setiap anak yang datang ke fasilitas kesehatan membawa harapan untuk sembuh, sehingga ketika tragedi terjadi, keluarga berhak mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan. Kebenaran tidak boleh dikaburkan oleh spekulasi, tetapi juga tidak boleh tertunda oleh kelalaian. Sebab keadilan bagi korban dimulai dari keberanian mengungkap fakta apa adanya
Anastacia Niken Purwandari (36) tak kuasa menahan air matanya usai memberikan keterangan kepada polisi terkait kasus dugaan malapraktik yang menimpa putrinya, Naura Dwi Medyta Putri (3 tahun 11 bulan).
Anaknya meninggal dunia setelah diberi tiga kali suntikan penenang sebelum menjalani CT scan di RSUD Prambanan. Naura meninggal dunia di rumah sakit tersebut pada 28 April lalu.
Naura disuntik sekitar pukul 10.30 WIB, lalu dibawa ke ICU sekitar pukul 13.00 WIB. Anastacia mengatakan meski lingkar kepalanya kurang, secara fisik anaknya sehat. Saat dipasang alat infus, anaknya juga tidak takut. Ia masih ceria dan tertawa.
Kasus ini, kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY, AKBP Verena SW, telah sampai tahap penyelidikan. Polda DIY pun memanggil sejumlah orang. "Sejauh ini, Polda DIY sudah meminta klarifikasi terhadap lima orang, yaitu orang tua korban, perangkat desa, pihak posyandu, dan tenaga medis puskesmas," kata dia.
Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (PPA DIY) pun turun tangan mendampingi Anastacia.
πΈ: Dok.kumparan/Arfiansyah Panji, Shutterstock/Ilustrasi.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.β
π: focus | rsudprambanan | news | videonews | R176 | E057 | V165
#bicarafaktalewatberita #kumparan
kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut keselamatan seorang anak dan dugaan tindakan medis yang berujung pada kehilangan nyawa. Namun, penting untuk membedakan antara dugaan malapraktik dan komplikasi medis yang hanya dapat dibuktikan melalui penyelidikan profesional, audit medis, serta keterangan ahli. Proses hukum dan investigasi harus berjalan transparan agar keluarga memperoleh kejelasan, sementara tenaga kesehatan juga mendapatkan penilaian yang adil berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi maupun tekanan publik
program yang lahir untuk menyejahterakan rakyat harus mampu menghadapi pertanyaan publik dengan transparansi, bukan sekadar meminta kepercayaan. Ketika anggaran negara terlibat, yang dibutuhkan bukan hanya kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga kemampuan menghindari konflik kepentingan yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap tujuan mulia program tersebut
Namanya Yasika Aulia Ramadhani. Usia 20 tahun. Pembina Yayasan Yasika Group.
Di usia yang kebanyakan orang masih mikirin skripsi, dia udah mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.
Inspiratif banget. Tapi tunggu dulu.
Aturan BGN: maksimal 10 dapur per yayasan, per provinsi.
Cara Yasika punya 41: daftar lewat beberapa yayasan berbeda-beda. BGN-nya sendiri yang ngaku ke publik:
"Tahunya itu dari cerita orang. Yang kami baca cuma dokumen."
Jadi sistem dilangkahi , dan yang melangkahi bukan sembarang orang.
Ayahnya: Yasir Machmud. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Partai Gerindra.
Fungsi utama DPRD: mengawasi penggunaan anggaran publik.
Program MBG dibiayai Rp 335 triliun anggaran negara , dari pajak lo, dari pajak gue.
Trus anak Wakil Ketua DPRD mengelola 41 dapur dari program yang seharusnya diawasi oleh ayahnya sendiri.
Saat wartawan tanya ke Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel soal konflik kepentingan ini:
"Aduh, saya tidak bisa berkomentar soal itu."
Saat wartawan coba konfirmasi ke Yasir dan Yasika: tidak direspons.
Kolom komentar Instagram keduanya langsung ditutup.
Dan BGN bilang tidak bisa menghentikan 41 dapur itu karena:
"Kasihan anak-anak yang sudah terima manfaat."
Bukan tuduhan.
Ini fakta yang sudah dikonfirmasi BGN sendiri, diliput Liputan6, Tempo, Kompas , dan diinvestigasi ICW, yang menemukan 102 yayasan mitra MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, militer, dan polisi.
