Stop intimidasi terhadap jurnalis.
Kontributor jurnalis Project Multatuli, Anggita Raissa, bersama tiga jurnalis dari Konde, Tempo, dan Mongabay, mengalami pengawasan, penolakan, hingga terpaksa dievakuasi saat hendak meliput dampak industri nikel di Pulau Obi, Maluku Utara.
Dalam satu hari, ada dua AIB BESAR terbongkar.
Pertama pengakuan peserta demo dukungan MBG yg menerima uang Rp. 100.000 dan juga beberapa hadiah.
Kedua terbongkarnya para mahasiswa yang menerima sejumlah uang ketika bertemu wapres gibran.
Dan ga ada yang bisa kita lakukan..
Yang belum tau, dia ini dosen Fisipol UGM sekaligus direktur di lembaga riset Celios. Namanya Mas Media. S2 dan S3 dari The University of Manchester.
Well spoken, data bagus lengkap, penjelasan meyakinkan, ngomongnya dengan penuh percaya diri tajam, kritis dan selalu based on data..
Pernyataan resmi dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang dirilis pada 22 Mei 2026 ini merupakan sebuah dokumen moral dan refleksi sosiologis yang sangat berani. KWI secara komprehensif memotret penderitaan berlapis yang sedang dihadapi bangsa, mulai dari hancurnya ekonomi riil, kemunduran demokrasi, kembalinya gejala otoritarianisme, hingga kerusakan ekologis akibat proyek ambisius pemerintah.
* utas
Video : tribun.
Through the years: Robertson and Salah's Liverpool journey in photos �Through the years: Robertson and Salah's Liverpool journey in photos �Through the years: Robertson and Salah's Liverpool journey in photos �Through the years: Robertson and Salah's Liverpool journey in photos 📸
I have witnessed this club go from doubters to believers, and from believers to champions. It took hard work and I always did everything I could to help the club get there. Nothing makes me prouder than that.
Us crumbling to yet another defeat this season was very painful and not what our fans deserve. I want to see Liverpool go back to being the heavy metal attacking team that opponents fear and back to being a team that wins trophies. That is the football I know how to play and that is the identity that needs to be recovered and kept for good. It cannot be negotiable and everyone that joins this club should adapt to it.
Winning some games here and there is not what Liverpool should be about. All teams win games.
Liverpool will always be a club that means a great deal to me and to my family. I want to see it succeed for long after I have moved on.
As I’ve always said, qualifying to next season’s Champions League is the bare minimum and I will do everything I can to make that happen.
Arikel saya di Kompas, “Rupiah, Risiko dan ingatan 1998”, 4 Mei 2026.
Tentang nilai tukar rupiah. Akankah kita kembali ke 1998? Apa yang harus dilakukan?
https://t.co/j6XSAe3pHy
Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG
sekitar beberapa hari yang lalu
dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan.
Yang ditemukan saat sidak:
DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta.
Hasilnya:
masih terkunci.
Belum beroperasi.
Motor sudah dibeli.
Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun.
Tapi gudangnya terkunci.
Motor belum dipakai.
Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu.
Pertanyaan pertama yang langsung muncul:
Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli?
Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana?
Siapa yang memegang?
Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan:
dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG.
Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan:
motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai.
Ini bukan detail kecil.
Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai.
Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur.
Siapa yang memesan duluan?
Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi?
Dari mana modalnya?
Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat:
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras:
Satu — dasar pemilihan merek Emo.
Kenapa merek ini yang dipilih?
Apakah ada tender terbuka?
Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain?
Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan?
Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan.
Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat.
Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa.
Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak.
Ini bukan pendapat yang kontroversial.
Ini common sense.
Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat:
Di saat yang sama:
BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman.
BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya.
Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan.
Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental.
Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan:
Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak.
Kaos kaki — Rp100.000 per pasang.
Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi.
Digitalisasi — Rp3,1 triliun.
Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%.
Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar.
Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem.
Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah.
Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti:
Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya.
Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu.
Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling.
Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan.
Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini:
"Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek."
Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya.
Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya.
Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.
