Ini berarti Wakil Presiden Republik Indonesia NYUAP? Bukannya SUAP ini termasuk KORUPSI ya? 🤓
BERARTI WAKIL PRESIDEN KITA TERLIBAT KORUPSI DONG YH? WADDUUUHH... 🤓🫵🫵
SEKALI LAGI, BERARTI KALO BENER NYUAP, WAPRES KITA KORUPSI DONG??? 🤓☝️
Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andre Rosiade nyebut kata "bancakan" dua kali dalam satu forum yang sama.
Di forum yang sama dia juga bilang: TNI punya dapur MBG, Polisi punya dapur, partai-partai punya dapur.
Lalu dengan wajah lurus dia bilang: "85% uang MBG langsung ke rakyat, bukan oligarki."
Pertanyaan paling sederhana di dunia: dapurnya ditaruh di mana?
Data BGN Juni 2026 lebih jujur dari mulut siapapun. Jawa Barat ,stunting 15% , punya 6.721 SPPG.
Papua Pegunungan , stunting tertinggi nasional , punya 14 SPPG.
Peneliti BRIN dan LPEM UI sudah konfirmasi: dapur MBG berkerumun di daerah yang stunting-nya paling rendah.
Guru Besar UI sebut ini keanehan yang perlu dibongkar. Bukan gagal kelola.
Ini desain dari awal.
Di forum yang sama, Wakil Ketua MPR dari PAN bilang: "kami ikut merancang program MBG."
Orang yang sama lalu berjanji akan mengawasi ketat program yang dia sendiri rancang.
Di negara lain ini namanya conflict of interest.
Di sini namanya koalisi.
Sejak Januari 2025 sampai Mei 2026, 8.182 SPPG pernah di-suspend oleh BGN sendiri.
Di Kota Banjar, dari 36 SPPG yang beroperasi, cuma 10–15 yang berizin.
Sisanya jalan bertahun-tahun tanpa legalitas , bukan karena tidak tahu aturan, tapi karena aturan memang tidak ditegakkan.
MBG Watch sudah sampaikan semua risiko ini sejak 2024, sebelum satu suap pun terjadi.
Tidak didengar.
Sekarang korupsi meledak di Kejagung, triliunan raib, dan jawabannya adalah:
"ini vitamin bagi kami, evaluasi sedang berjalan."
Vitamin coba.
Untuk program yang sudah keracunan dari dalam sejak hari pertama.
Kalau wasitnya ikut main, pengawasnya ikut rancang, dan dapur-dapurnya dimiliki justru oleh mereka yang seharusnya mengawasi , sebetulnya program makan bergizi gratis ini melayani siapa?
Baru kali ini ngedenger anak buahnya presiden ngomong jujur. So, para pegiat dunia gizi dan nutrisionis, here it is.
Embege sama sekali gak bertujuan untuk atasi stunting atau memperbaiki gizi anak-anak.
U don’t need 100% of ur brain capacity, or even 50%, to understand this.
Nyesek lihatnya, nggak ada jembatan, siswa siswa tetep berenang arungi sungai
Ini yang di maksud Fatimah BEM UI, sebelum mengadakan MBG, perhatikan hal hal dasar pendidikan kayak gini
DARURAT AGRARIA🚨🚨⚠️⚠️⚠️
TNI AMBIL PAKSA TANAH RAKYAT.
Ngakunya bela rakyat. Tapi yang digusur juga rakyat! Atas nama "pembangunan Batalyon",
TNI mau menggusur tanah petani Serikat Petani Pasundan (SPP) di Tasikmalaya.
Petani sudah bicara baik-baik: ada UUPA 1960, ada konstitusi. Hak atas tanah mereka dijamin negara tidak bisa ditarik sesuka aparat dengan dalih 'tanah negara'.
Tapi jawabannya bukan dialog, tapi intimidasi.
Dalih "kepentingan nasional" dipakai buat menekan rakyat kecil yang cuma mempertahankan hak atas tanah mereka yang dijamin konstitusi.
Jadi pertanyaannya: kepentingan nasional itu untuk siapa, kalau rakyatnya sendiri yang dikorbankan?
Said Abdullah.
Ketua Badan Anggaran DPR , dua periode berturut-turut, 2019-2024 dan 2024-2029.
Orang nomor satu yang memimpin pembahasan ke mana Rp 3.600 triliun APBN mengalir.
Tiga fakta yang perlu lo tahu:
Satu.
12 September 2022 : Said memimpin rapat Banggar bersama Kemenkeu, lalu mengusulkan daya listrik 450 VA rakyat miskin dihapus, dinaikkan paksa ke 900 VA. Alasannya: PLN oversupply, anggaran subsidi membengkak.
Empat hari kemudian, video viral: Said tertawa santai di kabin jet pribadi sambil merokok. Ucapannya terekam jelas:
"Yang penting di pesawat bisa merokok, nomor satu."
Dua.
LHKPN Said Abdullah per 29 Maret 2024: Rp 101,9 miliar.
Naik 115 persen sejak 2018 , tepat selama ia menjabat Ketua Banggar.
Tiga.
Periode 2024-2029: Said kembali jadi Ketua Banggar. Anaknya, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, terpilih jadi anggota DPR dan masuk sebagai anggota Banggar di lembaga yang sama.
LHKPN sang anak: Rp 627 miliar , enam kali lipat kekayaan ayahnya, diklaim "hasil sendiri", usia 30 tahun, pendatang baru di Senayan.
Front Pemuda Madura melaporkan kejanggalan LHKPN ini ke KPK pada Februari 2025.
Jadi di lembaga yang memutuskan anggaran negara Rp 3.600 triliun itu , ayah jadi Ketua, anak jadi anggota, keponakan jadi Bupati Sumenep.
Bukan soal apakah ini melanggar hukum.
Pertanyaannya lebih sederhana:
Kalau Ketua Banggar mengusulkan cabut subsidi listrik rakyat miskin sementara naik jet pribadi , siapa sebetulnya yang diwakili oleh kursi itu?