Ada saat dimana saya tidak ingin terkoneksi dengan dunia luar, kadang “putus sesaat” dengan dunia luar bagi saya adalah suatu kemewahan. Cukup dengan mengamati gunung-gunung tinggi, menikmati kabut, dan desiran angin lembah.
ANAK KRAKATAU ERUPTS 22 TIMES IN JUST SIX HOURS
Something is changing at Anak Krakatau.
The Indonesian volcano erupted 22 times in just six hours today, following another 32 eruptions recorded yesterday.
Ash has been repeatedly pushed above the volcano as this rapid burst of activity continues in the Sunda Strait between Java and Sumatra.
Anak Krakatau remains at Alert Level III, with people being warned to stay at least 3 kilometers away from the active crater.
This isn’t a volcano suddenly waking up, Anak Krakatau has already been active.
It’s the rapid increase in eruptions over the last 24 hours that’s getting attention now.
👇 Anyone in Indonesia watching Anak Krakatau right now?
#MrMBB333 #AnakKrakatau #Indonesia #Volcano
BREAKING NEWS!!!
Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur pagi ini kembali erupsi Kamis, 27 Agustus 2026, pukul : 08.30 WITA, dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 2.500 meter dari atas puncak dan ketinggian letusan mencapai kurang lebih 4.084 meter di atas permukaan laut.
Masyarakat, wisatawan dan siapapun itu diharapkan dan dilarang tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam radius 5Km.
Stay Safe teman teman di NTT!!!
“Nothing is impossible”
Ia menyalakan harapan bagi jutaan orang untuk terus melangkah, terus mendaki, dan terus percaya.
Rest In Peace Nims Dai 🙏🏻
You will never be forgotten
1983-2026.
Guys, gue mau jelasin kenapa rupiah melemah dengan cara yang paling sederhana yang bisa gue lakukan.
Bayangkan kamu punya warung.
Setiap hari ada uang yang masuk
dan uang yang keluar.
Kalau yang keluar lebih banyak dari yang masuk warungmu perlahan bangkrut.
Indonesia persis seperti itu.
Tapi skala negara.
Dan selama puluhan tahun yang keluar lebih banyak dari yang benar-benar kita hasilkan sendiri.
Dan itu akar masalahnya.
Bukan Soros.
Bukan konspirasi asing.
Bukan faktor global semata.
Struktur ekonomi kita sendiri yang bocor.
Dan ini yang paling penting dipahami dulu:
Pemerintah selalu bilang:
rupiah melemah karena faktor global.
Konflik geopolitik.
Suku bunga Amerika naik.
Semua negara mengalami hal yang sama.
Tapi ini fakta yang tidak bisa dibantah:
Ringgit Malaysia dalam satu tahun terakhir menguat terhadap dolar.
Won Korea menguat.
Bath Thailand menguat.
Peso Filipina menguat.
Dong Vietnam menguat.
Rupiah melemah bukan hanya terhadap dolar Amerika, tapi terhadap semua mata uang itu sekaligus.
Kalau masalahnya murni global kenapa hanya Indonesia yang melemah?
Kenapa negara tetangga justru menguat?
Jawabannya hanya satu:
ada yang berbeda dengan Indonesia.
Dan yang berbeda itu ada di dalam negeri kita sendiri.
Dan ini penjelasan paling sederhana kenapa rupiah bisa terus melemah:
Bayangkan dolar seperti air.
Supaya rupiah kuat harus ada banyak orang yang mau menukar dolar mereka jadi rupiah.
Artinya permintaan terhadap rupiah tinggi.
Kalau lebih banyak orang yang menjual rupiah untuk beli dolar rupiah melemah.
Dan sekarang yang terjadi adalah: dari banyak arah sekaligus dolar terus keluar dari Indonesia.
Dari mana saja keluarnya?
Pertama — impor.
Setiap perusahaan yang beli bahan baku dari luar negeri harus bayar pakai dolar.
Artinya mereka jual rupiah beli dolar.
Dan Indonesia masih sangat bergantung pada impor dari kedelai untuk tempe, gandum untuk roti, sampai mesin-mesin pabrik. 70% bahan baku produk jadi di Indonesia masih diimpor.
