baskoropanji

Vbb 1964 |mountain climber| accountant|Left-footer

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Waktu ke China: "Bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa terpenting."

Waktu ke Brazil: "Saya akan mewajibkan belajar bahasa Portugis di sekolah"

Waktu ke Rusia: "Banyak anak Indonesia yang Namanya Yuri Gagarin"

Waktu ke Perancis: "Sekolah di Indonesia akan saya wajibkan belajar bahasa Perancis"

Waktu ke Korsel: "Saya ingin perbanyak konser K-Pop di Indonesia"

Waktu PM India datang: "Saya ada DNA India. Kalau dengar lagi India, saya bergoyang"

[Muhammad Smiry 🇵🇸 @MuhammadSmiry]

Let’s not forget Gaza

[Extra Time Indonesia @idextratime]

Innalilahi wa innailaihi raji'un 🥀

Turut berduka cita atas meninggalnya kiper Palestina, Saleem Al-Ashqar, yang berusia 32 tahun.

Ia meninggal setelah ditembak oleh pasukan Israel pada 30 Juni kemarin di jalur Gaza.

Saleem dilaporkan baru menikah 5 bulan, istrinya hamil anak pertama, dan ia sedang mencoba mendapatkan air saat kejadian tersebut terjadi.

[AB⚕ @AbsoluteBruno]

The ref hadn't even blown the whistle, vozinha was still setting up the wall, and Messi tried to steal a cheap goal… him being a “good guy” is the biggest false image in football

[Dimar @dimarsasongko98]

Zulhas bela Koperasi Desa Merah Putih dari kritik:

"Beda sama supermarket!"
"Buat bansos, PKH, alat pertanian!"
"Offtaker gabah petani & ikan nelayan!"
"Garis keras kita kerjakan!"

Terus ada yang nanya: "Mana buktinya?"

Jawabannya , dari mulut Zulhas sendiri:

"Memang belum ada."

Jadi lo diminta berhenti kritik terhadap sesuatu yang belum ada.

Lo diminta percaya dulu sebelum ada yang bisa dilihat.

Sementara yang udah ada justru:
a. Penolakan warga di lapangan
b. 5 peserta SPPI meninggal saat pelatihan
c. Struktur tata kelola yang masih gelap

Kalau belum ada, yang lo bela itu apa, Pak?🙃

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

1. Gaji hakim naik 300%. Bisa banget! 😎
2. Menteri minta 5T? Saya kasih 10T! 😎
3. Anggaran MBG 1,2T per hari. Bisa! 😎
4. Bangun KOPDES 3M per toko. Bisa! 😎
5. Beli motor listrik buat BGN 1T. Bisa! 😎
6. Nyuap MAHASISWA 300 juta. Bisa! 😎
7. DEMO (100K + Wajan + Jajan) Bisa! 😎
8. Gaji Kabinet Gemuk 103 orang. Bisa! 😎
9. Plesiran terus ke luar negeri??? Bisa! 😎
10. Naikkan gaji guru? Uangnya gak ada! 😱 darimana duitnya

SAKIT JIWA !!! RIP INDONESIAKU. 🥀🥀🥀

sumber: aisyah

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus dari Medan yang menurut gue paling absurd dan paling menyakitkan yang pernah gue baca dalam waktu lama.

Dua pemuda usia 22 tahun
beli Pertalite 25 liter pakai jeriken.
Ditangkap. Ditahan.
Dan sekarang terancam 6 tahun penjara plus denda Rp60 miliar.

Beli. Bukan nyolong.
Beli pakai uang sendiri.
25 liter. Pakai jeriken.

Dan dijerat pasal yang sama dengan mafia migas kelas kakap.

Ini faktanya yang bikin makin tidak masuk akal:
Mereka ditangkap 6 Januari 2026 empat hari setelah KUHP baru berlaku.

Tanggal 7 Januari sehari setelah ditangkap polisi baru memeriksa ahli.

