Anggit Yoga

Je pense donc je suis.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

🇮🇩 1 Wakil Presiden
🇮🇩 49 Menteri
🇮🇩 59 Wakil Menteri
🇮🇩 580 Anggota DPR
🇮🇩 152 Anggota DPD
🇮🇩 2.120 Anggota DPRD Provinsi
🇮🇩 17.610 Anggota DPRD Kabupaten/Kota

TOTAL: 20.571 ORANG.

20.571 pejabat yang digaji pake uang rakyat.… SERIUSAN ga ada SATUPUN yang merasa pidato Prabowo bermasalah?

Terus rakyat disuruh percaya negara ini diisi orang-orang kompeten?

cc:albertsutopo

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[herwin @bangherwin]

Jualan ide awalnya:
“Ini proyek bisnis lewat Agrinas.”

Sekarang:
“Bahkan cicilannya pun ditanggung negara.”

Lah?

Kalau dari awal ujungnya negara yang bayar,
kenapa harus muter lewat entitas bisnis PT Agrinas segala?

Biar keliatan keren dulu, baru dibebanin ke rakyat belakangan gitu?

[tempo.co @tempodotco]

Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan tidak akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan bagi para aparatur sipil negara seperti arahan pemerintah pusat.

[𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ @NenkMonica]

Efisiensi Ala Panji Pragiwaksono

[Logos ID @logos_id]

Usut tuntas atau hadapi perlawanan rakyat semesta #KamiBersamaAndrieYunus

[DARA GADIS BORNEO @Dara_Cega]

Drone Shahed milik Iran dan Anjing Robot milik Polisi menjadi sorotan netizen setelah mengetahui harga dari kedua barang tersebut.

Drone Shahed seharga 320 juta dan Robot Anjing seharga 3 Milyar, drone shahed dianggap yang terbukti efektif membuat Amerika Serikat kewalahan dalam konflik Iran dan AS-ISRL dianggap jauh lebih penting, berguna dan efisien daripada robot anjing yang harganya hingga berkali-kali lipat.

[Hamad Mansoor @drhammmad]

@MrputinSpoof

[Ken Hans @kenhans03]

Harus diusut tuntas...

[Jhon Sitorus @jhonsitorus_19]

BIADAB...!

Detik2 aktivis Kontras, Andre Yunus disiram pakai air keras terekam oleh CCTV.

Ga kebayang rasa panas dan perihnya 😢

Barangbukti udah lengkap, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak bisa menangkap pelakunya.

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Setelah Mahasiswa, Masyarakat Sipil, Dosen, Guru, PDI Perjuangan sekarang JK dan para Ekonom meminta agar ada relokasi Anggaran salah satu nya adalah dengan mengevaluasi MBG !!

Jika anda setuju Evaluasi MBG mari bantu share video ini.

[Extra Time Indonesia @idextratime]

🚨 BREAKING: Spanyol telah menarik duta besarnya untuk Israel, dan kedutaan besarnya di Tel Aviv kini akan dipimpin oleh seorang kuasa usaha (chargé d’affaires), menurut berita resmi negara dan sumber dari Kementerian Luar Negeri.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Setiap dia ngomong, kecerdasan kita sebagai orang Indonesia terasa dihina.

[narkosun @narkosun]

Lucu pol ini… Suneo wapres ngantuk 😂

Cr: IG saukijoy

[Ommi de Queen👑 @ommi_siregar]

Heeyy... Siapa ini berani2nya bikin ginian.?!

Nekat amir ihh ‼️

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Seorang anak SD di NTT mengakhiri hidup setelah tidak mampu membeli buku tulis dan pena untuk sekolah. Tragedi ini menunjukkan bahwa masih ada anak yang menghadapi pendidikan dengan beban ekonomi yang seharusnya tidak ia tanggung sendiri.
#MBG #Pendidikan #Watchdoc

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

Ini hasil rekaman secara diam-diam saat kami mengunjungi salah satu lokasi tambang nikel utama di Indonesia. Cadangan nikelnya mencapai 1,68 milliar ton loh.

Terus perusahaan apa aja yang terlibat, dan bagaimana hubungannya sama kebijakan pemerintah?

Cerita lengkapnya ada di Serial eps.31 "Bonanza Nikel".
Sudah tayang di YouTube Indonesia Baru.

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

“MBG diberikan ke murid, tapi gurunya hidup merana. Ini paradoks,” kata Bhima Yudhistira, Direktur & Founder CELIOS.

Menurutnya, masih banyak guru yang masuk kategori prasejahtera, bahkan penerima bansos. Situasi ini menunjukkan ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Bagian Papua yang "setia pada NKRI", makin duluan dihabisi dan dihisap.