Kedua — energi.
Indonesia punya minyak tapi tidak cukup untuk kebutuhan sendiri. Setengah kebutuhan minyak kita masih diimpor dan dibayar dalam dolar.
Setiap harga minyak naik — dolar yang keluar makin banyak.
Ketiga — jasa.
Ini yang paling sedikit dibahas tapi sangat besar dampaknya.
Ekspor jasa Indonesia 40 miliar dolar per tahun.
Tapi impor jasa kita 60 miliar dolar per tahun. Defisit 20 miliar dolar hanya dari jasa.
Apa saja itu? Kapal-kapal asing yang mengangkut ekspor kita kita bayar dalam dolar.
Software dan lisensi teknologi yang kita pakai dolar.
Konsultan keuangan internasional dolar.
Wisatawan Indonesia yang belanja
di luar negeri dolar.
Semua mengalir keluar.
Keempat — keuntungan perusahaan asing.
Setiap perusahaan asing yang untung di Indonesia sebagian keuntungannya dikirim balik ke negara asal. Dalam dolar.
Dan ini puluhan miliar dolar per tahun.
Kelima — bayar utang dan bunga.
Pemerintah dan perusahaan punya utang luar negeri. Setiap jatuh tempo harus bayar dalam dolar.
Bunganya saja sudah puluhan miliar dolar per tahun. Jauh lebih besar dari pendapatan yang kita terima dari investasi kita di luar negeri.
Keenam — investor yang kabur.
Ketika investor tidak percaya dengan arah kebijakan Indonesia mereka jual saham dan obligasi Indonesia, tukar jadi dolar, keluar.
Q1 2026 saja: 40 triliun kabur dari pasar saham.
20 triliun dari pasar obligasi.
Dalam tiga bulan.
Dan ini yang paling mengejutkan:
Secara total dolar yang masuk ke Indonesia sebenarnya lebih banyak dari yang keluar.
Neraca pembayaran Indonesia bahkan kadang surplus.
Tapi surplus itu bukan dari ekspor yang kita hasilkan sendiri.
Bukan dari ekonomi yang produktif.
Surplusnya dari: utang baru.
Investasi jangka pendek yang bisa keluar kapan saja. Hot money yang masuk hari ini dan bisa pergi besok.
Dan itu bedanya dengan surplus yang sehat.
Kalau surplusmu dari utang suatu saat harus dibayar kembali plus bunganya.
Kalau surplusmu dari hot money begitu ada kabar buruk, semuanya kabur dalam hitungan jam.
Ini seperti warung yang kelihatan ramai tapi sebagian besar uang kasnya adalah utang ke rentenir. Kelihatan surplus. Tapi rapuh.
Dan ini yang paling relevan dengan kondisi sekarang:
Sekarang ada banyak tekanan sekaligus yang menghantam dolar kita dari berbagai arah bersamaan:
Semua terjadi bersamaan. Di satu waktu.
Dan ini kenapa rupiah bisa terus melemah — bahkan ke level yang lebih dalam:
Bukan karena ada yang menyerang Indonesia. Tapi karena struktur ekonomi kita belum cukup kuat untuk menghasilkan dolar sendiri secukupnya.
Kita masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah yang harganya ditentukan dunia. Industri pengolahan kita masih lemah. Ekspor jasa kita masih kalah jauh dari impornya. Dan setiap kali kepercayaan investor goyah — hot money kabur dan dolar langsung langka.
Selama struktur ini tidak berubah — setiap guncangan dari dalam atau luar negeri akan langsung terasa di nilai tukar rupiah.
Dan ini yang paling menyakitkan:
Ibu yang membuat tempe di Gresik tidak tahu apa itu neraca berjalan. Tidak tahu apa itu hot money. Tidak tahu apa itu defisit jasa.
Tapi dia merasakan: harga kedelai naik dari Rp9.000 ke Rp11.000 per kilogram. Pendapatannya turun 20%. Karena kedelai Indonesia masih diimpor dan dibayar dalam dolar yang terus menguat.
