YaGituAja

New account of @afif_hilmi85

[YaGituAja @apipabdh]

Right inside that building, 3 years ago, i heard something that change the way i see the World

[YaGituAja @apipabdh]

@IhabHassane I support Hamas to be your security forces. Not an organization in power.

[YaGituAja @apipabdh]

@KangManto123

[YaGituAja @apipabdh]

@ekowboy2 Itu bukan jawaban cerdas. Tapi jawaban cacat logika.

Yg dipermasalahin apa malah dijawab red herring sama strawman

[YaGituAja @apipabdh]

@kokobuncis Mungkinkah tax amnesti semacam ini yg dikejar2 dan bisa disetor pejabat indon??

[YaGituAja @apipabdh]

@ekowboy2 Sudah diperketat, penghematan dilakukan, bersih2 koruptor.

Kenapa gak dari awal itu semua??

[YaGituAja @apipabdh]

@BANGSAygSUJUD @prabowo "Mencerdaskan kehidupan bangsa"

Apanya cerdas kalo demo cuman kemakan narasi dari pemerintah tanpa data yg jelas?

[T0361M4N @toe_giman]

Ada aja upaya utk bikin terlihat demo itu anarkis, padahal... Siapa yg jd provokator...

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

WHAT?
PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR PLN ADA HUBUNGANNYA DENGAN MBG.

PLN BUKAN KEKURANGAN BATUBARA,
TAPI GAK PUNYA DUIT BUAT BELI BATUBARA
KARENA PEMERINTAH NGK BAYAR PLN DEMI MBG

KALO BENERAN SIH, INI GILAK !!!!
MBG NGEFEK KEMANA-MANA SERIUS...

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, lu pada tau nggak nih?
Lagi beredar cerita yang bilang sebenarnya batu bara buat pembangkit listrik itu ada. Yang jadi sorotan justru kondisi keuangan PLN.

Katanya kalau lihat laporan keuangan PLN, tagihan pemerintah yang belum dibayar naik dari sekitar Rp43 triliun menjadi lebih dari Rp110 triliun. Dalam waktu singkat nilainya naik lebih dari dua kali lipat.

Makanya banyak yang mulai bertanya-tanya.

Indonesia termasuk salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia.

Batu baranya ada.
Pembangkitnya ada.
Kebutuhan listrik juga terus ada.

Tapi kenapa isu pasokan listrik dan batu bara masih terus muncul?

Yang bikin netizen makin penasaran, kenaikan tagihan yang belum dibayar itu nilainya sampai puluhan triliun rupiah.

Rp110 triliun itu bukan angka kecil.
Buat gambaran, nilainya setara dengan puluhan rumah sakit besar, ribuan sekolah, atau gaji jutaan pekerja selama berbulan-bulan.

Pantes aja banyak yang bertanya-tanya sebenarnya ada apa di balik semua ini.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[YaGituAja @apipabdh]

@ramzanrachmat @shda_agatha_ Gw akui ini kebijakan bagus buat kelangsungan bangsa ke depan.
Cuman kebijakan2 lain yg buruk lebih besar dan terlihat. 😁

Kebijakan ini resikonya lebih bisa dirasakan. Resiko tata kelola (lagi), kekhawatiran investor, dll.

Ngga sedangkal demo yg diklaim ditunggangi asing.

[YaGituAja @apipabdh]

@Aslipriok1973 Cara lainnya ya kuatkan rupiah. Harga2 bahan pokok otomatis akan ikut turun.

Gitu aja susah ngertinya.

[Faizal @zalkad]

Ini dalam Ilmu Politik disebutnya Predatory State.

Dan MBG adalah Project penjarahan skala raksasa…

Siklus predatory state klasik:

Rakyat bayar pajak → negara biayai program → program berputar di luar sistem pajak → defisit melebar → rakyat bayar pajak lebih banyak untuk tutup defisit → program tetap jalan → lingkaran tidak putus.

335 Triliun,
Kita yang bayar masuknya.
Mereka yang nikmati keluarnya.

Mantap bukan?

Dan sistemnya dirancang agar kita gak bisa lacak aliran uangnya.

[YaGituAja @apipabdh]

@IhabHassane What does it says? What are the 20 points?

[Hilmi Firdausi @Hilmi28]

MBG utk pengentasan stunting itu terpatahkan by data...masa ga ngerti juga program ini utk apa?

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

RAKYAT SUDAH DEMO,
TAPI PEMERINTAH BILANG "TIDAK BISA DIHENTIKAN KARENA KONTRAK POLITIK DENGAN RAKYAT !!

PERTANYAANNYA,
KONTRAK POLITIK DENGAN RAKYAT YANG MANA?

Hari ini, Rabu 17 Juni 2026, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari kembali tampil di depan publik dan menegaskan satu kalimat yang bikin banyak orang mengerutkan dahi:

"MBG tidak bisa diminta langsung berhenti.
Karena itu adalah visi dan kontrak politik Pak Prabowo. Presiden dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan."

APA ITU KONTRAK POLITIK?

Kontrak politik adalah janji yang dibuat calon pemimpin kepada rakyat saat kampanye, sebagai syarat untuk dipilih.
Isinya berupa program, visi, dan komitmen.
Jika terpilih, ia wajib menunaikannya sebagai bentuk akuntabilitas demokratis.

Dalam konteks ini, MBG adalah salah satu janji kampanye Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Prabowo memenangkan pemilu.
Maka, menurut pemerintah, MBG wajib dijalankan sebagai bentuk pelaksanaan mandat rakyat.

