Bramantya Pradipta

dream high, achieve higher | @arsenal | #1hari1kebajikan | #1foto1kebajikan | IG: bram_dipta

[Bramantya Pradipta @bram_dipta]

tidak boleh ada mimpi atau nafsu untuk jabatan, tapi boleh kalau untuk karya ~ Tri Rismaharini

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada satu hal yang menurut gue paling jahat dan paling halus yang sedang dilakukan pemerintah ke kita semua sekarang.
Bukan dengan kekerasan.
Bukan dengan ancaman langsung.
Tapi dengan satu metode yang jauh lebih efektif:

Normalisasi.

Pelan-pelan.
Bertahap.
Sampai kita semua lupa bahwa hal yang sekarang kita anggap "ya begitulah" sebenarnya dulu adalah sesuatu yang tidak masuk akal.

Mari kita mulai dari awal:

Dulu Gibran tidak memenuhi syarat usia untuk jadi calon wakil presiden.
Aturan jelas.
Batas usia jelas.
Tidak ada ruang abu-abu.

Lalu tiba-tiba aturannya diubah.
Batas usia digeser.
Dan Gibran bisa maju.

Saat itu semua orang ribut.
Demo.
Kritik.
Headline media penuh dengan kata
"konstitusi dirobek".

Sekarang?
Sudah lewat lebih satu tahun.
Sudah jadi sejarah.
Tidak ada yang ribut lagi.
Yang dulu dianggap pelanggaran konstitusi terbesar sekarang dianggap "ya sudah terjadi, mau gimana lagi".

Itu normalisasi yang pertama.

Lalu janji-janji politik:

Selama kampanye segala macam janji diucapkan.
Yang didengar rakyat: harga akan turun, kesejahteraan akan naik, korupsi akan diberantas habis.

Sekarang janji-janji itu satu per satu menguap.
Harga naik bukan turun.
Subsidi dipotong bukan ditambah.
Dan ketika ditanya jawabannya selalu sama:
"kondisi global", "tidak sesederhana itu", "butuh proses".

Dan kita semua mulai menerima jawaban itu.
Padahal dulu janji itu yang membuat kita memilih.
Itu normalisasi yang kedua.

Lalu MBG:
Program senilai Rp335 triliun.
Korupsi terbongkar sebelum setahun berjalan.
Kepala BGN ditangkap.

Dapur SPPG meledak dari 21.000 jadi 27.000 dengan jual beli titik yang terungkap sendiri oleh Zulhas.

Reaksi pertama kaget.
Marah.
Gila, ini program flagship sudah korupsi dari awal!

Sekarang?
Ya namanya program besar pasti ada yang nyolong. Yang penting programnya jalan.
Itu normalisasi yang ketiga.

Dan ini yang paling licik penangkapan korupsi dijadikan prestasi:

Setiap kali ada pejabat ditangkap karena korupsi pemerintah dan pendukungnya langsung framing:
"Lihat, ini bukti pemerintah serius berantas korupsi!"

Tapi tunggu.
Penangkapan itu bukan prestasi.
Penangkapan itu adalah bukti bahwa korupsi terjadi di program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah itu sendiri.

Bayangkan rumah kamu kebakaran karena kompornya bocor dan kamu malah dipuji karena berhasil memadamkan apinya.

Padahal yang harusnya dipertanyakan adalah:
kenapa kompornya bocor dari awal?

Itu normalisasi yang keempat dan ini paling berbahaya karena membalik logika sebab-akibat.

Lalu kenaikan BBM:
Dulu waktu dolar tembus Rp15.000 itu dianggap krisis nasional.
Headline besar.
Rapat darurat.
Semua orang panik.

Sekarang rupiah di Rp18.000.
Dan reaksinya?
"Ya begitulah kondisi global, semua negara juga kena."

Pertamax naik. Pertalite ikut terdampak abang ojol harus antri jam 4 pagi sebelum SPBU buka.
Tapi narasinya:
"Pertalite kan tidak naik, jadi rakyat kecil tidak terdampak."

Itu normalisasi yang kelima.