Artinya mereka sudah jadi tersangka sebelum ahli diperiksa.
Prosedur terbalik total.

Di persidangan ada kejanggalan lebih parah lagi.
Dakwaan menyebut penangkapan berdasarkan informasi masyarakat.

Tapi saksi polisi di persidangan bilang penangkapan terjadi saat patroli rutin.
Dua versi yang berbeda.
Dalam satu kasus yang sama.

Hakim pun curiga dan langsung nyeletuk keras di persidangan:

"Yang saya khawatirkan perkara ini adalah request jadi kalian tidak murni melakukan penegakan hukum."

Hakim sendiri.
Yang ngomong begitu.
Di dalam sidang.

Dan ini tentang pasal yang dipakai yang paling tidak proporsional:

Pasal 55 Undang-Undang Migas ancamannya 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

Pasal itu dibuat untuk menjerat mafia migas penyelundup skala besar, kartel distribusi ilegal, pemain yang merugikan negara miliaran rupiah.

Bukan untuk dua anak muda yang beli 25 liter Pertalite pakai jeriken di SPBU pinggir jalan.

Kuasa hukum mereka langsung kalkulasi:
keuntungan tidak wajar dari pembelian itu?

Sekitar Rp15.000 per jeriken.
Lima belas ribu rupiah.
Itu yang dianggap sebanding dengan ancaman Rp60 miliar dan 6 tahun penjara.

"Nilai Rp60 miliar itu masuk akal kalau pelakunya pemain besar.
Ini cuma dua anak muda yang beli 25 liter."

Dan ini yang paling menohok siapa yang seharusnya jadi target:

Kuasa hukum mereka menyebut dengan sangat jelas:
yang seharusnya disorot adalah pemilik SPBU-nya yang membiarkan pengisian menggunakan jeriken terjadi di tempat usahanya.

Bukan pembelinya.
Bukan dua anak muda itu.

Tapi yang ditangkap adalah orang yang paling tidak punya kuasa dan paling tidak punya koneksi.

Yang punya SPBU? Bebas.
Yang beli 25 liter? Ditahan enam bulan.

Dan ini kondisi salah satu terdakwa yang paling menyedihkan:

Ayah dari salah satu terdakwa sedang menderita kanker. Kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan atas dasar kemanusiaan.

Dan mereka baru dibebaskan dari rutan setelah hakim mengabulkan penangguhan setelah enam bulan ditahan.

Enam bulan.
Untuk beli bensin 25 liter.

Di negara ini kepala BGN yang mengelola Rp335 triliun dan terbukti korupsi baru ditangkap setelah berbulan-bulan program berjalan.

Mafia BBM yang mengeruk subsidi miliaran masih bebas keliling. Pejabat yang merampok uang rakyat masih bisa nyalon lagi di pemilu berikutnya.

Tapi dua anak muda 22 tahun yang beli 25 liter bensin pakai jeriken ditangkap sehari setelah membeli bensin, ditahan enam bulan, dan terancam denda Rp60 miliar.

Hukum di Indonesia memang ada.
Tapi tajamnya hanya ke bawah.

Dan selama sistem ini tidak berubah keadilan di negara ini akan terus menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang dan koneksi.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

guys kalian tau gk nih...
anies baswedan mengaku pernah di panggil 19x KPK
sekali lagi 19x dipanggil oleh KPK
dan datang cuma sendirian doang
tapi tidak ada 1 pun mengindikasi beliau
ada korupsi atau penyelewangan

rahasia dari beliau :
- tau aturannya , jadi gk bisa di kibulin
- selalu dokumentasi kan atau catat setiap kebijakan
- doa ibu dan istri

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!

BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???

UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.

DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:

Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.

MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM

Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?

Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?

EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI

Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.

Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.

Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.

WORST CASE SCENARIO

Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.

Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.

Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.

UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.

Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.

Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.

HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!

[SobatMiskinTV @MiskinTV_]

Gubernur Jabar kok Blusukan ke Papua????

