Udah tau belum?
Mamdani Walikota New York bikin Municipal Groceries Store yang tujuannya sama kaya Koperasi Desa Merah Putih yang jual harga barang subsidi.
Tapi gak gedebak-gedebuk sembarangan, ini bikinnya pake konsep, dimulai dari 5 unit dulu, dengan harga bahan pangan pokok 30% lebih murah dari harga pasar.
Kenapa bisa lebih murah?
Karena biaya overhead dan pajaknya ditanggung oleh anggaran kota bukan karena beli lebih murah dari supplier.
Canggihnya setiap produk bisa di cek bar code nya yang berisi transparansi harga dan edukasi program.
Ini praktik sosialisme yang bener.
China openly challenges Trump.
Trump: "We need two billion dollars a day to reopen the Strait of Hormuz."
Chinese Foreign Minister: "The Strait was open before the war. The root of the problem lies in your illegal actions against Iran; you have created a global crisis out of nothing."
Gendeng, udah 4 kepala daerah Jateng yang kena OTT KPK dalam kurun waktu 6 bulan terakhir WKWKWK
-Sudewo (Bupati Pati)
-Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan)
-Syamsul Auliya (Bupati Cilacap)
-Etik Suryani (Bupati Sukoharjo)
Kira-kira siapa lagi yg bakal nyusul?👀
hadiah uang dari fifa di piala dunia 2026:
- spanyol (juara): us$ 51 juta atau Rp 918 miliar
- argentina (runner-up): us$ 34 juta atau sekitar Rp 612 miliar
- uang dan emas di rumah febrie : 676 miliarrr
FYI PAJAK YANG HARUS DIBAYAR WNI :
• PAJAK PUSAT
• PPh (Pajak Penghasilan)
• PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
• PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)
• Bea Meterai
• PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan
• PAJAK DAERAH (PROVINSI)
• PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
• BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
• Pajak Air Permukaan
• PAJAK DAERAH (KABUPATEN/KOTA)
• PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan)
• BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
• Pajak Hotel
• Pajak Restoran
• Pajak Hiburan
• Pajak Parkir
• YANG DIBAYAR RUTIN OLEH WNI
• PPh (sesuai penghasilan)
• PPN (setiap belanja barang/jasa kena pajak)
• PBB-P2 (setiap tahun)
• PKB (setiap tahun)
• YANG DIBAYAR SEKALI SAJA (SAAT TERJADI TRANSAKSI)
• BBNKB (saat beli/balik nama kendaraan)
• BPHTB (saat memperoleh rumah/tanah)
• PPnBM (saat membeli barang mewah)
• Bea Meterai (per dokumen tertentu)
• YANG OTOMATIS MASUK DALAM TAGIHAN/HARGA
• PPN
• PPnBM (barang mewah)
• Pajak Hotel
• Pajak Restoran
• Pajak Hiburan
• Pajak Parkir
• Belum termasuk berbagai retribusi daerah, iuran, serta pungutan lain yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing daerah.
Ramaikan Guys!
Mantan sales mobil tanpa pengalaman konstruksi jadi Komisaris BUMN Konstruksi.
Aisyah Zakkiyah ditunjuk jadi Komisaris PT PP 19 Mei 2026, sebelumnya adalah Juru Bicara Kementerian PU.
Disinyalir kuat memiliki hubungan kekerabatan dengan Dody Hanggodo Menteri PU.
Sebagai ex banker ini kerjaan nyusahin bgt tau. Ngumpulin cash dari BI, diangkut pakai mobil penjagaan. Cuma buat dipamerin dan dokumentasi ceremonial terus dibalikin lagi. Terus dihitung ulang biar gak ada yg kurang atau selisih. Asli pegel woy
900 petani Jember dikasih tau:
"kasih KTP, KK, akta nikah, buat urus bansos."
Dikasih Rp200-250 ribu sebagai "terima kasih."
Yang kejadian: identitas mereka dipakai buat ngajuin KUR Mikro ATAS NAMA MEREKA.
Begitu cair, buku tabungan dan ATM langsung diambil alih si "petugas".
PIN-nya diseragamin semua biar gampang dikuras bareng-bareng.
Petani-petani ini sekarang tercatat py utang KUR ke bank, padahal duitnya enggak pernah mereka pegang sepeser pun.
Yang bikin ini bukan penipu jalanan biasa: ini melibatkan Pemimpin Cabang BNI Jember sendiri (inisial MFH), yang tau kreditnya bodong, tau syaratnya enggak kepenuhi, tapi tetep merintahkan "proses aja" , biar performa kredit cabangnya keliatan sehat di mata kantor pusat.
Bank yang katanya (kutip taglinenya sendiri) "melayani negeri", pucuk cabangnya malah nyulap 900 identitas rakyat kecil jadi alat nutupin data kredit macet biar dianggap berprestasi.
Kerugian negara: Rp41,4 miliar (audit BPKP).
Tersangka sekarang 4 orang.
MFH sendiri malah lagi jalanin pidana lain di Lapas Jember , jadi kasus KUR fiktif ini jalan paralel sambil dia di penjara buat kasus lain.
Bansos dijanjiin, KTP diminjem, utang ditanggung petani, duit dikorupsi orang dalam bank negara.
Ini bukan kredit macet biasa , ini korupsi berjamaah yang korbannya sengaja dipilih dari orang yang paling enggak punya daya buat ngelawan.
makin bingung lihat berita begini. puluhan tentara datang ke Polda Metro, minta barang bukti kasus Jampidsus dikembalikan dan saksi-saksinya dibebaskan. kalau batas kewenangan terus dicampur aduk, yang rugi ya kepercayaan publik juga.
gimana pendapat kalian soal ini?