needymystic

[needymystic @annasfadil]

@LambeSahamjja Weeiisss dan antara berrti sumber uang busuk

[needymystic @annasfadil]

@IranArmySpoofX Yes

[needymystic @annasfadil]

@MuhadklyAcho Buat bantai rakyat kok gitu amat nyembunyiin bukti

[MatSot @Navpem]

Jadi dia tuh bisanya apa?

• Yang nempatkan dia jadi elit: Sumitro (ayahnya)
• Yang jadikan dia jendral: Suharto (mertua)
• Yang ngejemput dia setelah kabur: Megawati
• Yang menangin dia jadi presiden: Termul
• Yang diganduli buat pansos internasional: Trump

[needymystic @annasfadil]

@expertwith_AI Drive

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

bahkan 30 tahun lalu sudah diingatkan...
https://t.co/GCrYX9BK7T

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

ada artikel serem banget,

"..Ketika Kampus
Menjadi Pabrik..."

ditulis oleh Bondan Kanumoyoso, seorang sejarawan dan dosen dari FIB Universitas Indonesia.

Penulis mengkritik kebijakan pemerintah yang ingin menutup jurusan kuliah tertentu hanya karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini

Universitas adalah tempat untuk mengasah pemikiran dan intelektual, bukan sekadar pabrik yang memproduksi tenaga kerja untuk industri.

Masa depan sulit diprediksi, sehingga jurusan yang dianggap tidak laku sekarang bisa jadi sangat dibutuhkan di masa depan untuk mengatasi masalah sosial dan teknologi. Ilmu seperti sejarah, sastra, dan filsafat tetap sangat penting karena membantu masyarakat tetap kritis, berempati, dan memahami identitas bangsanya.

Kebijakan yang terlalu fokus pada pasar kerja dikhawatirkan akan membuat mahasiswa menjadi pragmatis dan membuat bangsa kehilangan sosok pemikir atau intelektual publik.

Penulis menyarankan agar pemerintah melakukan kolaborasi antarilmu dan memperbarui kurikulum, daripada langsung menghapus atau menutup jurusan tersebut.

[Raka @doimucenah]

Worst case kalau $1 = Rp20.000 (amit-amit jangan sampe)

Apa yang bakal terjadi ?

Gue jelasin pake bahasa bayi.

[needymystic @annasfadil]

@ekowboy2 Emang buajingan sih jokowi

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

beliau bukan sembarang beliau, menjelaskan ham dalam satu paragraf singkat.

[needymystic @annasfadil]

@kang___L Presiden paling hallah mboh

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, lo pasti pernah scroll video joget viral yang bikin ribut pria gemoy joget-joget di depan backdrop bertuliskan MBG, sambil ngomong dapat Rp6 juta.

Langsung dihujat.
Dituding pamer.
Dibilang korupsi.
Sampai dapurnya disuspen.

Dan 150 orang kehilangan pekerjaan.
Tapi kemarin dia akhirnya speak up.
Dan ceritanya lebih kompleks dari yang gue kira.

Siapa Om Hendrik?

Hendrik Irawan.
19 tahun di industri catering dan home industry pabrik.
Punya beberapa perusahaan.
Bukan orang baru di dunia makanan dalam skala besar.

Ketika program MBG diluncurkan dia tertarik, tapi awalnya ragu.
Pernah punya pengalaman kurang baik bermitra dengan pemerintah sebelumnya.
Tapi akhirnya dia masuk.
Dan dia tidak main-main.

Investasi awal untuk satu dapur saja: Rp3,5 miliar. Dapur seluas 1.000 meter persegi, dua sampai tiga gedung.
Semua dibangun dulu pakai modal sendiri, sebelum dana operasional dari BGN mengalir.

Setelah terverifikasi baru dana operasional masuk. Dan bagian dari itu adalah insentif Rp6 juta per periode yang jadi kontroversi.

