ase molen

[ase molen @asemilanoke]

@geloraco paling nanti di gaplokin buapaknya

[ase molen @asemilanoke]

@yaniarsim @gibran_tweet metuwek

[ase molen @asemilanoke]

@pw_gun NJING JAWABANNYA
EMOSI GUE !!

[ase molen @asemilanoke]

@LambeSahamjja njirr ga malu ngomong gitu
intelejensi di bawah standar
padahal MK sudah ,,, aghhh,,,
EMOSI GUE

[ase molen @asemilanoke]

@gregorybudiman apa "cara yang jahat" ,, ??
apa kabar dia bisa jadi wapres ???

[ase molen @asemilanoke]

@Mdy_Asmara1701 ah betina ini juga sampah

[ase molen @asemilanoke]

@kumparan dari manusia sebanyak itu di sekelilignya ga ada yang neriakin ; wooyy wapres illegal ,, bran mana ijazah kau ,, woyy kau ga malu kau ga tamat SMA ,,

[ase molen @asemilanoke]

@novieardeanne @prabowo @officialMKRI si jokowi bank shut ga mau rugi ke wowok , gegara dia yang ngatur wowok jadi president

[ase molen @asemilanoke]

@denismalhotra dia punya bunker

[ase molen @asemilanoke]

@TMfutbal that's why i'm fuckin' dislike him

[ABI JAMALUDDIN @PutraMataSatu]

Terima kasih banyak Prof. @dennyindrayana telah mengungkap kebenaran.

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Saatnya Rakyat Bersatu Membersihkan “Daki Bangsa.

Oleh : Muhammad Said Didu

Tindak lanjut putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 6 Oktober 2026.

*1) Sudah terbukti bhw Gibran tidak memiliki syarat menjadi Wakil Presiden (tidak memiliki ijazah SLTA).*

*2) Pilihan kita, membiarkan “Daki Bangsa dari dinasti Jokowi terus mengotori bangsa ini atau membersihkan lewat pemakzulan.*

*3) Pemakzulan sudah memiliki landasan hukum dari putusan MK bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan sebagai Wapres.*

*4) Pemakzulan dapat dilakukan melalui proses politik oleh Parpol yang ada di DPR dan DPD.*

*5) Demi membuang “daki bangsa” yaitu dinasti Jokowi maka seluruh rakyat harus bergerak meminta DPR melakukan pemakzulan Gibran.*

*6) Selain tuntutan pemakzulan, seluruh rakyat juga bisa menuntut kepada Gibran dan pihak terkait dengan tuntutan pidana pemberian keterangan palsu.*

Fakta Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

1) MK menyebut tidak menemukan ijazah/sertifikat/diploma luar negeri yang meyakinkan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat (Hal. 375–376).
2) Pengetahuan setara SMK dibedakan dari “tamat sekolah”. Menurut MK, surat keterangan yang menyatakan seseorang memiliki pengetahuan setara SMK tidak sama dengan bukti kelulusan sesuai amanat UU Pemilu. (Hal. 374–375)
3) MK mengkritik kecermatan verifikasi KPU. MK menilai pemeriksaan administrasi seharusnya diperkuat dengan klarifikasi untuk memastikan kebenaran (Hal. 373–375).
4) Tindak lanjut atas temuan tersebut ditempatkan pada ranah lembaga yang berwenang menurut UUD 1945. (Hal. 375–376).
5) permohonan “tidak dapat diterima”, karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres. Pemohon yang berhak dalam jalur tersebut adalah pasangan calon. (Hal. 377-378)

[ase molen @asemilanoke]

@choymarkochoy_ udah song ngong toLoL pulak

[ase molen @asemilanoke]

@Gunawan75_ SMP aja belom tentoe lulus

[Ibu_Neneng @NyaiNeneng]

Video lebih jelas, aki aki delay. Ngantuk bray. 😂😂

[ase molen @asemilanoke]

@RADEN_NUH_ @dennyindrayana nah ,, masookk tu barang

[ase molen @asemilanoke]

@MiskinTV_ ketawan banget muka panik si termul suneo ASUan ,, panjang masih priok nasi masih ngebul
lo tau ga ?
BELOM SELESAI !!
justru ini modal jelas dari MK : GA ADA IJAZAH SMA untuk di impeach nanti !!

[ase molen @asemilanoke]

@TheCurut007 jangan takut , KAPOLRI nya udah baru

[ase molen @asemilanoke]

@tawajkt ampoooonnn dah ,,, kosong tak ketolong

[ase molen @asemilanoke]

@indepenSumatera eit dah muke ape bool burik tuh