih banyak guru yang masuk kategori prasejahtera, bahkan penerima bansos. Situasi ini menunjukkan ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan.
Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan.
Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yg tdk diketahui oleh APH shg perlu ada yg melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH hrs langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan.
Dlm kaitan dgn permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yg kedua dari KPK. Yg berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yg awalnya menyiarkan itu adl NusantaraTV dlm rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dgn narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.
Semua yg sy sampaikan sumbernya adl NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yg disiarkan scr sah dan terbuka. Saya percaya kpd ketiganya maka saya bahas scr terbuka di podcast TERUS TERANG.
Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tsb. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan.
Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa NusantaraTV sdh menyiarkan masalah tsb. sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sdh sy sebutkan juga. Coba lihat lagi🙏
Berdasarkan analisis foto, keluarga di sisi depan (diduga Jokowi, istri, dan anak) tampak lebih berkuasa karena posisi duduk mereka seperti penerima laporan, sementara kelompok beruniform (termasuk Prabowo) menghadap mereka dengan sikap hormat. Ini mencerminkan dinamika pengaruh dinasti di balik kekuasaan formalBerdasarkan analisis foto, keluarga di sisi depan (diduga Jokowi, istri, dan anak) tampak lebih berkuasa karena posisi duduk mereka seperti penerima laporan, sementara kelompok beruniform (termasuk Prabowo) menghadap mereka dengan sikap hormat. Ini mencerminkan dinamika pengaruh dinasti di balik kekuasaan formalBerdasarkan analisis foto, keluarga di sisi depan (diduga Jokowi, istri, dan anak) tampak lebih berkuasa karena posisi duduk mereka seperti penerima laporan, sementara kelompok beruniform (termasuk Prabowo) menghadap mereka dengan sikap hormat. Ini mencerminkan dinamika pengaruh dinasti di balik kekuasaan formal.
Hari ini, Tom divonis 4,5 tahun penjara. Keputusan yang amat mengecewakan bagi siapa pun yang mengikuti jalannya persidangan dengan akal sehat, meski sayangnya tidak mengejutkan.
Selama proses berjalan, berbagai laporan jurnalistik independen dan analisis para ahli telah mengungkap kejanggalan demi kejanggalan dalam dakwaan. Fakta-fakta di ruang sidang justru memperkuat posisi Tom, tapi semua itu diabaikan. Seolah-olah 23 sidang yang telah digelar sebelumnya tak pernah ada. Seolah-olah bukti dan logika tak diberi ruang dalam proses peradilan.
Jika kasus sejelas ini saja bisa berujung pada hukuman penjara, jika seseorang seperti Tom yang dikenal dan terbukti integritasnya di pengadilan, terbuka dan disorot publik perkaranya, masih bisa dihukum semena-mena, maka bayangkan nasib berjuta lainnya yang tak punya akses, sorotan, atau kekuatan serupa.
Vonis hari ini adalah penanda bahwa keadilan di negeri ini masih jauh dari selesai. Demokrasi belum kokoh berdiri. Kita dihadapkan pada keraguan mendasar tentang kredibilitas sistem hukum, dan tentang keberanian negara menegakkan kebenaran. Ketika kepercayaan terhadap proses peradilan runtuh, maka fondasi negara ikut rapuh.
Senin lalu, Tom menyampaikan dalam dupliknya bahwa ia belajar tentang makna kata tawakkal, tentang berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Sayangnya hari ini, hasil itu belum berpihak padanya. Tapi ini bukan ujung. Ini satu babak dari perjuangan panjang untuk menghadirkan keadilan yang belum tuntas dan akan terus kita jalani bersama.
Tom dan tim pengacara masih mempertimbangkan respon terhadap putusan ini. Tapi satu hal yang jelas, kita akan terus mendukung penuh langkahnya untuk mencari keadilan sampai titik akhir. Apapun yang akan ia hadapi ke depan, kita terus pastikan bahwa Tom tidak akan pernah berjuang sendirian.
Tatibnya, saat hakim msk dan keluar ruang sidang pengunjung bersikap sempurna. Tp sidang pengucapan vonis Harvey ini aneh. Stlh mengetukkan palu vonisnya hakim malah tetap duduk dan membiarkan Harvey bersukaria di depan majelis. Hrs-nya hakim keluar dulu, baru yg lain blh berdiri
Pramono-Rano hanya di dukung oleh 1 parpol dan melawan 14 Parpol. Tak gentar. Saatnya Jakarta di pimpin oleh orang yang sudah mapan secara finansial dan bekerja untuk masyarakat sebagai ibadahnya.
https://t.co/g2NCStagv0
----
#Gempa
Ridwan Kamil Panas Stafsus Mancini
Diskusi seru bareng @BocorAlusPol dan teman-teman mahasiswa di UGM dengan tema 'Begal Konstitusi Demi Dinasti'.
Yok jaga demokrasi dan konstitusi kita.