Dan ini yang paling menyeramkan buzer yang menyerang siapapun yang masih kritis:

Connie Rahakundini Bakri sampai harus lari ke Rusia karena nyawanya terancam.
Dino Patti Djalal diserang karena mengkritik biaya perjalanan presiden.
Saiful Mujani dikriminalkan.
Dokter Tifa dipolisikan.

Dan setiap kali ada yang kritis buzer langsung bergerak. Framing langsung dibentuk:
"ini cuma pencari sensasi",
"ini bagian dari konspirasi asing",
"ini orang yang tidak puas karena tidak dapat jabatan".

Pelan-pelan orang-orang yang masih berani bicara jadi makin sedikit.
Bukan karena mereka salah.
Tapi karena ongkos untuk bicara jadi terlalu mahal.

Itu normalisasi yang keenam dan ini yang membuat seluruh proses normalisasi sebelumnya bisa berjalan tanpa perlawanan.

Dan ini yang paling jahat dari semuanya kita mulai lelah:

Setiap normalisasi butuh energi untuk dilawan.
Setiap kali ada yang salah butuh tenaga untuk marah, untuk kritik, untuk turun ke jalan, untuk bertanya "kok bisa begini?"

Tapi ketika hal-hal yang salah ini datang terus-menerus satu demi satu, hampir tanpa henti energi kita untuk marah pun habis.

Dan ketika energi untuk marah habis yang tersisa hanya satu hal: menerima.

"Ya sudahlah."
"Mau gimana lagi."
"Memang begini negaranya."
"Capek juga kalau terus-terusan marah."

Dan itulah tujuan sebenarnya dari seluruh proses ini.
Bukan untuk membuat kita setuju.
Tapi untuk membuat kita terlalu lelah untuk tidak setuju.

Normalisasi bukan terjadi karena rakyat bodoh.
Normalisasi terjadi karena rakyat dibuat lelah secara sistematis satu krisis demi satu krisis,
satu pelanggaran demi satu pelanggaran,
satu janji yang diingkari demi satu janji lainnya sampai titik di mana melawan terasa lebih melelahkan daripada menerima.

Dan ketika seluruh generasi sudah tumbuh dengan menganggap semua ini "normal" tidak akan ada lagi yang bertanya "kenapa harus seperti ini?" Karena bagi mereka memang dari awal sudah seperti ini.

Itulah kenapa melawan kelelahan untuk tetap bertanya, tetap kritis, tetap mengingat bagaimana seharusnya adalah hal paling penting yang bisa kita lakukan sekarang.

Karena begitu kita berhenti bertanya itulah saat normalisasi benar-benar menang.

[Arif Wicaksono @arifbalikpapan1]

Gibran: "Program makan gratis akan melibatkan ibu-ibu warteg, katering-katering"

Nyatanya? Tak melibatkan Ibu-ibu warteg dan katering

Malah politisi, polisi dan tentara yang dilibatkan

Dasar Pembohong!

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Harga BBM Indonesia walaupun naik, masih SANGAT MURAH dibandingkan negara-negara ini.

Australia : Rp21.000
Kanada : Rp22.000
Jepang : Rp20.000
Singapura : Rp36.000
Jerman : Rp33.000
Belanda : Rp35.000
Italia : Rp32.000
Spanyol : Rp30.000

Indonesia : Rp14.000

Harga BBM di Indonesia masih relatif terjangkau. Ini berkat sinergi & komitmen pemerintah dalam memastikan BBM yang murah, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Begitulah kata buzerp.....

