DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU
1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas.
2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu.
3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden.
Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu.
Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR!
Selengkapnya.
https://t.co/Cy3TzdY0dx
Dosen UGM:
"Mayoritas 82% fiskal Indonesia dikelola pusat. Jadi klo di daerah ada infrastruktur jelek, sekolah2 dan layanan kesehatannya buruk, maka persoalannya ada di pusat"
Rakyat di daerah tak lagi dijajah kolonial, tapi dijajah Presidennya sendiri lewat regulasi fiskal.