7 menteri punya harta ratusan miliar dan 5 menteri punya harta di atas 1 triliun.
Di setiap klaster, ada menteri yang mengurusi laut. Dan mayoritas orang miskin berprofesi sebagai nelayan (Survei Sosio Ekonomi Nasional).
Data Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) yang dilihat oleh E&E News Ini menandai pertama kalinya energi terbarukan mengungguli batu bara tanpa memasukkan pembangkit listrik tenaga air dalam hitungan.
Kenapa sistem kepesertaan BPJS Kesehatan sebaiknya dihapus?
1. BPJS dibentuk dari semangat perwujudan keadilan sosial, terutama mengacu pada UU no 40 tahun 2004 tentang SJSN sebagai pelaksanaan dari konstitusi UUD 1945 pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 yakni kewajiban negara memenuhi hak WNI untuk mengakses layanan kesehatan TANPA TERKECUALI.
2. Pada prakteknya, dengan sistem BPJS yang sekrang, banyak WNI terenggut haknya dalam pemenuhan layanan kesehatan karena hal administratif.
3. Disamping, adanya pemisahan dua kelompok masyarakat yang berbeda mengakses layanan kesehatan pada FKTP dan FKRTL, yakni pasien BPJS dan pasien non BPJS kerap melahirkan diskriminasi. Hal ini disebabkan kepesertaan BPJS yang ditentukan oleh iuran.
4. BPJS Kesehatan sudah ada sejak 2014 dan sistem kepesertaan berbasis iuran yang dipakai oleh BPJS adalah turunan dari sistem pembiayaan contributory yang hingga kini masih berlangsung.
5. Pada akhirnya, BPJS yang bertujuan menjadi instrumen universal health coverage menjadi tidak tercapai.
6. Sebetulnya sudah ada BPJS PBI (KIS) untuk warga miskin. Namun karena buruknya sistem pendataan, banyak orang miskin yang tidak terdata (exclusion error) dan warga non-miskin yang mendapat KIS (inclusion error).
7. Yang menjadi masalah adalah nyawa tidak bisa menunggu perbaikan sistem pendataan yang carut marut. Itulah kenapa PSI menggaungkan "BPJS Gratis" yang makna sebetulnya adalah menghapus sistem kepesertaan.
8. Pembiayaan yang digagas PSI menggunakan sistem tax financed, yaitu earmarking PPN/PPNBM sebanyak 1% tanpa harus menaikkan pajak. Bukan hanya gratis, tapi juga layanannya bersifat nation-wide, bukan localised seperti sekarang. Sebagai catatan, earmarking serupa telah diberlakukan untuk cukai rokok, dimana peruntukannya 50% untuk kesejahteraan petani, 25% untuk kesehatan dan 25% untuk penegakan hukum.
9 BPJS yang saat ini mengurus kepesertaan dan layanan, apabila sistem kepesertaan dihapus, dapat memfokuskan seluruh sumberdaya nya untuk meningkatkan layanan.
10. Ini adalah amanat konstitusi kita yang harus kita perjuangkan, sebuah perjuangan suci.
Terahkir bulan Mei lalu katanya mau dibahas, sekarang udah Juni, RUU Perampasan Aset belum jelas nasibnya.
Padahal RUU ini penting karena gak cuma memiskinkan koruptor, tapi juga pelaku tindak pidana ekonomi, narkoba, perpajakan, pidana di bidang keuangan.
https://t.co/2Ds1IHUVFi