Soal Rp6 juta yang viral itu ini yang sebenarnya:
Bukan gaji.
Bukan keuntungan bebas.
Itu insentif pengembalian investasi dari pemerintah kepada mitra yang sudah modalin dapur duluan. Karena BGN tidak meng-cover biaya pembangunan dapur mitra yang bangun sendiri, baru pemerintah bayar balik bertahap.

Dengan investasi Rp3,5 miliar dan Rp6 juta per periode Om Hendrik bilang sampai sekarang belum balik modal.

Apakah ini transparan dari awal ke publik?
Tidak. Dan di situ masalahnya.
Soal jogetnya:
Dia joget bukan baru sekali itu.
Sudah 5 bulan sebelumnya pun sering bikin konten joget, tidak pernah viral.

Yang bikin viral kali ini backgroundnya ada logo BGN.
Satu komentar netizen yang nyinyir soal Rp6 juta — diambil screenshot oknum, ditempel sama video joget jadilah narasi "pamer uang rakyat sambil joget."

Padahal konteksnya berbeda total.
Tapi ya ini namanya dunia medsos.
Konteks kalah cepat dari emosi.

Yang bikin miris:

Dua dapur Om Hendrik yang baru mau running langsung berhenti sebelum sempat beroperasi.
Ada relawan yang sudah menunggu 3 bulan akhirnya belum bisa kerja.

150 karyawan dirumahkan.
Anak-anak yang biasa dapat MBG mulai nanya-nanya ke Om Hendrik kapan makanannya ada lagi.
Dan anaknya yang 4 tahun ikut-ikutan nanya:
Papi boti ya?
Papi boti kata orang2 di sekolah
karena dengar kata itu terus dari TikTok.

Kenapa dapurnya disuspen?
Bukan karena joget.
Tapi karena ada temuan teknis IPAL (instalasi pengolahan air limbah) belum lengkap dan ada pembenahan yang harus dilakukan di standar dapur.

BGN memang sedang memperketat standar dan dapur Om Hendrik kena evaluasi di momen yang paling tidak tepat, bersamaan dengan viralnya kontroversi.

Yang perlu digarisbawahi dari seluruh cerita ini:

Pertama Om Hendrik bukan malaikat sempurna, tapi juga bukan koruptor.
Dia pengusaha yang masuk program pemerintah dengan modal nyata, ketemu masalah teknis, dan kena badai medsos di saat yang bersamaan.

Kedua Masalah IPAL dan standar dapur yang tidak terpenuhi itu nyata dan harus diperbaiki.
Tidak bisa dimaafkan hanya karena orangnya sudah investasi besar.

Ketiga Ada oknum mitra lain yang lebih parah.
Menu di bawah Rp10.000.
Ada yang kasih biskuit dan makanan jadi tanpa masak.
HPP sampai Rp4.000 dari anggaran yang harusnya Rp10.000.
Tapi mereka tidak viral karena tidak joget.

Keempat Program MBG yang nilainya triliunan, menyentuh jutaan anak butuh pengawasan yang jauh lebih ketat dan transparan dari awal.
Bukan hanya reaksi setelah viral.

Joget Om Hendrik bukan masalah.
Yang masalah adalah sistem yang belum cukup transparan sehingga publik tidak tahu bedanya insentif mitra dengan korupsi, tidak tahu standar IPAL itu apa, tidak tahu siapa yang boleh dicek dan bagaimana.

Dan ketika ada yang viral semua kemarahan tertumpah ke satu orang.
Sementara yang benar-benar bermasalah yang kasih menu Rp4.000 dari anggaran Rp10.000 tetap aman karena tidak bikin konten.

No viral, no justice.
Dan no viral juga berarti no accountability.

[Mas Bil 📊 📊 @TanyaJawabExcel]

Suatu hari tiba² disuruh atasan ngerjain kerjaan random ke sebuah Dinas...

