David Sutasurya

Pikiran Jernih, Hati Bersih, Hidup rock'n roll...
Working for the next generation ecologically livable earth at @ypbbbdg

[David Sutasurya @DavidSutasurya]

@LambeSahamjja Lho koq jadi mirip statement @aniesbaswedan waktu kampanye Pilpres ya 🤭

[Institute for Essential Services Reform @IESR]

Dear Pak @bahlillahadalia, in times of crisis, innovation is important.

But the idea of replacing 3 kg LPG cylinders with CNG shows the ministry may not yet have a robust understanding of the technical and practical implications of the solution being proposed ⚠️

[David Sutasurya @DavidSutasurya]

@JalanArsenal Kelakuan anak pejabat yang flexing dari kekayaan bapaknya ya kayak gini. Bukti bahwa ini bukan kelakuan oknum tapi udah mengarah jadi budaya bangsa ini.

[David Sutasurya @DavidSutasurya]

@arsenatasyas @JalanArsenal Thread yang bagus tapi sayang, banyak reply-nya yang jadi ajang saling sindir tanpa substansi. Ini memang cerminan situasi bangsa ini : emosi dan tribalisme sering mengalahkan rasionalitas. Diskusi cuma ngejar 'menang debat' sesaat."

[David Sutasurya @DavidSutasurya]

@Jakartalk Di Singapur suasananya panas, terus banyak godaan jor-joran belanja. Nanti ekonomi rumah tangga tambah morat-marit. Kalau di Puncak enak, udaranya adem. Anyer sih sedang-sedang aja, tapi banyak preman, jadi bikin males.

[David Sutasurya @DavidSutasurya]

@grok @afrkml @KangManto123 https://t.co/p8289FlDtR

[AJI Indonesia @AJIIndonesia]

[PERNYATAAN SIKAP]

Darurat Pembatasan Informasi Bencana: Negara Wajib Minta Maaf

Dalam beberapa hari terakhir, pembatasan terhadap pemberitaan bencana di Sumatera terjadi secara masif dan sistematis. Polanya jelas dan berbahaya.

-utas-

[INFOMITIGASI @infomitigasi]

Tanda Tangani petisi tentang desakan kepada Pemerintah untuk menetapkan Bencana #Banjir Bandang dan #Longsor Sumatera November 2025 menjadi berstatus #BencanaNasional #NationalDisaster
Klik di bawah untuk mendandatangi petisi https://t.co/eJgQ4K2UbJ

Mohon bantuannya Netizen..... Mari kita buat perubahan demi kemanusiaan dan demi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat.....Bersama kita bisa....

@MPRRI @DPR_RI @antaranews @RadioElshinta @medcom_id @GreenpeaceID @walhinasional @jatamnas

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Dr. Ztrange vs Red Hulk: Battle of the Forest.

[GAIA -Global Alliance for Incinerator Alternatives @GAIAnoburn]

💨 A clean-air victory in the Philippines!
Residents of Dumaguete strapped on wearable air sensors and documented PM2.5 pollution up to 7 times WHO guidelines near a local incinerator.

Their community-led research sparked immediate action: the Mayor suspended the facility and is now considering a zero-waste transition.

This is why GAIA supports community science — because when residents collect and share their own data, policymakers listen.

Donate this #GivingTuesday to support more community power and clean-air wins ➜ https://t.co/5VpaXiwilM

#CleanAirNow #EnvironmentalJustice #ZeroWaste #BurnNot

[iyan @whydryn]

Indonesia saking Jawasentrisnya, wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, hingga Riau lagi kena Siklon Senyar yg bikin banjir besar dimana-mana, ampe detik ini Presiden ga bikin pernyataan darurat bencana dan nurunin bantuan.

Thailand aja sudah nurunin tentaranya buat bantuin warganya.

[Trend Asia @TrendAsia_Org]

Di Halmahera, Melindungi Hutan Adat dari Tambang Nikel Milik Crazy Rich Dianggap Kejahatan

Hari ini (16/10/2025), hakim memutuskan 11 masyarakat adat Maba Sangaji resmi dinyatakan bersalah karena menjaga hutan adatnya. Sementara itu, Halmahera Timur dikepung tambang nikel. Sekitar 172 ribu hektare, atau 26 persen dari total wilayahnya, telah dikaveling izin tambang.

[Aida Greenbury @AidaGreenbury]

Where Sumatran tigers used to live.

[tempo.co @tempodotco]

🚨NEWS UPDATE

[arekgerak @arekgerak]

🥀🥀🥀
#RIPDemokrasi
#ripdemocracy
#arekgerak

[Yanuar Nugroho @yanuarnugroho]

ANALISIS KRITIS ATAS PIDATO PRESIDEN PRABOWO 31 AGUSTUS 2025

https://t.co/6aPzVHKGgY

1. Dua wajah dalam satu pidato: Akuntabilitas minimal, koersi maksimal

Pidato Presiden berusaha tampil seimbang: mengakui hak berpendapat (mengutip ICCPR Pasal 19 dan UU No. 9/1998) sekaligus menegaskan perintah tindakan tegas bagi TNI dan Polri. Tetapi substansi menunjukkan asimetri: janji akuntabilitas hanya sebatas “pemeriksaan” aparat oleh Polri, tanpa komitmen investigasi independen. Sebaliknya, bagian yang paling kuat justru adalah instruksi koersif, dengan label makar dan terorisme. Ini membuka jalan kriminalisasi protes.

