Indonesia itu masalahnya angka kelihatan rendah karena yang periksa juga rendah. Coba screening semua warga tanpa terkecuali, bisa naik berapa puluh persen itu angkanya 😬
Tuntutan rakyat diabaikan, hukum mati koruptor sampe sekarang gjelas gmana.
Giliran diskriminasi LGBTQ gini kok cepet tindakannya?
Kalian yg dukung ini inget!, bukan orang gay yang korupsi, yang bunuh sipil yang merusak negara. Tapi mereka! Yang mau buat konflik horizontal ini!
negara kocak, orientasi sex orang diurusin, nama provinsi diurusin mau diganti ceunah jadi tatar sunda, pejabatnya bikin lagu misoginis parah.
padahal pendidikan masih jauh dri kata layak, deforestasi dimana-mana, asisten pribadi malah jadi komisaris.
Kita pernah punya pengalaman buruk dengan masa bersiap, anti Islam-masyumi era Soekarno, anti PKI di 65, anti china era orba, toleran vs radikal era jokowi, sekarang pindah ke LGBT.
.
Semua bisa jadi korban, tergantung rezim otoritarian mau ke mana. Jangan sampe kita jadi alat.
@tanyarlfes emang paling asik bentrokin rakyat vs rakyat supaya fokus publik teralihkan. padahal yg aturan di maki mah pemerintah anjirrr WKWKWKWWK. pelanggar HAM, pejabat korup, pelaku nepotisme ngakak sambil ongkang kaki nonton rakyatnya di benturin kesana kemari
@tanyarlfes ya rakyatnya juga banyak yg goblok. mau aja dialihin sama hal sepele. ngurus lgbt segitunya padahal harga beras lu gak bakal naik cuma karena tetangga lu gay
materi sex education gak dimasukin soalnya biar para tokoh2 agama yg ngelakuin pelecehan seksual terutama ke underage gak ketahuan terus bisa ngamanin diri mereka sendiri
Klasik banget.
Ketika gak bisa nyelesaiin masalah riil kayak korupsi, judi online, program cacat, yang disasar malah kelompok rentan dan minoritas.
Perpres ini cuma pengalihan isu murahan buat nutupin ketidakmampuan pemerintah. Musuh imajiner sengaja diciptain biar rakyat hilang fokus dari bobroknya sistem dan ujung-ujungnya apa?
Benar,
Konflik horizontal.
Kemenag will do anything to ban LGBT, except:
1. memberi izin tempat ibadah;
2. mengakui kelompok aliran kepercayaan lokal;
3. menyusun kurikulum toleransi;
4. mencabut izin ormas radikal;
5. memproses hukum pelaku persekusi terhadap kaum minoritas
👏👏👏
Keterangan Ahli tersebut dipertegas oleh keterangan para Saksi Pemohon yang menerangkan tentang pergeseran anggaran pendidikan serta keberadaan MBG yang dinilai cenderung berdampak negatif dan membiasakan anak-anak dengan makanan olahan.
Keterangan Ahli dan Saksi ini disampaikan dalam sidang pengujian materiil UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Baca berita selengkapnya melalui menu berita sidang di laman https://t.co/QB7blrrcSv, atau langsung klik tautan di bio ya! 😉 (2/2)
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
#UUSisdiknas
#UUAPBN