Rupiah yang melemah bukan angka di koran. Rupiah yang melemah adalah harga tempe yang naik. Harga bensin yang naik. Tagihan cicilan yang naik. Dan gaji yang terasa makin tidak cukup.
Kualitas udara di Jakarta pada Kamis pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia, sehingga masyarakat disarankan untuk menggunakan masker bila berada di luar ruangan.
🔽🔽🔽
Baca selengkapnya: https://t.co/8DK3du2XuJ
Grafis: Ulfa Jainita
Dibalik rupiah yang semakin melemah, terdapat satu faktor yang menyebabkan rupiah melemah, yaitu MBG (Makan
Bergizi Gratis)
Rp1,2 Triliun per hari untuk MBG, tapi tidak ada undang-undang yang mengaturnya.
Feri Amsari menyebut program ini dijalankan tanpa dasar hukum yang jelas. Niatnya terlihat mulia, namun secara konstitusi berbahaya karena minim regulasi dan pengawasan.
Program besar tanpa payung hukum berpotensi melanggar UUD 1945.
Apakah negara boleh menjalankan program sebesar ini tanpa aturan yang kuat?
Karena pada titik tertentu, hanya duduk2 di depan tenda sambil memandang alam sekitar, dengan pikiran tenang, dan badan yang sehat...ternyata jauh lebih mewah dari apa pun.
Guys, Rocky Gerung baru ngomong sesuatu soal Purbaya di depan ribuan mahasiswa ITB dan kalimatnya menurut gue paling telak dan paling jujur yang pernah diucapkan soal posisi Menteri Keuangan kita.
Bukan dari ekonom.
Bukan dari analis.
Dari filsuf.
Dan justru itu yang bikin kalimatnya paling menancap.
Kalimatnya sederhana.
Tapi sangat keras:
"Pak Purbaya itu dia cuma kasir.
Mana ada kasir menghasilkan growth."
Selesai. Tiga kalimat.
Tapi gue mau bedah ini lebih dalam karena ini jauh lebih penting dari yang kelihatan di permukaan.
Apa maksud Rocky dan kenapa ini sangat relevan:
Rocky tidak sedang menghina Purbaya sebagai manusia.
Dia sedang mengoreksi sesuatu yang fundamental soal bagaimana kita memahami ekonomi dan bagaimana pemerintah sedang menyesatkan rakyat dengan narasi yang salah.
Menteri Keuangan adalah penjaga kas negara.
Dia yang mengatur anggaran masuk dan keluar.
Dia yang memastikan utang tidak meledak.
Dia yang menjaga fiskal tetap sehat.
Tapi dia bukan yang menciptakan pertumbuhan. Pertumbuhan lahir dari kementerian teknis yang produktif perindustrian, perdagangan, kelautan, perikanan.
Pertumbuhan lahir dari pabrik yang berproduksi, dari nelayan yang bisa melaut, dari petani yang bisa menjual hasil panennya dengan harga yang adil.
Tapi yang terjadi sekarang adalah semua orang dari Prabowo sampai media membebankan ekspektasi pertumbuhan 6% kepada seorang kasir.
Dan ketika kasir tidak bisa menghasilkan pertumbuhan padahal memang bukan tugasnya untuk melakukan itu dia disalahkan.
Rakyat kecewa.
Presiden tidak puas.
Market tidak percaya.
Padahal pertanyaan yang sebenarnya harus diajukan adalah:
Di mana kementerian teknis yang seharusnya menghasilkan pertumbuhan itu?
Kementerian Perindustrian yang seharusnya menumbuhkan manufaktur tapi kontribusi manufaktur terhadap GDP kita turun dari 30% menjadi 18%.
Deindustrialisasi terjadi diam-diam selama bertahun-tahun.
Kementerian Perdagangan yang seharusnya membuka pasar tapi investor asing semakin ragu masuk karena kepastian hukum yang berubah-ubah.
Regulasi EV yang tiba-tiba mau dikenakan pajak setelah sebelumnya bebas pajak.
Komisi ojek online yang dipaksa turun ke 8% sehingga platform bleeding.
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang potensinya luar biasa tapi realisasinya masih jauh dari optimal.