Tapi yang tidak di ungkap adalah gaji rakyat disana, nih awak luruskan biar gak makin prabodoh

Gaji rata-rata penduduk
1. Australia : Rp45 juta/bulan
2.143 liter/bulan

2. Kanada : Rp40 juta/bulan
1.818 liter/bulan

3. Jepang : Rp32 juta/bulan
1.600 liter/bulan

4. Singapura : Rp75 juta/bulan
2.083 liter/bulan

5. Jerman : Rp55 juta/bulan
1.666 liter/bulan

6. Belanda : Rp60 juta/bulan
1.714 liter/bulan

7. Italia : Rp35 juta/bulan
1.093 liter/bulan

8. Spanyol : Rp30 juta/bulan
1.000 liter/bulan

9. Indonesia : Rp3,1 juta/bulan
221 liter/bulan

10. Gaji honor nakes dan guru: 250k/bulan
17,8 liter /bulan

[ᶜⁱᶜᵃᵍ ᵈⁱ ᴰⁱⁿᵈⁱⁿᵍ @creeping5ilence]

Goodbye Indonesia - welcome to Philipina.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) tercatat telah menutup lebih dari 500 gerai sepanjang 2026 yang dilakukan secara bertahap.

Manajemen menyebut sebagian besar penutupan disebabkan berakhirnya kontrak sewa, kenaikan biaya sewa, hingga evaluasi lokasi yang dinilai kurang optimal.

Namun di tengah munculnya Kopdes Merah Putih dan perubahan peta persaingan ritel nasional, penutupan gerai tetap memunculkan kekhawatiran mengenai potensi berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor ritel.

[Dimar @dimarsasongko98]

Said Abdullah.
Ketua Badan Anggaran DPR , dua periode berturut-turut, 2019-2024 dan 2024-2029.

Orang nomor satu yang memimpin pembahasan ke mana Rp 3.600 triliun APBN mengalir.

Tiga fakta yang perlu lo tahu:

Satu.
12 September 2022 : Said memimpin rapat Banggar bersama Kemenkeu, lalu mengusulkan daya listrik 450 VA rakyat miskin dihapus, dinaikkan paksa ke 900 VA. Alasannya: PLN oversupply, anggaran subsidi membengkak.

Empat hari kemudian, video viral: Said tertawa santai di kabin jet pribadi sambil merokok. Ucapannya terekam jelas:

"Yang penting di pesawat bisa merokok, nomor satu."

Dua.
LHKPN Said Abdullah per 29 Maret 2024: Rp 101,9 miliar.
Naik 115 persen sejak 2018 , tepat selama ia menjabat Ketua Banggar.

Tiga.
Periode 2024-2029: Said kembali jadi Ketua Banggar. Anaknya, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, terpilih jadi anggota DPR dan masuk sebagai anggota Banggar di lembaga yang sama.

LHKPN sang anak: Rp 627 miliar , enam kali lipat kekayaan ayahnya, diklaim "hasil sendiri", usia 30 tahun, pendatang baru di Senayan.

Front Pemuda Madura melaporkan kejanggalan LHKPN ini ke KPK pada Februari 2025.

Jadi di lembaga yang memutuskan anggaran negara Rp 3.600 triliun itu , ayah jadi Ketua, anak jadi anggota, keponakan jadi Bupati Sumenep.

Bukan soal apakah ini melanggar hukum.

Pertanyaannya lebih sederhana:

Kalau Ketua Banggar mengusulkan cabut subsidi listrik rakyat miskin sementara naik jet pribadi , siapa sebetulnya yang diwakili oleh kursi itu?

[MFarid G‎​‎​​‏eonova @MFGBawon]

Gue nemu harga bensin di Amerika langsung dari foto pompa bensin beneran.

Terus gue bandingin sama Pertamax Indonesia yang baru naik.

Hasilnya agak mencengangkan:

Pertamax RON 92 Indonesia sekarang: Rp16.250/L

Bensin setara di Amerika?

Louisiana: Rp17.862/L
Texas: Rp17.391/L
California: Rp28.158/L
New York: Rp21.299/L
Tapi tunggu dulu.
Kalau masukin faktor gaji minimum, ceritanya jadi makin brutal.

[MBG Jelek @menuembegejelek]

⚠️ INGAT BAIK-BAIK NAMA DAN WAJAH SI BAJINGAN TENGIK HERY SUSANTO INI!