Guys, ini salah satu berita yang menurut gue paling mengerikan yang keluar hari ini dan bukan karena dramatis, tapi karena implikasinya sangat nyata terhadap keselamatan jutaan anak Indonesia.
BPOM secara resmi mengakui di depan DPR:
mereka belum pernah melakukan
sampling makanan MBG.
Sama sekali.
Karena tidak ada anggaran.
Mari kita letakkan ini dalam konteks yang benar:
Program MBG sudah berjalan berbulan-bulan.
Sudah menjangkau 27.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Sudah menyerap Rp60 triliun anggaran.
Dan selama itu semua tidak ada satu pun sampel makanan yang diuji oleh BPOM.
Tidak ada verifikasi independen bahwa makanan yang masuk ke mulut anak-anak kita itu aman.
Tidak ada pengujian laboratorium resmi.
Tidak ada audit kualitas dari lembaga yang berwenang.
Dan angkanya membuat gue tidak habis pikir:
MBG: Rp60 triliun sudah terserap.
Hampir Rp1 triliun per hari.
Anggaran BPOM untuk mengawasi program ini yang tersedia saat ini: Rp2,9 miliar.
Bukan Rp2,9 triliun.
Bukan Rp2,9 miliar per bulan.
Total Rp2,9 miliar.
Perbandingannya:
anggaran pengawasan keamanan pangan untuk program yang menelan Rp60 triliun hanya 0,005% dari total anggaran program itu sendiri.
Dan kondisinya lebih buruk dari sekadar kekurangan anggaran:
BPOM sebelumnya sudah mengajukan anggaran Rp196 miliar untuk pengawasan MBG.
Sudah disetujui.
Tapi kemudian ada kewajiban pengembalian dana ke bendahara umum negara artinya dana itu dipotong dan tidak bisa digunakan.
Ada juga dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui Komisi IX DPR tapi sampai hari ini belum bisa dieksekusi karena masih menunggu tahapan administrasi yang entah kapan selesainya.
Jadi BPOM punya anggaran di atas kertas tapi tidak bisa digunakan.
Sementara makanan untuk jutaan anak terus dikirim setiap hari tanpa pengujian.
Dan ini yang paling ironis:
Kepala BPOM Taruna Ikrar bilang mereka sudah melatih 32.000 lebih tenaga ahli untuk mengawasi SPPG.
Tapi tidak ada anggaran untuk mengambil dan menguji satu pun sampel makanan.
Jadi kita punya 32.000 orang terlatih tapi tidak ada alat ukur yang bisa membuktikan bahwa makanan yang mereka awasi itu aman.
Itu seperti punya 32.000 dokter tapi tidak ada satu pun alat diagnosa.
Mereka bisa melihat.
Tapi tidak bisa membuktikan.
Konteks yang membuat ini semakin mengerikan:
Kita sudah tahu bahwa 6.457 orang dilaporkan terdampak keracunan MBG angka yang BGN sendiri laporkan ke DPR.
Belatung ditemukan dalam makanan MBG dan diakui sendiri oleh Hashim Djojohadikusumo.
Kasus keracunan terjadi di Duren Sawit, Bantul, dan berbagai daerah lain.
Dan selama semua itu terjadi lembaga yang seharusnya bertugas memverifikasi keamanan pangan itu tidak pernah melakukan satu pun uji sampel karena tidak ada anggaran.
Yang tidak masuk akal dari seluruh situasi ini:
BGN punya anggaran untuk:
Motor listrik Rp1,2 triliun
Digitalisasi Rp3,1 triliun
Semir sepatu Rp1,25 miliar
Sikat semir Rp272 juta
Tapi BPOM lembaga yang bertugas memastikan makanan itu tidak meracuni anak-anak hanya tersisa Rp2,9 miliar yang bisa digunakan.
Prioritas anggaran ini mengatakan sesuatu yang sangat jelas tentang apa yang dianggap penting dalam program ini dan apa yang tidak.
Pertanyaan yang harus dijawab:
Satu — Selama berbulan-bulan program MBG berjalan tanpa pengawasan sampling BPOM, siapa yang bertanggung jawab memastikan keamanan pangan dari 27.000 SPPG itu?