Beredar foto saat KDM kelelahan hingga tertidur pulas di lantai kayu di sebuah rumah milik warga du wilayah Taboti, Papua.

Awalnya agak janggal, kenapa Gubernur Jawa Barat blusukan sampai ke tanah Papua.

Setelah bertanya pada AI ternyata jawabnya adalah, beliau sedang diundang sebagai pembicara di sebuah konferensi di Papua.

Tapi patut kita akui kalo tim komunikasi beliau cukup andal dan jeli.

Kalo gw pribadi sih udah agak trauma dengan pencitraan model begini. Mengingatkan kita pada sosok yang itu....wkwkkwk 🙏

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Halo, presiden biadab @prabowo. Saat mengundang 7 pemred kenamaan ke Hambalang sampean dicecar perihal keberlanjutan embege di saat negara berpotensi menghadapi problema moneter dan fiskal karena perang yang berkecamuk di timteng. Dengan lantang sampean mengatakan, "Tetap saya jalankan! Lebih baik saya memberi makan rakyat saya daripada uang itu dikorupsi!"

Lihat ini. Pemberian makan sampean tak sesuai target, tak bergizi, yang diamanahkan ketahuan basah korupsi, dan ekonomi negara yang sampean pimpin carut-marut!

Mundur!

[Lubang Kelinci @TxtRabbitHole]

Kesan yang kutangkap: Prabowo males ketemu realita. Di luar negeri dia presiden, disambut arak-arakan, fine dining, pasukan berkuda. Serba "bangsawan", serba elegan.

Di dalam negeri? Dia "cuma" politisi yang harus bergelut sama lumpur politik, keluhan rakyat, dan kemiskinan yang nggak bisa disembunyiin di balik seragam militer. Wajar dong klo dia lebih suka "kerja keras" di luar negeri.

Tapi pertanyaannya, dulu nyapres buat apa, kalau realita negeri sendiri aja nggak mau dia hadapin?

[SHENO WIRANG @ShenoWirang]

Setiap kali Prabowo pelesiran
ke luar negeri menelan ongkos
Rp20 miliar hingga Rp80 miliar
dan hasilnya begini tok:

- Menghamburkan uang
- Makan & minum mewah
- Nginap di hotel mewah
- Asyik foya-foya
- Investasi zonk

"𝗣𝗘𝗠𝗕𝗢𝗥𝗢𝗦𝗔𝗡"

Dan yang dihamburkan adalah
uang rakyat bukan uang pribadi
Prabowo, sementara di dalam
negeri sendiri kondisi ekonomi
sedang babak belur:

- Rupiah semakin ambruk
- Investor angkat kaki
- IHSG ndlosor
- Utang segunung
- Negara bokek

Sudah boros, ndablek pula!

𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗞𝗔𝗞𝗘𝗔𝗡 𝗣𝗢𝗟𝗔𝗛

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

pov warga desa di Indo menurut si bapak:

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Summary Yapping Prabowo 20 Bulan terakhir,

1) Saham itu Judi.
2)Sawit itu pohon kn, sama2 ada daunnya.
3)kalo mau kabur ke yaman aja.
4)1 Lele utuh 1 anak? Wow lebih baik drpd saya tentara dulu ya.
5)mbg berguna tidak?
6)hidup jokoweee.
7)org desa ga bayar pake dollar.
8)danantara, bukti indonesia besar di mata dunia
9)
10)

Udh eneg, ada yg mau nambahin?

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Siklus hidup +62 Era Prabowo-Gibran :

- Bangun pagi, desak2an KRL, nyampe kantor drained
- Kerjaan numpuk, bos marah2
- Frustasi, cari hiburan di tiktok
- Bosan, buka X bahas2 isu nasional
- Misuh karena omon2 Prabowo, kelakuan penjabat, rupiah hancur
- Drained fase 2
- Pulang, desak2an lagi
- Merenung kok bisa gini amat nasib +62
- ketiduran dengar "Hidup Jokowi" nya Prabs
- repeat until 2026 aja?

