Hari ini, Menteri Pertanian lapor ke Presiden:
a. NTP petani 127% — tertinggi 34 tahun
b. Produksi beras nomor 4 dunia (FAO)
c. Pertumbuhan sektor pertanian 5,74% — tertinggi 25 tahun
d. Keuntungan petani 200 triliun
Semua tertinggi. Semua terbaik. Semua bersejarah.
Di hari yang sama,
mahasiswa di Palembang, Makassar, dan kota-kota lain turun ke jalan.
Salah satu tuntutan mereka:
evaluasi total program pangan pemerintah.
Kalau semua angkanya sudah tertinggi sepanjang sejarah,
kenapa yang merasakannya justru turun ke jalan?
Indonesia's biggest irony:
Melihat pemerintah dengan mudahnya mencairkan ratusan triliun untuk bangun dapur MBG dan Kopdes tapi lamban menyelesaikan pemulihan infrastruktur vital pasca bencana Sumatera.
Hello @UNICEF, Indonesian government is forcing elementary school students to join 'rallies', carried signs, and chanting slogans in support of the free meal program that has been widely opposed by the public due to its corruption and state budget hoarding. ⚠️
MATI LISTRIK BERGILIR ITU BISA MERUSAK ALAT ELEKTRONIK, LOH!!!
Sumpah, hidup jadi WNI rasanya dihajar dari segala arah. 😩
Yang bikin kesel, kalau kita telat bayar listrik bisa kena denda. Tapi kalau mereka mati listrik berkali-kali, tanpa pemberitahuan, tanpa permintaan maaf, bahkan sampai berpotensi merusak barang elektronik warga, nggak ada konsekuensi apa-apa.
Kewajiban rakyat ditegakkan mati-matian, tapi pelayanan ke rakyat sering kali seenaknya. Nggak adil banget.
Anak FK UI sempet-sempetnya jadi wakil bem univ, keren bgt masyaAllah.
Kalimat yg disampaikan rapih, tertata, jujur dan kritis.
Kalo wakil yg onoh, bisa gak serapih ini kalo debat?
🚨 DISGUSTING: Al Jazeera exposes a massive government failure in Indonesia.
A $15 BILLION free meal program for children and pregnant women has been completely marred by rampant corruption and horrifying incidents of mass food poisonings! The establishment is failing.
Kalau PLN bermasalah.. benahi manajemennya..
Kalau negara devisit.. pangkas pemborosan elitnya..
Jangan jadikan rakyat kecil korban kebijakan gagal..
Listrik adalah kebutuhan dasar bukan alat untuk disiplin sosial…💪🙌
Bener banget ini…🫶🏻
Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyatakan, pelaksanaan proyek makan bergizi gratis (MBG) telah memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan karier maupun kesejahteraan guru di setiap golongan.
Ribuan mahasiswa dan elemen sipil yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
Dalam aksi ini, mereka membawa 20 tuntutan kepada pemerintah yang dibagi menjadi 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum, mulai dari isu harga kebutuhan pokok, PHK, pendidikan, hingga transparansi Danantara dan kebijakan pertahanan.
Massa bergerak menuju Bundaran HI setelah berkumpul di satu titik sebelum melakukan long march.
Untuk mengamankan jalannya aksi, polisi mengerahkan 5.955 personel gabungan dan mengimbau masyarakat mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan Jakarta.
Baca di: https://t.co/YbTisqvfBk
< #Demo #Mahasiswa #BundaranHI #infografik
Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil terjadi di setidaknya 10 kota di Indonesia pada Senin (15/06).
Berikut sebaran titik aksi dan tuntutan yang disampaikan.
HUTANG NAIK, PAJAK RAKYAT YANG DIGENJOT !!!
USUL, TUNJANGAN KINERJA DPR AJA YG DIPOTONG?
KAN NGK ADA KERJA...
BTW INI LIST UU KONTROVERSIAL SELAMA PUAN PEGANG PALU DPR
Selama 2 periode menjabat sebagai Ketua DPR RI (2019–2024 dan 2024–sekarang),
Puan Maharani tercatat mengesahkan 225 UU lebih.
Tapi bukan angkanya yang bikin publik panas melainkan ISI-nya.
Ini daftar UU paling kontroversial yang lahir di bawah ketukannya:
1. REVISI UU KPK (2019)
KPK resmi "dikandangkan". Lembaga antirasuah yang dulu independen kini masuk rumpun eksekutif, pegawainya jadi ASN, dan penyadapan harus izin Dewan Pengawas dulu. Akibatnya? Demo besar-besaran meledak di seluruh Indonesia.
Tapi palu tetap diketuk.
2. UU CIPTA KERJA / OMNIBUS LAW (2020)
Ratusan UU diringkas jadi satu demi "kemudahan investasi". Kaum buruh menolak keras karena dianggap merugikan hak pekerja pesangon dipangkas, perlindungan kerja diperlemah. Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakannya inkonstitusional bersyarat dan meminta perbaikan.
3. UU KUHP BARU (2022)
KUHP warisan kolonial Belanda akhirnya diganti tapi isinya bikin gelisah banyak pihak. Pasal penghinaan presiden, kriminalisasi kumpul kebo, aborsi yang diperketat, hingga hukuman koruptor yang lebih ringan dari sebelumnya. Tetap disahkan walau diwarnai penolakan.
4. UU IKN (2022)
RUU Ibu Kota Negara diketok hanya dalam 42 hari pembahasan rekor tercepat untuk proyek senilai ratusan triliun. Saat pengesahan, ada anggota dewan yang coba interupsi tapi palu sudah lebih dulu berbunyi. Minim kajian, minim partisipasi publik.
5. UU PPSK / OMNIBUS LAW KEUANGAN (2022)
Disebut reformasi besar sektor keuangan, tapi proses pembahasannya dianggap tertutup dan terburu-buru. Mengatur ulang OJK, Bank Indonesia, hingga LPS sekaligus dalam satu UU tebal tanpa sosialisasi memadai ke publik.
6. REVISI UU TNI (2025)
Prajurit aktif kini bisa menduduki jabatan sipil lebih luas tanpa harus pensiun. Gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat sipil mewarnai pengesahannya — tapi sidang paripurna tetap berjalan. Banyak pihak menyebutnya sebagai langkah mundur ke era Dwifungsi ABRI.
7. REVISI UU POLRI (9 JUNI 2026 — BARU SAJA DISAHKAN!)
Ini yang paling anyar dan masih panas. Polisi kini bisa bertugas di jabatan sipil luar institusi tanpa harus pensiun dulu bertentangan langsung dengan TAP MPR dan Putusan MK. Usia pensiun anggota Polri diperpanjang dari 58 ke 60 tahun, bahkan bisa 62 tahun dengan alasan keahlian khusus. Polisi juga diberi kewenangan memblokir ruang siber "demi keamanan dalam negeri" tanpa kewajiban izin seperti KPK. Koalisi Masyarakat Sipil menyebutnya disusun secara ugal-ugalan, tanpa partisipasi publik bermakna, dan sarat kepentingan kekuasaan.
Dari KPK dilemahkan, buruh ditekan, KUHP diubah, TNI masuk sipil, sampai Polri diperluas kewenangannya polanya sama:
cepat,
minim debat publik,
dan palu selalu menang.
Sementara itu, rakyat diminta siap-siap menanggung target pajak APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Pertanyaannya:
untuk siapa semua UU ini bekerja???
Yang pasti rakyat selalu kena getahnya