Selamat datang di akun Limbah Peradaban.
Tempatnya opini-opini gak mutu, humor gelap setara goa, ngetawain klub bola badut, dan sarkasme tipis-tipis biar gak diciduk tukang bakso.
Silakan follow kalau warasmu sudah habis. Yang masih punya masa depan cerah, mending menjauh.
Kpd Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI.
Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026. Alasannya:
1. Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR.
2. (Ternyata) didalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender.
3. Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.
4. Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026.
Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya.
5. Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur).
6. Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
Islam: Zakat (2,5%)
Kristen: Perpuluhan (10%)
Katolik: Sumbangan Keagamaan Katolik (Seikhlasnya)
Hindu: Dana Punia / Dharma Dana (5%)
Budha: Dāna Paramita (8%)
Khonghucu: Dana Kebajikan (Seikhlasnya)
Pajak Pemerintah: PPN (11%) + PPh (0,75%-9% berdasarkan TER) + Belana makanan & minuman di supermarket PB1 (10%) + Pajak Listrik (2,4%-3%) + Pajak Kendaraan (1,8%-2% dari NJKB untuk kendaraan pertama) + Pajak BBM (5%-10%) + Pajak Bumi dan bangunan (0,1%–0,2% dari NJOP)
OHH INDAHNYA MENJADI WNI
Berita internasional: Gibran is son of ex-President Widodo, who helped Prabowo win the presidency
Bahkan dunia tau ya kisah Presiden skrg menang pilpres via anak Presiden sebelumnya, nepotisme lalu dibuang Game of Thrones juga kalah!
RAYMON CHIN BILANG NEGARA ENDORSE RAFFI AHMAD ITU BANYAK HAL YANG JANGGAL BUKAN KARENA DUITNYA
jadi gini guys, raymon cerita kenapa endorse raffi ahmad jadi masalah walaupun mungkin ratecard raffi ahmad bisa lebih mahal
pertama soal uangnya, menurut data pengadaan pemerintah yang disorot indonesia corruption watch (icw), dua kementerian membayar total sekitar rp14,69 miliar untuk jasa influencer lewat pt rans animasi indonesia, perusahaan yang 99,1% sahamnya dipegang pt rans entertainment indonesia dan 0,9% oleh raffi ahmad, kementerian pertama adalah kemendikbudristek (3,89 miliar, termasuk sekitar 2,5 miliar untuk kehadiran raffi di acara kementerian), kedua kementerian kelautan dan perikanan (sekitar 10,8 miliar dari tiga paket), pengamat bilang uang itu berasal dari apbn, yang sebagian besar dari pajak, jadi uang rakyat
kedua soal tiga tanda bahaya yang disebut icw, satu, benturan kepentingan, karena raffi disebut dilantik jadi utusan khusus presiden alias pejabat publik, lalu perusahaan yang terafiliasi dengannya menang proyek miliaran dari kementerian, menurut icw beberapa paket dari awal sudah menyebut akun raffi nagita, dan itu dinilai melanggar aturan pengadaan (pasal 19 ayat 2) yang melarang mengarahkan spesifikasi ke penyedia tertentu, dua, harga tidak punya patokan, pemerintah punya standar biaya untuk sewa gedung atau laptop, tapi belum ada standar tarif influencer, jadi tidak jelas siapa yang menentukan satu story layak dibayar sekian ratus juta, tiga, hasilnya tidak jelas, pembuktian posting dan jumlah tayangan saja menurut pengamat belum cukup, harus ada bukti programnya berdampak
ketiga soal rasa keadilan dan waktunya, pengamat menilai kontrak itu jalan di tengah pesan pemerintah soal hemat anggaran dan saat banyak rakyat belum baik-baik saja, dia membandingkan bahwa biaya publikasi satu program kampung nelayan hampir sama dengan biaya membangun satu kampung (3 sampai 5 miliar per lokasi), tapi dia bilang tidak mau menuduh, hanya mengajak melihat rasio biaya promosi dan biaya program
keempat, pengamat menekankan yang perlu diusut tidak hanya raffi, tapi juga pejabat yang memutuskan dan menyetujui uang itu keluar, menurutnya kalau artisnya diganti, uang pajak tetap bisa bocor, dia mendorong audit investigatif bpk dan kpk soal penunjukan, aliran dana, dan aturan etik pejabat, dan kpk disebut akan menelaah apakah ada unsur dugaan korupsi
jadi bahasa gampangnya, masalahnya bukan cuma harga endorse, tapi raffi pejabat publik, perusahaannya dapat proyek pemerintah, harganya tidak ada patokan, hasilnya tidak jelas, dan ini memakai uang pajak
nah menurut kalian guys, menurut kalian apakah pemerintah perlu bikin patokan harga resmi buat sewa influencer?
teori liar dari netizen
Anaknya mundur.
Kasus sadap Bapaknya ditutup.
Listyo Sigit yang cuma bisa lompat karier via Jokowi?
Ambisi makar? jadi presiden?
Dikira rakyat tolol.
Bargaining politik. Fixed.