Kenapa setiap kritik dibalas pembungkaman, dan setiap masukan ditanggapi dengan emosi? Karena yang diberi saran memiliki ego yang lebih besar dibandingkan otak yang lebih pintar.
Disuruh santun di sebuah negara yang meledek rakyatnya adalah sebenar-benarnya anomali
Loh, kok kena efek juga? Kan kata presiden yang pusing sama dollar cuma yang sering jalan-jalan keluar negeri aja? Apalagi polisi di daerah, aman itu, orang desa kan ga pake dollar kata pak presiden.
Nah.. siapa tuh yang keberatan sampai mau nuntut ke pengadilan saat MBG mau distop? Padahal ini cuma sementara karena libur. Yang ngamuk gabungan pengusaha. Anak-anak dan ibu hamil mah woles. Sebelum ada MBG juga mereka makan kok.
Jadi MBG untuk siapa?
Warga sipil biasa, tak bersenjata, nerobos hotel mewah memprotes pembahasan diam-diam UU TNI.
Warga sipil biasa, tak bersenjata, jadi saksi judicial review UU TNI di MK.
Warga sipil biasa, tak bersenjata, mengungkap pelaku kerusuhan Agustus 2025.
Kita menyebutnya: NYALI
Tidak habis pikir. Petunjuk teknis terbaru menunjukkan YAYASAN pengelola MBG dapat insentif 6 JUTA PER HARI selama 313 hari, libur pun masih dapat. Insentif itu tanpa kena pajak.
6 juta x 313 hari=1,87 miliar per SPPG
Bayangin POLRI kelola 1.179 SPPG PER HARI DAPAT INSENTIF Rp 7,07 M dan 1 tahun jadi Rp 2,21 Triliun.
Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI.
Udahlah bubar aja negara ini.
Dijelaskan bahwa insentif ini bukan berdasarkan output based (berlaku 2025) yaitu jumlah porsi yang diberikan, tapi malahan availability based yaitu asal sudah ada dapur meski belum beroperasi. Jelas-jelas enak donk yang penyaluran porsinya sedikit bahkan belum kerja sudah dapat 6 JUTA PER HARI. Cukup duduk manis dukung rejim.
Memang MBG INI DIBIKIN BUAT MENGGERERUK DUIT NEGARA.
Kepada elite mereka royal dan disebutkan sebagai insentif, sementara bantuan ke rakyat disebut subsidi dan dianggap beban.
Uang SIM triliunan.
DPR menantang Polri: buka audit transparan. Bukan tuduhan, tapi pertanyaan publik. Kalau memang bersih, kenapa takut ? Transparansi bukan ancaman, tapi pembuktian.
Ini soal transparansi, bukan sensasi. Publik berhak tahu...