Antara Aksi BEM UI DKK dan Aksi AMPB
Tuntutan mereka berbeda, BEM UI dkk fokus mengkritik kebijakan Pemerintah yang menghambur-hamburkan anggaran yang akhirnya jadi beban rakyat.
Kalo AMPB lebih ke politis.
BEM UI dan Aliansi BEM SI
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan KKN.
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan TKD dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status Bencana Nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.
AMPB
1. Mendesak DPR untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset.
2. Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor
3. Penuntasan Kasus Korupsi Pejabat Daerah.
Lihat perbandingan diatas, mana yang lebih untuk kepentingan rakyat ?
BEM UI dkk tuntutannya lebih realistis dan menyentuh kepentingan rakyat.
Terlepas dari itu gw juga gak setuju pembungkaman hak demokrasi dan pemblokiran rekening tapi menurut gw, aksi demo itu harus mewakili kepentingan rakyat.
Yang terpenting, kalian yang join demo besok hindari provokasi dari siapapun. Karena disinyalir ada partai yang tidak lolos di DPR menunggangi aksi ini.. ☕️
Pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan aset ini gak jelas.
Kenapa?
Karna kita sbg warga sipil juga terkena dampaknya.
Kalau teman-teman perhatikan, konsep pembuktian terbalik itu hanya dikenal dalam KEJAHATAN LUAR BIASA (extraordinary crimes).
Contoh-> Tindak pidana korupsi dan Terorisme. Itu pun DIBATASI. Dan KETAT.
Tapi oleh RUU ini, Pembuktian terbalik pun dipake untuk seluruh ASET yg DIDUGA berkaitan dgn SELURUH KEJAHATAN UMUM
Contoh-> UU ITE, UU Lalu Lintas, DLL ( yg diancam minimal 4 tahun penjara)
Kan gila ya.
Kita yg gak punya Privilage seperti PEJABAT, tapi pembuktiannya HARUS sama seperti PEJABAT.
Artinya, ada dua hal:
- Jaksa pengacara negara cukup membangun “dugaan” dari PEMBLOKIRAN dan PENYITAAN.
- kita sbg warga sipil HARUS merinci detail ttg aset itu.
Bahasa sederhananya:
Lah, lu yang DUGA kalo aset gue ini bermasalah. Kok gue harus menjelaskan ttg aset ini secara lengkap?
Kan harusnya LU, bodoh.
Dari yg awalnya beyond reasonable doubt beralih ke preponderance of evidence.
Problematikanya:
Banyak masyarakat kecil yg tidak tertib administrasi, asetnya bisa di rampas, karena:
-tidak ada invoice lengkap;
- tidak ada rekening koran rapi;
- jual-beli tanah/bangunan di bawah tangan;
- warisan tanpa akta pembagian;
- hibah keluarga tanpa notaris.
Kalian yg buru buru sahkan, gak baca pastikan nih RUU PERAMPASAN ASET?
Pantes.
buat kawan-kawan yang nanti demo inget ya:
celana ketat sampe kebiji-bijinya, kaos hitam, model rambut rapih no. 4 di barbershop, sepatu diskonan sport station, celingak-celinguk kaya gibran, kalo buka hp layar redup.
ITU INTEL!!
GONGGGG BGTTT for the first time in my life gue ngeliat presiden yg ngejadiin bencana yg dialami warga nya sebagai uji coba untuk ngelihat bawahannya kerja atau ga
sekali lagi, dia ngomong “sengaja” yg artinya he know the fact that warga di NTT beneran butuh bantuan, he know the fact that banyak org yg ngamuk karena leletnya bantuan yg datang. bahkan dia ga ngomong kata “maaf” sama sekali
kalo masih ada yg ngomong, “kok serba disalahkan?” iya jelas salah. gempa itu termasuk bencana yg sangat rentang memakan korban jiwa.. n dia sengaja ga datang buat ngasih kesempatan ke pejabat NTT buat mengatasi bencana nya 😅 cacat logika wkwkkw
mau make alasan apapun, harusnya dia datang di hari setelah kejadian lebih masuk di akal gue…
besok, 27 agustus 2026, ada beberapa kelompok yang bakal turun aksi di depan gedung dpr ri. tuntutannya beda-beda, ini rinciannya:
1. ampb (aliansi masyarakat pati bersatu)
→ ruu perampasan aset segera disahkan
→ hukuman mati bagi koruptor
→ pemberantasan korupsi & transparansi pengelolaan dana daerah
2. aliansi geram
→ menuntut dialog langsung dengan pimpinan dpr ri terkait 10 poin aspirasi rakyat yang mereka bawa
3. RMP4 (relawan masyarakat pendukung program pemerintah) & kelompok pendukung lainnya
→ mendukung keberlanjutan program pemerintahan presiden prabowo subianto
→ meminta tata kelola mbg terus dievaluasi dan diperbaiki agar lebih tepat sasaran
jadi, yang turun besok bukan satu kelompok dengan satu agenda. tuntutannya memang beragam
sc. jannahmusic on instagram
it was a symbol of our pride. indonesia used to be known as a country with green rainforests, the lungs of the world. now we are just the biggest CO2 contributor.
we lost our identity as zamrud khatulistiwa. 🥲
ratusan massa dari bangkalan:
- tergabung dalam rmp4 bakal berangkat ke jakarta 27 agustus 2026
- massa dari berbagai latar belakang
- tukang becak buruh kuli tukang sopir sales dan lainnya
- mereka bela program prabowo terutama mbg
- dia bilang program mbg bikin mereka terbantu
- uang saku bisa ditabung anak dapat makan bergizi
- katanya bukan programnya dihentikan
- tapi tata kelolanya diperbaiki
- mereka siapin 500 tiket berangkat buat gelar aksi damai "jaga indonesia" di jakarta tanggal 27 agustus
Ini mulai terjadi. Di Threads mulai ada gerakan gunting kartu ATM, tarik semua uang simpanan, hapus aplikasi bank tsb.
Gelagatnya ini akan jadi aksi massal dan tren cancel yang semakin menguat.
Entah @bankmandiri punya contingency plan atas tren cancel ini.
Lucu bgt, di threads ada pejabat ketauan pake vespa plat bodong.
Pejabatnya ngelaporin orang yg bilang dia pake plat bodong, katanya fitnah.
Eh, ada netizen lain yg bongkar kalo si pejabat ini baru daftarin platnya, setelah ketauan kalo platnya bodong.
🤣🤣🤣🤣🤣😭😭😭😭
Warganya berbondong-bondong usahain pakai barang animal-free testing, eh malah pemerintahnya yang goblok.
Ini lah guys pentingnya melek politik, mau semua berawal dari diri sendiri tapi gak dibarengi sama kebijakan pemerintah yang berpihak, gak bakal jadi apa2 😃👍
"Mending kerja daripada nyalahin pemerintah mulu"
Justru karena gue kerja keras tapi makanya nyalahin pemerintah. Penjualan anjlok, daya beli turun, phk massal, nyari kerja susah dipikir salah siapa. Paham gak kalau ini masalah struktural yg cuma bisa diatasi pemerintah