Itu yang seharusnya ditagih.
Bukan Purbaya yang memang tugasnya jaga kas bukan cetak pertumbuhan.
Dan ini yang paling miris:
Purbaya sudah berulang kali bilang "fundamental kita kuat, rupiah kita undervalued, kita sedang ekspansi."
Tapi dolar tetap ngacir ke Rp17.600.
IHSG tetap ambruk.
Market tidak percaya.
Rating agency downgrade outlook kita dari stable ke negatif.
Rocky bilang Purbaya "disiksa oleh keinginan rakyat untuk melihat pertumbuhan" dan itu sangat tepat. Orang yang salah jabatan dipaksa menanggung beban yang bukan tugasnya.
Dan ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi dia yang jadi kambing hitam dari masalah yang sebenarnya ada di tempat lain.
Dan sambungkan ini dengan apa yang Prabowo bilang hari yang sama:
"Kalau tidak beres, copot. Sederhana."
Pertanyaannya sangat sederhana:
Kalau Purbaya yang salah kenapa kementerian teknis yang tidak menghasilkan pertumbuhan tidak dicopot?
Kalau Purbaya yang tidak kompeten kenapa orang-orang di sektor riil yang seharusnya menggerakkan ekonomi tidak ditagih?
Atau jangan-jangan lebih mudah menyalahkan kasir daripada mengakui bahwa masalahnya ada di arsitektur kebijakan yang lebih besar?
Dan Rocky kasih satu poin lagi yang sangat penting:
"Tradisi berpikir di universitas begitu masuk dalam birokrasi berubah menjadi hierarki.
Tidak mungkin ada inovasi dari dalam birokrasi."
Ini menjelaskan segalanya.
Kenapa orang pintar yang masuk ke pemerintahan akhirnya diam.
Kenapa yang berani justru dihukum.
Kenapa Nadiem yang mencoba inovasi berakhir dengan tuntutan 27 tahun.
Kenapa yang pandai menunduk justru yang bertahan dan dipuji.
Birokrasi tidak mendesain dirinya untuk menghasilkan pertumbuhan.
Birokrasi mendesain dirinya untuk mempertahankan hierarki.
Dan selama itu yang terjadi pertumbuhan 6% hanya akan menjadi angka di slide presentasi bukan kenyataan yang dirasakan rakyat di dompet mereka.
Rocky Gerung benar.
Purbaya bukan masalahnya.
Purbaya adalah kasir yang dipaksa berperan sebagai mesin pertumbuhan sementara mesin pertumbuhan yang sesungguhnya tidak berjalan dengan benar.
Tapi yang lebih besar dari soal Purbaya adalah ini:
kita sedang hidup dalam sistem yang menghukum keberanian, memproteksi loyalitas,
dan membebankan ekspektasi kepada orang yang salah jabatan sementara yang seharusnya bertanggung jawab terlindungi oleh hierarki yang tidak bisa diganggu gugat.
Dan selama sistem itu tidak berubah mau ganti Purbaya dengan siapapun, mau klaim pertumbuhan berapa persen pun dolar akan tetap ngacir.
Market akan tetap tidak percaya.
Dan rakyat akan tetap merasakan hidupnya makin sempit.
Guys, Ferry Latuhihin baru ngomong sesuatu yang menurut gue paling jujur dan paling tidak takut konsekuensi dari semua kritik yang beredar soal pemerintahan Prabowo sekarang.
Dan dia mulai dengan satu angka yang langsung bikin gue terdiam.
108 wakil menteri.
Lebih gila dari zaman Soekarno:
Soekarno terkenal dengan kabinet
gemuknya 100 menteri.
Itu sudah dicatat sejarah sebagai salah satu pemborosan birokrasi terbesar Indonesia.
Prabowo melampauinya.
108 wakil menteri saja
belum termasuk menterinya.
Ferry bilang dengan sangat datar: "Birokrasi, Bos. Wakil menteri itu 108 loh.
You can imagine ini kabinet yang lebih gila
dari zaman Soekarno."
Dan ini bukan soal gaya atau
estetika pemerintahan.
Ini soal uang.
