me

[S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono]

Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.  

Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini.

*SBY*

[Imara ♛ @imaqueennz]

Berjuta2 rakyat teriak sampe berbusa2 minta ditetapkan bencana nasional gak didenger. Giliran Anis yg ngomong langsung kesenggol egonya, merah kupingnya. 😂 Pak Anies berhari2 di lokasi, sampe ke Tamiang, eh besoknya wowo lgs terbang ke Tamiang. Kudu dipancing sama Pak Anies 😄🙈

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video analisa Dr. Dino Patti Djalal mengenai "9 Pelajaran Penting dari Tsunami 2004 utk Penanganan Banjir Sumatra". Silahkan disimak & bantu sebarkan kpd Pemerintah, aparat, publik, korban & keluarganya. Media boleh kutip freely. @prabowo @SBYudhoyono @fpcindo @BNPB_Indonesia #banjirsumatra

[H a n s o l o @arifin34533]

Donasi Menteri: Kedermawanan atau Penyimpangan Tata Kelola Negara?

Penggalangan dana Rp75,85 miliar dalam satu jam oleh Menteri Pertanian mungkin terlihat sebagai aksi kemanusiaan yang spektakuler/heroik. Tetapi ketika donasi publik dihimpun melalui rekening “Kementan Peduli” dan dipimpin langsung seorang pejabat aktif, kita harus berhenti bertepuk tangan dan mulai bertanya: sejak kapan kementerian diberi mandat menggalang dana publik? Undang-Undang 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Permensos 8/2021 dengan jelas mensyaratkan izin resmi, mekanisme pelaporan, serta penyelenggara yang berbadan hukum seperti ormas atau lembaga kemanusiaan. Kementerian bukan salah satunya. Tidak adanya informasi bahwa Kementan mengantongi izin PUB atau menggunakan skema resmi seperti Pooling Fund Bencana membuat aksi ini rawan dianggap berjalan di luar koridor hukum yang dibuat negara sendiri.

Masalahnya tidak berhenti di situ. Transparansi yang seharusnya menjadi fondasi setiap pengelolaan dana publik justru absen: hingga kini daftar donatur dan rinciannya belum dipublikasikan, sehingga publik tidak dapat memverifikasi siapa yang menyumbang dan berapa besarannya. Rekening yang digunakan berada di bawah kementerian, bukan rekening lembaga sosial independen atau yayasan kemanusiaan yang lazim diaudit secara rutin. Ketertutupan ini bukan sekadar “kurang ideal”, tapi menciptakan ruang spekulasi, karena tanpa data, publik mustahil dapat memastikan bahwa penggalangan dana tersebut bebas dari potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan. Jika penggalangan dana dilakukan secara sah, transparansi semacam ini seharusnya menjadi kewajiban dasar, bukan aspek yang diabaikan.

Ironinya semakin mencolok jika kita melihat APBN 2025. Pemerintah memangkas anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 43%, sekaligus mengurangi alokasi pendidikan dan program strategis non-MBG. Negara sengaja melemahkan garda depan penanggulangan bencana, lalu pejabatnya tampil sebagai penyelamat dengan mengumpulkan donasi swasta. Ini bukan solidaritas; ini akibat dari prioritas fiskal yang keliru. Rakyat dipaksa menanggung dua beban: membayar pajak untuk negara yang lalai membiayai fungsi dasarnya, lalu menyumbang lagi untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh kebijakan itu sendiri.

Karena itu, aksi donasi seorang menteri bukan hanya persoalan etika pribadi, namun ini adalah gejala penyakit sistemik dalam tata kelola negara. Kita tidak sedang melihat negara yang kuat dan responsif, tetapi negara yang makin nyaman melanggar aturan buatannya sendiri ketika merasa terdesak. Bantuan yang sampai ke korban pantas dihargai, tetapi caranya tidak boleh dibiarkan menjadi preseden. Jika pejabat publik bisa menggalang dana puluhan miliar tanpa izin PUB, tanpa audit independen, dan tanpa koridor transparansi, maka batas antara kekuasaan dan uang menjadi kabur. Dan ketika batas itu kabur, negara sedang membuka pintu bagi masalah yang jauh lebih besar daripada banjir yang sedang ditangani.

[me @cytashh]

😭😭😭

[me @cytashh]

@somexrecom Ll

[me @cytashh]

@yoyouzhii S

[me @cytashh]

@hi_hers woy aku ketinggalan apaniii

[me @cytashh]

@hi_hers @ana_pangestika @ainunrozi 🥲🥲

[Handoko Tjung @handokotjung]

Adulting is basically saying "ini gimana bikinnya anjir" tapi tetep bisa kelarin.

[me @cytashh]

@clouwhooo @ana_pangestika wowww keren bgt bang fajarrr

[me @cytashh]

@clouwhooo @ana_pangestika dimanee

[me @cytashh]

@clouwhooo biss donggggg

[Badan Pusat Statistik @bps_statistics]

Sahabat Data, Badan Pusat
Statistik mulai melaksanakan
Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di
seluruh Indonesia. ST2023 salah
satunya bertujuan untuk menyediakan
data struktur pertanian, terutama untuk
unit-unit administrasi terkecil.
#ST2023
#MencatatPertanianIndonesia

[me @cytashh]

@FOODFESS2 bawang goreng.

[me @cytashh]

@herceriexx @ana_pangestika @Surya_Sptra WAKAKAKKA

[me @cytashh]

@ana_pangestika @herceriexx @convomf aku jg loh yaaa wkwkkwkwkw

[me @cytashh]

@ana_pangestika Hiiiiiii udh dr kapan coba ituuu

[Ziva Magnolya @zivamagnolyeah]

TUHAAAAN aku mau liburaaaaaaaan 🫠