🐣: Permisi pak, saya disuruh mas Be*a nganter flashdisk
👨‍🦱: Sampean Sabil ya? Sini mas, ke ruang meeting
🐣: (waduh feeling ga enak…) nggih pak
👨‍🦱: Lha mas Be*a mana? Ini sampean yg presentasi ya?
🐣: (lah tenan😭) saya cuma disuruh nganter sama diskusi dikit pak…
👨‍🦱: Oalah… yaudah sekalian tak panggil yang lain ya

(singkat cerita, diskusi bareng)

👨‍🦱: Jadi ini kemarin problemnya hasil scan datanya jadi 150 ribu file PDF (90GB), tapi penamaannya kacau semua, direktorinya juga nyebar gak karuan, gak kebaca sistem, harus penamaan NIK
🐣: Iya pak, sudah saya rapikan semua sesuai database, monggo dicek
👨‍🦱: Loh… iya ini udah bener 😳 berapa hari ngerjainnya?
🐣: 3–4 hari pak
👨‍🦱: Cepet amat… sampean IT ya?
🐣: Bukan pak, admin 😅
👨‍🦱: Lah… kuliah IT?
🐣: Sistem Perkapalan pak… hehe
👨‍🦱: Lah kok nyasar 😭 terus ngerjainnya pake apa?
🐣: Excel pak 😁

👨‍🦱👨‍💼👨‍🔧: LAH EXCEL??

👨‍🦱: Itu tim arsip ngerjain lama gak kelar² loh mas 😐
👨‍🦱: Ini ada lagi problem JSON & query buat upload ke SANDIKA
🐣: (lihat bentar) oh ini bisa pak
👨‍🦱: Kira² berapa lama? Keburu lebaran gak?
🐣: Kirim aja format JSON dan QUERYnya pak, mungkin… beberapa jam selesai
👨‍🦱: Lah aku ngerjain satu-satu lama banget lho mas😑
🐣: hehehe 😄

The power of Excel (lagi) 🔥🔥🔥🔥

[needymystic @annasfadil]

@okkyoktariyadi @rouppme Beda jenis gulma lah. Gak nyambung

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys Netanyahu baru saja slip of the tongue yang mungkin paling jujur sepanjang konflik ini.
Dia tidak sengaja ungkap alasan sebenarnya di balik perang Iran.
Dan itu bukan soal nuklir.

Netanyahu bilang rencana sesungguhnya adalah membangun pipa minyak dari Teluk langsung ke pelabuhan-pelabuhan Israel. Memotong sepenuhnya jalur yang dikontrol oleh Arab termasuk Selat Hormuz.

Berhenti sebentar dan pahami apa artinya itu.
Selama ini narasi resminya adalah Iran harus dihentikan karena program nuklir mereka mengancam keamanan kawasan. Itu justifikasi yang dijual ke publik Amerika. Ke Kongres. Ke sekutu NATO. Ke seluruh dunia.

Tapi Netanyahu sendiri yang bocorkan bahwa ini soal kontrol jalur energi.

Pipa minyak langsung ke pelabuhan Israel itu artinya Israel tidak perlu lagi bergantung pada jalur maritim yang dikontrol negara-negara Arab. Artinya Israel punya akses independen ke sumber energi Teluk. Dan artinya siapapun yang ingin akses ke minyak Teluk harus berurusan dengan Israel sebagai titik transit.

Itu bukan keamanan nasional. Itu dominasi geopolitik atas sumber energi paling strategis di planet ini.
Dan konteks ini menjelaskan banyak hal yang selama ini terasa tidak konsisten.

Kenapa Israel menyerang South Pars ladang gas terbesar di dunia tanpa koordinasi Amerika. Kenapa fasilitas-fasilitas energi terus jadi target utama. Kenapa Hormuz menjadi pusat dari seluruh konflik ini.

Ini bukan perang untuk menghancurkan nuklir Iran.

