Indonesian President Prabowo’s $15B FREE school meals program is causing budget strain.
If that's not bad enough, it's been the source of food poisoning and corruption.
PRABOWO IS LOSING FISCAL CONTROL. THAT IS CREATING A CONFIDENCE PROBLEM AND A SINKING RUPIAH.
Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":
"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.
Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.
Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.
Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.
Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.
Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.
Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.
Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.
Persimpangan jalan baru
Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.
Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.
Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""
Prabowo Subianto may have refashioned himself as a cat-cuddling grandpa, but the former general’s temperament is so mercurial that even his allies fear for Indonesia’s democracy https://t.co/2woP7Halch
The sprawling multi-ethnic archipelago cannot simply be given orders as if it were an army unit. It needs a leader who listens to many voices, rather than one who surrounds himself with yes-men https://t.co/3Rf4W3HXnX
Prabowo Subianto is centralising power, marginalising opposition and spending beyond Indonesia’s means. He could undo 20 years of economic and political progress https://t.co/f80KbNbU6l
To all my Web3 friends out there.
If you're asking what's happening in my country "Indonesia" right now, there have been public demonstrations starting from the 25th until today.
Which have led to large crowds setting fire to several regional parliament (DPRD) buildings across different areas in Indonesia
Here are the details 👇
Sebodoh itukah rakyat Indonesia?
Memilih seorang pemimpin tanpa visi misi ...setiap kampanye dihadiri sedikit orang ..dan cuma memberi solusi makan siang gratis dan jogetan?
Sebodoh itukah rakyat Indonesia tidak mendengar suara akademisi?
Sebodoh itukah rakyat Indonesia tidak melihat fakta yang disajikan dari film Dirty vote?
Ke mana suara genZ yang bersemangat ikut pemilu karena ingin perubahan?
Saya rasa rakyat Indonesia tidaklah sebodoh itu. ..
Anda tahu penyebab ini semuanya. . Ketika suara orang orang yang cerdas dan berakal sehat seperti lenyap entah ke mana. .
Video ini salah satu contohnya... Apkh ini hoax?
Melihat hasil quick count via website https://t.co/ZlwUTIagHM yang menunjukkan bahwa 02 unggul di Provinsi Papua dan sekitarnya. Mengingat Papua adalah daerah di Indonesia yang erat dengan isu HAM rasanya hal ini cukup unik dan menarik. #Pemilu2024
BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution demanding immediate humanitarian ceasefire in Gaza, as well as immediate and unconditional release of all hostages
FOR: 153
AGAINST: 10
ABSTAIN: 23
LIVE COVERAGE
https://t.co/ZqtRtIawGx
Why are houses in Amsterdam so narrow?
Well, it wasn't about creating a charming Dutch aesthetic — this was a direct response to taxes based on the width of a building's canal frontage.
Beautiful architecture isn't always about "styles". Sometimes it just happens by accident...
In the 16th century Amsterdam was becoming a commercial hub. As trade increased and the population grew, there was naturally greater competition for space, especially around the canals — because trade was all by boat. In response the authorities imposed a building tax on the width of a property's canal frontage.
Then, as now, people wanted to save money. So they simply built narrow houses to ensure that they paid as little tax as possible. What we see in the 21st century are charming rows of idiosyncratic Dutch houses arrayed along the pretty canals of Amsterdam. Back then it was merely the obvious and practical response to tax law.
When talking about architecture it's easy to focus on styles (Gothic or Classical, Bauhaus or Art Nouveau) or on specific superstar architects. But, it turns out, things as ostensibly boring as taxes are often far more important and powerful in shaping regional aesthetics and architectural identity.
Think of a typical Art Deco skyscraper. What comes to mind? Probably something like the Empire State Building, the iconic shape of which is largely defined by its setbacks: a waterfall of masonry and glass.
But those setbacks were mandated by the 1916 New York Zoning Resolution, which was enacted as a response to the Equitable Building. This was a structure more than 150 metres tall rising sheer from the sidewalk below, thus blocking light and air from reaching street level.
So, a seemingly definitive aesthetic quality of Art Deco skyscrapers, and of Art Deco design more broadly, was the direct consequence of building code regarding public health — not the artistic choice of an architect.
Then again, take Paris. Here we have a perfect example of practical building codes united with purely aesthetic concerns. When the Medieval city was torn down and rebuilt in the second half of the 19th century, Baron Haussmann — the man appointed to oversee this transformation — enforced quasi-dictatorial rules about the façades, specifying particular designs and even requiring that they all be constructed from a specific type of limestone. Sometimes regulations can be exclusively aesthetic.
But a different Parisian regulation, from 1783, was height restriction: buildings could be no more than 20 metres tall. This gave birth to another unintended aesthetic triumph, because it was exemptions to this rule that led to the widespread adoption of mansard roofs and, after that, their resulting spread around the world.
All of these examples are proof that architecture isn't always about "style". Indeed, sometimes the best architecture isn't a direct consequence of any actual intention to "create beautiful buildings" so much as a result of clever solutions to difficult problems.
And it isn't always, or even usually, taxes or building codes that present these problems. In the past it was the availability of building materials or the need to adapt to local climate and environmental conditions. In other words, a question of what was possible.
The steep roofs of Medieval German houses, the mudbrick towers of Hadhramaut in Yemen, the turf huts of Iceland, or the presence of courtyards in traditional architecture all around the Mediterranean. These are all examples of architecture responding to restrictions and problems and necessities rather than simple aesthetic choices.
And even the architectural wonders of the world weren't purely aesthetic in nature. The great Gothic cathedrals of Medieval Europe, the sublime stepwells of India, and the tiered pyramids of the Aztecs — all would have looked different if their builders had access to, say, stainless steel and plate glass and elevators.
The point here isn't that architects have not shaped styles or aesthetics, because they clearly have, and nor that they should be denied praise for their successes or absolved of blame for their failures. For example, even after the New York Zoning Resolution of 1916 it was down to inspired architects like Raymond Hood to design buildings according to those rules. He found a solution which was legal — and also beautiful.
Still, it's worth remembering that the most boring or unlikely of things, like taxes or the scarcity of resources, can sometimes unintentionally lead to beautiful architecture.
"The absence of limitations is the enemy of art," said Orson Welles. Very true, though he perhaps didn't have Dutch tax regulations in mind at the time...