Setiap wakil menteri punya gaji, tunjangan, staf, kendaraan dinas, protokol, dan anggaran operasional.
Dikali 108 angkanya tidak kecil.
Dan semua itu dibayar dari pajak rakyat yang sama yang katanya sedang dihemat untuk efisiensi.
Soal Purbaya Ferry akui ada yang menarik,
tapi ada yang lebih penting:
Ferry tidak membabi buta mengkritik Purbaya.
Dia mengakui keberanian Purbaya berani head to head dengan Luhut, berani buka Pandora Box soal mafia-mafia yang selama ini nyaman, berani mengakui ada kebocoran di sistem restitusi pajak.
Tapi Ferry memisahkan dengan sangat tajam antara administrasi dan kebijakan.
Memindahkan Rp200 triliun dari BI ke Himbara?
Itu administrasi.
Bukan fiscal policy.
Dan hasilnya pun menunjukkan itu: undisbursed loan di perbankan sekarang sudah hampir Rp3.000 triliun.
Bank sudah punya likuiditas berlimpah tapi kredit growth tetap jatuh dari double digit ke 7%.
Debitur tidak mau ambil kredit bukan karena tidak ada uang di bank tapi karena economic
outlook-nya tidak meyakinkan.
Bisnis tidak ekspansi di tengah ketidakpastian.
Jadi pertanyaan Ferry sangat sederhana dan sangat keras: kebijakan apa yang Purbaya tawarkan untuk membalikkan tren ekonomi yang sedang turun ini?
Solusi Ferry dan ini yang paling provokatif:
Ferry tidak hanya mengkritik. D
ia kasih resep yang sangat berlawanan dengan narasi pemerintah sekarang.
Turunkan pajak.
Semua pajak.
PPN dari 11% ke 10%,
idealnya ke 5%.
Corporate tax diturunkan.
PPh diturunkan.
Biarkan uang itu tetap di tangan rakyat dan swasta bukan masuk ke kas negara yang menurut Ferry makin besar penerimaannya makin ngawur spendingnya.
Logikanya:
semakin besar uang yang dikuasai pemerintah semakin besar ruang untuk misallocation of resources.
Hambalang. BLBI. IKN. IKTP.
Semua terjadi bukan karena kekurangan uang
tapi karena uang yang terlalu banyak di tangan yang salah.
"The more money the government get,
itu makin kacau ekonomi kita."
Dan kalau penerimaan pajak turun spending harus dikecilkan juga.
Tidak ada jalan lain.
Defisit harus dijaga.
Negosiasi dengan kreditur kalau perlu.
Tapi cara membangun negeri ini harus berubah secara radikal dari government-driven menjadi private sector-driven.
Karena yang menciptakan lapangan kerja adalah bisnis. Bukan pemerintah.
Dan kalau bisnis punya ruang lebih besar untuk bergerak mereka yang akan menggerakkan ekonomi, bukan program pemerintah yang penuh kebocoran.
MBG salah dari awal, salah dalam desain:
Ferry tidak malu-malu:
Terus terang saja saya tidak setuju dengan program-program ultra populis macam MBG dan Koperasi Merah Putih.
Ini sudah salah dari awal."
Bukan karena niatnya buruk.
Tapi karena desainnya tidak masuk akal secara data.
Berdasarkan data statistik hanya 7,1% atau sekitar 20 juta orang yang benar-benar dalam kondisi urgen membutuhkan perbaikan gizi.
Dari 20 juta itu, mungkin 10 juta adalah anak-anak.
Tapi program MBG dirancang untuk menyuapi 83 juta orang dengan anggaran Rp328 triliun.
Pertanyaan Ferry: "
Kenapa yang harus disuapin 83 juta orang?
Kalau memang mau fokus gizi kenapa tidak targetkan 20 juta yang benar-benar butuh,
di daerah tertinggal, dengan sistem kupon yang jauh lebih efisien?
Paling mahal 5 triliun."
Dan kemudian muncul kabar ada 11 yayasan yang ikut di dalam ekosistem MBG.
Ferry langsung tanya:
Purbaya berani tidak mengcounter ini?
Kalau berani saya cium tangannya."
