TNI resmi akui memberi hukuman fisik kepada pengelola Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap tidak disiplin.
Push up karena telat apel.
Hukuman kolektif karena tidak makan bersama.
Mereka bukan prajurit.
Mereka warga sipil yang direkrut jadi pengelola koperasi.
Dan sudah 3 peserta meninggal dunia dalam pelatihan ini.
DPR sudah minta dievaluasi.
Pertanyaannya: kenapa warga sipil yang mau kelola koperasi desa harus di-drill ala marinir sampai ada yang tidak pulang?
Koperasi desa diurus pakai logika barak.
Hasilnya bukan SDM unggul , tapi tiga keluarga yang kehilangan anggotanya.
LUHUT: perencanaan program MBG kurang matang, ini kesalahan KITA SEMUA
Gunakan kata “KAMI” bukan “KITA”
Ini salah kalian, Prabowo Gibran dan pemerintahan, bukan salah rakyat, jadi gunakan kata “kami”
Gibran: "Program makan gratis akan melibatkan ibu-ibu warteg, katering-katering"
Nyatanya? Tak melibatkan Ibu-ibu warteg dan katering
Malah politisi, polisi dan tentara yang dilibatkan
Dasar Pembohong!
perwakilan mahasiswa UI:
"kami ini mahasiswa, tidak membawa senjata. jgn anggapi kami musuh, jgn hadapi kami dgn senjata"
"kami tidak ditunggangi, niat kami tulus untuk bangsa Indonesia"
terharu bgt. semoga dalam lindungan Tuhan buat teman-teman yg turun ke jalan 🥹
Aneh ga sih?
Tujuan MBG itu untuk anak-anak sekolah.
Tapi ketika Dapur MBG dihentikan bahkan kalaupun cuma sementara, yang marah bukan anak-anak sebagai penerima Makan Bergizi Gratis.
Yang marah malah yang punya Dapur.
ketika guru-guru dinaikkan gajinya hingga 300% tapi cuma beberapa detik🥹
“karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru. EEEEE HAKIM-HAKIM KITA.”
Yak mulai!!
Silakan saling lempar..GO!!! 🔥
Menkop: skema gaji tenaga SPPG yg direkrut akan dibicaranan nanti (emejing... Rekrutmen udah, skema gaji ga siap)
Menkeu: saya belum tau skema gaji SPPG yg direkrut
Agrinas: ya ga tau, pemerintah yg rekrut bukan agrinas..
Pemerintahan macam apa ini? (Bertanya u/ kesekian kalinya) 😓
Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.
Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.
Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.
Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.
Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.
Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.
Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.
Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.
Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.
Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.
Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.
Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.
Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.
Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.
Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.
Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.
Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.
Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.
Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?
Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.
ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.
Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.