Dito Ariotedjo masuk kabinet dengan harta Rp 282 M. Dari jumlah itu, Rp 162 M-nya adalah "hadiah" , 4 rumah + 1 Alphard , dari mertuanya: Fuad Hasan Masyhur, bos travel haji Maktour.
Nggak masalah? Secara hukum boleh. Dilaporkan di LHKPN. Transparan.
Tapi coba pikir ini ,
Tahun 2023, nama Dito disebut di sidang korupsi BTS Kominfo. Saksi mahkota Irwan Hermawan ngaku kasih Rp 27 M ke Dito buat "pengamanan perkara." Dito bantah. Oke. Kita catat.
Tahun 2025, mertua Dito , Fuad Hasan Masyhur, orang yang kasih dia Rp 162 M itu , dicekal KPK. Kasusnya: dugaan korupsi kuota haji Rp 1 TRILIUN. Kantor Maktour digeledah. Barang bukti disita. KPK bahkan menyebut ada indikasi penghilangan barang bukti.
Akibat korupsi ini: 8.400 calon jemaah yang sudah antre 14 TAHUN gagal berangkat haji.
Bukan gagal karena sakit. Bukan karena meninggal. Tapi karena kuota mereka ,yang memang hak mereka , diduga dimainkan orang-orang berduit.
September 2025, Dito dicopot dari kabinet. Belakangan terungkap ia bahkan sudah mengajukan mundur sendiri sesaat setelah mertuanya dicekal.
Januari 2026, KPK panggil Dito lagi , kali ini soal kasus haji. Dito hadir.
Dito bilang: "Sebagai warga negara saya harus patuh hukum."
Serius?
Jadi begini kronologinya:
a. Hidup disubsidi mertua bos travel haji ✓
b. Namanya muncul di dua kasus korupsi berbeda ✓
c. Mertuanya dicekal KPK, kantornya digeledah ✓
d. 8.400 orang tua yang antre belasan tahun gagal ke Tanah Suci ✓
e. Dito dicopot, dan sekarang jadi saksi ✓
Dan lo tahu kata2 Dito sendiri waktu ditanya soal hartanya yang Rp 162 M dari mertua itu?
"Kita kan tidak bisa milih lahir dari mana."
Bener banget, Pak.
Yang 8.400 jemaah itu juga nggak bisa milih , mereka nggak bisa milih supaya hak haji mereka nggak diduga dimainkan oleh orang2 yang lo panggil keluarga.
@MiskinTV_ Komentar pak Amien ini selalu pedas di mana pun. Yang saya suka adalah, dia konsisten di jalur oposisi. Sebatas saya ingat, dia tidak pernah memihak siapa yang sedang berkuasa, tapi dia akan memanfaatkan jalur yang berseberangan dengan penguasa.
Amien Rais melalui unggahan video di kanal resmi pribadinya kembali memberi kritikan kepada Prabowo.
Beberapa isi kritikannya:
1. Kurangi beromon-omon, rakyat sudah bosan.
2. Hindari terlalu banyak bicara berlebihan.
3. Jangan lagi gebrak-gebrak meja atau podium, Anda bukan lagi Pangkostrad, tapi Presiden.
4. Jaga jarak dengab Teddy.
Link video di reply:
Our president, leader of the Republic of Indonesia, watches the poor eat their meal.
He does the watching from a lavish setting, his own plate stacked with expensive food.
Poverty as an evening's entertainment.
Tina Talisa : mantan presenter TV, lulusan dokter gigi , ditunjuk Gibran jadi Stafsus Wapres bidang UMKM, digitalisasi, stunting, dan ekonomi syariah.
Tidak ada rekam jejak substansif di bidang2 itu. Tapi rupanya jabatan itu memang bukan tujuan akhir.
7 bulan kemudian, sambil masih menjabat Stafsus, dia resmi jadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga , anak usaha BUMN energi terbesar Indonesia.
Dua jabatan. Dua sumber penghasilan dari uang negara. Dijalankan bersamaan.