Gerindra: partai paling banyak afiliasinya dengan 7 yayasan.
Program ini katanya untuk anak-anak kurang gizi.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling bergizi dari program ini?
jika informasi tersebut akurat, maka yang menjadi sorotan utama bukan usia pengelolanya, melainkan potensi konflik kepentingan dan efektivitas pengawasan program publik. Program MBG menggunakan anggaran negara yang sangat besar sehingga setiap afiliasi politik, keluarga pejabat, maupun celah aturan harus dapat dijelaskan secara transparan. Di sisi lain, adanya hubungan keluarga dengan pejabat tidak otomatis membuktikan pelanggaran hukum. Karena itu, yang diperlukan adalah audit terbuka, pengawasan independen, dan penjelasan resmi agar kepercayaan publik tetap terjaga
penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan mengusut perkara, tetapi juga dari kemampuan menjaga hak-hak warga yang terdampak dalam prosesnya. Ketika ada keluhan tentang hilangnya barang atau dugaan kelalaian, transparansi menjadi kunci. Sebab keadilan yang sesungguhnya bukan hanya mencari pelaku, melainkan juga menjaga kepercayaan masyarakat
Seorang ibu menangis di Ruang Propam Polres Kebumen minta pendampingan Tim Kantor Bantuan Hukum Kebumen Gedung Putih Kebumen.
Itu dilakukan seorang perempuan bernama Siti Muhajiroh.
Perempuan yang mengaku tempatnya dipergunakan/disewa oleh N, pimpinan NWS dugaan investasi bodong yang saat ini kasusnya sedang di sidangkan di Pengadilan Negeri Kebumen.
Siti Muhajiroh ini merasa dirugikan Polres Kebumen yang melakukan penyitaan, penyegelan tempat dan pemasangan police line , namun ternyata sebagian barangnya hilang entah kemana.
Padahal menurut wanita itu, barang-barang yang hilang tidak ada hubungannya dengab dugaan investasi bodong tersebut. Siti kehilangan ini diduga akibat dari kecerobohan polisi dalam pengamanan TKP.
Ibu ini menangis sejadi-jadinya di Ruang Propam Polres Kebumen.
Ia berharap polisi yang melarang -larang mengambil/mengamankan barangnya dan sekarang barangnya justru hilang, HARUS bertanggungjawab.
munculnya keluhan seperti ini menunjukkan pentingnya ketelitian dan akuntabilitas dalam proses penyitaan serta pengamanan lokasi perkara. Jika benar terdapat barang milik pihak yang tidak terkait kasus yang hilang setelah lokasi berada dalam pengawasan aparat, maka perlu ada pemeriksaan menyeluruh dan transparan untuk mengetahui penyebabnya. Di sisi lain, publik juga perlu menunggu hasil klarifikasi resmi agar tidak terburu-buru menyimpulkan. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan institusi menyelesaikan persoalan semacam ini secara terbuka dan bertanggung jawab
tidak ada kabar yang lebih menyedihkan daripada hilangnya masa depan seorang anak akibat kekerasan. Ketika seorang anak menjadi korban, yang terluka bukan hanya keluarga, tetapi juga nurani masyarakat. Semoga kebenaran segera terungkap, pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keluarga korban diberikan kekuatan menghadapi duka yang begitu dalam
Breakingβ
Peristiwa di Prayunan, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jumat (5/6/2026) sore.
Dewi, warga setempat histeris saat masuk rumah melihat anaknya, Bilqis, tewas penuh luka bacok.
Bilqis, bocah yang masih berusia 11 tahun itu ditemukan tewas mengenaskan masih pakai seragam sekolah pramuka.
Saat peristiwa, Bilqis berada di rumah sendiri, sementara dua orangtuanya tengah bekerja. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan bocah malang itu.
kasus seperti ini sangat memukul rasa kemanusiaan karena korbannya adalah seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Di tengah banyaknya informasi yang beredar, publik perlu memberi ruang bagi aparat untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh agar motif dan pelaku dapat terungkap berdasarkan bukti. Yang terpenting saat ini adalah memastikan keadilan bagi korban serta memberikan dukungan kepada keluarga yang sedang menghadapi kehilangan yang sangat berat