Taukah Handai Tolan sekelian, mengapa embege bisa melahirkan kasus keracunan hingga 30.000++ kasus? Mengapa kepala Badan dan wakilnya bisa dengan sangat leluasa korupsi selama 1,5 tahun? Mengapa banyak sekali pegawai BGN di daerah yang menjabat sebagai korwil, dan/atau pegawai kelas coro di kubangan lumpur (espepege) memiliki etika dan kompas moral yang hancur? Mengapa banyak panganan yang tersaji tak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dan terkesan mengenaskan? Mengapa kerap terjadi maladministrasi baik di tingkat pusat hingga di kubangan lumpur?

Salah satu jawabannya adalah ini! 🫵🏻

Lembaga yang bertugas untuk mengawasi program kerja lembaga / badan negara, dipimpin oleh orang brengsek yang MELARANG staf-nya untuk menyentuh dan memeriksa jalannya embege!

*Apa fungsi Ombudsman? Tupoksi mereka adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik itu Kementerian, Lembaga, atau Badan—baik di pusat maupun di daerah—termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan swasta yang menggunakan anggaran negara.

Sibangsat! Dia bukan cuman doyan duit suap tata kelola pertambangan nikel, tapi juga main-main sama proyek super prioritas rezim. Asu! Biadab!

[Partai Gerindra @Gerindra]

@SonyEdwardLubis Ini bentuk perjuangan @Gerindra di Komisi VII. Penolakan atas kenaikan harga BBM.

[Dimar @dimarsasongko98]

Maret 2026.
Mitra MBG bernama Hendrik Irawan viral joget-joget sambil pamer dapat Rp6 juta per hari.

Publik marah. BGN menegur. Dapurnya disuspend.
Tapi berhenti dulu. Mari ikuti angkanya.

BGN dalam siaran pers resminya mengkonfirmasi:

insentif Rp6 juta per hari memang hak setiap mitra SPPG.
Diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.
Berlaku untuk semua 27.735 dapur yang aktif.

Tetap cair meski sekolah libur, cuti bersama, atau dapur di-suspend sekalipun.

Hitung sendiri:
Rp6 juta × 27.735 dapur = Rp166 miliar per hari× 313 hari operasional = ~Rp52 triliun per tahun , hanya untuk insentif fasilitas, belum bahan makanan, belum operasional

Total anggaran MBG 2026: Rp268 triliun dari APBN , sekitar 7% dari total belanja negara. Tidak ada program makan sekolah di negara mana pun di dunia yang menyedot porsi APBN sebesar ini (rata-rata global: 0,1–0,5%).

Hasil programnya:
a. 37.270 anak keracunan sejak Januari 2025 (JPPI, Mei 2026), tersebar di 31 provinsi
b. Mayoritas SPPG belum bersertifikat laik higiene sanitasi
c. Program berjalan tanpa Perpres, tanpa audit independen yang bisa diakses publik

Masalahnya bukan Hendrik yang joget.

Hendrik satu dari 27.735 mitra yang menerima insentif yang sama dari sistem yang sama.

Yang patut dipertanyakan bukan orang yang joget di depan kamera.

Yang patut dipertanyakan adalah: siapa yang merancang sistem di mana Rp268 triliun uang pajak rakyat mengalir lewat puluhan ribu dapur swasta tanpa transparansi, tanpa Perpres, tanpa audit publik , sementara 37.270 anak sudah jadi korban keracunan dan program ini tetap jalan?

Madilog: ikuti logika angkanya. Bukan jogetnya.

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Info A1: Selama seminggu ini kemungkinan pemadaman bergilir bakal berlanjut (antara tiap hari atau 2 hari sekali). Pokoknya pas listrik nyala, jangan lupa charge hp, emergency lamp dll pemadaman bergilir ternyata penyebabnya karena efisiensi batubara EFEK DOLLAR NAIK.

Ada isu karena pemerintah telat bayar subsidi ke PLN 🫣

cc:thread__melwijaya

[king kong 🇦🇷 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @AFCKong]

I still can't believe we actually let Man United fans bully Arsenal fans and talk crazy on our timeline after the UCL Final, completely forgetting that this video exists on the internet... 😭

[Minda 🦅 @MindaXtv]

😔

[IDAI @idai_tweets]

Yang terhormat,
Pak Dadan dan Jajaran Badan Gizi Nasional RI.