Secara prinsip, argumen ini tidak sepenuhnya keliru.
Janji kampanye memang harus ditunaikan.
Itu bagian dari demokrasi yang sehat.

TAPI, ada pertanyaan yang jauh lebih penting dan lebih mendasar:

KONTRAK POLITIK ITU UNTUK KEPENTINGAN SIAPA, KALAU RAKYAT SENDIRI SUDAH MENOLAKNYA?

Inilah letak paradoksnya.

Pemerintah berdalih MBG adalah mandat rakyat.
Tapi rakyat itu sendiri, dalam bentuk ribuan mahasiswa dari UI, IPB, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, dan puluhan kampus lainnya, sudah turun ke jalan pada 12 Juni 2026 dengan satu teriakan lantang:

HENTIKAN MBG.

Lalu sekarang, saat tuntutan itu dijawab dengan frasa "kontrak politik tidak bisa dihentikan,"

yang terpikir adalah: kontrak politik itu dengan rakyat yang mana?

FAKTA DI LAPANGAN YANG TIDAK BISA DIABAIKAN

MBG bukan sekadar soal niat baik atau gizi anak.
Ada sejumlah fakta keras yang tidak bisa dilukis ulang dengan kata-kata:

Pertama, sejumlah dapur MBG sudah berhenti beroperasi. Badan Gizi Nasional sendiri sedang memberlakukan moratorium SPPG karena ada masalah tata kelola yang serius.

Kedua, ada kasus korupsi di tubuh program ini. Kejaksaan Agung bahkan sudah menetapkan tersangka terkait pengadaan motor listrik untuk MBG.

Ketiga, penerima MBG berpotensi berkurang 8 juta siswa karena BGN sedang mengkaji pencoretan siswa SMA dari daftar penerima.

Keempat, Menteri Zulhas sendiri pernah menyebut MBG menghabiskan anggaran Rp 1 triliun per bulan. Sementara APBN kita sedang dalam tekanan besar, rupiah melemah, harga kebutuhan pokok melonjak, dan lapangan kerja semakin sulit.

Maka pertanyaannya bukan lagi soal apakah MBG itu niat baik atau tidak. Pertanyaannya adalah:

dengan kondisi seperti ini, apakah "kontrak politik" bisa dijadikan tameng untuk menutup telinga dari suara rakyat yang sudah berteriak di jalanan?

Qodari memang menegaskan pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan. Evaluasi dan perbaikan tata kelola diklaim terus dilakukan.
Itu kabar baik.

Tapi terbuka untuk diskusi sambil tetap tidak mau menghentikan atau bahkan sekadar menjeda program yang bermasalah, apakah itu diskusi yang sungguh-sungguh atau sekadar basa-basi protokoler?

Ada satu kalimat Qodari yang cukup menggelitik: "Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya."

Pertanyaan untuk Pak Qodari: apakah juga "salah besar" bila rakyat yang sudah terlalu lama menanggung beban ekonomi meminta agar APBN digunakan lebih tepat sasaran? Apakah suara mahasiswa di jalanan itu bukan bagian dari suara rakyat yang sama yang memberikan kontrak politik itu?

Kontrak politik itu sakral.
Tapi ia lahir dari kepercayaan rakyat, bukan untuk membelenggu rakyat itu sendiri.

Ketika di lapangan berubah, ketika program yang dijanjikan ternyata bermasalah dalam eksekusi, ketika rakyat sendiri sudah menyatakan keberatan, maka seorang pemimpin yang bijak semestinya tidak bersembunyi.

[YaGituAja @apipabdh]

@TaliUdeng Pemerintah benar2 menunjukkan ngga banyak omon2, tapi lgsg kerja.

Saking gaada planningnya, ya bobrok endingnya😂

[Dimar @dimarsasongko98]

Dalam 60 hari terakhir:

Aktivis HAM disiram air keras → pelakunya bebas sebelum motor lo lunas

Kacab Bank BUMN diculik dan dibunuh → salah satu pelakunya cuma 1 tahun, masih aktif berseragam

4 Brimob ditikam sampai operasi → diselesaikan dengan "damai" dan mutasi

Oknum TNI aktif ditangkap bawa 29 kg sabu → pengedar, bukan pemakai

Bocah SD 12 tahun dicabuli → pelakunya kabur 36 hari dari pemeriksaan internal sendiri

Ini bukan rangkuman berita kriminal biasa.

Ini laporan kinerja sebuah sistem.

[YaGituAja @apipabdh]

@BuayaEmpang Lah yg ngebubarin nobar Pesta Babi gaada yg singgung?

[Ahmad Arif @aik_arif]

Logika Fatimah ini jauh lebih bener. Lagi pula, anak-anak di daerah yg akses sulit kebanyakan jg nggak dapat MBG. Aku share lagi deh gambar anak2 di Pulau Kera, NTT, yg belajar di bawah pohon krn nggak ada ruang kelas, dan mrk sama sekali nggak dapat MBG. Tapi, yg mrk butuhkan justru bangunan sekolah dan guru-guru.

Sebaliknya, MBG itu lebih banyak di kota, utk anak-anak yg sebenarnya nggak butuh makan lg. Dan akhirnya banyak yg nggak dimakan. Bahkan, yg sudah aku lihat sendiri di desa-desa Indramayu, anak-anak buruh tani pun enggan makan MBG. Kebanyakan dibawa pulang dan diberikan ke itik atau ayam.