Ini bukan pertama kali. Sebelumnya dia juga Stafsus + Jubir di Kementerian Investasi era Bahlil selama 4 tahun. Artinya ini bukan kebetulan. Ini pola yang berulang, dari rezim ke rezim.
Yang menarik: UU BUMN melarang rangkap jabatan untuk menteri dan wamen.
Tapi untuk Stafsus? Abu-abu. Dan keabuan itu dimanfaatkan dengan sempurna.
Sementara di luar sana:
a. Pelaku UMKM antre KUR berbulan-bulan, ditolak karena tidak punya agunan.
b. Bayi-bayi lahir stunting karena ibunya tidak punya akses gizi yang layak.
c. Rakyat bayar pajak, yang sebagian mengalir ke gaji dua jabatan sekaligus untuk satu orang yang tugasnya "mengawal" mereka.
Banyak negara dengan tata kelola serius melarang keras rangkap seperti ini karena satu alasan sederhana: kamu tidak bisa mengawasi kepentingan rakyat sambil duduk di kursi korporasi yang diawasi oleh atasanmu sendiri.
Tapi di sini, itu disebut karir yang cemerlang.
Yang dikawal bukan UMKM. Yang dikawal adalah posisi.
sunco per april masih di angka 43,500 sekarang juni udah 47.000
beras yang biasanya 74.500
sekarang udah 95.000
jangan kaget bulan depan
kalo minyak goreng udah 50 rb na
ayam 50 ribuan
beras 100 ribuan
anjirr ini mau diem doang kita WNI
kata prabowo udah swasembada pangan
swasembada dari hongkong?
Guys, ada pernyataan dari Anies Baswedan yang menurut gue paling jujur dan paling berani tentang sesuatu yang jarang diakui secara terbuka oleh mantan pejabat manapun.
Anies menyebut kata yang selama ini hanya bisik-bisik di kalangan orang dalam: kriminalisasi.
Dan dia tidak hanya bicara tentang dirinya sendiri.
Pertama fakta yang paling mengejutkan:
Selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta KPK menggelar perkara atas kasusnya sebanyak 19 kali.
Bukan sekali.
Bukan dua kali.
Sembilan belas kali.
Jaya Suprana pendiri MURI bahkan sempat nyeletuk:
"Mas, kenapa enggak diusulkan masuk MURI aja?"
Karena normalnya gelar perkara itu dilakukan sekali atau dua kali.
Kalau tidak ketemu kasusnya selesai.
Ini 19 kali. Dan hasilnya: lewat semua.
Dan ini yang paling penting Anies menyebut kata kriminalisasi secara terbuka:
"Tantangan soal berada di pemerintahan itu akhir-akhir ini adalah kriminalisasi. Dan itu fakta.
Saya pun merasakan proses itu.
Teman saya merasakan juga.
Tom Lembong dan yang lain-lain
sekarang sedang merasakan juga."
Ini bukan tuduhan tanpa nama.
Ini disebut langsung.
Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan era Jokowi yang kini tersangka disebut sebagai contoh konkret.
Dan yang paling berat dari kalimat itu:
Anies tidak bilang ini sebagai keluhan.
Dia bilang ini sebagai fakta
yang perlu diakui dan dihadapi.
Dan ini tentang strategi bertahan yang paling praktis bukan teori:
Anies tidak curhat panjang lebar.
Dia langsung ke pelajaran konkret dari 19 kali gelar perkara yang dilewatinya.
Pertama: ketaatan pada SOP.
Ini adalah satu-satunya perisai
yang benar-benar bisa dipegang.
Kalau setiap keputusan dibuat sesuai prosedur ada argumen yang bisa dipertahankan di manapun, termasuk di hadapan penyidik yang mencari celah selama berbulan-bulan.
Kedua: menangkan hati bawahan.
Pejabat dan pemimpin itu dua hal berbeda.
Pejabat: kata-katanya diikuti karena ada otoritas. Pemimpin: kata-katanya diikuti karena dipercaya.
Ketika bawahan benar-benar percaya pada apa yang dikerjakan mereka menjadi bagian dari perlindungan itu. Mereka tidak mudah dipakai untuk menjatuhkan atasan.