Kabinet 108 wakil menteri yang lebih gemuk dari Soekarno.
Program gizi yang menyuapi 83 juta orang padahal yang darurat hanya 20 juta. Anggaran Rp328 triliun untuk program yang tidak menyentuh akar masalah.
Dan tidak ada satu kebijakan fiskal yang benar-benar radikal untuk membalikkan tren ekonomi yang sedang turun.
Ferry tidak bilang Purbaya jahat. Dia bilang Purbaya belum cukup.
Dan selama kebijakan yang diambil masih bersifat kosmetik terapi kejut administrasi tanpa perombakan struktural yang nyata angka 8% growth yang terus digembar-gemborkan akan tetap menjadi angka yang indah di slide presentasi, bukan kenyataan yang dirasakan di dompet rakyat.
Pentagon merilis dokumen yang bersifat rahasia. Isi dokumen itu tentang dokumentasi laporan penampakan objek terbang tak dikenal atau UFO. "Berkas-berkas ini, yang selama ini tersembunyi di balik status klasifikasi rahasia, telah lama memicu spekulasi yang beralasan dan sudah saatnya rakyat Amerika melihatnya sendiri," kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP,
Di suatu negara yang aneh
Negara tropis = buah mahal
Negara maritim = ikan mahal
Negara CPO = migor mahal
Negara SDA = listrik dan BBM mahal
Negara hukum = tunggu viral
Swasembada pangan = beras mahal
Bebas aktif = ikut BOP
Negara religius = korupsi nya banyak, sampai kitab Tuhannya dikorupsi
Semuanya karena sistem yang buruk dan political will yang tidak berpihak rakyat tapi berpihak cepat balik modal dan nambah kekayaan pribadi hehe
Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.
Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?
Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.
Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.
Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.
Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:
Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.
Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.
Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.
Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.
Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.
Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.
Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.
Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.
Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.
Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:
Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.
BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.
Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.
Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.
Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.
Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:
Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.
Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.
Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.
Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.
Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.
Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.
Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.
Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:
Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.
Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?
Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.
Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:
Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.
Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.
Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.
"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."
Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.
Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.
Guys, ini gilaa sihh
Suster Natalia.
Perempuan yang tidak menikah.
Tidak punya harta pribadi.
Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri
tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya.
bahkan dia bilang
ke teman dia yang suster juga
dia akan masuk penjara.
dia cerita
Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu,
saya selalu katakan:
mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung.
Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya.
Kronologi yang perlu semua orang pahami:
Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah.
Umat menabung perak demi perak.
Untuk sekolah anak.
Untuk biaya sakit.
Untuk masa depan.
Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota.
Di 2019 Andi Hakim Febriansyah
Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara
mendatangi pengurus CU.
Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment
dengan bunga 8% per tahun.
Lebih tinggi dari deposito biasa.
Pengurus percaya.
Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015?
Tujuh tahun berjalan.
Bunga masuk rutin setiap bulan.
Tidak ada masalah.
Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh:
CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota.
Bertahap minta Rp2 miliar dulu.
Januari 2026 tidak cair.
Februari 2026 tidak cair.
5 Februari Suster Natalia panggil Andi.
Andi bilang besok.
Besok tidak cair.
Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya.
Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti.
Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang.
Tapi kepala kas baru.
Dengan kalimat yang mengubah segalanya:
Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi.
Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI.
Suster Natalia pingsan lima menit.
Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu:
Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti.
Tapi Andi salah hitung.
Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan.
Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata.
Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand.
Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster."
Masih janjikan pencairan.
Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu.
Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Uangnya?
Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU.
Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan:
BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi.
Tanpa melibatkan korban dalam proses.
Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar.
Dari Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak.
Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai.
Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras.
Karena:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.
Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun.
Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban.
POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal.
Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban:
Enam kali mediasi.
Satu kali aksi damai.
Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban.
Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung.
Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri.
Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI.
Bukan di tangan korban.
Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin.
Satu hal yang tidak bisa diabaikan:
Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang.
Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses.
Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya.
"Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak."
BNI adalah bank BUMN.
Bank milik negara.
Diawasi oleh OJK.
Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia.
Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka.
BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya.
Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim.
Korban menyimpan uang kepada BNI.
Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian.
Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa.
Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.