Ini perang untuk mengubah siapa yang mengontrol aliran energi dari Teluk ke seluruh dunia.

Dan yang menanggung biayanya Qatar yang LNG-nya rusak diserang. Saudi yang kilangnya diancam. Rakyat Iran yang hidup dalam hujan hitam beracun setelah depot minyaknya dibom. Petani India yang tidak bisa dapat pupuk karena Hormuz tutup. Rakyat Indonesia yang harga BBM-nya akan naik karena semua ini.

Semua menanggung biaya dari satu rencana yang baru saja tidak sengaja diakui oleh orang yang merancangnya sendiri.

[needymystic @annasfadil]

@Boediantar4 AI lagi 🤣

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys kata Tom Lembong di podcast Malaka dan ini salah satu yang paling jujur yang gw dengar dari mantan pejabat Indonesia soal kondisi sekarang.
Dia bilang kebijakan luar negeri Indonesia sekarang paling berantakan sejak 1965.
Bukan sejak 1998. B
ukan sejak reformasi. Tapi sejak 1965.
Dan dia kasih contoh konkret yang bikin gw tidak bisa bantah.

Beberapa minggu lalu Indonesia bergabung ke Board of Peace yang diketuai Amerika dan Israel.
Seminggu setelah itu Amerika dan Israel menyerang Iran.
Sekarang Indonesia ngemis ke Iran minta kapal tanker kita boleh lewat Hormuz.
Dan Iran dalam kondisi marah besar habis diserang mau simpati ke kita?

Itu konsekuensi langsung dari kebijakan luar negeri yang tidak berprinsip.
Soal energi ini yang paling bikin gw ngeri.
Stok BBM dan LPG nasional kita hanya ekuivalen dengan 20 sampai 25 hari konsumsi.
Itu saja.
Kalau Hormuz tidak buka dalam 25 hari puluhan kota di Indonesia bisa kehabisan bensin dan gas.
Ibu ibu tidak bisa masak.
Logistik lumpuh.
Bukan skenario jauh.
Itu risiko yang menurut Tom Lembong sangat nyata dan sangat dekat.

Bandingkan dengan Jepang yang stoknya 250 hari. China yang stoknya 1,3 miliar barel.
Mereka sudah siap dari jauh jauh hari.
Kita masih 20 hari dan tidak ada rencana darurat yang jelas.
Dan ini yang paling menyakitkan dari semua yang dia bilang.
Tahun lalu harga minyak dunia lagi murah.
Surplus 2 juta barel per hari.
Itu saat yang sempurna untuk borong dan nambah cadangan nasional.
Tapi tidak dilakukan.
Uangnya dialihkan ke program program lain yang multiplier effect-nya kecil yang kita sudah tau semua itu yaps EMBEGE

Soal tarif Trump Indonesia panik duluan. Buru buru negosiasi. Dapat kesepakatan tarif 19%. Eh satu hari kemudian Mahkamah Agung Amerika batalkan tarif itu karena ilegal. Negara yang tidak panik sekarang cukup bayar 10%. Kita yang paling semangat negosiasi malah kena 19%.

Tom Lembong bilang ini pelajaran lama yang terus diulang. Kalau kita tinggalkan prinsip demi keuntungan jangka pendek hasilnya selalu buruk. Selalu.
Dan kata dia satu satunya hal yang bisa dilakukan masyarakat sekarang hemat. Kencangkan ikat pinggang. Nabung. Dan mulai pikirin alternatif kalau LPG benar benar langka.
Karena pemerintah sendiri belum punya solusinya.

[sosmed keras @sosmedkeras]

Wajib di save nih der, cocok buat yang mau liburan pas lebaran😘, makasih buat masnya, pahalanya gede🙏

📸 threads/hanifmuh_

[narkosun @narkosun]

Hey @grok apakah orang baju hitam di atas, itu sama dengan orang berkaca mata di bawah?