Ketiga: berteman dengan semua termasuk lawan.
Bukan berarti setuju dengan semua.
Tapi berinteraksi dengan semua.
Karena di Indonesia jaringan pertemanan adalah mata uang yang paling nyata dalam navigasi politik dan birokrasi.
Dan ini yang paling miris dari seluruh gambaran yang Anies lukiskan:
Dia menggambarkan masuk ke birokrasi Indonesia setelah bertahun-tahun di sistem yang efisien di Amerika seperti: "
Habis naik kendaraan di jalur cepat tiba-tiba pindah ke jalur lambat."
Dan pilihannya cuma dua:
tetap ngebut dan nabrak semua orang atau melambat dulu sambil pelan-pelan mengajak yang lain untuk tambah kecepatan.
Yang kedua jauh lebih sulit.
Tapi yang pertama tidak menghasilkan apa-apa
selain kecelakaan.
Dan ini yang paling relevan dengan kondisi sekarang:
Anies berbicara tentang kriminalisasi pejabat bukan sebagai fenomena yang baru.
Tapi sebagai pola yang sudah terlihat dan terus berulang di mana mereka yang berani membuat keputusan di dalam sistem sering kali justru menjadi sasaran ketika angin politik berubah.
Tom Lembong bukan satu-satunya contoh.
Anies sendiri mengalami 19 kali gelar perkara.
Dan pertanyaan yang tidak dia ucapkan tapi menggantung di udara:
berapa banyak pejabat lain yang kompeten dan berintegritas yang akhirnya memilih tidak masuk ke sistem karena risikonya terlalu besar?
Sistem yang mengkriminalisasi pejabat yang bekerja sesuai prosedur dan membiarkan yang korup berjalan bebas adalah sistem yang sedang memilih siapa yang akan bertahan di dalamnya.
Dan pilihan itu punya konsekuensi jangka panjang:
yang kompeten akan berpikir dua kali sebelum masuk.
Yang tidak punya integritas tapi pandai bermain akan terus ada.
Anies lewat dari 19 kali gelar perkara.
Tapi tidak semua orang punya ketahanan dan jejaring yang sama untuk melewati proses itu.
Dan selama sistemnya tidak berubah pola ini akan terus berulang.
@TeddGus Orang ga cuma beli kebutuhan pokok. Nyatanya, banyak hal perlu dibeli.
Oli, bahan baku produksi, misalnya, kelanjur naik.
17 ke 18 bukan sekadar naik 1000.
Bom waktu. Situ bisa baca grafik eksponensial di April Mei?
Justu situlah yang pengin keren biar diangkat jadi buzzer.
Gus Miftah mundur karena ngejek tukang es teh. Bagus. Tapi tunggu dulu.
Yang bikin dia mundur bukan sistem.
Yang bikin dia mundur adalah 279.000 tanda tangan dan tekanan publik yang tidak bisa dibendung lagi.
Artinya:
a. Tanpa viral → tidak mundur
b. Tanpa petisi → tidak dicopot
c. Tanpa PM Malaysia ikut komen → mungkin masih ceramah di istana
Pertanyaannya bukan soal Gus Miftah.
Pertanyaannya adalah: Kenapa standar kelayakan pejabat negara ini hanya berlaku kalau rakyat yang ribut duluan?
Rekam jejak kontroversinya sudah panjang sebelum dilantik.
Yati Pesek direndahkan ,sudah ada videonya.
Bagi uang jelang Pemilu , Bawaslu sudah selidiki.
Tapi tetap dilantik jadi Utusan Khusus.
Sunhaji, tukang es teh yang diejek itu, kerja keras di tengah hujan untuk Rp50 ribu sehari.
Orang yang mengejeknya digaji setara menteri dari uang pajak rakyat.
Bukan Gus Miftah yang gagal.
Sistem seleksinya yang tidak pernah ada.
Lagi2....
Oknum TNI 🥱🥱
Arogan...mau menangnya sendiri
Sadar ga ya dia klo direkam
Pokoknya di manapun berada mending jauh2 dr seragam2 kek gini dah...
Toxic.