“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.
1 Januari 2026 bisa jadi hari terakhir kebebasan berpendapat kita. Tak ada lagi yang berani mengkritik presiden karena tidak menetapkan status bencana nasional. Masyarakat yang muak dengan anggota DPR RI yang joget-joget tak lagi berani menyerukan bahwa DPR adalah Dewan
Pak Presiden @prabowo saat ini (setelah bencana banjir longsor lumpur, kayu gelondongan) sudah tidak relevan lagi memilah yg Legal dan Ilegal.Melihat masifnya kerusakan, kehancuran lingkungan, infrastruktur, kematian kehidupan, rakyat yg kehilangan ayah ibu anak saudara, flora fauna hancur. STOP penebangan sekarang.
Berapa uang Negara dapat selama ini dr penebangan hutan? Sawit? Tambang? Berapa kerugian Negara setelah bencana ? Berapa kerugian masyarakat material & immaterial ? Pasti tidak berimbang. Dengan segala hormat, mohon hentikan dengan kuasa Bapak Presiden @prabowo sebagai pimpinan tertinggi di NKRI.🙏🙏🙏🙏
1006 orang meninggal. Belum ada yang dipenjara. Belum ada status bencana nasional. Presidennya sibuk jalan ke luar negeri. Kabinetnya nolak bantuan luar. Menterinya sibuk mantau donasi. DPRnya iri ama influencer yang ke lapangan. Uda gila negara ini
Desember D nya apa??? Deforestation is an accumulation of bad political decisions and policies by state officials who prefer to serve the interests of the capitalists who loves to cripple the environment over serving the people.