Semoga masukan ini sampai dan dapat dipertimbangkan Pak Dadan dan jajaran.

[Arsenal @Arsenal]

This belongs to all of us.

[Berita Arsenal 🇮🇩 - 2025/26 EPL CHAMPIONS @BeritaArsenal]

THE UNFORGETTABLES

[Abul Muzaffar @abulmuzaffar10]

Ini bukan hoax yaa..
Ini sudah dikonfirmasi di Bloomberg. Beritanya ada.. silakan cek di reply.

Bayangin aja..
Kadin Cina aja protes soal regulasi bisnis di Indonesia
Padahal, Cina itu termasuk investor yang bisa masuk kanan keluar kiri.
Lihai.

- Regulasi ketenagakerjaannya longgar
- Regulasi lingkungannya longgar
- Ga ada tekanan publik ke perusahaan mereka di negara asal kalau macam-macam ( ga kayak Amrik)
- Serta terkenal bisa mengentertain politisi-politisi Indonesia

Dan mereka terbukti menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia selain Singapura dan Jepang.

Mereka aja komplen..
Apalagi investor asing lain??

[Prabowo Subianto @prabowo]

Kondisi rupiah saat ini adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus bung @DavidEfendhi. Hampir semua nilai tambah, dinikmati bangsa asing.

[jakartalk @Jakartalk]

Berdasarkan putusan terbaru per 12 Mei 2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Jakarta Ibu Kota Negara Indonesia.

FYI, anggaran untuk IKN per 2025 aja udah 75 triliun. Terus gak jadi apa-apa.

Bisa bangun berapa sekolah itu harusnya😭😭😭

[Rumail Abbas @Stakof]

Tiga pertanyaan untuk Mendikti soal LPDP digembleng TNI:

1. Sejak kapan warga sipil yang lolos IELTS, esai, dan wawancara LPDP dianggap kurang disiplin?

Mereka bahkan menghitung sendiri pajaknya tiap tahun di SPT, sesuatu yang (mungkin) prajurit tidak diwajibkan lakukan dengan kerumitan yang sama.

2. Sejak kapan warga yang pajaknya dikorupsi bertahun-tahun tapi tetap bayar PPN setiap belanja dianggap kurang berkebangsaan?

3. Kalau tujuannya supaya awardee balik ke Indonesia, kenapa solusinya pelatihan baris-berbaris dan bukan perbaikan ekosistem riset, gaji dosen, dan kepastian karier akademik di dalam negeri?

Yang bikin doktor enggan pulang itu bukan kurang nasionalisme. Tapi karena kurang lab, kurang dana riset, dan kurang penghargaan.

Kalau pemerintah serius ingin awardee pulang dan berkontribusi, cobah perbaiki ekosistem akademik dalam negeri.

Itu jauh lebih sulit, dan jauh lebih dibutuhkan.

Menurut saya, mengirim calon master dan doktor ke barak untuk diajari “kebangsaan” itu membalik logika.

Yang lazim di banyak negara: kadet militer yang dikirim ke kampus, bukan sebaliknya.

Jangan remehkan warga sipil yang duitnya bocor terus tapi masih setia bayar pajak.

Lagian, tokoh-tokoh kebangsaan terbesar republik ini sebagian besar sipil. Hatta, Sjahrir, Sukarno muda, Kartini, Tan Malaka, Agus Salim.

Tidak satu pun dari mereka yang nasionalismenya dibentuk di barak.

Mereka jadi nasionalis karena membaca, berdebat, hidup di pengasingan, dan berhadapan dengan ketidakadilan kolonial.

Bukan karena baris-berbaris.

😬

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

1) Judi online di Indonesia? Gerombolan Kamboja.
2) Pinjol ilegal di Indonesia? Gerombolan Kamboja.
3) Voice phising di Korea, Jepang, dan Taiwan? Gerombolan Kamboja.
4) Krisis fentanyl di Amerika? Duitnya dicuci di Gerombolan Kamboja.
5) Kartel di Meksiko? Sama, dicuci Kamboja lagi.