Dua — Apakah BGN tahu bahwa BPOM tidak bisa melakukan sampling karena tidak ada anggaran? Kalau tahu — kenapa tidak ada tindakan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai?
Tiga — Apakah 6.457 korban keracunan itu bisa dicegah kalau sampling BPOM berjalan sejak awal? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti.
Tapi pertanyaannya sangat valid dan harus ditanyakan.
Empat — Dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui tapi belum bisa dieksekusi apa yang menghalanginya dan siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan administrasi itu?
Bottom line:
Indonesia menjalankan program makan gratis terbesar dalam sejarahnya dengan anggaran hampir Rp1 triliun per hari tanpa pengujian keamanan pangan yang independen.
Bukan karena teknologinya tidak ada.
Bukan karena BPOM tidak mau.
Tapi karena anggarannya tidak tersedia sementara di sisi lain uang mengalir untuk motor listrik dan semir sepatu.
Ini bukan kelalaian kecil.
Ini adalah kegagalan sistemik dalam memprioritaskan keselamatan anak-anak di atas kepentingan pengadaan dan administrasi.
Dan yang paling mengejutkan dari semua ini bukan fakta bahwa BPOM tidak punya anggaran.
Yang paling mengejutkan adalah bahwa program senilai Rp60 triliun ini diizinkan untuk terus berjalan hari demi hari tanpa mekanisme pengawasan keamanan pangan yang paling dasar sekalipun.
atau ini bukan program makan bergizi
atau cara menghabiskan anggaran dengan gaya??
Guys update terbaru nih..
Bank Negara Indonesia $BBNI
buka suara perihal kasus dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara
BNI menyampaikan bahwa pengembalian dana dilakukan dalam minggu ini (Senin–Jumat hari kerja)
target pengembalian keseluruhan = selesai dalam minggu berjalan (hari kerja Senin–Jumat)
dengan mekanisme bertahap dan perjanjian resmi.
Tetap kita kawal......
Gk viral gk di gubris
Guys, ini gilaa sihh
Suster Natalia.
Perempuan yang tidak menikah.
Tidak punya harta pribadi.
Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri
tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya.
bahkan dia bilang
ke teman dia yang suster juga
dia akan masuk penjara.
dia cerita
Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu,
saya selalu katakan:
mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung.
Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya.
Kronologi yang perlu semua orang pahami:
Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah.
Umat menabung perak demi perak.
Untuk sekolah anak.
Untuk biaya sakit.
Untuk masa depan.
Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota.
Di 2019 Andi Hakim Febriansyah
Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara
mendatangi pengurus CU.
Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment
dengan bunga 8% per tahun.
Lebih tinggi dari deposito biasa.
Pengurus percaya.
Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015?
Tujuh tahun berjalan.
Bunga masuk rutin setiap bulan.
Tidak ada masalah.
Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh:
CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota.
Bertahap minta Rp2 miliar dulu.
Januari 2026 tidak cair.
Februari 2026 tidak cair.
5 Februari Suster Natalia panggil Andi.
Andi bilang besok.
Besok tidak cair.
Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya.
Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti.
Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang.
Tapi kepala kas baru.
Dengan kalimat yang mengubah segalanya:
Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi.
Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI.
Suster Natalia pingsan lima menit.
Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu:
Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti.
Tapi Andi salah hitung.
Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan.
Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata.
Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand.
Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster."
Masih janjikan pencairan.
Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu.
Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Uangnya?
Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU.
Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan:
BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi.
Tanpa melibatkan korban dalam proses.
Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar.
Dari Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak.
Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai.
Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras.
Karena:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.
Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun.
Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban.
POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal.
Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban:
Enam kali mediasi.
Satu kali aksi damai.
Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban.
Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung.
Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri.
Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI.
Bukan di tangan korban.
Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin.
Satu hal yang tidak bisa diabaikan:
Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang.
Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses.
Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya.
"Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak."
BNI adalah bank BUMN.
Bank milik negara.
Diawasi oleh OJK.
Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia.
Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka.
BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya.
Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim.
Korban menyimpan uang kepada BNI.
Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian.
Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa.
Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.