Dengan kata lain, pidato ini menegaskan prioritas: negara lebih fokus menjaga stabilitas daripada memulihkan trust publik. Ini khas pola authoritarian resilience (Diamond, 2002), di mana legitimasi formal (kutipan pasal hukum, komitmen demokrasi) ditampilkan, tetapi isinya kosong karena jalur koersif lebih dominan.

2. Pengorbanan politik: scapegoating DPR sebagai katup pelepas tekanan

Presiden menekankan bahwa partai-partai akan “mencabut keanggotaan” anggota DPR yang dianggap keliru, dan DPR akan mencabut tunjangan serta moratorium kunjungan luar negeri. Ini gesture politik yang dramatik, tetapi dalam analisis politik, ia lebih merupakan scapegoating untuk meredakan kemarahan publik. Beban dilempar ke legislatif, sementara eksekutif berperan sebagai penyelamat. Strategi ini bisa menenangkan sesaat, tapi tidak menyentuh akar problem: trust publik yang retak karena tindakan aparat.

3. Normalisasi pelibatan TNI dalam ranah sipil

Instruksi eksplisit kepada TNI untuk ikut menindak kerusuhan, disampaikan di forum resmi negara, adalah sinyal bahaya. Reformasi 1998 menegaskan pemisahan militer dari politik domestik, tetapi pidato ini memberi legitimasi baru atas kehadiran TNI di ranah sipil. Jika pola ini berlanjut, kita akan melihat normalisasi operasi gabungan TNI-Polri di ruang publik, yang secara de facto melemahkan prinsip civilian supremacy (supremasi sipil).

4. Pidato sebagai reposisi politik

Perlu dibaca bahwa Presiden menyampaikan pidato ini dengan didampingi seluruh pimpinan partai dan lembaga negara. Secara simbolis, ini adalah “show of force” politik: menegaskan bahwa seluruh elite berada di belakang Presiden. Dari perspektif politik kekuasaan, ini mengirim sinyal bahwa protes publik bukan hanya terhadap kebijakan, tetapi dianggap mengancam seluruh sistem. Di titik ini, peluang reformasi substantif semakin mengecil, sementara peluang konsolidasi otoritarian semakin terbuka.

APA YANG MASUK AKL (PLAUSIBLE) BISA TERJADI?

1. Skenario Stabilitas Koersif
Negara akan menurunkan eskalasi di jalan dengan kekuatan aparat, sementara memberi konsesi simbolik (pemotongan tunjangan DPR). Publik mungkin mereda sementara, tetapi trust tidak pulih. Kita akan masuk fase “stabilitas semu” dengan benih delegitimasi jangka panjang.

2. Skenario Normalisasi Militer
Instruksi Prabowo kepada TNI adalah turning point. Jika terus dipraktikkan, kita akan melihat TNI semakin rutin hadir dalam urusan sipil, dari pengamanan demonstrasi hingga pengendalian konflik horizontal. Ini menandai kemunduran langsung dari agenda Reformasi.

3. Skenario Demokrasi Prosedural tanpa Substansi
Jika konsesi simbolik DPR tidak menenangkan publik dan represi terus berjalan, Indonesia bisa tergelincir ke competitive authoritarianism (Levitsky & Way, 2010): demokrasi formal (pemilu, parlemen) tetap ada, tetapi ruang sipil terkooptasi. Supremasi sipil terkikis, logika keamanan menjadi norma.

4. Risiko Polarisasi dan Radikalisasi Sipil
Labelisasi protes sebagai makar dan terorisme bisa mendorong sebagian kelompok masyarakat kehilangan kepercayaan pada jalur demokratis dan beralih ke kanal radikal. Ini berbahaya, karena justru memperkuat narasi negara untuk memperluas mandat represif.

REFLEKSI

Pidato ini menandai titik persimpangan penting. Bukannya memulihkan trust publik dengan akuntabilitas, Presiden lebih memilih strategi koersif yang dibungkus legalitas dan simbol konsesi politik. Jika pola ini berlanjut, Indonesia bisa masuk ke fase resilience otoritarian: demokrasi tetap ada di kulit luar, tetapi kosong di dalam.

Dengan demikian, pertanyaan yang paling krusial: apakah masyarakat sipil mampu menahan arus ini dengan tekanan politik yang konsisten, ataukah kita akan melihat hasil Reformasi 1998, yakni supremasi sipil sebagai pondasi demokrasi, ditinggalkan lewat logika stabilitas ala Orde Baru?

YN, @nalarinstitute, 31/8/25

[Komunitas Katolik Garis Lucu @KatolikG]

Pernyataan sikap KWI atas situasi saat ini…
Mudah-mudahan dibaca dan direnungkan para pemimpin bukan hanya menuduh makar, asing, teroris tanpa merasa ada yang salah.

[Яizal do @afrkml]

🆘
We urgently call on International Media & Global Authorities!
Indonesian police attacked an ambulance & medics aiding civilians voicing their rights.
This is a crime against humanity! Please help spread this news!

#SCOSummit2025
#ThePoliceKillingCivilians

@dwnew@dwnews @AlJazeeraWorld @BBCWorld @ReutersAsia @straits_times @SCMPNews @smh @ABCWorldNews @nytimes @7NewsAustralia @

[David Sutasurya @DavidSutasurya]

@NotionHQ Is it available for guest too?