Nasib+62

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

1. Rupiah rendah : gak apa-apa, rakyat desa gak pakai dolar
2. Paspor lemah : gak apa-apa, rakyat desa jarang keluar negeri
3. Rakyat ranking 2 paling gampang ditipu sedunia : gak apa-apa, biar saya dua periode
4. Inflasi tinggi : gak apa-apa, rakyat desa masih bisa makan nasi sama tempe
5. Utang negara membengkak : gak apa-apa, yang bayar anak cucu kita nanti,
6. Investor kabur : gak apa-apa, cukup investor dari partai sama keluarga dan 9 naga + 9 haji
7. Hutang swasta jebol : gak apa-apa, toh banknya milik temen
8. Pendidikan ketinggalan : gak apa-apa, rakyat desa cukup sekolah smp saja yang penting bisa makan mbg mereka udah senang
9. Kesehatan buruk : gak apa-apa, masih ada dukun desa
10. Demokrasi mundur : gak apa-apa, yang penting suara mayoritas orang bodoh masih aman
11.Kebebasan pers ditekan : gak apa-apa, cukup baca berita pemerintah di TV
12. Keadilan hukum timpang : gak apa-apa, yang kaya bebas, yang miskin penjara

Semua masalah itu gak apa-apa...
Yang penting saya, buna dan kroni-kroni saya tetap happy, proyeknya jalan, dan jabatan bisa diperpanjang.

Rakyat desa kuat kok, tahan banting.
Mereka sudah terbiasa. Demo juga mereka ogah. Kalo bersuara kritis cukup kasih bansos selesai semua masalah.

[Sarjana Eksu @SarjanaEksu]

CAPEK BET GW ANJING

KLO MAU NENANGIN RAKYAT YA GAK GOBLOK JUGA KOMENNYA

EMBEGE LU BAKAL AWUR-AWURAN KLO DOLAR KE 20RIBU WO

LU KIRA SOLAR DIBAYAR PAKE APA?
LU KIRA MOBIL INDIA LU DIBAYAR PAKE APA?
LU KIRA MOTOR MBG LU IMPOR DIBAYAR PAKE APA?
OMPRENGAN MBG LU IMPOR DIBAYAR PAKE APA?

MESKIPUN BUKAN PAKE USD TP KLO NILAI MELEMAH THDP USD YA MAKIN MAHAL SEMUA WO

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue mau lo bayangin satu skenario dulu.
Ada seseorang yang klaim dirinya jagoan matematika. tapi waktu ujian
Nilai UTS dan UAS-nya jeblok.

Rupiah dia paling lemah di kelasnya.
Tabungannya makin menipis karena ngutang terus. Teman-teman sekelasnya mulai tidak percaya.

Tapi dia berdiri di depan kelas dan bilang dengan penuh percaya diri:

"Gue sekarang matematikawan nomor lima terbesar di dunia."
Itulah yang baru terjadi hari ini.

Apa yang Prabowo klaim:
Di HUT ke-1 Danantara Prabowo berdiri dan bilang:

"Aset yang kita kelola sekarang US$1.000 miliar.
Kita sekarang kelima terbesar di dunia.
Bahkan di atas Qatar.
Di atas Singapura."

Satu kalimat yang terdengar sangat gagah.
Sangat membanggakan.
Sangat layak untuk disebut dalam pidato presiden
di depan ribuan orang.

Tapi tunggu dulu.
Gue minta lo ingat apa yang terjadi di hari yang sama:

Rupiah hari ini ada di kisaran Rp17.600 per dolar.
Salah satu yang paling lemah di Asia
bahkan kalah dengan mata uang beberapa negara Afrika yang sering kita anggap lebih miskin dari kita.

IHSG terus melorot.
Net outflow asing konsisten keluar.
Bid ratio surat utang negara turun dari 2,5 kali menjadi 1,4 kali artinya kepercayaan kreditur terhadap Indonesia mulai berkurang.

Defisit APBN melebar.
Utang bertambah.
Dan rakyat dalam negeri sendiri sudah mulai borong dolar dan emas karena tidak percaya pada rupiahnya sendiri.

Dan ini yang paling fundamental perlu dipertanyakan:
SWF atau Sovereign Wealth Fund yang sehatadalah dana yang berasal dari surplus kekayaan negara.
Dari hasil ekspor yang berlebih.
Dari tabungan nasional yang kuat.

Norwegia punya SWF terbesar di dunia Rp23.000 triliun lebih.
Dari mana?
Dari surplus minyak yang mereka tabung selama puluhan tahun.
Bukan dari utang.
Bukan dari aset BUMN yang dipindahbukukan.

Abu Dhabi punya SWF sejak 1976.
Dibangun dari surplus petrodolar
selama hampir 50 tahun.
Akumulasi nyata dari kekayaan yang benar-benar dimiliki.

Danantara dibentuk 2025.
Baru satu tahun.
Dan "aset US$1.000 miliar" yang diklaim itu sebagian besar adalah aset BUMN yang dipindahkan
ke bawah Danantara.
Bukan uang baru.
Bukan surplus baru. Bukan tabungan baru.

Itu seperti lo mengklaim punya tabungan Rp1 miliar
padahal itu adalah nilai rumah yang lo tinggali, kendaraan yang lo pakai sehari-hari,
dan perabot di dalam rumah yang lo hitung semuanya.

Asetnya memang ada.
Tapi bukan tabungan yang bisa diinvestasikan dengan bebas.

Dan rating lembaga keuangan internasional sudah berbicara:

Moody's, S&P, dan Fitch
tiga lembaga rating paling berpengaruh di dunia semua memberikan outlook negatif atau memperingatkan Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Ini bukan opini.
Ini adalah penilaian profesional dari lembaga yang tugasnya menilai kesehatan keuangan negara-negara di seluruh dunia.

Mereka tidak bilang Indonesia nomor lima terbesar.
Mereka bilang hati-hati.

Prabowo bilang:
Bangsa Indonesia sudah terlalu lama dianggap remeh oleh bangsa lain.
Gue setuju dengan itu.
Seratus persen setuju.

Tapi cara untuk tidak dianggap remeh bukan dengan klaim yang tidak didukung data.

Cara untuk tidak dianggap remeh adalah dengan membuktikan lewat angka yang nyata
rupiah yang menguat,
investasi yang masuk,
rakyat yang sejahtera,
hukum yang ditegakkan dengan adil.

Singapura tidak perlu berteriak
bahwa mereka nomor satu.
Mereka cukup tunjukkan GDP per kapita mereka,
nilai dolar Singapura mereka,
dan kualitas hidup rakyat mereka.

Norwegia tidak perlu klaim SWF-nya terbesar. Angkanya bicara sendiri.

Pemimpin yang benar-benar kuat tidak perlu mengklaim kehebatannya di podium.
Rakyatnya yang merasakan kehebatan itu di kehidupan sehari-hari mereka.

Klaim nomor lima terbesar di dunia terdengar sangat membanggakan.

Tapi klaim itu diucapkan oleh presiden yang di pagi hari yang sama bilang tidak peduli dengan kurs dolar sementara rupiah ada di salah satu titik paling lemah dalam sejarahnya.

Itu bukan keberanian.
Itu bukan optimisme.
Itu adalah disonansi yang sangat mengkhawatirkan antara apa yang diucapkan di podium dan apa yang dialami rakyat di lapangan.

Presiden yang bijaksana tidak butuh klaim.
Presiden yang bijaksana butuh hasil.
Dan hasil itu seharusnya terasa di dompet rakyat,
di harga bahan pokok,
di kepercayaan dunia terhadap mata uang kita.

Bukan di pidato ulang tahun lembaga yang baru berusia satu tahun.